KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA

OUTLINE PEMBAHASAN 1. Isu Strategis 2. Kondisi Infrastruktur Bidang Cipta Karya 3. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 4. Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen Cipta Karya 5. Fokus Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya 6. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Cipta Karya 7. Pembagian Kewenangan Bidang Cipta Karya 2

1. ISU STRATEGIS 90. 0 80. 0 70. 0 60. 0 50. 0 40. 0 30. 0 20. 0 10. 0 250, 000 49. 8 42. 2 17. 2 1970 22. 4 53. 3 56. 7 66. 6 63. 4 60. 0 200, 000 150, 000 Juta Jiwa Persentase Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan permukiman 30. 9 100, 000 50, 000 1980 % Penduduk Perkotaan 1990 2000 2010 % Penduduk Perdesaan 2015 2020 2025 2030 Jumlah Penduduk Perkotaan 2035 - Jumlah Penduduk Perdesaan Urbanisasi dan implikasinya terhadap perumahan dan permukiman: Pertumbuhan Penduduk Alami Meningkatnya kepadatan permukiman dan perubahan kebutuhan rumah untuk rumah tangga perkotaan Reklasifikasi Desa ke Kota Meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan sistem pengelolaan permukiman Ketidaksiapan kota menghadapi urbanisasi berpotensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasanya pelayanan dasar perkotaan • • Migrasi Desa ke Kota Meningkatnya kebutuhan rumah layak dan terjangkau serta rumah sewa Luas Kawasan Kumuh: 38. 431 Ha (eksisting, 2015) Rumah Tangga Kumuh Perkotaan: 10, 1% atau 9, 6 juta rumah tangga (Susenas, 2013) Sumber: Bappenas, 2014 3

1. ISU STRATEGIS (1) DEMOGRAFI 53, 3% persentase penduduk perkotaan 10, 86% persentase penduduk miskin (Sumber: BPS, 2015) (Sumber: BPS, 2016) PERUBAHAN IKLIM 70% 11, 63% PDRB Nasional bersumber dari Indonesia Timur (Sumber: BPS, 2016) Emitor GRK: Limbah Domestik Emisi Gas Rumah Kaca berasal dari Kawasan Perkotaan (Sumber: Cities and Climate Change: Global Report on Human Settlement, 2011) KETIMPANGAN WILAYAH Bangunan Gedung Kontribusi PDRB per pulau Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali & NT Maluku & Papua DESENTRALISASI Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kota/Kabupaten Pengembangan sistem skala nasional, lintas provinsi dan kepentingan strategis nasional Pengembangan sistem regional (lintas kabupaten/kota) Pengembangan sistem dalam kabupaten/kota 4

1. ISU STRATEGIS (2): SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Goal 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi bagi semua Goal 11 Mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan TARG ET 203 • Akses Perumahan Layak Bagi Semua, Aman Dan Terjangkau; • Akses layanan infrastruktur dasar; • Penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan; • Layanan ruang publik yang memadai; • Pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman perkotaan. • Meningkatnya kebutuhan akan permukiman layak dengan akses pelayanan dasar yang memadai; • Masih terbatasnya penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh semua warga kota; • Belum meratanya kepedulian stakeholders pada pembangunan permukiman yang layak 5

1. ISU STRATEGIS (3): NEW URBAN AGENDA (NUA) Tentang HABITAT III United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development / Konferensi PBB tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan HABITAT merupakan konferensi PBB tingkat dunia yang diselenggarakan setiap 20 tahun. • Konferensi Habitat I diselenggarakan di Vancouver Kanada tahun 1976 • Konferensi Habitat II diselenggarakan di Istanbul Turki tahun 1996. • Konferensi Habitat III diselenggarakan di Quito, Ekuador tanggal 17 -20 Okt 2016. Tujuan konferensi Habitat III adalah mengevaluasi capaian implementasi Agenda Habitat (1996), mengidentifikasi tantangan dan kendala baru, memperkuat komitmen politik global untuk mendukung pembangunan perumahan dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dokumen keluaran Konferensi Habitat III adalah sebuah komitmen bersama dan dokumen politis, yang disebut AGENDA BARU PERKOTAAN (NEW URBAN AGENDA). Agenda ini berisi prinsip, komitmen dan aksi global dalam rangka mendukung urbanisasi berkelanjutan dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan. 3 (tiga) Prinsip Utama • Leave No One Behind • Sustainable and Inclusive Urban Economies • Environmental Sustainability Pergeseran Paradigma Perkotaan • Pembangunan perkotaan dan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan • Peran penting pemerintah nasional, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya • Pendekatan pembangunan yang berbasis manusia, 6

1. ISU STRATEGIS (3): NEW URBAN AGENDA (NUA) Sustainable Urban Development for Social Inclusion and Ending Poverty Development must protect the planet and enable all inhabitants, whether living in formal or informal settlements, to lead decent, dignified, and rewarding lives, and to achieve their full human potential. Environmentally Sustainable and Resilient Urban Development Unsustainable consumption and production patterns, loss of biodiversity, pressure on ecosystem, pollution, natural and manmade disasters, and climate change and its related risks, undermine efforts to end poverty and to achieve sustainable development. 5 Key elements of the New Urban Agenda Building the Urban Governance Structure: Establishing a Supportive Framework The NUA is anchored in participatory urban policies that mainstream sustainable urban and territorial development as part of integrated development strategies and plans, supported by institutional and regulatory frameworks linked to transparent and accountable finance mechanism. Sustainable and Inclusive Urban Prosperity and Opportunities for all Inclusive and sustainable economic growth, with full and productive employment and decent work for all, is a key element of sustainable urban development where can people live healthy, productive, prosperous, and fulfilling lives. Planning and Managing Urban Spatial Development Balanced territorial development that accounts for different scales of cities and human settlements strengthens their role in food security and nutrition systems, puts housing at the centre, builds infrastructure and services, facilitates trade and connects farmers and fishers across value chains and markets. 7

2. KONDISI INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA Pembangunan Permukiman • Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman • Identifikasi permukiman kumuh: 38. 431 Ha di 4. 108 kawasan; 9, 6 juta rumah tangga • Kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan pembiayaan untuk menangani permasalahan kumuh masih rendah • Tahun 2015: 304 kab/kota menerbitkan SK Kumuh • Upaya penanganan permukiman kumuh dengan membangun Rusunawa (37. 080 unit namun baru 35% yang dihibahkan ke Pemda) • Upaya lainnya dengan membangun infrastruktur di kawasan permukiman perkotaan di 814 kawasan • Pembangunan perdesaan dihadapkan pada kebutuhan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan (2014: 68, 85% dari 74. 093 desa di Indonesia membutuhkan peningkatan kualitas permukiman) • Pembatasan pembangunan di kawasan perbatasan mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dan tingginya ketergantungan pada negara tetangga • • • Penataan Bangunan dan Lingkungan Tahun 2015: 327 kab/kota menetapkan Perda Bangunan Gedung Rendahnya jumlah Perda BG berakibat pada kurang dipahaminya instrumen pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung oleh Pemda dan legislatif daerah Rendahnya jumlah gedung ber IMB (0, 4% kab/kota melakukan pendataan BG, 3% kab/kota mengatur SLF, 2, 9% kab/kota terlayani TABG) Baru terdapat 3 bangunan gedung negara yang berstatus bangunan gedung hijau Proporsi luasan RTH Publik: 12% P 2 KP dilaksanakan di 11. 066 kelurahan 8

2. KONDISI INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA (1) Pengembangan Air Minum • Peningkatan cakupan pelayan air minum aman 2014: 70, 5% (target MDGs 68, 87%) • Terbatasnya jaringan air minum perpipaan (20% di tahun 2015) • Dibutuhkannya dukungan air baku sebesar 128 m 3/detik untuk 100% akses air minum • Belum dialokasikannya dana untuk memasang jaringan perpipaan distribusi dan sambungan rumah berakibat pada tingginya idle • Investasi air minum baru mengandalkan pendanaan pemerintah dibandingkan sumber pendanaan alternatif (KPS atau B to B) • Belum efektifnya sistem kelembagaan dan tarif air minium berakibat pada tidak optimalnya PDAM • Dorongan CK dalam perencanaan pembangunan infrastruktur air minum dilakukan dengan fasilitasi penyusunan RISPAM di 468 kab/kota Penyehatan Lingkungan Permukiman • Akses sanitasi layak tahun 2014: 62% • Pengelolaan air limbah banyak dilakukan dengan berbasis masyarakan dan institusi • Cakupan pelayanan IPAL terpusat skala kota baru mencapai 3% dari penduduk nasional • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS berakibat pada penolakan pembangunan infrastruktur sanitasi • 55, 9% permukiman yang memiliki akses ke sistem penanganan air limpasan (saluran drainase) • 14, 49% permukiman yang memiliki akses, terbatas pada kapasitas air limpasan • Cakupan pelayanan persampahan tahun 2014: 86, 73% • Terbatasnya ketersediaan lahan untuk membangun TPA baru • Upaya pengurangan sampah dengan 3 R telah dilaksanakan namun masih perlu dikembangan • Belum seluruh kabupaten/kota memiliki kelembagaan pengelola sampah, baik sebagai 9 regulator maupun operator

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL : RPJPN 2005 -2025 10

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL : RPJMN 2015 -2019 SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN • Pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% • Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung • 100% pelayanan air minum • Optimalisasi penyediaan layanan air minum • Peningkatan efisiensi layanan air minum melalui prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional • 100% akses sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) 5 Kawasan Metropolitan Baru 7 Kawasan Metropolitan 10 Kota Baru Publik 20 Kota Otonom 39 Pusat Pertumbuha n Baru • Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan 11

4. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BIDANG CIPTA KARYA VISI KEMENTERIAN PU-PR “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” SASARAN STRATEGIS DITJEN CIPTA KARYA “Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan” GERAKAN NASIONAL 100 -0120% 100% 80% 60% 73, 7% 78, 8% 84, 8% 85% 64% 92, 1% 92% 100% 72% 40% 20% 8% 6% 4% 2% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 Kumuh Sanitasi 0% INDIKATOR KINERJA OUTCOME DITJEN CIPTA KARYA 1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat 2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak 3. Meningkatnya kontribusi terhadap Air Minum 12

5. FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA 1. Pembangunan perkotaan di 5 kawasan metropolitan baru di luar P. Jawa. Bali, 7 kawasan perkotaan metropolitan, pengembangan 20 kota otonom di luar P. Jawa-Bali, pembangunan 10 kota baru publik, 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan (RPJMN Tahun 2015 -2019) 2. Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di Kawasan Perbatasan yang terdiri dari 7 Kawasan Pos Lintas Batas Negara, dan 9 Kawasan Non-PLBN (Inpres No. 6 Tahun 2015) 3. Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 Wilayah Pengembangan Strategis, 24 Pelabuhan Strategis, 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan 22 Kawasan Industri Prioritas (BPIW, 2015) 4. Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan di 30 Kota (Ditjen Cipta 13 Karya, 2014)

6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG CIPTA KARYA 30 4 Kab/kota 14

6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG CIPTA KARYA (1) Kerangka Regulasi 1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 3. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG 6. PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. PP No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 8. PP No. 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 9. Permen PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 10. Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 11. Permen PU No. 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 12. Permen PU No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 13. Permen PU No. 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM 14. Permen PU No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan 15 15. Permen PU No. 25/PRT/M/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan SPAM

6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG CIPTA KARYA (2) Pendekatan Pembangunan Bidang Cipta Karya Keterpaduan Pembangunan Bidang Cipta Karya PKSN Membangun Sistem Pusat Kawasan Strategis Nasional PKN Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Strategis Nasional PKW Pusat Kegiatan Wilayah Fasilitasi Pemda Memberdayakan Masyarakat 24 TOL LAUT 35 WPS 16 KSPNP Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas 22 KIP Kawasan Industri Prioritas Strategi Pembiayaan Bidang Cipta Karya 16

6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG CIPTA KARYA (3) Pengembangan Kawasan Permukiman Pengembang an Kawasan Permukiman Bina Penataan Bangunan Pengembang an SPAM Pengembang Fasilitasi/Pendampingan: • Penyusunan NSPK • Fasilitasi Rencana Daerah Kawasan Permukiman • Binwas Pengembangan Permukiman • Dukungan Penanganan Bencana Fasilitasi/Pendampingan: • Penyusunan Perda Bangunan Gedung dan Bangunan Gedung Hijau • Binwas Penataan Bangunan dan Lingkungan • Dukungan Penanganan Bencana Fasilitasi/Pendampingan: • Penyusunan NSPK • Binwas Pengembangan SPAM • Bantuan Program PDAM • Dukungan Penanganan Bencana Fasilitasi/Pendampingan: • Penyusunan NSPK • Binwas Pengembangan PLP Bina Penataan Bangunan Pengembangan SPAM Rencana Induk/FS/DED: • Bangkim Kawasan Perkotaan dan Perdesaan • Bangkim Kawasan Khusus Rencana Induk/FS/DED: Rencana • Rencana Tata Induk/FS/DED: Bangunan dan • SPAM Regional Lingkungan • SPAM • Revitalisasi Kawasan Perkotaan dan Tematik Perkotaan Perdesaan (Kota Hijau, Kota • SPAM Kawasan Memberikan dukungan pembangunan Pusaka, Kota Cerdas) Khusus sistem infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Melakukan fasilitasi Kab/Kota kepada pemerintah daerah dalam Memberikan penguatan dukungan kelembagaan, Membangun pembangunan keuangan, Sistem infrastruktur termasuk melalui pembinaan teknis kegiatan terhadap tugas pemberdayaan dekonsentrasi dan Memberdayakanmasyarakat Fasilitasi pembantuan Pemda Pengembangan PLP Rencana Induk/FS/DED: • TPA Skala Regional/Kota/Kawasan • SPAL Setempat • SPAL Terpusat Skala Regional/Kota/Kawasan • Rencana Induk PLP Pengembang an Kawasan Permukiman • PIP Berbasis Masyarakat • Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat Bina Penataan Bangunan • Sosialisasi/Publikasi Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan • Kampanye Publik Melalui Klinik Keciptakaryaan (PIP 2 B) Pengembang an SPAM • SPAM Berbasis Masyarakat • Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat Pengembang an PLP • Sanitasi Berbasis Masyarakat • Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat 17

7. PEMBAGIAN KEWENANGAN BIDANG CIPTA KARYA Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten SUB URUSAN Permukiman Bangunan Gedung Penataan Bangunan & Lingkungan Air Minum Persampaha n Air Limbah PEMERINTAH PUSAT a. Penetapan sistem pengembangan infrastruktur permukiman secara nasional. b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis nasional a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis nasional dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus. a. Penetapan pengembangan sistem penataan bangunan dan lingkungannya secara nasional. b. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis nasional a. Penetapan pengembangan SPAM secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional. a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional. b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA Penyelenggara-an infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah Provinsi. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/ kota. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota. 18

8. KERANGKA PENDANAAN ABPN BIDANG CIPTA KARYA ALOKASI APBN 2015 -2019 PER INDIKATOR OUTCOME Capaian Pelayanan Akses Sanitasi Rp. 35. 645 Miliyar 35, 000 30, 000 25, 000 Dukungan Manajemen Rp. 3. 949 Miliyar 20, 000 15, 000 Proporsi Rumah Tangga yang Menempati Permukiman Tidak Layak di Perkotaan, Perdesaan dan Permukiman Khusus Rp. 46. 499 Miliyar 10, 000 5, 000 APBN (Rp. Miliar) 2015 15, 811 2016 24, 197 2017 27, 027 2018 29, 720 2019 31, 622 APBN (Rp. Miliar) TOTAL ALOKASI APBN RP. 128, 3 T Capaian Pelayanan Akses Air Minum Rp. 33. 900 Miliyar Penataan Bangunan dan Lingkungan Rp. 8. 433 Miliyar 19

9. PENUTUP STRATEGI PELAKSANAAN BIDANG CIPTA KARYA Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur yang Lebih Merata dan Berkelanjutan Pemerint ah KOORDINASI Pemerint ah Daerah Kerangka Regulasi KONSOLIDASI SINERGI Dunia Usaha/ Swasta Kerangka Pendanaan Kerangka Kelembagaan GERAKA N NASIONA L 100 -0 -100 Rencana Aksi Daerah di setiap provinsi dalam mencapai 100 -0 -100 20

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA