KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PK

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PEMBINAAN PK BLU KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Landasan Hukum UU 17/2003 Keuangan Negara UU 1/2004 UU 32/2004 jo UU 8/2005 BAB XII Pasal 182 Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundangan. Pasal 194 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Perbendaharaan Negara Pengelolaan Keuangan BLU Pasal 68 7) Pasal 69 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLUdiatur dalam PP. PP 23/2005 jo PP 74/2012 Pengelolaan Keuangan BLU Pemerintahan Daerah PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah BAB XIV Pengelolaan Keuangan BLUD PEMBINA BLUD • Teknis Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis • Teknis Kepala SKPD terkait • Keuangan Menteri Keuangan • Keuangan PPKD Pasal 145 - 149 Pasal 150 Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan Permendagri 61/2007 Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan BLUD

Karakteristik Kelembagaan Satker PNBP • Sumber pendapatan dari jasa layanan/PNBP fungsional. • Seluruh pendapatan harus disetor ke Kas Negara. • Dapat menggunakan PNBP fungsional atas ijin Menkeu. • Tidak mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan. • Pertanggungjawaban dg SPM. • Sisa anggaran lebih di akhir tahun tdk dpt digunakan lagi. • Kekayaan negara tidak dipisahkan. BLU • Motif: not-for-profit. • Memberikan layanan quasi public goods, tidak internal service dan bukan administratif. • Mempunyai PNBP yang signifikan (> =Rp 15 miliar). • Dapat menggunakan PNBP secara langsung. • Mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan negara. • Pertanggungjawaban dg SP 3 B. • Surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. • Kekayaan negara tidak dipisahkan. BUMN • Motif: Profit. • Memberikan layanan private goods (rivalry dan excludability). • Seluruh pendapatan operasional mampu menutupi seluruh biaya operasional dan investasi. • Pendapatan usaha bukan merupakan PNBP. • Mempunyai otonomi/fleksibilitas manajerial yang luas. • Surplus dapat digunakan dan untuk investasi langsung. • Mampu berkontribusi terhadap PNBP laba pemerintah. • Kekayaan negara yang dipisahkan.

Asas BLU Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah BLU 1. Unit kerja K/L /Pemda untuk tujuan pemberian layanan umum berdasarkan kewenangan yang didelegasikannya. 2. Bagian perangkat pencapaian tujuan K/L/Pemda sehingga status hukum BLU tidak terpisah dari K/L/Pemda. 3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/ walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan. 4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikannya. 5. BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan. 6. RKA serta LK dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta LK dan kinerja K/L/SKPD/pemda. 7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Persyaratan, Penetapan, & Pencabutan 1. Persyaratan Substantif Teknis Administratif 2. Penetapan Penuh / Bertahap Pengusulan Menteri/pim. lembaga/kep SKPD Menkeu/ Gub/ bupati/ walikota 3. Pencabutan Penerapan PPK- BLU berakhir apabila: • Dicabut oleh Menkeu/gub/bupati/wlkota sesuai kewenangannya; • Dicabut oleh Menkeu/gub/bupati/wlkota berdasarkan usul dari menteri/pim lembaga/kep SKPD, sesuai kewenangannya. • Berubah statusya menjadi BH dgn kekayaan neg yg dipisahkan.

Standar dan Tarif Layanan Standar SPM Standar Pelayanan Minimum • • • BLU menggunakan SPM yang ditetapkan oleh menteri/ pim lembaga/ gub/ bupati/ wlkota. SPM dapat diusulkan oleh BLU. SPM harus mempertimbangkan : kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Tarif Layanan • • Atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Mempertimbangkan aspek: ü Kontinuitas dan pengembangan layanan; ü Daya beli masyarakat; ü Asas keadilan dan kepatutan; dan ü Kompetisi yang sehat 1. Pengusulan Tarif Pemimpin BLU 2. Penyapaian Usulan Tarif Menteri/pim lembaga/ kep SKPD 3. Penetapan Tarif Menkeu/Gub/Bupati /walikota

Perencanaan dan Penganggaran BLU RSB RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemempuan pendapatan yang diperkirakan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD Paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, seluruh arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang (5 tahunan) RBA BLU (1 tahunan) Menteri/pim lembaga/ kep SKPD RENSTRA-K/L atau RPJMD RKA K/L, RKA SKPD, / Rancangan APBD Disertai dngn usulan SPM & biaya dr keluaran yg akan dihasilkan Menkeu/PPKD RKA K/L, RKA SKPD, / Rancangan APBD dan RBA BLU Dikaji kembali standar biaya dan anggaran BLU RBA BLU Definitif Dok PA BLU APBN/ APBD Mengesahkan Dok PA (max) 31 Des Jika 31 Des belum disahkan, BLU dapat melakukan pengeluaran max angka dok PA thn lalu • Mjd lampiran dari perjanjian kinerja yg ditandatangani oleh menteri/pim lembaga/gub/bup/wlkota dgn pim BLU. • Mjd dasar penarikan dana yg bersumber dr APBN/APBD oleh BLU.

Pendapatan dan Belanja Pendapatan • Rupiah Murni (APBN/APBD) • PNBP ü Pendapatan jasa layanan ü Hibah tidak terikat ü Hibah terikat ü Hasil kerjasama BLU ü Hasil usaha lainnya Belanja a. b. c. d. e. f. Belanja BLU tediri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. Fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dlm ambang batas sesuai dgn yang ditetapkan dlm RBA. Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menkeu/gub/bupati/walikota atas usulan menteri/pim lembaga/kep SKPD. Dalam hal kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN/APBD kepada Menkeu/PPKD melalui menteri/pim lembaga/kep SKPD. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L /SKPD/pemda.

Pengelolaan Kas Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pemdapatan tamabahan. Dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas PENGELOLAAN Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek Melakukan pemungutan pendapatan/tagihan KAS Kas Pengelolaan Melakukan pembayaran. Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dengan menerbitkan SPM Menyimpan kas dan mengelola rekening bank

Pengelolaan Piutang dan Utang Piutang a. b. c. BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Utang a. b. c. d. e. f. g. BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLU di kelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal. Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLU. Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang

Investasi Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menkeu/gub/bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan Barang Pengadaan barang dan / jasa: • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 08/PMK. 02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU. • BLU Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. • Barang inventaris satker BLU dapat dihapuskan dan/atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan. • BLU tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. • Penggunaan asset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi satker BLU harus mendapat persetujuan Pengelola Barang. Pengelolaan Aset

Surplus Dan Defisit Surplus Standar Dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Pelayanan Menkeu/Gub/Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetor Minimum sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara/Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU Defisit • Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaanya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menkeu/PPKD melalui menteri/pim lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. • Menkeu/PPKD, sesuai dengan dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN/APBD tahun anggaran berikutnya.

Penyelesaian Kerugian KERUGIAN Setiap kerugian negara/daerah pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang disesesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah

Remunerasi Dapat berupa: • • Gaji; Honorarium; Tunjangan tetap; Insentif; Bonus atas prestasi; Pesangon; dan/atau Pensiun. Berdasarkan: Tingkat tanggung jawab & tuntutan profesionalisme yg diperlukan. Remunerasi Proses 1. Pengusulan Pemimpin BLU 2. Penyapaian Usulan Menteri/pim lembaga/ kep SKPD Mempertimbangkan prinsip: • Proporsionalitas; • Kesetaraan; dan • Kepaturan. 3. Penetapan Menkeu/Gub/Bupati /walikota

Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Akuntansi • Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. • Setidak-tidaknya mengembangkan tiga sistem akuntansi : 1. Sistem Akuntansi Keuangan 2. Sistem Akuntansi Aset Tetap 3. Sistem Akuntansi Biaya Pelaporan • Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab. • Komponen Laporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas LK 5. Disertai Laporan Kinerja • Konsolidasi Laporan Keuangan BLU dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional; 2. Neraca. Pertanggungjawaban • Menteri/Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran program berupa hasil (political accountability). • Pimpinan BLU bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (operational accountability) dan terhadap kinerja BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA. 16

Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kinerja Pengawasan Pemeriksaan • Pengawasan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli (profesional). • Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 x dalam 1 semester. • Selain laporan per semester, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLU. INTERNAL Pemeriksaaan dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI). EKSTERNAL Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Penilaian Kinerja Penialian kinerja BLU Pusat dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c. q. Direktur Pembinaan PK BLU, meliputi: a. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU (Aspek Keuangan dan Aspek Pelayanan). b. Penilaian Capaian Kontrak Kinerja BLU, berdasarkan kontrak kinerja antara pemimpin BLU dengan Dirjen Perbendaharaan.

Terima Kasih