FORUM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

FORUM PERANGKAT DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) Tahun 2022 PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 Ir. Widyati Riyandani KEPALA BAPPEDA KOTA DEPOK, FEBRUARI 2021 1

1 PENDAHULUAN

PENYUSUNAN RKPD 2022 Definisi Dasar Hukum RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ps. 263 (3) UU 23/2014 • UU 23/2014 – Pemerintahan Daerah • PP 12/2019 – Pengelolaan Keuangan Daerah • Permendagri 86/2017 - Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Tata Cara Evaluasi Ran. Perda Ttg RPJPD & RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD • Permendagri 70/2019 – Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) • Permendagri 90/2019 – Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuda RKPD disusun pada Desember n-2 (Pasal 74) Penyusunan RKPD bagi Daerah Pemda Belum Memiliki RPJMD maka berpedoman pada RPJPD Kota dan RPJMD prov (pasal 147) Pedom an Substansi RKPD • • • RPJMN 2020 -2024 RKP 2022 RPJMD Provinsi RPJPD RTRW KLHS Fungsi • • Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Ps 265 (2) dan (3) UU 23/2014 Tahapan Penyusunan 1. 2. 3. 4. Persiapan Penyusunan Ranc. Awal Penyusunan Rancangan Akhir 5. Musrenbang 6. Penetapan Substansi RKPD 2022 Sanksi Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak- hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundangan selama 3 (tiga) bulan. I. Pendahuluan II. Gambaran Umum Kondisi Daerah III. Kerangka Ekonomi & Keuangan Daerah Sasaran & Prioritas Pembangunan Arah IV. Kebijakan Pembangunan Rencana Kerja V. & Pendanaan Daerah VI. Kinerja Penyelenggaraan VII. Pemerintahan Daerah

IMPLIKASI/KONSEKUENSI PENERAPAN PERMENDAGRI NO. 90/2019 DAN KEPMENDAGRI NO. 050 -3708 Tahun 2020 Program dan Kegiatan dalam RPJMD dan Renstra menyesuaikan dengan ketentuan dalam Permendagri 90/2019 dan Kepmdn. 050 Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Permendagri 90/2019 dan Kepmdn. 0503708 belum mengatur indikatornya Adanya kemungkinan penyesuaian SOTK Perangkat Daerah Program, kegiatan, dan subkegiatan dimungkinkan untuk dikerjakan secara bersama antar unit kerja Merupakan ikhtiar dalam menyinkronkan dokumen perencanaan dokumen anggaran melalui aplikasi SIPD

BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD Persiapan Penyusunan RKPD 1 SE Penyusunan Renja-PD Berita Acara Musrenbang kecamatan Pengolahan data dan informasi Review RPJMD Telaahan kebijakan nasional (RKP)/program strategis nasional Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ranc Kerangka Ekonomi & keuda Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan 2 Pokok-pokok pikiran DPRD Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda VERIFIKASI Bappeda Rancangan RKPD Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Musrenbang RKPD kab/kota 4 Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Renja PD kab/kota Rancangan Awal RKPD Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif Fasilitasi Menteri/ Gubernur Rancangan Akhir RKPD 3 Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD PENYUSUNAN KUA & PPAS 5

Pengertian Forum PD dalam Penyusunan Renja • Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja PD. Hal ini menunjukan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning. • Musrenbang RKPD di Kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh Kepala PD. 7

Tujuan Forum PD 1. Menyelaraskan program dan kegiatan PD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan; 2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD. 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar PD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan 4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Rancangan Renja PD hasil Forum Renja PD menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD Tingkat Kota 8

Hasil Forum PD • Hasil Penyelenggaraan Forum PD disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan beserta lampiran yang terdiri dari: • Berita Acara Hasil forum Renja PD (form D-1); • Daftar hadir peserta forum Renja PD (Form D-2); • Rumusan rencana program dan kegiatan PD (form D-3); • Daftar kegiatan lintas PD dan lintas wilayah (Form D-4) • Hasil disampaikan paling lambat 2(dua) hari setelah penyelenggaraan dalam bentuk buku (isi buku: Form D 1 sampai dengan D. 4 yang telah ditandatangani dan cap basah) dan file soft copy kepada: • Hasil Forum Renja PD menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja PD dan RKPD. Selanjutnya hasil Forum Renja PD diinput kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) paling lambat 2 (dua) hari setelah penyelenggaraan Forum Renja PD, Usulan Renja diinput menggunakan user Perangkat Daerah. Terhadap usulan yang berasal dari musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD diverifikasi oleh user admin Perangkat Daerah dan persetujuan admin TAPD Perencanaan 9

2 CAPAIAN INDIKATOR URUSAN

PERTUMBUHAN EKONOMI KONTRIBUSI SEKTOR TERBESAR (THN 2019) • Industri Pengolahan / Manufacturing (28, 68%) • Konstruksi (22, 15%) • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (20, 83%) Distribusi PDRB Sumber : BPS Kota Depok, 2021 1 1

INFLASI TAHUN 2020 (KELOMPOK PENGELUARAN) • Perwatan pribadi dan jasa lainnya (4, 78%) • Makanan, Minuman & tembakau (3, 89%) • Kesehatan (2, 42%) • Penyediaan makanan & minuman/restoran (1, 95%) Sumber : BPS Kota Depok, 2021 1 2

PENGANGGURAN PENANGGURAN : • Terjadi kenaikan dari 6, 11 % (thn 2019) menjadi 9, 87 % ( thn 2020) • Dampak melemah nya ekonomi karena covid-19 (pekerja commuter mempengaruhi) Sumber : BPS Kota Depok, 2021 1 3

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Sumber : BPS Kota Depok, 2021 1 4

KEMISKINAN Sumber : BPS Kota Depok, 2021 1 5

Tahapan dan Prioritas RPJPD Kota Depok Tahun 20062025 Tahap IV Akselerasi Pencapaian Visi Depok Kota Niaga dan Jasa yang religious dan berwawasan lingkungan melalui terwujudnya kota metropolis yang ditandai oleh 1. Wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar masyarakat 2. Menguatnya keterkaitan ekonomi antar wilayah serta adanya proses aglomerasi 3. Fungsi Kota berjalan efesien 4. Terdapat standarisasi Produk 5. Mulai terbentuknya tata ruang wilayah dengan munculnya sub pusat pelayanan kota sebagai bagian dari pusat pelayanan Kota 6. Berkembangnya Komplektivitas pemukiman dan industry, dan perkembangan kota tidak lagi mengikat 16

Indikator Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Kepemilikan Kartu Indentitas Anak (KIA) IKM Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 s/d 18 Tahun Kepemilikan Akta Kematian 17

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Pagu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 25. 679. 693. 838. Belanja Operasi dan Modal Gaji dan Tunjangan 8. 037. 701. 712, - 17. 641. 992. 126, - 18 18

PROGRAM 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN SUB KEGIATAN 1. Perencanaan, Penganggaran 1. Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Perangkat daerah Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3. Administrasi umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik kantor 19

PROGRAM KEGIATAN 1. PROGRAM PENUNJANG 3. Administrasi umum URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SUB KEGIATAN 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya 5. Pemeliharaan Barang Milik 1. Penyediaan Jasa Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan , Biaya Pemerintah Daerah Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan 20 dan Mesin lainnya

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Penataan Organisasi 1. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Penyelesaian Masalah. Pendaftaran Penduduk 3. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1. Pelayanan Pencatatan Sipil 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 21

PROGRAM 4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEGIATAN SUB KEGIATAN 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 22

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 4. PROGRAM PENGELOLAAN 3. Penyelenggaraan INFORMASI ADMINISTRASI Pengelolaan Informasi KEPENDUDUKAN Administrasi Kependudukan 1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5. PROGRAM PENGELOLAAN Penyusunan PROFIL KEPENDUDUKAN Kependudukan 1. 2. Profil Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain 23

3 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI: DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA MISI: 1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN. 2. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF. 3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS KEBHINEKAAN DAN KETAHANAN KELUARGA. 4. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING. 5. MEWUJUDKAN KOTA YANG SEHAT, AMAN, TERTIB DAN NYAMAN.

10 PROGRAM JANJI KAMPANYE 1. 2. DANA 5 MILYAR PER-KELURAHAN 5000 PENGUSAHA / STARTUP BARU DAN 1000 PEREMPUAN PENGUSAHA 3. INSENTIF GURU HONORER DAN GURU SWASTA 4. ALUN-ALUN DAN TAMAN HUTAN KOTA DI WILAYAH BARAT 5. INSENTIF PEMBIMBING ROHANI 6. INSENTIF RT, RW DAN LPM 7. PUSAT OLAHRAGA DAN UMKM 8. WIFI GRATIS UNTUK MASYARAKAT 9. SEKOLAH/MADRASAH NEGERI PERKECAMATAN 10. POSYANDU DAN POSBINDU SETIAP RW

4 ARAHAN KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022

KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022 Tata cara penyusunan tetap menggunakan kaidah-kaidah dalam permendagri No. 86 Tahun 2017, termasuk patokan 1 KAIDAH 2 PERMENDAGRI 90/2019 DAN PEMUTAKHIRANNYA waktu penyusunan RKPD 2022. Tidak ada perbedaan proses penyusunan RKPD 2022 untuk daerah yang menyelesaikan RPJMD/Perubahan sebelum penetapan RKPD 2022 ataupun sesudah penetapan RKPD 2022 Mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya pada Kepmendagri No. 050 -3708 untuk nomenklatur dan sistem kodefikasi 3 TERINTEGRASI Terintegrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, RKPD dan KUA-PPAS 4 HASIL EVALUASI KINERJA Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya, hasil evaluasi kinerja Renstra PD periode sebelumnya, dan hasil evaluasi kinerja Renja tahun sebelumnya dan tahun berjalan (2019 dan 2020) 5 KONSISTENSI/ KESELARASAN Memperhatikan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, konsisten antara RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja 6 SIPD Terkoneksi dengan SIPD

Isu Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin Pemerataan 3. Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkkan ketahanan Bencana dan perubahan iklim

Isu Provinsi 1. Kualitas nilai kehidupan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah social 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tamping lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi Birokrasi 30

Isu Sektoral Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Belum tersedianya Server yang mumpuni 2. Belum tersosialisasikannya peraturan-peraturan baru tentang adminduk dan penyiapan regulasinya di tingkat Kota Depok; 3. Masih banyaknya warga Kota Depok (non-muslim) yang belum mencatatkan Akta Perkawinan dan 31

5. Masih banyaknya Warga Kota Depok yang belum memiliki Akta Kelahiran khususnya bagi warga yang kurang mampu; 6. Adanya upgrade system dari pusat yang membutuhkan sarana prasarana layanan adminduk yang lebih baik lagi; 7. Perlu adanya kelembagaan UPTD Dukcapil di Tk. Kecamatan atau di beberapa titik dalam rangka 32

TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2022 Asumsi 1. Masyarakat sudah hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring No. Indikator Kinerja Target 2022 dengan adanya Vaksin; 2. Transaksi elektornik menjadi preferensi masyarakat Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal 3. Aktifitas Industri pengolahan/ konstruksi/perdagangan besar, Investasi mulai bergerak 4. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan baru dan kondisi inflasi yang mencerminkan daya beli masyarakat sejalan dengan rendahnya konsumsi rumah tangga; 5. Belanja pemerintah daerah diarahkan kepada pemulihan ekonomi, 1 LPE (%) 4, 89 – 5, 51 2 IPM 3 7, 88 – 8, 03 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Angka Kemsikinan (%) 5 Gini Rasio 0, 37 - 0, 40 82, 64 4, 58 - 4, 55 kesehatan dan sosial 33

PRIORITAS KEUANGAN TAHUN 2022 1. PEMULIHAN EKONOMI DAN KESEHATAN DAMPAK COVID-19 DENGAN POLA PEMBELAJAAN PROPORSIONAL DAN EFEKTIF 2. PEMENUHAN URUSAN MANDATORY ATAU WAJIB SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAINNYA 3. PENCAPAIAN VISI, MISI DAN JANJI KEPALA 4. URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

RANCANGAN KEUANGAN TAHUN 2022 Korek 1 1. 1. 1. Uraian 2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah 1. 1. 2. 1. 1. 3. 1. 1. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 3. 1. 1. 3. 2 1. 3. 3 Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat Transfer Antar Pemerintah Daerah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah dana darurat lain-lain pendapatan RKPD TA 2022 4 2. 927. 460. 976. 624, 00 1. 337. 232. 519. 157, 00 1. 115. 950. 623. 000, 00 38. 339. 758. 107, 00 4. 827. 986. 001, 00 178. 114. 152. 049, 00 1. 459. 114. 757. 467, 00 962. 644. 549. 000, 00 496. 470. 208. 467, 00 131. 113. 700. 000, 00 JUMLAH 2. 927. 460. 976. 624, 00 35

RANCANGAN KEUANGAN TAHUN 2022 Korek Uraian 1 2. 2. 1. 1 2 RKPD TA 2022 2. 1. 3 2, 1, 4 2. 1. 5 2. 1. 6 2. 1. 7 BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI belanja pegawai gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, insentif (eks BTL) belanja pegawai kegiatan belanja barang dan jasa belanja bunga belanja subsidi belanja hibah belanja bantuan sosial 2. 2. 1 2. 3. 1 BELANJA MODAL Belanja Modal BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga JUMLAH 4 3. 315. 624. 654. 400, 00 2. 401. 365. 399. 880, 00 1. 108. 049. 101. 866, 00 43. 323. 215. 388, 00 1. 001. 402. 364. 836, 00 95. 122. 460. 750, 00 153. 468. 257. 040, 00 814. 259. 254. 520, 00 100. 000, 00 3. 315. 624. 654. 400, 00 36

RANCANGAN KEUANGAN TAHUN 2022 Korek Uraian RKPD TA 2022 1 2 4 3. 3. 1. 1. PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) JUMLAH 3. 2. 1. 3. 2. 2. 3. 3. 2. 4. 3. 2. 5 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo Penyertaan Modal Daerah Pembentukan Dana Cadangan Pemberian Pinjaman Daerah pengeluaran Pembiayaan lainnya JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 388. 163. 677. 776, 00 - 388. 163. 677. 776, 00 37

JADWAL PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2021 Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kick Off Meeting Perencana an Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Forum PD Minggu II Desember 2020 Januari – Minggu III Februari 2021 MUSRENBANG Kota Minggu I Maret 2021 Rancangan RKPD Tahun 2022 Penajaman dan Verifikasi Renja PD Minggu II - IV Maret 2021 Pembahasan dengan Kepala Daerah MUSRENBANG Provinsi Minggu I April 2021 Minggu II April 2021 Ranc Akhir RKPD Tahun 2022 Peraturan Wali Kota Tentang RKPD 2022 Fasilitas dan Evaluasi Provinsi – Kemendagri PENETAPAN RKPD 2022 Minggu III - IV Mei 2021 Minggu IV Juni 2021

TERIMA KASIH “Sukses Perencanaan Sukses Implementasi” Jalan Margonda 54 Email : bappeda. kotadepok@gmail. com Website : http: //bappeda. depok. go. id Instagram : @bappeda. depok