Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN KOMPETENSI DASAR Mampu memahami kebijakan pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh perkotaan dan menganalisis keterkaitan subtansi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Nasional. INDIKATOR PEMBELAJARAN Peserta Pelatihan mampu menjelaskan: 1. Pengantar Kebijakan 2. Kebijakan dalam pembangunan Perkotaan Berkelanjutan 3. Kebijakan penanganan Pemukiman kumuh Perkotaan 4. Implementasi Program dan Kegiatan, Pembiayaan, dan Kelembagaan 2

OUTLINE 1 Pengantar Kebijakan 2 3 Kebijakan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Kebijakan Penanganan Pemukiman kumuh Perkotaan 4 Implementasi Program, Kegiatan, Pembiayaan, dan kelembagaan 3

PENGANTAR KEBIJAKAN

PERTUMBUHAN PENDUDUK 20 25 20 35 60 % Penduduk perkotaan 67 % Penduduk perkotaan Banyak kota di Indonesia mengalami ‘diseconomies of scale’, atau ‘skala disekonomi’, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, polusi, dan risiko bencana yang mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya Kesenjangan Pertumbuhan Wilayah akibat tidak optimalnya sistem Kota Nasional Pertumbuhan Kawasan Perkotaan tidak diimbangi dengan penyediaan layanan dasar dan Infrastruktur kelas dunia 5

Tantangan Kawasan Perkotaan: 1 Efisiensi sumber daya perkotaan; 2 Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3 Konservasi lingkungan hidup; 4 Keterlibatan multi-stakeholder (inklusivitas); 5 Penyediaan perumahan (backlog); 6 Identitas/ karakter perkotaan; 7 Daya dukung dan daya tampung (cariying capacity); 8 Keterkaitan fungsi dengan kawasan perdesaan (perkotaan dalam fungsinya sebagai market/pusat distribusi dan pemasaran). 6

ASPEK PENGATURAN Keterkaitan Regulasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Regulasi sektor lain Tata Kepemerintahan UU 23/2014 Pemerintahan Daerah Sektor UU 28/2002 Bangunan Gedung UU 38/2004 Jalan UU 11/1974 Pengairan UU 18/2008 Pengelolaan Sampah UU 20/2011 Rumah Susun Kewilayahan UU 26/2007 Penataan Ruang UU No. 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup UU 32/2009 Lingkungan Hidup

FAMILY TREE Peraturan Perundang-Undangan terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh UUD 1945* UU-PR (UU 26/2007) PP-PPR (PP 15/2010) UU-HAM (UU 39/1999) PP-RTRWN (PP 28/2006) PERPRES RTR KSN Perda RTRW Provinsi Perda RTRW Kab/Kota UU-PKP (UU 1/2011) PP No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perda RDTR Kws Perkot. *Pasal 28 H, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perbup/wal tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 3

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KUMUH Sub Urusan Kawasan Permukiman Pemerintah Pusat • • Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Penetapan sistem kawasan permukiman. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 ha atau lebih. - Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 -15 ha. Penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha. - Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. 9

PEMAHAMAN TERKAIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LAH SEKO EGAH MEN AS AT TOR KAN LISI PO AS ESM DIIKAT OLEH KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUSK JID MAS KA WA NTOR LIKO TA RUMAH LINGKUNGAN HUNIAN AN NG LAPAASKET B PERUMAHAN LAH SEKO GAH EN MEN AMA PERT AN URU PERG NGGI TI SEKO DA LAH SAR GERE JA R AH UM IT SAK MEN RTE APA SJID MA YA RA SAN WA OAN KA K TO PERMUKIMAN R NTO N KA RAHA U KEL JID MAS G AN RU UKA B TER IJAU H KAWASAN PERMUKIMAN S MA SKES TU PU BAN PEM R NTO N KA ATA AM KEC KO TO TONG ON KEL DIDUKUNG DENGAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG (PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI) KA SAN WA RA NTO KA N PER ILUSTRASI KONSTRUKSI 10 RUANG

PEMAHAMAN TERKAIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (KP) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. (LH) Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satuan permukiman. (P) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. (SP) Perumahan/Satuan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni Sumber: PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (R) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya 11

PEMAHAMAN TERKAIT PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Permukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. (Sumaatmadja, 1988) Teori Doxiadis (1971) Permukiman (Human Settlement) adalah tempat (ruang) untuk hidup dan berkehidupan bagi kelompok manusia. Unsur permukiman: Perumahan (Housing) adalah tempat (ruang) dengan fungsi dominan untuk tempat tinggal 12

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2020 -2024 Sumber: Bappenas, 2019

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 2020 -2024 Sumber: Bappenas, 2019

KOTA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Jumlah penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan semakin meningkat, hingga [lama jauh] melebihi mereka yang tinggal di kawasan non -perkotaan Peran pembangunan perkotaan (dengan segala aspeknya – termasuk perencanaan dan pembangunan permukiman) bagi keberlanjutan bumi dan manusia semakin besar

KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN

DEFINISI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Bruntland Comission, 1987) Pertanyaan krusial dalam hal ini adalah: apakah definisi tersebut memadai ketika digunakan dalam konteks pembangunan kota/permukiman?

KONSEP DASAR KOTA BERKELANJUTAN Konsep “kota berkelanjutan” menurut Urban 21 (2000) adalah bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan di sebuah kota, termasuk di dalamnya kualitas ekologi, budaya, politik, institusi, serta komponen sosial dan ekonomi tanpa meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang. Suatu beban yang dihasilkan dari berkurangnya sumber daya alam dan banyaknya hutang lokal.

AGENDA 21 - UN URBAN SUSTAINABILITY REPORTING INDICATORS OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT: A REVIEW OF URBAN REGENERATION PROJECTS IN KARACHI, PAKISTAN INDICATORS OF URBAN SUSTAINABILITY IN MEXICO INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN STUDY OF JAPANESE EXPERIENCES ON SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT INCLUDING POLLUTION CONTROL AND MANAGEMENT, RESOURCE/ENERGY EFFICIENCY AND GHG REDUCTION SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT INDICATORS, CASE STUDY: TARGU OCNA TOWN ENVIRONMENTAL INDICATORS REPORT: HUMAN SETTLEMENT (AUSTRALIA) INDICATORS PROGRAMME MONITORING HUMAN SETTLEMENT (WORLD BANK-UNCHS) URBAN INDICATORS GUIDELINES SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT – FORUM INDONESIA (SUD-FI) PETER HALL AND ULRICH PFEIFFER: URBAN FUTURE 21 (2000) INDIKATOR PADA SDG-6 DAN SDG-11 PLUS KEMUNGKINAN INDIKATOR NUA

URBAN INDICATORS GUIDELINES FISIK DAN LINGKUNGAN 1. 2. 3. 4. Permukiman layak Ecurity of tenure Pembiayaan perumahan Tingkat pertumbuhan populasi 5. Perencanaan permukiman 6. Akses terhadap air bersih 7. Akses terhadap sanitasi 8. Akses teradap jaringan pelayanan 9. Harga air 10. Pegurangan polusi erkotaan 11. Sistem transportasi yang efektif dan ramah lingkungan 12. Pencegahan bencana di lingkungan permukiman TATA PEMERINTAHAN 1. Jumlah pendapatan pemerintah lokal 2. Desentralisasi 3. Partisipasi masyrakat 4. Transparansi dan akuntabilitas SOSIAL 1. Tingkat kepadatan penduduk 2. Luas lahan minimum 3. Fungsi kota 4. Peningkatan kehidupan sosial dan pengurangan kemiskinan 5. Tigkat buta huruf 6. Jumlah siswa yang masuk sekolah 7. Kesehatan gender EKONOMI 1. Jumlah pekerja di sektor informal 2. Hasil produksi kota 3. Tingkat penggunaan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’s) ü Menggantikan MDG’s 2015, terdapat 17 tujuan/goals dalam SDG’s. ü Pemerintah dan masyarakat Indonesia terlibat aktif dalam proses penyusunannya dan berkomitmen untuk menjalankan SDGs. ü Pemerintah telah mengeluarkan Perpres no. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ü yang sering dianggap “dekat” dengan PERMUKIMAN adalah SDG-6 dan SDG-11

NEW URBAN AGENDA (NUA) DISEPAKATI PADA KONFERENSI HABITAT III DI QUITO merupakan bentuk komitmen negara-negara di dunia untuk mencapai pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Berisi 175 pasal yang mengandung visi, prinsip, komitmen dan paradigma serta ajakan untuk menerapkannya dalam aksi nyata. VISI BERSAMA Kota untuk semua Hak dan peluang yang sama Kota dan permukiman yang berkelanjutan

ROADMAP PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL RPJPN 2025 -2045 RPJPN 2005 -2025 KOTA BERKELANJUTAN Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan KOTA LAYAK HUNI 2015 Baseline 2025 100% indikator KOTA HIJAU terwujud diseluruh kota 2035 100% indikator KOTA CERDAS yang Berdaya Saing dan Berbasis Teknologi terwujud diseluruh kota. 2045 Path to The Future Cities 1 Pemenuhan Pelayanan Perkotaan (SPP) 2 100% indikator tata kelola kota terwujud di seluruh kota 3 Hubungan antar kota dan kawasan kota – desa dalam Sistem Perkotaan Nasional (SPN).

VISIUM PUPR 100% SMART LIVING 2030 100% Hunian Cerdas di Wilayah Perkotaan (Urban Smart Living) 2017 -2019 2020 -2024 2025 -2030 78% Air Minum 27. 000 Ha Kumuh 75% Sanitasi Anggaran Rp. 45 T 88% Air Minum 17. 000 Ha Kumuh 85% Sanitasi Anggaran Rp. 128 T 100% Air Minum 0 Ha Kumuh 100% Sanitasi Anggaran Rp. 170 T Sumber : Permen PUPR No. 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR Permukiman Layak Huni (Livable) 100% Akses Air Minum 0% Permukiman Kumuh 100% Akses Sanitasi Permukiman Tahan Bencana Penerapan Bangunan Gedung Hijau Permukiman yang Menerapkan Teknologi Informasi

INDIKATOR LIVEABLE CITY SESUAI PERAN KE-CIPTA KARYAAN

KEBIJAKAN PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

AMANAT RPJPN 2005 -2025 VISI INDONESIA DALAM RPJPN 2005 -2025 “INDONESIA YANG MANDIRI, ADIL, MAJU, DAN MAKMUR” 2005 -2009 2010 -2014 o Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif termasuk memperbaiki infrastruktur o Percepatan pembangunan infrastruktur didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan o Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha o Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi serta pos dan telematika o Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan khususnya bio energi, panas bumi, tenaga air, angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan o Pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman 2015 -2019 2020 -2024 o Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang o Berkembangnya jaringan transportasi o Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien o Mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik o Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar o Pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian o Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang o Mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh o Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarajat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI o Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga o Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntable sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh

PRIORITAS NASIONAL (PN) RPJMN 2020 -2024 PN 1 Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas PN 2 Mengembang kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN 3 Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing PN 4 Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 28

TARGET PENYEDIAAN AKSES INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN RPJMN 2020 – 2024 Akses Air Minum Layak 61, 29% 75, 34% Dengan Akses Perpipaan 20, 29% 30, 35% (24, 45 juta SR) Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau 38, 30% 52, 78% Akses Sanitasi Layak 69, 36% 90% Termasuk Akses Aman 11, 12% 20% Pengelolaan Sampah Perkotaan 60, 63% 100% a. Penanganan Sampah 59, 08% 80% b. Dengan Pengurangan 1, 55% 20% Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 -2024, Bappenas Visium PUPR, Permen PUPR No. 26/2017 VISIUM PUPR Meningkatkan persentase cakupan air minum 78% menjadi 88% Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 27. 000 Ha menjadi 17. 000 Ha Meningkatkan persentase pemenuhan sanitasi layak 75% menjadi 85% 29

Pelanggan Stakeholder RANCANGAN PETA STRATEGIS KEMENTERIAN PUPR 2020 - 2024 Terwujudnya Infrastruktur dan SDM PUPR yang Andal untuk Indonesia Maju, Adil, dan Makmur SS-1 – Meningkatnya ketahanan air Proses Internal DJSDA SS-5 – Meningkatnya penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR dalam wilayah Pengembangan BPIW SS-3 – Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman SS-2 – Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing DJBM DJCK SS-6 – Meningkatnya investasi dan sumber pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan SS-7 – Meningkatnya daya saing konstruksi nasional SS-7 – Meningkatnya kontribusi Badan Litbang PUPR terhadap infrastruktur nasional dan daya saing bangsa berbasis hasil penelitian DJPIPU P DJBK BALITBAN G SS-10 – Meningkatnya sumber daya manusia (SDM) Aparatur PUPR yang kompeten BPSDM SS-4 – Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni DJP SS-9 – Meningkatnya pengendalian intern dalam penyelenggaraan infrastruktur yang ekonomis, efektif dan efisien ITJEN SS-11 – Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan SETJEN PP 14 Tahun 2016 Pasal 90 : Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan pengikat satu kesatuan sistem permukiman dilakukan sebagai perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW 30

Stakeholder PETA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 2020 -2024 Pengembangan Proses Internal Pelanggan SS-3. Kementerian Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman SP. Meningkatnya pelayanan infrastruktur permukiman SK-1. Keterpaduan perencanaan dan peningkatan kualitas penyelenggara an kawasan permukiman SK-2. Keterpaduan pemrograma n, penganggar an, pemantauan dan evaluasi DIT. PKP DIT. KIP SK-3. Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum yang layak SK-4. Peningkatan kinerja kelembagaan pengelola air minum BPPSPAM DIT. PSPAM SK-6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan SK-5. Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi yang layak DIT. PPLP SK-7. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, pasar, dan lainnya DIT. BPB PPSPPOP SK-8. Pelaksanaan prasarana dan sarana permukiman BALAI PPW* *) Balai PPW bukan Eselon 2 SK-9. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya SETDITJEN 31

USULAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA CK 2020 -2024 RANCANGAN RENSTRA PUPR 2020 -2024 USULAN PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN 1 Peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman serta pengembangan sistem pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan dan pemanfaatan yang parstisipatif dan berkelanjutan STRATEGI 1 Peningkatan penyediaan air minum aman yang terjangkau, berkelanjutan dan semakin merata Pemenuhan infrastruktur permukiman dengan prioritas pada peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman 2 Peningkatan cakupan pelayanan air limbah dan sampah domestik yang berkelanjutan Pembangunan infrastruktur permukiman secara terpadu berbasis entitas kawasan 3 Penataan kawasan permukiman dengan prioritas pada Penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penanganan dan menghilangkan kawasan kumuh di penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan perkotaan bangunan gedung 4 Peningkatan penyelenggaraan tertib bangunan gedung Pengembangan sistem pemanfaatan infrastruktur dan lingkungan dengan prioritas pada kawasan pengendalian kawasan permukiman perkotaan 5 - Peningkatan kualitas sarana permukiman 32

TARGET PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SDGs 2030 Posisi saat ini RPJMN 2015 -2019 RPJMN 2020 -2024 2019 2030 Indikator Sasaran Pokok RPJPN Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh Fokus pada 40 % masyarakat berpenghasilan terbawah Sumber: Bappenas, 2018 Target 2030 (SDGs) • • • Perkotaan Berkelanjutan 100% akses terhadap rumah layak, aman, terjangkau 100% akses air minum aman 100% akses sanitasi aman 100% sampah tertangani

KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 1 1 PENCEGAHAN 1. Perijinan 2. Standar Teknis 3. Kelaikan Fungsi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Penyuluhan 2. Bantuan Teknis 3. Pembimbingan PENCEGAHAN & PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH 1 PENETAPAN LOKASI 1. Penetapan 2. Perencanaan Penanganan 2 2 PP 14/2016 Pasal 102 -121 2 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KUALITAS 3 POLA-POLA PENANGANAN 1. Pemugaran 2. Peremajaan 3. Pemukiman Kembali PENGELOLAAN 1. Pembentukan KSM 2. Pemeliharaan dan Perbaikan dalam mengidentifikasi Permukiman Kumuh Perkotaan diperlukan ASPEK DAN KRITERIA KEKUMUHAN 34

KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PP 14/2016 Pasal 108 Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi dilakukan terhadap kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria: • Ketidakteraturan bangunan • tingkat kepadatan tinggi • kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat 1 2 BANGUNAN GEDUNG • Prasarana dan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan teknis 4 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN • Jaringan jalan ling. tidak melayani seluruh ling. Perumahan dan Perkim. • Kualitas permukaan jalan ling. buruk JALAN LINGKUNGAN • Prasarana dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 5 PENGELOLAAN AIR LIMBAH 6 • Akses air minum tidak tersedia • Kebutuhan individu tidak terpenuhi SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3 • Tidak terseda • Tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan • Kualitas buruk DRAINASE LINGKUNGAN 7 • Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia PROTEKSI KEBAKARAN 35

URGENSI KETERPADUAN PERENCANAAN Perencanaan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah; b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan didukung dengan pengadaan lahan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah PRODUK PERENCANAAN PELAKU PENDANAAN & LAHAN PEMBANGUNAN Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan 36

KONSEP KETERPADUAN PSU 1 Keterpaduan dalam Lokasi/ Kawasan perencanaan; a) Keterkaitan antar Kawasan (lindung-budidaya, desa-kota)Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb b) Tematik: wisata, Kawasan kumuh, rawan air, rawan sanitasi, nelayan, perbatasan, dsb 2 3 Keterpaduan intra dan antar infrastuktur; a) Intra: dalam lingkup ke cipta karyaan. Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) b) Antar: dalam lingkup antar unor dalam PUPR (mis: konteks air baku dalam kewenangan SDA dalam bagian system air minum, jaringan jalan nasional dan hirarkinya, jaringan drainase skala kota dan skala kawasan) Sinkronisasi Program dan anggaran a) Penyiapan program akurat. Penyiapan anggaran prioritas. b) Penyiapan anggaran prioritas. 37

ILUSTRASI KETERPADUAN PSU 38

KEDUDUKAN PERENCANAAN UU – PKP (UU 1/2011) UU-PR (UU 26/2007) PP-RTRWN (PP 26/2008) PP PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PP NO. 14/TAHUN 2016) PENYELENGGARAAN PR (PP 15/2010) RAPERMEN PUPR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKP (PERMEN NO…/TAHUN…) PERDA RTRW PROVINSI PERDA RTRW KAB/KOTA UU RPJPN 2005 – 2025 (UU 17/2007) PERBUP/PERWAL TENTANG RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VI, Pasal 64) PERDA RDTR KAWASAN PERKOTAAN PERMEN PUPR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (PERMEN PUPR NO 14/PRT/M/2018) PERPRES RPJMN 2015 -2019 (PERPRES NO. 2/2015) PERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII, Pasal 94, 96 dan 98) SK BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN PERENCANAAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VI, Pasal 57) RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN RAWAN BENCANA RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN PERBATASAN NEGARA RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN PERDESAAN POTENSIAL RENCANA PENANGANAN PERMUKIMAN TEMATIK LAINNYA RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (Amanah UU 1/2011 – PKP, BAB VIII, dan RAPERMEN PPKPPK, BAB III, Pasal 25 ) 39

INSTRUMEN KETERPADUAN PERENCANAAN 40

INSTRUMEN KETERPADUAN PERENCANAAN Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, yang didalamnya memuat Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai output akhir. Yang memuat Arahan kebijakan dan rencana strategis bidang permukiman, Profil bidang permukiman kabupaten/kota, Strategi penyelenggaraan kawasan permukiman dan RPIJM. Dokumen tindak lanjut SPKP pada skala kawasan dan/atau antarkawasan dalam wilayah kabupaten/kota yang muatannya adalah: • hasil verifikasi dan prioritisasi program indikatif SPKP yang siap untuk disinkronisasi pada kegiatan Konreg Kementerian PUPR, serta • kelengkapan Readiness Criteria (Dokumen Teknis/DED, Dokumen Lingkungan, FS, Lahan) agar program/kegiatan yang memperoleh pendanaan siap untuk dilaksanakan pembangunannya pada tahun anggaran berikutnya. SPKP RPIP STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN JANGKA MENENGAH Berdasarkan profil, kebutuhan, serta sinkronisasi & penyelarasan dari berbagai dokumen terkait pengembangan permukiman yang telah ada baik di Pusat maupun daerah PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Berdasarkan verifikasi program keluaran RPIJM dan pemenuhan prinsip keterpaduan, sebagai bentuk kesepakatan pelaksanaan program prioritas nasional yang masuk dalam sistem penganggaran 41

INSTRUMEN KETERPADUAN PERENCANAAN SPKP ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS BIDANG PERMUKIMAN Konsep Pengembangan Kawasan PROFIL BIDANG PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN RPIP Identifikasi: • Kondisi fisik kawasan • Potensi dan permasalahan Pilihan Prasarana Demand 1. 2. 3. 4. 5. Kebijakan Fisik Sosial Ekonomi Lingkungan Supply Kebutuhan Prasarana (Keseimbangan dan Keterpaduan) RPIJM Rencana Kawasan: • Rencana Penanganan • Sisten desain • Peta Rencana Program/ Kegiatan: 1. Volume 2. Waktu/Pentahapan 3. Biaya 42

IMPLEMENTASI PROGRAM, KEGIATAN, PEMBIAYAAN, DAN KELEMBAGAAN

TARGET DAN CAPAIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL * 9. 7% (3. 140, 02 Ha) 17. 4% (5. 602, 74 Ha) 35. 9% (11. 564, 74 Ha) 72. 6% (23. 407, 05 Ha) 100% (32. 222, 00 Ha) Target Penanganan 32. 222, 00 Ha 38. 431 Ha Sisa Permukiman Kumuh Yang Tidak Tercapai Sebanyak 6. 209 Ha

AKTOR PENYELENGGARAAN

KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH STRATEGI PENANGANAN KE DEPAN Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan prinsip kolaborasi yang dilaksanakan pada setiap tahap: (1) persiapan; (2) perencanaan; (3) pelaksanaan; KOLABORASI JEJARING (Networking) KOORDINASI (Cooordination) KOOPERASI (Cooperation) (Colaboration) Ciri-Ciri Kolaborasi: 1. Bersifat jangka panjang; 2. Lebih difokuskan pada “Pemecahan persoalan bersama”; 3. Didasarkan atas nilai-nilai luhur: kesetaraan, kejujuran, saling percaya, saling peduli; 4. Saling bergantung, peran dan fungsi masing-masing “saling membutuhkan dibutuhkan”. (4) pemantauan; dan (5) evaluasi. Dibutuhkan Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara Ditjen. Cipta Karya dengan Pemda untuk membangun komitmen bersama dalam pembangunan kawasan permukiman 46

KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH • • • Penyelenggar aan PKP • • • MASYARAKAT • Pengadaan dan perbaikan rumah • Pemeliharaan fisik kawasan (prasarana dan rumah) PEMERINTAH PUSAT • Fasilitasi pembangunan prasarana kerangka kawasan • Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur utama kawasan • Fasilitasi pembangunan rusunawa dan infrastruktur di dalamnya. • Bantuan teknis (technical assistance) dalam pendampingan proses penanganan kawasan permukiman • Pembinaan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman SWASTA • Dukungan investasi dalam pemenuhan standar pelayanan infrastruktur permukiman. • Pengembangan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) • Mekanisme land sharing dengan aplikasi kredit dengan bunga terjangkau/cicilan. • • PEMERINTAH DAERAH Pengadaan Infrastruktur dan prasarana dasar lingkungan maupun prasarana utama kawasan Penyediaan Lahan Penataan ulang dan pembenahan lahan kawasan Melalui instansi terlibat melakukan proses pemastian status tanah Penataan kembali kawasan untuk non permukiman yang telah digunakan sebagai permukiman, seperti bantaran sungai dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program pengamanan dan pendukung penataan kembali kawasan non permukiman seperti bantaran sungai dan RTH dengan jalan inspeksi dan normalisasi sungai Pengadaan uji coba (pilot project) untuk pengadaan rumah dan prasarana pendukung Pengadaan dan penyiapan lahan untuk lokasi tujuan relokasi Pengadaan dan penyiapan lahan untuk lokasi Rumah Susun Kegiatan supervisi fisik pelaksanaan (implementasi) program

KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Surat Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman BAPPENAS Nomor 8512/Dt. 2. 4/11/2016 “DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman diarahkan untuk mendukung penanganan permukiman kumuh perkotaan terutama pada lokasi/kawasan seperti kegiatan KOTAKU / National Slum Upgrading Project (NSUP), Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project Phase-2 (NUSP-2) dan sebagainya. ”

KOLABORASI DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Rapat Pra Koordinasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan Program BSPS TA. 2018 Batam (69 Kab/Kota) Malang (86 Kab/Kota) Lombok (95 Kab/Kota) Pelaksanaan Desk

BEST PRACTISE PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PESISIR SUB KAWASAN BANJAR AMPENAN SELATAN KABUPATEN MATARAM, PROVINSI NUSA TENGARA BARAT DESKRIPSI SINGKAT Sub Kawasan Banjar Ampenan Selatan merupakan salah satu permukiman kumuh yang berada sekitar Kawasan Pesisir Kota Mataram, sesuai dengan SK Walikota Mataram Nomor 463/IV/2013 Periode Tahun 2013 -2015 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Mataram. Sub Kawasan Banjar Ampenan Selatan ini tergolong ke dalam kawasan Kumuh Sedang sesuai SK Walikota. Beberapa permasalahan di Sub Kawasan Banjar Ampenan Selatan diantaranya yaitu ketidakteraturan & kondisi bangunan yang tidak layak, cakupan layanan dan kualitas permukaan jalan lingkungan buruk, drainase lingkungan yang buruk, serta sanitasi yang kurang layak. 0% 50% 100% LINGKUP KEGIATAN : • Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan = 3. 754, 39 m • Saluran U-Ditch = 1. 329, 10 m • Bak Resapan = 1 Unit • RTH = 1 Unit • Balai Karya = 1 Unit WAKTU PELAKSANAAN : Tanggal Kontrak : 09 Mei 2016 Tanggal Akhir Kontrak : 04 Desember 2016 (210 Hari Kalender) MANFAAT : Menjadi Kawasan Best Practice dan Role Model Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Pesisir AKSES KE LOKASI : Gambar Site Plan/ Peta Jaringan ± 0. 8 Km dari Islamic Center menggunakan mobil 50

BEST PRACTISE PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PENATAAN BANTARAN SUNGAI KALIPEPE KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH DESKRIPSI SINGKAT Sungai Kalipepe yang membentang dari Gilingan-Bendung Karet Tirtonadi-Balapan-Pasar Legi-Pasar Gede-Demangan melintasi beberapa kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta. Sebagai bagian dari ‘ruang terbuka’kota sbantaran Kalipepe tersebut perlu ditata sehingga menjadi ruang terbuka publik yang hijau dan menjadikan bagian dari sarana interaksi warga LINGKUP KEGIATAN: • Pekerjaan Jalan Paving, saluran drainase, pagar pembatas sungai, tong sampah 3 R, ruang terbuka hijau, ubin diffable WAKTU PELAKSANAAN: Mulai : 29 April 2016 Selesai : 25 September 2016 MANFAAT: Terlengkapinya prasarana lingungan meliputi jalan, drainase, persampahan dan ruang. Tersedianya ruang terbuka hijau sebagai sarana interaksi warga dan mempercantik lingkungan permukiman AKSES KE LOKASI : Dari Bandara Adisumarmo Solo ke lokasi Bantaran Kalipepe dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. . 51

BEST PRACTISE PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN PAMPANG KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN DESKRIPSI SINGKAT 1. Kebutuhan Peningkatan kualitas permukiman sesuai skala prioritas di dokumen perencanannya, berada pada tepian air dengan memiliki kerapatan bangunan rapat 0 -1 m dan pembangunannya mengarah Sungai Pampang. 2. Kondisi infrastruktur seperti jalan yang rusak dan belum terintegrasi dengan saluran drainase dan kualitas air minum maupun sanitasi yang buruk. Sering terjadi genangan dikarenakan prasarana drainase yang tidak berfungsi secara optimal dan kkurang ruang terbuka hijau 3. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Permukiman yang Terencana 4. Terintegrasi dengan pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 5. Dukungan masyarakat yang baik, seperti swadaya dalam penyediaan lahan, finishing/mempercantik infrastruktur melalui pengecatan, dinding kosong sekjaligus memanfaatkan sebagai media kampanye lingkungan sehat, penyediaan bunga/penghijauan. LINGKUP KEGIATAN: • Pekerjaan Pembuatan Jalan Beton, Drainase • Pekerjaan Pemasangan Talud WAKTU PELAKSANAAN: Mulai : 2 Mei 2016 Selesai : 15 Desember 2016 (198 hari kalender) MANFAAT : Mengurangi kawasan kumuh seluas 21, 15 Ha AKSES KE LOKASI : (± 4 Km / + 1 jam dari Bandara dengan menggunakan mobil) 52

LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN Laporan Short Course Kegiatan Capacity Building NUSP-2 BANGKOK, THAILAND BANG BUA CANAL SEBELUM • Land Consolidation yang semula illegal menjadi legal • Rumah diatas sungai dipindahkan mundur ke daratan • Sertifikasi untuk kepemilikan kolektif (mencegah gentrifikasi) • Dana pinjaman dengan bunga lunak yang dikelola oleh komunitas untuk pembangunan rumah SESUDAH 53

LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN BANGKOK, THAILAND BANG BUA CANAL SEBELUM SESUDAH 54

LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN BANGKOK, THAILAND CHAROENCHAI NIMITMAI SEBELUM SESUDAH 55

TERIMA KASIH