Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman KONSOLIDASI EVALUASI PENYELENGGARAAN SAKIP PADA SNVT PROVINSI DI LINGKUNGAN DITJEN. CIPTA KARYA Disampaikan oleh: Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Ternate, 01 November 2017

Outline Pembahasan 1. SAKIP Meningkatkan persamaan persepsi terkait penyelenggaraan SAKIP pada unit Satker 2. La. KIP - SIMEKA Pendampingan penyusunan La. KIP unit Satker dengan memanfaatkan data SIMEKA Output Rancangan La. KIP SNVT dengan data SIMEKA 3. Evaluasi Satker Penyebarluasan SE No. 85/SE/DC/2016 dan menguji SIMEKA dalam penerapannya

Pembahasan 4. Pola Koordinasi Mendapatkan gambaran, potensi, tantangan dalam pelaksanaan koordinasi antar unit SNVT di Provinsi Output Rekomendasi pola koordinasi kerja unit Satker di provinsi maupun di kota/kabupaten 5. SKP Mengidentifikasi pelaksanaan SE No. 2/SE/DC/2017 Output Pohon Jabatan SNVT Provinsi dengan SE tsb dan draft SKP

1. PENYELENGGARAAN SAKIP

Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) “Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja pemerintah. ” dan instansi

PERATURAN TENTANG SAKIP PERPRES No 29 2014 Tentang SAKIP Permen PAN-RB no 53 2014 ttg PK dan SKP Permen PAB-RB no 12 2015 Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP EVALUASI KINERJA PERENCANAAN KINERJA PELAPORAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA

Komponen Penilaian Implementasi SAKIP Permen PAN RB No. 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Implementasi SAKIP

Grand Design SAKIP DJCK

Tingkat Implementasi SAKIP DJCK 2016 *)Surat Itjen Kemen PUPR kepada Ditjen CK No. KJ. 06. 01 -Ij/561 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP TA. 2016

01 JUKNIS SAKIP Menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya 04 LAKIP Sosialisasi La. KIP pada satuan kerja 02 RA - MONEV Mengimplentasikan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017 Melakukan pemantauan kinerja triwulanan terhadap sasaran kinerja sebagaimana tercantum pada Peta Strategi 05 IKK 03 SIMEKA Pemanfaatan SIMEKA dalam memantau kinerja 06 RENSTRA Updating Indikator Kinerja Individu Penetapan Review Renstra RENCANA AKSI Peningkatan Akuntabilitas Kinerja DJCK 2017

2. LAKIP - SIMEKA

Pengertian dan Dasar Hukum La. KIP Laporan kinerja (La. KIP) Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran Tujuan ‘laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja’ A. Memberikan informasi kinerja kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai B. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya Per. Men PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja

Tools La. KIP pada SIMEKA BAB II Riwayat Perjanjian Kinerja (PK) BAB III § Chart / Tabel Kapasitas SDM § Tabel Kapasitas Sarpras/BMN § Riwayat DIPA BAB IV Kinerja § Capaian § Penyerapan Anggaran § Konsistensi Rencana VS Implementasi § Pencapaian Keluaran § Efisiensi § Manfaat § Nilai Evaluasi Kinerja

3. EVALUASI SATKER

Landasan Hukum LANDASAN HUKUM SE No. 02/SE/DC/2017 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya SE No. 85/SE/DC/2016 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Satuan kerja Pada Direktorat Jenderal Cipta Karya 2 Kep. Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 54/KPTS/DC/2015 tentang Penugasan SNVT Randal PIP Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) / Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Kep. Direktur Jenderal Cipta 107/KPTS/DC/2015 tentang Pembentukan 4 Karya 3 Nomor Tim Perencanaan dan Pengendalian Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kepmen. PUPR No. 587/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kemen. PUPR dan Pejabat 5

TUJUAN Terukurnya kinerja pelaksanaan anggaran pada kegiatan dan terukurnya hal-hal yang mempengaruhi kerja pelaksanaan fisik dan non fisik Peningkatan kualitas program dan pelayanan aparatur DJCK kepada masyarakat

01. 02. 03. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PLANNING RPIJM Memerondaum Program Readiness Criteria ORGANIZING Hasil Assesment Ketercukupan SDM Kelengkapan Sertifikat La. KIP dan SKP Fasilitas Prasarana Kerja 04. CONTROLLING Output dan Outcome Pelaporan 05. DATABASE Ketersediaan Database Kepatuhan Pengisian e. Mo Data Profil ACTUATING Saiba & Simak BMN Progres Penyerapan dan Fisik LHP Pelaksanaan Pelelangan Pendekatan Penilaian Kinerja

4. POLA KOORDINASI

4 A. Pedoman Tata Kelola

Pedoman Tata Kelola Perencanaan Permukiman dan Pengendalian Program Infrastruktur Pedoman umum ini disusun sebagai panduan dan acuan stakeholder perencanaan dan pengendalian Program Infrastruktur Permukiman di Pusat dan Provinsi dalam pelaksaan kegiatan Pembangunan bidang Cipta Karya. Kehadiran pedoman ini diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, terutama upaya meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyediakan layanan dasar sesuai dengan target 100 -0 -100 dalam RPJMN 2015 -2019.

Siklus Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman

Hubungan Jejaring Kerja Para Pelaku Perencanaan dan Pengendalian

4 B. Dukungan Pemprov dalam Penyelenggaraan Kegiatan Randal PIP

Surat Dirjen CK No. PR 01. 03 DC/202 Perihal Permohonan Dukungan Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman

Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku dalam Pelaksanaan Kegiatan Satker perencanaan dan pengendalian program infrastruktur permukiman di Provinsi Maluku

Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan Satker perencanaan dan pengendalian program infrastruktur permukiman di Provinsi Maluku Utara

Dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam Pelaksanaan Kegiatan Satker perencanaan dan pengendalian program infrastruktur permukiman di Provinsi Papua Barat

4 C. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

DASAR HUKUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 232 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah PP No 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah “Adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. ” PP ini memberikan: 1. Arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing 2. adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Cipta Karya No. Provinsi 1 NTB 2 NTT 3 Maluku 4 Maluku Utara 5 Papua 6 Papua Barat Dinas yang Membidangi Urusan Ke-Cipta Karya-an Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jabatan Kepala Bidang Terkait CK Sektor Kepala Bidang Cipta Karya Randal, AM, PLP, PBL, PKP Kepala Bidang Cipta Karya Randal, AM, PLP, PBL Dinas Perumahan Rakyat dan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pertanahan PKP Dinas PU dan Penataan Ruang Kepala Bidang Cipta Karya Randal, AM, PLP, PBL, PKP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Bidang Cipta Karya Randal, AM, PLP, PBL Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepala Bidang Kawasan Permukiman PKP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat Kepala Bidang Cipta Karya Randal, AM, PLP, PBL, PKP

5. STRUKTUR ORGANISASI - PENYUSUNAN SKP

SE DJCK No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya

SE DJCK No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya

SE DJCK No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya

SE DJCK No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya

SE DJCK No. 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Struktur Organisasi Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Cipta Karya

TERIMA KASIH Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Jl. Pattimura No. 20 Gedung Cipta Karya Lantai 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Email: subdit_ek@yahoo. com Telp: 021 -72796586