PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD TAHUN

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2013 Disampaikan oleh : Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Substansi Rancangan Awal RKPD 2013

POSISI PERENCANAAN TAHUN 2013 DALAM RPJMD DAN RPJPD 2013 TAHAP DIVERSIFIKA SI 2012 TAHAP PENGEMBANG AN 2011 TAHAP PEMANTAPA N 2010 2009 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah 2023 -2025 TAHAP UPAYA MENUMBUH KEMBANGKAN 2018 -2023 TAHAP PERSIAPAN 2013 -2018 2008 -2013 2005 -2008 Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN SECARA MENYELURUH MENCAPAI KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT DISEGALA BIDANG Tahapan Pembangunan Jangka Panjang 1

Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional PEMERINTAH (2009 – 2014) • Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola • Prioritas 2, Pendidikan • Prioritas 3, Kesehatan • Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan • Prioritas 5, Ketahanan Pangan • Prioritas 6, Infrastruktur • Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha • Prioritas 8, Energi • Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana • Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; • Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; • Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; • Prioritas 13, Bidang Perekonomian • Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat PEMPROV JAWA BARAT DALAM RPJM Daerah 2008 - 2013 • Peningkatan Kualitas Pendidikan (P 2) • Peningkatan Kualitas Kesehatan (P 3) • Peningkatan Daya Beli Masyarakat (P 4, P 7, P 10 & P 13) • Kemandirian Pangan (P 5 & PL 14) • Peningkatan Kinerja Manajemen Pemerintahan dan Aparatur (P 1, P 7, PL 12, PL 13 dan PL 14) • Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup (P 9) • Pengembangan Infrastruktur Wilayah (P 6, P 6 & PL 13) • Kemandirian Energi (P 8) • Pembangunan Perdesaan (P 10 & PL 14) • Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata (P 10, P 11 dan PL 14) 2

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 -2013 COMMON GOALS : 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 2. PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 3. PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT 4. KEMANDIRIAN PANGAN 5. PENINGKATAN KINERJA APARATUR 6. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 7. KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU 8. PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 9. PEMBANGUNAN PERDESAAN 10. PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA NON COMMON GOALS (DIFFERENT GOALS), dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan. 3

ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT RKPD 2011 Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan, 1. Pemuda dan Olahraga; RKPD 2012 Aksesibilitas dan mutu dan pendidikan, peran pemuda dan prestasi olahraga; bagi masyarakat. Aksesibilitas dan Pelayanan Masyarakat; 3. Apresiasi dan pengembangan budaya 3. daerah. Apresiasi dan Pengembangan Budaya daerah 3. dan menggali potensi wisata lokal; Aksesibilitas dan mutu pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Pengembangan budaya Daerah dan Destinasi Wisata; 4. Penanganan kemiskinan, pengangguran 4. dan ketenagakerjaan. 5. Kemiskinan, Pengangguran Ketenagakerjaan; Ketahanan Pangan Masyarakat; 1. 2. 5. 6. RPJMD PERUBAHAN Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan 1. bagi masyarakat. Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan 2. Kesehatan 2. dan 4. 5. 6. Iklim Usaha dan Jaminan Investasi; 7. Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, 7. Kecil dan Menengah (UMKM); Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur 8. Wilayah; Peningkatan Kualitas Lingkungan dan 9. Penanganan Bencana; Ketersediaan dan kualitas infrastruktur 8. wilayah Kesiagaan penanganan bencana alam dan 9. pengendalian 7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 10. 8. Pemerintahan daerah belum efektif, yang 11. dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan adanya 12. peningkatan tuntutan pem-bentukan daerah otonom. 6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengendalian Penduduk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat; Perbaikan Iklim usaha yang kompetitif dan peningkatan investasi serta pelibatan dunia usaha; Aksesibilitas Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dsan Menengah (UMKM); Ketersediaan dan Kualitas Wilayah secara merata; Infrastruktur Pengelolaan Bencana, Pengendalian Lingkungan dan Antisipasi perubahan iklim; Pemenuhan Kebutuhan Energi 10. Berkelanjutan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan 11. Keterbukaan Informasi; Ketahanan Energi dan Diversifikasi Sumber Energi Pelayanan Publik bermutu dan akuntabel, kinerja aparatur dan keterbukaan informasi serta menggali karya inovasi masyarakat; Peran Masyarakat dalam Pembangunan 12. Perdesaan. ; Kinerja pemerintahan desa dan peran masyarakat dalam pembagunan kewilayahan. 6 4

KEGIATAN TEMATIK SEKTORAL PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2008 -2013 CG 1 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 1. Jabar bebas putus jenjang sekolah pendidikan fokus pendidikan 9 tahun di kabupaten dan 12 tahun untuk kota (11) Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat (12) Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf internasional (13) Pendidikan berkebutuhan khusus (14) Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi (15). Pengembangan Fasilitas Pendidikan Olahraga dan Kepemudaan (16) 2. 3. 4. 5. 6. CG 10 PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN DESTINASI WISATA 1. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya 2. 3. serta kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat (101) Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya Jawa Barat (102) Pengembangan Destinasi wisata dengan fokus ekowisata, wisata budaya dan heritage serta wisata IPTEK yang terintegrasi dalam rangka destinasi wisata Jawa-Bali (103) CG 9 PEMBANGUNAN PERDESAAN 1. Pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri (91) 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa (92) CG 8 PENANGANAN BENCANA DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Penanganan banjir lintas wilayah di Cekungan Bandung, Pantura dan Bodebek (81) 2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS prioritas (Citarum, Cimanuk, Ciliwung, Citanduy) dan Kawasan Pesisir serta pulau kecil melalui Jabar Green Province (82) 3. Pengendalian pencemaran limbah industri , limbah domestik dan pengelolaan sampah regional (83) CG 3 PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT CG 2 PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan. (21) Peningkatan Program Keluarga Berencana (22) Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak (GERAKAN PENYELAMATAN MASA DEPAN/GEMAMAPAN : gizi buruk, posyandu, jamkesnas provinsi dan penyediaan fasilitas Rawat Gakin pada rumah sakit di 5 wilayah (23) Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan HIV/AIDS , TBC , Flu Burung dan Narkoba (24) Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (25) Pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat (26) 2. 3. 4. 5. Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM serta Pengentasan Kemiskinan (31) Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi (32) Pengembangan skema pembiayaan alternatif (33) Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur (34) Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif (35) CG 4 KEMANDIRIAN PANGAN 1. Jabar sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional tahun 2013 (4. 1) 40 KEGIATAN TEMATIK Kegiatan untuk menangani masalah kronis dan meningkatkan performance pembangunan di Jawa Barat CG 7 KEMANDIRIAN ENERGI DAN KECUKUPAN AIR BAKU 1. Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik (71) 2. Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat (72) 2. Tercapainya 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani tahun 2013 (4. 2) 3. Jawa Barat bebas rawan pangan (Ketahanan Pangan) (4. 3) 4. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan & irigasi) di sentra produksi pangan (4. 4) CG 5 PENINGKATAN KINERJA APARATUR 1. 2. 3. 4. 5. Profesionalisme aparatur untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel (51) Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik yang berkualitas berbasis IT melalui Jabar Cyber Province (52) Penataan Sistem Hukum di Daerah & Penegakan hukum, Pengawalan Implementasi Produk Hukum serta peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan dan penerapan kebijakan (53) Kerjasama Pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan (54) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan (55) CG 6 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 1. 2. 3. 4. Peningkatan Kemantapan Jalan dan Penanganan kemacetan lalu lintas di Pusat Kegiatan Ekonomi di Tanjung sari, Nagreg, Padalarang, Cicurug, Cisarua – Puncak dan Kota Bandung dan sekitarnya (61) Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, dan Cianjur – Sukabumi- Bogor, Jakarta – Cirebon, Bandung – Tasikmalaya serta Jabar Selatan (62) Peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan di wilayah perbatasan antar provinsi dan antar Kab/kota serta penciptaan pusat pertumbuhan baru (63) Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis di Jawa Barat. (64) 5

PRIORITAS PEMBANGUNAN BERBASIS TEMATIK KEWILAYAHAN 2010 (Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/Bapp ) WKPP II (PURWAKARTA) 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Karawang-Bekasi (21) 2. Pengembangan industri manufaktur (22) 3. Pengembangan industri perberasan (23) 4. Pengembangan perikanan budidaya ikan air tawar dan air payau serta mangrove (24) 5. Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah) (25) WKPP I (BOGOR ) 1. Integrasi sentra penggembalaan ternak sapi potong dan domba di Kab. Cianjur dan Kab. /Kota Sukabumi (11) 2. Pengembangan destinasi wisata Bogor, Puncak, Sukabumi dan Cianjur (12) 3. Pengembangan aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, bisnis kelautan dan pertambangan dalam rangka perintisan PKN Pelabuanratu (13) 4. Pusat Pengembangan benih ikan air tawar dan ikan hias untuk memenuhi pasar regional dan internasional (14) 5. Pengembangan sistem agribisnis beras berkualitas (varietas pandan wangi) (15) WKPP III (CIREBON) 1. Pengembangan agribisnis mangga (31) 2. Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija (32) 3. Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya (33) 4. Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai (34) 5. Pengembangan batik, industri makanan dan minuman olahan (35) WKPP IV (PRIANGAN) 1. Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset Terpadu di Jatinangor (4. 1) 2. Integrasi pengembangan agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar di Kab. Ciamis dan Tasikmalaya serta ternak sapi perah di Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Sumedang dan Garut, domba Garut di Garut dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak di Kab. Garut (42) 3. Pengembangan produksi sayuran dan tanaman hias di Kab. Bandung dan Bandung Barat (43) 4. Pengembangan jasa perdagangan dan industri kreatif di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya (44) 5. Pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran (45) 6

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN TEMA PEMBANGUNAN 2008 Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Jawa Barat Menuju Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010. 2009 Peningkatan Mutu dan Akuntabilitas Pembangunan Menuju Provinsi Termaju di Indonesia. 2010 Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan Jawa Barat yang Bermutu dan Akuntabel Dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri Dinamis dan Sejahtera. 2011 Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. 2012 Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 2013 Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam Mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 7

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 8

TARGET IPM BESERTA TURUNANNYA TAHUN 2013 URAIAN Realisasi 2008 Target Tahun 2013 IPM 71, 12 74, 85 – 75, 03 80, 35 84, 70 - 85, 26 Indeks Pendidikan a. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) b. Angka Melek Huruf (%) Indeks Kesehatan 8, 75 - 9, 00 95, 53 97, 89 71, 33 a. Angka Harapan Hidup (Tahun) Indeks Daya Beli Masyarakat 7, 50 75, 00 67, 80 61, 66 a. Daya Beli Masyarakat (Rp. ) 70, 00 64, 83 626. 810 640. 550 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5, 83 6 – 6, 5 Kemiskinan (%) 12, 61 5, 39 - 9, 07 Pengangguran (%) 12, 08 10, 00 Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup) Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Pendapatan Perkapita (Rp. Ribu) 26 -30 67, 80 70, 00 7. 106 – 7. 500 9

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2008 -2013) Target & Realisasi No Indikator Kinerja Satuan Target 2009 Realisasi 2009 Target 2010 Target Midterm Realisasi Tahun 2011 Target 2012 Target 2013 2010 MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing 1 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8, 16 7, 72 7, 98 – 8, 06 8, 02 8, 23 - 8, 40 2 Angka Melek Huruf Persen 96, 88 95, 98 96, 46 96, 18 96, 93 - 96, 94 97, 41 – 97, 42 97, 89 3 Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH) per 1. 000 KH 39 N/A 37 N/A 35 - 36 30 – 35 26 – 30 4 Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH) per 100. 000 KH 262 N/A 210 N/A 215 - 220 205 – 210 5 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Poin 61, 81*) N/A 63 , 00 - 64, 00 65, 00 – 66, 00 6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Poin 55, 51*) N/A 61, 00 – 63, 00 – 64, 00 – 65, 00 MISI KEDUA : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per Tahun 5, 5 - 5, 8 4, 29 6, 09 5, 0 – 6, 5 6, 0 – 6, 5 2 Daya Beli Masyarakat (Rp. Rupiah 628. 710, - 634. 630 - 634. 710 637590 - 637710 640, 55 3 Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga berlaku Persen >14 9, 70 12, 43 17, 38 10 - 12 12, 00 – 14, 00 4 Indeks Gini Poin 0, 36 N/A 0, 19 - 0, 20 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 62, 89 62, 38 55 - 56 5, 0 - 5, 7 631. 670 – 632. 220, 631. 710 8, 49 – 8, 74 8, 75 – 9, 00 0, 18 – 0, 19 64, 92 64, 70

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2008 -2013) Target & Realisasi No Indikator Kinerja Satuan Target Midterm Target Realisasi Tahun 2011 2009 2010 MISI KETIGA : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah 1 2 Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) Target 2012 Target 2013 Persen 89, 50 89, 51 92, 00 92, 08 91, 00 – 92, 00 93, 00 – 94, 00 Intensitas Tanam Padi Persen 194 - 198 196 194 - 198 >200 3 Rasio Elektrifikasi Perdesaan Persen 100, 00 100 100 4 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Persen 66, 5 0 66, 91 70 , 00 69, 89 67, 00 – 69, 00 5 Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan) Persen 57, 00 54, 00 59, 00 56, 00 57, 00 – 62, 00 6 Cakupan Pelayanan Air Minum (Perkotaan) Persen 30, 00 34, 00 35, 05 50, 00 – 55, 00 7 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) Persen 55, 00 51, 00 57, 00 52, 00 56 - 61 71, 00 – 73, 00 62, 00 – 65, 00 60, 00 – 65, 00 61, 00 – 67, 00 71, 00 – 73, 00 65, 00 – 70, 00 60, 00 – 65, 00 67, 00 – 72, 00 1, 7 – 1, 8 1, 6 – 1, 8 MISI KEEMPAT : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan 1. Laju Pertumbuhan Penduduk 2. Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar 3. Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik Hari Baik/Tahun 4. Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Persen 5. Jumlah Penerapan Energi Alternatif Persen 1, 99 1, 89 1, 6 – 1, 7 1, 89 1, 7 – 1, 8 Status Mutu Status Mutu Cemar Berat Cemar Sedang Berat Sedang 51 (Pengukuran 20 N/A 27 - 30 terhadap 5 kota) 29, 00 35, 20 30, 00 – 31, 00 Status Mutu Cemar Sedang Cemar Ringan 27 - 30 32 – 35 31, 00 – 34, 00 – 35, 00 Meningkatnya MH = 39; MH=23; Meningkatnya MH=29; MH=20 ; diversifikasi PLTS=2. 457 diversifikasi energi PLTS=1. 479 PLTS=1. 589 ; energi dari 1. 880; & dari mikro hidro, PLTP = Biofuel= - , & mikro hidro, PLTP = Biogas=1. 461 biofuel lelang 3 PLTP= lelang biofuel lelang 5 & PLTP=3 (biokerosin) serta WKP 3 wkp (biokerosin) WKP wkp bio gas

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT (RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAWA BARAT 2008 -2013) Target & Realisasi No Indikator Kinerja Satuan Target 2009 Realisasi Target 2010 2009 2010 MISI KELIMA : Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi 1 Skala Kepuasan Masyarakat 2 Skala Komunikasi Organisasi 3 Jumlah Angka Kriminalitas 4 5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan Jumlah Kasus Korupsi Tingkat Partisipasi Pemilih Target Midterm Tahun 2011 Target 2012 Target 2013 3 3 Skala 1 - 4 N/A 2 74, 11 (dalam koridor “Baik”) 76, 27 (dalam koridor “Baik”) Skala 1 - 7 N/A 4 4 5 27. 725 jumlah tindak pidana 28. 366 jumlah tindak pidana Menurunnya angka kriminalitas 95 kasus di tingkat penuntutan (Sumber : Profil Daerah Prov. Jabar ; Kejati. Jabar) 61 kasus di tingkat penuntutan (Kejati Jabar) Menurunnya jumlah kasus korupsi 75, 00 – 78, 00 Meningkatnya partisipasi pemilih Pilkada 2013 >78% Persen 62, 96 (Kab Sukabumi) ; 67, 31 61, 44 (Kab (Pilkada Bandung) ; 68, 32 (Pilg Gubernur) ; 68, 06 64, 22 (Kab 75, 00 - 78, 00 72, 62 ub) (Pemilukada) Indramayu) ; (Pilkada 63, 61 (Kab Kab/Kota) Karawang) dan 54, 13 (Kota Depok) N/A = Data Tidak Tersedia 12

Mekanisme Penyusunan RKPD 2013

PENYUSUNAN RENJA 2013 PENYUSUNAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 10 Februari 2012 19 - 23 Januari 2012 1 Desember 2011 - 31 Januari 2012 1 Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2010 -2011 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2013 (Draft Awal) 2 Penyusunan Rancangan Renja OPD/Biro 2013 11 – 12 Feb 2012 4 3 Pembahasan Rancangan Awal RKPD 2013/Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD 2013 (Draft Akhir) II IV 5 April 2012 1 – 5 April 2012 12 Rancangan RKPD 2013 1 – 16 Maret 2012 26 Maret – 1 April 2012 11 Finalisasi Rancangan Awal RKPD 2013 5 14 Febr – 18 Maret 2012 6 -8 Feb 2012 5 - 31 Januari 2012 Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD 2013 I Penyampaian Usulan Kegiatan OPD/Biro Tahun 2013 (melalui sistem perencanaan On. Line /“RKPD ONLINE)* 9 7 Musrenbang Kabupaten /Kota Pra Musrenbang Kewilayahan 6 Renstra OPD/Biro 19 – 29 Maret 2012 Forum OPD/ Gabungan OPD 8 30 Maret - 2 April 2012 10 Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda 16 – 20 April 2012 V Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda V Penyempurnaan Renja OPD Hasil Verifikasi 14 23 – 30 April 2012 17 Maret – 20 Maret 2012 10 – 11 April 2012 13 Musrenbang Provinsi 7. b Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem perencanaan On. Line/RKPD ONLINE)** III 16 April – 9 Mei 2012 Rancangan Akhir RKPD 2013 7. a Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) (melalui sistem perencanaan On. Line/RKPD ONLINE)** 30 April - 9 Mei 2012 Rancangan Akhir Renja OPD 21 - 25 Mei 2012 16 VI 15 Verifikasi Renja OPD oleh Bidang Bappeda 17 2 0 28 - 31 Mei 2012 21 Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD 9 Mei 2012 18 Kosultasi Rancangan Akhir RKPD 2013 dengan Gubernur dan wakil Gubernur 15 Mei 2012 Pergub RKPD 19 Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 • : Usulan OPD/Biro Setda Provinsi dilengkapi dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala OPD/Biro ** : Usulan Kabupaten/Kota dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 11 Juni 2012 Pengesahan Renja OPD/ Biro Tahun 2013 melalui Peraturan Gubernur VII 22 29 Juni 2012 Penetapan Renja OPD /Biro Tahun 2013 melalui Peraturan Kepala OPD 23 13

INPUT MEKANISME PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2013 PROSES Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD 2013 Penyusunan Rancangan Renja OPD/Biro 2013 Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota (Formulir C-4) Forum OPD/ Gabungan OPD Rancangan Awal Renja OPD/Biro 14 Febr – 18 Maret 2012 Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Hasil Forum OPD/Gabungan OPD (Formulir C-5. 1) 19 – 22 Maret 2012 26 Maret – 2 April 2012 § Penyampaian Rancangan Awal Renja Ke Bappeda • 16 – 20 April 2012 Verifikasi Awal Renja OPD/Biro OUTPUT Perbaikan Rancangan Awal Renja Hasil Verifikasi Penandatangan Formulir Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja OPD oleh Kepala OPD § § 21 - 29 April 2012 Rancangan Awal Renja OPD/Biro Formulir Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renja OPD Tidak Ya Rancangan RKPD 2013 Penyempurnaan Renja OPD Hasil Verifikasi 16 April – 9 Mei 2012 Musrenbang Provinsi Rancangan Akhir RKPD 2013 Rancangan Renja OPD/Biro 21 - 29 April 2012 28 - 31 Mei 2012 30 April - 9 Mei 2012 Rancangan Akhir Renja OPD dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja ke Bappeda (10 – 16 Mei 2012) § • Perbaikan Rancangan Akhir Renja Hasil Verifikasi Penandatangan Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap kebijakan Renja OPD oleh Kepala Bappeda § § Rancangan Akhir Renja OPD/Biro Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap kebijakan Renja OPD oleh Kepala Bappeda 21 - 25 Mei 2012 Verifikasi Akhir Renja OPD/Biro Tidak Ya Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja OPD Pengesahan Rancangan Akhir Renja OPD 28 - 31 Mei 2012 11 Juni 2012 29 Juni 2012 Rancangan Akhir Renja OPD/Biro Peraturan Gubernur Tentang Renja OPD/Biro Peraturan Kepala OPD Tentang Renja OPD/Biro

PROSES DAN JADWAL MUSRENBANG 2012 UNTUK PERENCANAAN 2013 RANGKAIAN MUSRENBANG PROVINSI 2 – 31 Januari 2012 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN Januari 19 - 22 Maret 2012 FORUM OPD PROVINSI Pebruari 26 - 30 Maret 2012 PRA MUSRENBANG Maret 10 – 11 April 2012 15 Mei 2012 MUSRENBANG PROVINSI PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD 2012 April Mei Minggu ke-3 April 2012 MUSRENBANG KECAMATAN 1 – 29 Pebruari 2012 FOCUS GROUP DISCUSSION MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA 1 – 16 Maret 2012 PRA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-4 April 2012 MUSRENBANG NASIONAL PASCA MUSRENBANG NASIONAL Minggu ke-1 Mei 2012 RANGKAIAN MUSRENBANG NASIONAL 15

Struktur Organisasi Tim Penyusun RKPD Tahun 2013 (Keputusan Gubernur No : 120. 05/Kep. 1752. Bapp/2011, 29 Desember 2011) PENGARAH 1. 2. 3. Gubernur Jawa Barat Wakil Gubernur Jawa Barat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat KETUA KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT WAKIL KETUA KEPALA BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT KELOMPOK KERJA II OPD/BIRO LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN OPD/BIRO LINGKUP BIDANG EKONOMI KELOMPOK KERJA III KELOMPOK KERJA IV OPD/BIRO LINGKUP BIDANG FISIK OPD/BIRO LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA 16

KELOMPOK KERJA I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat; Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat; Inspektur Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II: ; Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III; Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV; Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 17

KELOMPOK KERJA II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat; Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 18

KELOMPOK KERJA III 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat; 3. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat; 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat; 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat; 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat; 9. Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat; 10. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat; 11. Direktur Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat; 12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat; 19

KELOMPOK KERJA IV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kepala Kantor Perwakilan. 20

PERENCANAAN ONLINE BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT www. bappeda. jabarprov. go. id 21

Kesimpulan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 telah dimulai pada tanggal 1 Desember 2011. Dengan demikian seluruh usulan kegiatan yang telah disampaikan sebelum tanggal 1 Desember 2011 dinyatakan “TIDAK BERLAKU” dan jika akan diusulkan kembali harus diperbaharui. 1. Usulan OPD/Biro, paling lambat tanggal 23 Januari 2012 : Urusan Provinsi yang membutuhkan dukungan dana APBD Provinsi dan sharing APBN (sebagai Bahan Rancangan Awal RKPD 2013 dan Rancangan Awal Renja OPD) 2. Usulan Kabupaten/Kota, paling lambat tanggal 20 Maret 2012 : a. Urusan Kab/Kota untuk memperkuat RKPD Provinsi (sektoral dan kewilayahan) yang membutuhkan dukungan sharing dana APBD Provinsi b. Urusan Kab/Kota yang membutuhkan dukungan dana APBN 22

MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN 0811 200 5500 Informasi lebih lanjut : § Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No. 22 Bandung Telp. (022) 4204483 § Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H. Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : ttp//www. jabarprov. go. id, www. bappeda. jabarprov. go. id