Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA Disampaikan oleh: Kasubdit. Pemantauan dan Evaluasi Pekanbaru, 10 Oktober 2017

UMUM Landasan Hukum Peran Unit Kerja Satker pada Unit Organisasi Cipta Karya 2 Pemahaman Rencana Strategis dan Target Kinerja yang harus dicapai oleh unit kerja Pengelolaan SDM unit kerja Satker 4 Pengelolaan Sarana dan Prasarana unit kerja Satker Penerapan Sistem Manajemen Mutu 6 3 5 Proses Penyusunan Laporan Kinerja unit kerja Satker Hubungan Pejabat Inti Satker dengan Inspektorat sebagai APIP maupun sebagai Auditor 7

PERENCANAAN

PERENCANAAN 01. Intensitas koordinasi antara Satker Sektor dengan unit kerja Randal a. b. c. d. 02. Proses Penyiapan RPIJM Penyusunan Memorandum Program Pemanfaatan aplikasi Sippa dan Sipro Lainnya Intensitas pertemuan/koordinasi antara Satker Sektor dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan a. Proses penyusunan perencanaan( Rencana kawasan/ RTBL/ DED/ AMDAL) b. Proses penyiapan masyarakat c. Proses Penyiapan Lahan d. Proses Penyiapan Kelembagaan e. Lainnya

03. Proses penyiapan program dan kegiatan pada unit kerja a. Menerima amanat dari atasan langsung atau struktural di lingkungan DJCK b. Menerima usulan kegiatan melalui surat dari Pemerintah kota/ Kabupaten c. Melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten d. Bersama dengan unit kerja Randal melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten di Provinsi e. Lainnya

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN Koordinasi antara unit kerja Satker Sektor dengan Unit kerja Randal Provinsi pada proses pelaksanaan kegiatan a. Klarifikasi readiness Criteria b. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/ Kabupaten c. Koordinasi pelaporan proses pengadaan hingga penetapan pemenang d. Pelaporan progress pelaksanaan e. Perubahan kegiatan/ dokumen anggaran f. Menerima amanat dari atasan langsung atau struktural pada DJCK g. Lainnya (sebutkan)

PELAKSANAAN Koordinasi antara unit kerja Satker Sektor dengan Unit kerja Randal Provinsi pada proses pengendalian pelaksanaan maupun pasca kegiatan: a. Koordinasi pelaporan progress pelaksanaan dan kendalanya b. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk proses penerimaan asset/ pemanfaatan dan pengelolaannya c. Pembentukan kelembagaan pengelolaan asset d. Pencatatan asset/ BMN e. Koordinasi proses audit pasca pelaksanaan dan tindak lanjutnya f. Lainnya (sebutkan): …………

PENGENDALIAN

01 INTENSITAS KOORDINASI Intensitas koordinasi antara unit kerja Satker Sektor dengan unit kerja Randal (dalam periode satu tahun anggaran) : a. 1 kali, b. 2 kali, c. > 3 kali, d. Kendala/ Catatan lainnya LANJUTAN PERTEMUAN KOORDINASI Topik diskusi apa yang dibahas? a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pengendalian 02 PEMANFAATAN APLIKASI PERTERMUAN KOORDINASI Peran unit kerja dalam pemanfaatan aplikasi DJCK : a. SIPPa b. E-mon c. SIMEKA d. SIMAK BMN e. Lainnya…. . . . 04 03 intensitas pertemuan koordinasi antar unit kerja SNVT DJCK di provinsi? a. Belum pernah b. 1 kali c. 2 kali d. > 3 kali e. Jelaskan LANJUTAN KENDALA Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pejabat inti unit kerja SNVT : a. Manajemen waktu b. Komunikasi antar SNVT DJCK di Provinsi c. Komunikasi antara SNVT DJCK dengan Pemerintah Provinsi/ Pemerintah kota/ kabupaten d. Hubungan dengan aparat penegak hukum d. Manajemen informasi publik e. Rentang wilayah pengendalian (jumlah kota/ kabupaten) f. Aksesibilitas kekota/ kabupaten g. Kapasitas SDM yang sesuai kebutuhan h. Kondisi sarana/ prasarana i. Alokasi Anggaran Pengendalian j. Lainnya………………. PENGENDALIAN

TERIMA KASIH Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Jl. Pattimura No. 20 Gedung Cipta Karya Lantai 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Email: subdit_ek@yahoo. com Telp: 021 -72796586