KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN Perencanaan dan Pengendalian (Randal) SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT) DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN Oleh : Ir. Dedy Permadi, CES Kepala PIU NAHP Ketua Satgas BMN Anggota Satgas Pemantauan Program Satu Juta Rumah Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Madya Disampaikan pada acara : Diklat PISK Perumahan Jayapura, 17 Juli 2018

BIODATA NARASUMBER Ir. Dedy Permadi, CES Yogyakarta , 16 Mei 1961 Sarjana Arsitektur UGM, 1984, CES Science de l’habitat ENTPE, France, 1989 Karyawan Kementerian PUPR ( IV C), sejak tahun 1985 Pendidikan/kursus singkat non gelar : kursus PIL AMDAL Dep. PU (1991), Penataran Manajemen Proyek Pembangunan Bid. Cipta Karya (1993), Pelatihan Manajemen Perkotaan (Medan, 1995), TOT Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (1999), Training Programme for Overseas Professionals on Urban Infrastructure, planning and Management (New Delhi, India, 2001), Training ’Inner City Revitalization’ (Rotterdam, Belanda, 2003) dan TOT Bidang Perkotaan dan Perdesaan (2004). Diklat penjenjangan : diklat ADUM (1999), SPAMA (2001), diklat PIM 2 (2010), dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII Lemhannas RI, tahun 2015. Riwayat jabatan : Eselon IV (1999 -2005), eselon III (2005 -2013), Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Ditjen Penataan Ruang (2013 -2015) dan Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan (2015 -2016), pejabat fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Madya (2016 -sekarang), Advisor pada Kementerian PUTK, RDTL (2017), Kepala PIU-National Affordable Housing Program (2018 -sekarang) Penghargaan : Satyalancana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun, Satyalencana Kebaktian Sosial (2005), dan Satyalancana Wira Karya (2010).

Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Sub Bagian Tata Usaha Sub Direktorat Keterpaduaan Perencanaan Sub Direktorat Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian Sub Direktorat Kemitraan dan Kelembagaan Sub Direktorat Data dan Informasi Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Seksi Keterpaduaan Perencanaan I Seksi Lingkungan Hunian Skala Besar Seksi Kemitraan Seksi Pengelolaan Data Seksi Pemantauan Seksi Keterpaduaan Perencanaan II Seksi Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Seksi Kelembagaan Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Seksi Evaluasi

Ruang Lingkup Perencanaan dan Pengendalian Penyusunan program adalah suatu rangkaian aktivitas kegiatan penyediaan perumahan di tingkat kabupaten/kota/provinsi yang diambil dari kegiatan identifikasi, formulasi dan sinkronisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran kinerja Ditjen Penyediaan Perumahan PERENCANAAN PENGENDALIAN Penyusunan program Pemantauan Perencanaan anggaran Evaluasi Perencanaan anggaran adalah suatu rangkaian aktivitas penyiapan rencana alokasi anggaran di kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat PP 39/2006 Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar

Diagram Perencanaan dan Pengendalian Perencanaan TOOLS OUTPUT Evaluasi TOOLS OUTPUT RANDAL Field visit Lap. kemajuan E-mon. Pemantauan sinkronisasi Konreg. Usulan lokasi RKA-KL Penganggaran

Kegiatan Randal 2018 (1/2) Sinkronisasi Program Pusat – Daerah • Menjaring usulan 2019 (Rapat Sinkronisasi Daerah, Pra-Konreg, Rakortek) • Koordinasi dengan stakeholder daerah untuk kelengkapan usulan Monitoring dan Evaluasi • Pendampingan pelaksanaan • Pendampingan TP 4 D (Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) • Pelaporan E-monitoring yang akurat dan rutin • Dokumentasi kegiatan pembangunan, untuk menjadi bahan publikasi dan video infografis • Pemanfaatan drone dan teknik visual yang baik

Kegiatan Randal 2018 (2/2) Peningkatan Kapasitas Pokja PKP di Daerah • • • Bimbingan teknis Pembekalan Pokja PKP dan TA PP Sosialisasi Kebijakan Perumahan Kemandirian Pokja PKP Penyusunan RP 3 KP Pembangunan Basis Data PKP

KETERPADUAN PERENCANAAN RP 3 KP

Sinkronisasi Program Pusat-Daerah Maksud dan Tujuan: • Mensinkronkan antara kebutuhan bantuan pembangunan perumahan di daerah dengan alokasi bantuan pembangunan dari Pusat serta kesesuaian kriteria dan prioritas nasional untuk TA 2019 ke depan Lingkup Kegiatan: • Rapat-rapat internal • Rapat Konsultasi dan Sinkronisasi Program dengan seluruh Kab/Kota • Konsinyasi Pengusulan Program dan Anggaran • Konsultasi ke Pusat/Pra-Konreg/Rakortek • Pendampingan Verifikasi Lapangan • Penyusunan RKA-K/L dan DIPA SNVT TA 2019

Mekanisme Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pusat – Daerah Rapat Persiapan SNVT Rapat Sinkronisasi Usulan Seluruh Kab/Kota TA 2019 Koordinasi dengan Bappeda/SKPD terkait Pra-Konreg, Rakortek dan Konreg PU Koordinasi Ke Pusat (Melengkapi Proposal dan persyaratan Lainnya) Verfikasi Lapangan (bersama Tim Pusat) Finalisasi Usulan TA N + 1

MONITORING & EVALUASI RP 3 KP

DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Evaluasi outputs Evaluasi outcomes Evaluasi impacts Eevaluasi Kinerja Pembangunan - Pencapaian Kinerja - Kendala/Hambatan - Langkah Tindak Lanjut Monev (PP 39/2006) dan Pengendalian PP 39/2006 Pasal 4 Ayat 6: realisasi penyerapan dana, pencapaian target (output), dan kendala Sumber: Buku Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional, 2014 Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana Indikator kinerja dan target menjadi acuan alokasi anggaran

METODE PELAKSANAAN Pemantauan dan Evaluasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a. Pemantauan melalui kunjungan lapangan (field visits) b. Pemantauan melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari laporan dari masing penanggung jawab baik itu yang menangani program/kegiatan utama atau pendukung yang meliputi persentase target dan realisasi serapan dana serta prosentase target dan realisasi kemajuan kegiatan. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan dilakukan untuk: a. Perkembangan realisasi penyerapan dana b. Realisasi pencapaian target kinerja/output c. Kendala yang dihadapi

LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. Sekretariat 2. Dit. Perencanaan Swakelola 1. 2. 3. 4. Waktu Pelaksanaan Progres Fisik Progres Keuangan Deviasi Kontraktual 1. Dit. Rumah Susun, 2. Dit. Rumah Khusus, 3. Dit. Rumah Swadaya Pra Pelaksanaan Pelelangan 1. Kesesuaian 2. Keterlambatan 3. Permasalahan 1. Progres Fisik 2. Progres Keuangan 3. Deviasi Paska Pelaksanaan 1. Pengelolaan 2. Pemanfaatan

RP 3 KP KEBERADAAN DAN PERAN POKJA PERUMAHAN & KWS PERMUKIMAN (PKP)

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Undang-Undang 1 Tahun 2011 PP No. 18 Th 2016 SK Bappenas Paragraf 4 Dinas Daerah Provinsi Pasal 13 Pasal 15 ps. 131 tentang peran masyarakat, dimana penyelenggaraan PKP dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat melalui Pokja PKP Dalam PP 18 / 2016 dijelaskan bahwa pembentukan Dinas Daerah Provinsi terkait Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum Dan Sanitasi Nasional di Tahun 2017

KELOMPOK KERJA (POKJA) PKP status hukum yang jelas untuk meningkat kan kinerja Bukan executing agency Bukan kelengkapan proyek Bersifat Ad-Hoc dukungan berbagai pihak

PERAN POKJA PKP memetakan isu-isu PKP di daerah. Memadukan dokumen perencanaan termasuk yang berasal dari masyarakat. Menentukan target sasaran, arah kebijakan, strategi penanganan, jenis kegiatan, dan anggaran yang dibutuhkan Mengoordinasikan sektor- sektor/ OPD terkait dengan bidang PKP Masalah Perumahan bukan semata-mata menyediakan dan memperbaiki rumah, tapi mewujudkan ”tempat tinggal yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat penghuni, aset bagi pemilik”

POKJA MEMBANTU KETERPADUAN PROGRAM Program/Kegiatan Program Daerah Keterkaitan Agenda Nasional SDG’s Goal 11 RPJMN Program Air Minum dan Sanitasi Program SATU JUTA Rumah KOTAKU Program Pemkab/ kota Pokja PPAS Nasional Program Provinsi PAMSIMAS/ SANIMAS DAK Perumahan FLPP/SSB/ SBUM/ BP 2 BT Dana Desa LSM RPJMD Provinsi Poka PPAS Daerah RPJM D Kab/ Kota SK Kumuh Perencanaan sektoral PKP

MEMAHAMI DINAS PKP DAN POKJA PKP Dinas PKP § § § Dinas Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan bidang PKP Menjalankan misi Pemda Mempertanggungjawabkan kinerja pembangunan bidang PKP Kuasa anggaran untuk sektor perumahan Dibina dan diawasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pokja PKP § § § Lembaga daerah (ad-hoc) Tim Inti/Tim Koordinasi • Dinas PKP • Bappeda (perencana) • Dinas PU (jalan, SDA, CK, Taru) • Dinas Pertanahan • Dinas pemerintah lainnya (perhubungan, ESDM) • Satker pusat di prov. Anggota • BUMN/D (PLN, PDAM, perumnas) • Organisasi dan asosiasi (REI, APERSI, APERNAS dll) • perbankan • Pakar, pemerhati, perguruan tinggi

Kegiatan utama DINAS PKP PROV/KAB-KOTA: POKJA PKP PROV/KAB-KOTA: 1. 2. 3. 4. data dan informasi PKP Penyusunan RP 3 KP RPJMD/RKPD, berdasarkan RP 3 KP Pembangunan Rusun dan/rumah tapak dalam rangka : a. Relokasi bencana & program daerah b. Peremajaan kawasan kumuh berat slums c. Relokasi kawasan kumuh squatters 5. Bantuan Stimulan perumahan swadaya dalam rangka pemugaran kawasan kumuh sedang/ringan slums 6. Pengelolaan dan penghunian rusunawa dan rumah sewa tapak 7. Pemrosesan serat terima aset 8. Potensi KPBU 9. Stimulan/subsidi rumah sederhana 10. Penyederhanaan perizinan (berbasis on line) 11. Fasilitasi Program Kerja POKJA PKP 2. 3. 4. 5. 6. Koordinasi dan sinergi dalam rangka : a. Terkumpulnya data dan informasi b. Tersusunnya rumusan isu dan permasalahan, RP 3 KP c. terumuskannya kebijakan dan program perumahan dalam RPJMD/RKPD d. Terkumpulnya data stock tanah (negara, wakaf, terlantar, dan tanah potensial) e. Terkumpulnya data calon penghuni sesuai dengan kemampuan sewa, cicil, dan beli, serta calon akibat bencana dan relokasi program Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam program peremajaan, pemugaran, relokasi, konsolidasi tanah Fasilitasi terbentuknya unit pengelola rusun/rumah tapak sewa Fasilitasi Marketing dan Promosi potensi KPBU Advokasi penyederhanaan perizinan Advokasi skema pembiayaan

FASILITASI POKJA PKP PROVINSI TAHUN 2015 – 2019 KEGIATAN Sosialisasi Kebijakan 2015 Penyusunan RP 3 KP 2017 2018 1. SPM dan NSPK Bidang Perumahan 2019 Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional (UU 1/2011, UU 20/2011, PP 14/2016, SPM Bid. Perumahan, Renstra 2015 - 2019) Pembentukan Pokja PKP Provinsi Pembentukan Pilot Project Pokja Kabupaten/Kota 1. Review Pokja PKP Provinsi dan Kab/Kota 2. Pembentukan Pokja PKP Kab/Kota secara mandiri oleh Kab/Kota Forum Sinkronisasi Pendataan Pembangunan Basis Data PKP: 1. Forum Sinkronisasi Pendataan Perumahan 2. Forum Monitoring Sejuta Rumah Pengembangan Basis Data PKP: 1. Forum Sistem Informasi Basis Data PKP 2. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) 3. Pemetaan kapasitas pemda Pengembangan Basis Data PKP : Bimtek / Pelatihan Sistem Informasi Pendataan 1. Sosialisasi Pemahaman, Urgensi RP 3 KP 2. Panduan Penyusunan RP 3 KP Bimtek penyusunan RP 3 KP sesuai dengan status/kondisi RP 3 KP masing-masing daerah Rapat Teknis RP 3 KP (sesuai dengan kondisi RP 3 KP masing daerah) Peningkatan Kemandirian Pokja PKP Pembangunan Basis Data PKP 2016 2. Reformasi kebijakan PKP Sosialisasi kebijakan dan program nasional bidang perumahan jangka panjang dan menengah Sosialisasi agenda global dan nasional bidang perumahan Pembinaan Pokja PKP 1. Penyusunan Renstra dan Program Kerja Pokja PKP 2. Inisiasi Kegiatan Prioritas Pokja PKP Pembinaan Pokja PKP: 1. Knowledge management bidang perumahan di daerah 2. Pengembangan jejaring kemitraan bidang perumahan di daerah

Tujuan Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP 2018 1. Memberdayakan Pokja PKP Provinsi dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan terkait penyusunan dokumen perencanaan PKP dan pengumpulan Basis Data PKP; 2. Meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang kebijakan dan program nasional bidang perumahan; 3. Memfasilitasi pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang Perumahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

1. Basis data PKP Data kebutuhan dan ketersediaan Pelaksanaan kegiatan DINAS PKP daerah 2. RPJMD/RKPD Visi, target, biaya, stakeholder, waktu, spatial 3. RP 3 KP Implementasi program ke peta spatial 4. raker 1 § Peningkatan pemahaman § Rencana dan Jadwal kerja rakor 1 § Gambaran progres § Isu & permasalah-an daerah rakor Rapat rutin 2 1 -4 § Mem-bahas program kerja § Program prioritas 2018 § Pendamping-an RP 3 KP § Pendamping-an basis data § Draft final program kerja POKJA dst raker 2 § Evaluasi pendampingan § Tindak lanjut TAHAPAN PROSES KEMANDIRIAN POKJA TAPP

Time Line Rangkaian Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP Provinsi Tahun 2018

Pelaksana di Daerah PPK RANDAL TA. PERENCANAAN PERUMAHAN (Pokja dan RP 3 KP) TA. PENDATAAN PERUMAHAN (Pendataan)

Tugas Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan dan Pendataan Perumahan (TAPP) Melakukan Pemberdayaan Pokja PKP (Tugas Umum TAPP) Mendampingi Pemda dalam Pendataan Perumahan (Tugas khusus TAPP Pendataan) Mendampingi Pemda dalam Menyusun RP 3 KP (Tugas khusus TAPP RP 3 KP) • Mengumpulkan data-data backlog dan RTLH dari BKKBN dan BPS, yang kemudian dilaporkan kepada pusat • Melakukan sosialisasi RP 3 KP secara rutin di daerah (pemahaman, penyusunan, bentuk bimbingan) • Mendorong pemda berpartisipasi menyelesaikan permasalahan PKP • Membangun dan mengembangkan mekanisme sistem manajemen pendataan PKP yang berkelanjutan sesuai dengan karateristik wilayah masing-masing daerah. • Bimbingan dapat berupa: kajian data-data input RP 3 KP / penelaahan naskah akademis / review dok. RP 3 KP (disesuaikan dengan status RP 3 KP masing-masing daerah) • Membantu mempromosikan Pokja PKP (melalui media cetak & elektronik) • Input dan updating data melalui aplikasi ebasisdata perumahan. • Melakukan wokshop penyusunan RP 3 KP (sesuai dengan status RP 3 KP masing-masing daerah • Menyediakan informasi terkait PKP • Mengkompilasi data sesuai dengan format Basis Data PKP dan format Data Supply Pembangunan Unit Rumah. • mendorong pembentukan Pokja PKP di tingkat Kab/Kota • Mendampingi dalam menyusun program atau rencana kerja Pokja Kab/Kota • Melakukan pendampingan kepada pemda dalam pembentukan Pokja PKP Kab/Kota • Bersama TAPP RP 3 KP menginformasikan kegiatan Fasilitasi Pokja PKP melalui aplikasi e-housing.

Hubungan antara SNVT – TAPP - Pokja PKP – Pemda dalam Kegiatan Pokja PKP Tahun 2018 SNVT RANDAL Pelaksana Kegiatan Penugasan Koordinasi (harus berjalan bersama, tidak terpisahkan) PEMERINTAH DAERAH (OPD teknis) OUTPUT Daerah memiliki: Pelaporan pendukung TENAGA AHLI PERENCANAAN PERUMAHAN (TAPP) Membantu SNVT • • RP 3 KP • Pendataan Kemandirian Pokja PKP • Verifikator • Sumber Informasi POKJA PKP sebagai wadah koordinasi multisektor Mitra Kerja (Pokja PKP membantu OPD, bukan mengambil alih tugas OPD) - Program Kerja Pokja PKP (sebagai dasar arah jalan Pokja PKP) - Dokumen RP 3 KP (sebagaimana diatur dalam UU PKP) - Basis Data PKP (guna mendukung perencanaan PKP di daerah)

Kegiatan Kemandirian Pokja PKP Tahun 2018 • Rencana program dan kegiatan jangka menengah dan tahunan 1. Penyusunan Renstra dan Program Kerja Pokja PKP 2. Inisiasi Kegiatan Prioritas Pokja PKP • Strategi pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2018 -2019 • Terbentuk atau aktifnya Pokja PKP kab/kota 3. Advokasi Pokja PKP Kab/Kota

Pendampingan Penyusunan RP 3 KP

Kegiatan Fasilitasi Pokja PKP Provinsi dalam Penyusunan RP 3 KP di Tahun 2017 dan 2018 2017 Menitikberatkan kepada: » » 2018 Menitikberatkan kepada Sosialisasi Pemahaman dan pedampingan penyusunan Urgensi RP 3 KP Dokumen RP 3 KP sesuai Panduan Penyusunan RP 3 KP dengan status/kondisi RP 3 KP masing-masing daerah

• Belum Menyusun Dokumen RP 3 KP Tipologi I Tipologi Daerah Tipologi III • Sedang Menyusun Dokumen RP 3 KP • Telah Menyusun Dokumen RP 3 KP

Tipologi I : Belum Menyusun RP 3 KP 1. Persiapan Penyusunan Rapat Kerja Persiapan Tahapan Penanganan Peserta Pembahasan persiapan pelaksanan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Prioritas Pokja PKP Provinsi Konsolidasi dan koordinasi kegiatan prioritas Pokja dalam menyusun RP 3 KP SNVT, Pokja PKP, Bappeda, SNVT, Dinas PKP, Pokja PKP Asosiasi, Perbankan, Dinas Provinsi, TAPP PKP, BPN, dan sebagainya Rapat Teknis - 1 Rapat Teknis - 2 Rapat Teknis - 3 Identifikasi Kebutuhan Data dan Metode Pengumpulan Inventarisasi Data PKP Validasi dan Penyepakatan Data PKP Pokja PKP Provinsi Kementerian PUPR, TAPP, Pokja PKP Provinsi, BPS Kementerian PUPR, Pokja TAPP/Pokja PKP Provinsi, Provinsi PKP Provinsi, SNVT/TAPP BPS Provinsi Narasumber/ pembahas - Waktu Pelaksanaan 1 (satu) hari 1 (satu) hari Penyusunan Rencana Kerja Pemahaman dan Penyamaan Persepsi RP 3 KP Penyepakatan Jenis dan Metode Pengumpulan Data Basis Data PKP Draft Profil Data PKP Output

Tipologi I : Belum Menyusun RP 3 KP 2. Lanjutan Persiapan Rapat Kerja Persiapan Tahapan Penanganan Peserta Pembahasan persiapan pelaksanan kegiatan Konsolidasi dan koordinasi kegiatan prioritas Pokja dalam menyusun RP 3 KP SNVT, Pokja PKP, Bappeda, SNVT, Dinas PKP, Pokja Asosiasi, Perbankan, Dinas PKP Provinsi, TAPP PKP, BPN, dan sebagainya Narasumber/ pembahas - Waktu Pelaksanaan 1 (satu) hari Output Fasilitasi Kegiatan Prioritas Pokja PKP Provinsi Rapat Teknis - 1 Rapat Teknis - 2 Rapat Teknis - 3 Review Profil Data PKP Pembahasan metodologi, rencana kerja, dan usulan substansi KAK dan RAB Penyepakatan profil data PKP dan usulan substansi KAK dan RAB Pokja PKP Provinsi Kementerian PUPR, TAPP, Pokja PKP Provinsi, Kementerian PUPR, Pokja TAPP/Pokja PKP Provinsi, BPS Provinsi PKP Provinsi, SNVT/TAPP Provinsi TAPP, Pokja PKP Provinsi, BPS Provinsi 1 (satu) hari Draft Pofil Data PKP Konsep rencana kerja dan usulan substansi penyusunan RAB dan KAK Profil Data PKP dan usulan substansi KAK dan RAB 1 (satu) hari Penyusunan Rencana Pemahaman dan Kerja Penyamaan Persepsi RP 3 KP

Tipologi II : Sedang Menyusun RP 3 KP Rapat Kerja Persiapan Tahapan Penanganan Peserta Pembahasan persiapan pelaksanan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Prioritas Pokja PKP Provinsi Konsolidasi dan koordinasi kegiatan prioritas Pokja dalam menyusun RP 3 KP Rapat Teknis - 1 Review KAK dan RAB Penyusunan RP 3 KP Rapat Teknis - 2 Rapat Teknis - 3 Pembahasan Basis Data PKP dan Hasil Analisis Pembahasan Rumusan Konsep dan Indikasi Program PKP Pokja PKP Provinsi, TAPP, Dinas SNVT, Pokja PKP, Bappeda, SNVT, Dinas PKP, Pokja PKP Dinas PKP Provinsi, , Pihak Ke-3 Asosiasi, Perbankan, Dinas Provinsi, TAPP Ke-3 (Penyedia Jasa Penyusunan PKP, BPN, dan sebagainya Penyusunan RP 3 KP) Narasumber/ pembahas - Kementerian PUPR, Pokja PKP Provinsi, SNVT/TAPP Waktu Pelaksanaan 1 (satu) hari Output Penyusunan Rencana Kerja Kementerian PUPR, Pihak Ke-3 TAPP/Pokja PKP Provinsi, Pihak Pokja PKP Provinsi, TAPP, (Penyedia Jasa Penyusunan Ke-3 (Penyedia Jasa Dinas PKP Provinsi RP 3 KP), Pakar PKP, TAPP/Pokja Penyusunan RP 3 KP), Pakar PKP Provinsi 1 (satu) hari Pemahaman dan Hasil Review KAK dan RAB Penyamaan Persepsi RP 3 KP Penyusunan RP 3 KP 1 (satu) hari Draft Buku Data PKP dan Hasil Analisis Draft Materi Teknis RP 3 KP

Tipologi III : Telah Menyusun RP 3 KP 1. Review Dokumen Rapat Kerja Persiapan Tahapan Penanganan Peserta Pembahasan persiapan pelaksanan kegiatan Rapat Teknis - 1 Rapat Teknis - 2 Rapat Teknis - 3 Konsolidasi dan koordinasi kegiatan prioritas Pokja dalam menyusun RP 3 KP Pembahasan Metode Review Dokumen/Materi Teknis RP 3 KP Pembahasan dan Penyepakatan Hasil Review SNVT, Pokja PKP, Bappeda, SNVT, Dinas PKP, Pokja PKP Asosiasi, Perbankan, Dinas Provinsi, TAPP PKP, BPN, dan sebagainya Narasumber/ pembahas - Waktu Pelaksanaan 1 (satu) hari Output Fasilitasi Kegiatan Prioritas Pokja PKP Provinsi, Dinas PKP, SKPD Pelaksana Pekerjaan Penyusunan RP 3 KP Pokja PKP Provinsi Kementerian PUPR, TAPP/Pokja PKP Provinsi, Pakar Kementerian PUPR, Pokja TAPP/Pokja PKP Provinsi, PKP, Pihak Ke-3 (Penyedia Jasa PKP Provinsi, SNVT/TAPP Pihak Ke-3 (Penyedia Jasa Review RP 3 KP) 1 (satu) hari Metode/Tata Cara Review Draft Awal Review Draft Hasil Review Pemahaman dan Dokumen/Materi Teknis RP 3 KP Penyusunan Rencana Kerja Dokumen/Materi Teknis RP 3 KP Penyamaan Persepsi RP 3 KP

Tipologi III : Telah Menyusun RP 3 KP 2. Proses Penyiapan Pelaksanaan Legislasi Rapat Kerja Persiapan Tahapan Penanganan Peserta Pembahasan persiapan pelaksanan kegiatan Fasilitasi Kegiatan Prioritas Pokja PKP Provinsi Konsolidasi dan koordinasi kegiatan prioritas Pokja dalam menyusun RP 3 KP Rapat Teknis - 1 Persiapan Konsultasi Publik Pokja PKP Provinsi, SNVT, Pokja PKP, Bappeda, SNVT, Dinas PKP, Pokja PKP Akademisi, Tokoh Asosiasi, Perbankan, Dinas Provinsi, TAPP Masyarakat, Asosiasi, dan PKP, BPN, dan sebagainya lainnya (Umum) Rapat Teknis - 2 Rapat Teknis - 3 Pembahasan Metode Penyempurnaan Substansi Konsultasi dan Audiensi ke Naskah Akademis (Legal DPRD Draft) Perda RP 3 KP Pokja PKP Provinsi, OPD Bidang PKP, Pokja PKP Kementerian PUPR, Pokja Biro Hukum, Pokja PKP Provinsi, Pihak Ke-3 PKP Provinsi, SNVT/TAPP (Penyedia Jasa Penyusunan Provinsi, Sekretariat DPRD RP 3 KP) Pokja PKP Provinsi OPD Bidang PKP, TAPP/Pokja PKP Provinsi, Biro Hukum Narasumber/ pembahas - Waktu Pelaksanaan 1 (satu) hari 1 (satu) hari Penyusunan Rencana Kerja Pemahaman dan Penyamaan Persepsi RP 3 KP Risalah Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan Legalisasi Draft Perda RP 3 KP Output

Tipologi Daerah 1. BELUM Menyusun Dok. RP 3 KP 2. SEDANG Menyusun Dok. RP 3 KP 3. TELAH Menyusun Dok. RP 3 KP Bentuk Pendampingan § Pendampingan Pokja/Dis. PKP untuk penyempurnaan draft Profil Data § Pendampingan Pokja/Dis. PKP dalam usulan substansi KAK dan RAB § Mendorong Dis. PKP menganggarkan kegiatan Penyusunan RP 3 KP Pendampingan Pokja/Dis. PKP selama proses penyusunan RP 3 KP § Pengumpulan dan Review Dok. RP 3 KP dengan Pokja/Dis. PKP § Mendorong proses legislasi apabila dokumen masih layak

Output dari TAPP Daerah Tipologi 1. 2. 3. Belum menyusun Dok. RP 3 KP Laporan hasil penyepakatan buku Profil Data PKP dan usulan substasi KAK dan RAB Sedang menyusun Dok. RP 3 KP Laporan hasil pendampingan penyusunan Dokumen RP 3 KP Sedang menyusun Dok. RP 3 KP Hasil review dokumen RP 3 KP atau laporan persiapan pelaksanaan legislasi

Pembangunan Basis Data PKP

Alur Pelaksanaan Pembangunan Basis Data PKP 2018

Basis Data PKP 2018 Konten Data Perumahan • backlog • RTLH • Sebaran rumah, perumahan dan permukiman • Rumah kumuh • Permukiman kumuh • Rumah berdasarkan jenis fisik • Sebaran sambungan listrik rumah • Sebaran air minum • Tipologi perumahan • Budaya bermukim • dst Konten Data Kawasan Kumuh • Luas kawasan kumuh • Tingkat kekumuhan • Data sanitasi • Data keteraturan bangunan • Data vitalitas non ekonomi • Data vitalitas ekonomi • Status kepemilikan tanah • Keadaan sarana prasarana • Komitmen pemerintah kab/kota • dst Konten Data Infrastruktur Llingkungan • Data jumlah TPS • Data jalan lingkungan • Data sempadan bangunan • Data sempadan jalan • Data infrastruktur air bersih • Data infrastruktur sanitasi • Dst

Form Isian Basis Data PKP

Stakeholder yang Terlibat

E-basis Data Perumahan: maksud, tujuan, dan sasaran

E-basis Data Perumahan: pengguna dan privilege (hak/kewenangan) Pusat • Dapat mengakses/melihat seluruh informasi daerah yang sudah tervalidasi • Dapat melakukan penyuntingan terhadap data yang sudah diinput oleh pengguna daerah Daerah (provinsi) • Akses data provinsi • Input/edit/hapus formulir 1 A, formulir perbankan dan pengembang Daerah (kab/kota) • Akses data kab/kota • Input/edit/hapus formulir 1 B, formulir IMB dan non IMB

Tampilan E-basis Data Perumahan