PENDIDIKAN PANCASILA 20122013 DOSEN DRS ISMADI MSI 1

PENDIDIKAN PANCASILA 2012/2013 DOSEN DRS. ISMADI, MSI 1

1. 2. 3. 4. LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA Landasan Historis Landasan Kultural Landasan Yuridis Landasan Filosofis LANDASAN HISTORIS Secara historis, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. • Pengakuan terhadap adanya Tuhan • Sikap tolong menolong, menghormati • Persatuan dan kesatuan adanya beberapa kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit). • Gotong Royong, musyawarah mufakat. • Mengakui, menghormati hak dan kewajiban

SEJARAH PERADAPAN MANUSIA MEYAKINI ADANYA TUHAN / KEKUATAN TERTINGGI / ROH TERTINGGI (YANG MAHA ESA) -3000 TH SM--Permulaan Agama Hindu---Peradpan lembah Indus. Percya Satu Tuhan Brahma sbg Roh tertinggi, Memiliki Dewa-Dewa utama 1000 lebih , sifat utamanya trimurti: Brahma, Wisnu, Siva Kitabnya Veda-Shruti & Smriti -1800 THSM--Agama Yudaisme Bapa-bapa Bangsa Israel-Musa (Abraham), -percaya haya kpd Allah (monothiisme), tidak ada dewa, Kitabnya Te. Nakh(bagian. Taurot/hokum(persis perjanjian lama kitap Kristen), Para Nabi/Nevi’im(Yoshua+hakim 2+Samuel+Raja 2), Sastra atau Ketuvim. . -500 TH SM---Agama Budhisme, asal dari Hinduisme, Orang yg mencerahkan Sidarta Gautama, Dewa tertinggi Brahma, Filsafatinya Lahir-Hidup-Mati. Kitab suci Threvada-/Tripitaka(tiga bakul: Vinaya. Pitaka, Sutta Pitaka, Abhimdhamma Pitaka; Kitab suci Mahayana/sabda Budha, lima aturan moral, Doa&Meditasi(5 Larangan) 600 -500 SM—Kepercayaan; Konfusianisme, Taoisme, Sintoisme, Zoroaster(Majusi) berkembang pesat pada 200 -600 M. dikelompokan dalam Agama Budhisme. Sedangkan, Kepercayaan Baha’i dalam kelompok Islam. Dll

0 TH M Agama Kristianitas- Disebarkan oleh Yesus Percaya Kpd Allah— Dengan Trinitas-satu Allah tiga pribadi(Bapa, Putra, Ruhul Kudus), Kiab suci Alkitab: Perjanjian lama(24 dibagi membentuk 39 Kitab), &Perjanjian baru(27 Kitab+Injil, Kisah para Rosul+21 surat/Epistola) +500 TH M- Agama Islam, Percaya kpd Allah (Tuhan Yang Maha Esa), Kitab sucinya Al-Qur’an, dilengkapi As-Sunah+Al Hadis, +Rukun Islam, Rukun Iman, Solat 5 waktu dlm satu hari; diwahyukan kpd Nabi Muhammad, +1500 TH M—Agama Sikisme, Gabungan Agama Hindu dan Islam untuk mencari kebenaran, percaya kepada Allah. diajarkan oleh Guru Nanak/10 guru, “ SEMUA AGAMA TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN ditinjau dari: *TEOLOGI--BEDA/SAMA DLM PENGAKUAN ADANYA TUHAN( YANG MAHA ESA) *IBADAH/CARA BERDO’A ----TIDAK SAMA *AQLAK----SAMA/SERUPA (YANG MENYANGKUT MORAL MANUSIA YANG BAIK) Membangun: 1. Etis/Etika(tolrans) 2. Keyakinan. 3. Pranata sososial yang baik

LANDASAN KULTURAL n Nilai – nilai Pancasila digali dari budaya dan peradapan bangsa Indonesia yang telah berurat, berakar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia n Nilai-nilai itu sebagai buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik n Tata nilai kehidupan sosial dan tata nilai kehidupan kerohanian sebagai budaya dan peradapan bangsa yang memberi corak, watak dan ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain 5

LANDASAN YURIDIS 1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV 2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 (Amandemen) 3. Kep. Dirjen Depdiknas No. 38/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi 4. UU No 20 tahun 2003 ttg SISDIKNAS. ” Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasakan Pancasila dan UUD 1945. 6

LANDASAN FILOSOFIS Ir. Soekarno ( 1 Juni 1945). “Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang mendalam. sedangkan* Renungan isi jiwa yang mendalam itu adalah Falsafah. “Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Kalau filsafat bangsa itu adalah “isi jiwa (sesuatu) bangsa”, maka filsafat Pancasila itu adalah filsafat bangsa Indonesia”. Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka nilai-nilai Pancasila merupakan dasar falsafah negara, konsekwensinya setiap aspek Penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk sistem pepaturan perundang-undangan Negara. 7

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA A. Tujuan Nasional. B. Tujuan Pendidikan Nasional. C. Tujuan Pendidikan Pancasila. TUJUAN NASIONAL Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 : v. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. v. Memajukan kesejahteraan umum v. Mencerdaskan kehidupan bangsa v. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia 8

TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL UU No. 2/1989 jo UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kualitas manuisa Indonesia yaitu Manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan YME, Berbudi pekerti luhur, Berkepribadian mandiri, Maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos Kerja profesional, bertangungjawab, dan produktif serta Sehat jasmani dan rohani”. Pendidikan Nasional harus menumbuhkan(sikap, mental/karakter bangsa): Jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, Meningkatkan semangat kebangsaan dan Kesetiakawanan sosial serta Kesadaran pada sejarah bangsa dan Sikap menghargai jasa para pahlawan serta Berorientasi ke masa depan.

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA SK Dirjen Dikti No 39 th 2002 dengan Pendidikan Pancasila diharapkan dapat : a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan nuraninya b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya c. Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembengan IPTEK dan Seni d. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memakai sejarah dan nilai-nilai budaya untuk menggalang persatuan Indonesia. 10

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA Perkembangan singkat kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia; 1. Zaman Kerajaan Kutai. 2. Zaman Kerajaan Sriwijaya, berdirinya sekitar abad VII – XII (Th 600 -Th 1400). 3. Zaman sebelum Kerajaan Majapait. ( abad VII- abad XI) 4. Zaman Kerjaan Majapahit, berdirinya sekitar abad XIII - XVI(Th 1293 -Th 1520) 11

PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN 1. . 2. Perjuangan sebelum abad XX. Kebangkitan Nasional (1908 -1945) 12

PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 MAKNA PROKLMASI BAGI BANGSA INDONESIA 1. DALAM ARTI POLITIS: 2. DALAM ARTI YURIDIS: Ø Pembacaan teks proklmsi jam 10. 00(pernyataan berdirinya RI) Ø Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka memperjuangkan kedaulatan bangsa. Ø Berdirinya NKRI dan berlakunya hukum Nasional sbg Sarana mencapai tujuan nasional. Ø Ikut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadi 13

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1. 12. 13. 14. PERUMUSAN PANCASILA & UUD 1945 Tgl. 7 September 1944 janji kemerdekaan oleh penguasa Jepang. Tgl. 29 April 1945 diangkat Ketua BPUPKI yg dibentuk 1 maret 1945 Tgl. 28 Mei 1945 sidang pertama, anggota BPUPKI dilantik. Tgl. 29 Mei – 1 Juni 1945 sidang II tahap I BPUPKI: Rancangan Dasar Negara. pidato Mr Muh. Yamin Pandangan Prof. Soepomo ttg bentuk-bentuk negara Pidato Ir. Soekarno tgl 1 juni 1945 dengan nama Pancasila. Tgl. 10 -16 Juli 1945 sidang tahap II BPUPK hasil panitia IX: Rancangan Hukum Dasar -dukumen tsb oleh Muh Yamin disebut “Piagam Jakarta”(hasil panitia kecil VIII dengan anggota 38) Tgl. 9 Agustus 1945 PPKI dibentuk (anggota 14 orang). Tgl. 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan RI, oleh Soekarno Tgl. 18 Agustus 1945 PPKI+6 orang, Tgl 19 Agustus 1945 Tgl 20 Agustus 1945 Tgl 21 Agustus 1945 14

MACAM-MACAM RUMUSAN PANCASILA Dasar Negara Indonesia menurut Mr Muh Yamin pidato tgl 29 Mei 1945 1. Peri Kebangsaan. 2. Peri Kemanusiaan. 3. Peri Ke-Tuhanan. 4. Peri Kerakyatan. 5. Kesejahteraan Sosial. Dasar Negara Indonesia menurut Ir. Soekarno tgl 1 juni 1945 ( Pancasila) 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ke-Tuhanan yg berkebudayaan atau Ke-Tuhanan Yang Maha Esa Dalam Pemerintahan Soekarno Pancasila mengalami penafsiran-penafsiran: TRI SILA 1. Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme” 2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat” 3. Ketuhanan Yang Maha Esa 15

Dasar negara Indonesia menurut Piagam Jakarta 11 Juli 1945 oleh Panitia kecil IX 1. Ke-Tuhanan dg kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap 3. Persatuan Indonesia dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila dalam konstitusi RIS 29 -12 -1949 s/d 17 -8 -1950 dan UUDS 1950 s/d 5 Juli 1959. 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyatan 5. Keadilan Sosial RUMUSAN Pancasila di kalangan Masyarakat 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Peri Kemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kedaulatan Rakyat 5. Keadilan Sosial 16

PANCASILA dalam PEMBUKAAN UUD 1945 Dalam pembukaan UUD’ 45 pada alinea ke empat tercantum Pancasila yang di syahkan pada tgl 18 Agustus 1945 oleh sidang PPKI dengan rumusan: 1. 2. 3. 4. Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradap Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia *Pancasila pada masa Orde baru - Ditandai dengan Hari kesaktian Pancasila dan Tritura ( bubarkan PKI dan ormas-ormasnya; pembersihan kabinet dr unsur 2 PKI; turunkan harga) *Pancasila pada masa Reformasi - Ditandai dengan turunnya Pres. Soeharto dari jabatanya. 17

PANCASILA SBG SISTEM FILSAFAT Pengertian Sistem Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: - suatu kesatuan bagian - bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. - saling berhubungan, saling ketergantungan. - kesemuanya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama. - terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. 18

INTI PENGERTIAN FILSAFAT *Perkataan Filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah atau falasifah, *Berasal dari bahasa Yunani yaitu Phile atau“Philein”yang berarti cinta dan “shopia” yang berarti kebijaksanaan, kata Phile jamaknya philos = pengetahuan, jadi kata Philoshopia artinya cinta pada ilmu pengetahuan= Daya upaya manusia untuk mencari kebenaran atau bijaksana. *Menurut pengertian dari etimologi filsafat adalah semua ilmu pengetahuan yang membicarakan hakikat, dengan demikian setiap orang yang berfilsafat akan jadi bijaksana (wisdom). *Dari pengertian praktis, filsafat artinya alam berpikir atau alam pikiran. *Berfilsafat artinya “Berpikir secara mendalam dan dengan sungguh-sungguh tentang hakikat segala sesuatu yang dilakukan atas dorongan kehendak yang baik berdasarkan putusan akal yang benar sesuai rasa kemanusiaan”. 19

Pancasila sbg suatu sistem filsafat Sistem filsafat adalah ajaran yang bulat tentang berbagai segi kehidupanyang mendasar. Suatu sistem filsafat paling sedikit mengajarkan hakikat realitas, filsafat hidup, dan tata nilai(etika). Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikaynya merupakan sistem filsafat. Pancasila terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-silanya merupakan satu asas, dr suatu fungsi dan bertujuan tertentu yang isi sila-silanya merupakan satu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal, konsekwensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila-sila yang lain, tetapi saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila yang lainnya. Kesatuan Pancasila sebagai suatu sistem dijelaskan sbb: Sila pertama Ketuhanan Y M E meliputi dan menjiwai sila II, IV, V Sila kedua meliputi dan menjiwai sila III, IV, V. diliputi dan dijiwai sila I Sila ketiga meliputi dan menjiwai sila IV, V. diliputi dan dijiwai sila I, II. Sila keempat meliputi dan menjiwai sila V, diliputi dan dijiwai sila I, III. 20 Sila kelima diliputi dan dijiwai sila I, III, IV.

CARA BERPIKIR FILSAFAT Menurut Sidi Gazalba dalam Filsafat Sunoto(1985) ciri-ciri berpikir filsafati adalah: a. Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya). b. Sistematik(berpikir logis bergerak selangkah demi selangkah). c. Universal(berpikir secara umum/ keseluruhan). Menurut A. Gunawan Setiardjo(1993) cara berpikir kefilsafatan : a. Koheren(masing-masing tidak bertolak belakang+melengkapi). b. Menyeluruh/Komprehensif(mencakup secara keseluruhan). c. Mendasar/ Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya). d. Sistematik(Menunjukan tataurut yg berurutan tdk bertentangan). e. Konseptual(Hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman 2). f. Bertanggung Jawab(Hasil pemikiran yang bertanggung jawab). 21

Pengertian Pancasila secara Filsafat 1. ASPEK ONTOLOGIS Ontologis berasal dari bahasa Yunani asal kata onto berarti sesuatu yang sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya dan logos berarti ilmu atau teori atau studi tentang sesuatu. Dari aspek ontologi, Pancasila meliputi persoalan-persoalan tentang pembuktian keberadaan Pancasila melalui asal-usul terjadinya, apa landasannya baik moral maupun yuridis. Menurut Sumaryono (1994), tinjauan Ontologis untuk membahas Pancasila akan didapatkan pokok-pokok pikiran Ontologis ssb: a. Adanya asas dan sumber “Ada” yang Universal. b. Pribadi manusia sebagai “subyek”, baik secara individual maupun sosial. c. Manusia sebagai subyek sadar bahwa eksistensinya berada dalam “Ada bersama, baik secara sejajar atau horizontal. 22

2. Aspek Epistemologis Kata Epistemologis berasal dari bahasa Yunani episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos artinya ilmu atau teori, dengan demikian epistemologis berarti ilmu pengetahuan yang benar. Aspek epistemologi dalam Pancasila terletak pada keabsahan Pancasila sebagai ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan. Sumbernya manusia sbg epistemologi yaitu bahwa Pancasila: 1. Sebagai sumber pengetahuan manusia 2. Teori kebenaran pengetahuan manusia 3. Watak pengetahuan manusia, yang isinya Pancasila: a. Umum Universal– sbg pangkal tolak pelaks. kenegaraan b. Umum Kolektif—sbg pedoman kolektif negara tentang tertib. hukum di Indonesia. c. Khusus dan Kongkrit—realiasi praksis. 23

3. Aspek Aksiologi Kata aksiologi berasal dari axios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori, jadi Aksiologi adalah teori tentang nilai, atau membahas tentang nilai, juga disebut filsafat nilai. Berbagai batasan tentang nilai banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara garis besar sebagian para ahli mengemukakan nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, baik, benar, dan indah(B 4, i). Mempunyai nilai artinya mempunyai kwalitas yang dapat menyebabkan seseorang bersikap menyetujui. Dalam Pancasila, terkandung implikasi moral yang terdapat dalam substansi Pancasila sebagai suatu nilai, terkandung mulai sila pertama hingga sila kelima yang merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan ketiga nilai di bawahnya. ke tiga ke empat dan ke lima, merupakan nilai kenegaraan karena ketiganya berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. Sedangkan sila ke empat merupakan sarana terwujudnya suatu keadilan sosial dan selanjudnya sila ke lima adalah tujuan dari 24

ETIKA Etika adalah ilmu yg membahas ttg bagaimana dan mengapa manusia mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana manusia bersikap, bertanggungjawabterhadab berbagai ajaran moral. 1. Etika umum : adalah prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. 2 2. Etika khusus : adalah membahas prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia a. Etika individual kewajiban pd diri sendiri b. Etika Sosial Kewajiban manusia dgn manusia lain Etika berkaitan dengan predikat nilai : - Susila – tidak susila( Baik – buruk) Etika berkaitan dgn dasar-dasar filosofis yaitu etika dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia 25

PANCASILA SEBAGAI ETIKA Pancasila sebagai etika karena mengandung ajaran yb hrs dipertagung jawakan dlm sikap dan tindakanyg terkait dengan nilai, moral, norma. Pengertian Nilai, Moral dan Norma Nilai, Value (Inggris) termasuk pengertian filsafat. n Filsafat disebut juga ilmu tentang nilai-nilai n Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yg artinya “Keberhargaan” (Worth) atau kebaikan(Goodness), dan kata kerja yg artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian Moral - Seluruh kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu. - Ajaran kesusilaan, tentang asas dan kaidah kesusilaan yg sistematis didalam etika, Filsafat moral dan teologi moral : Ajaran tentang hal yg baik dan buruk yg menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia Norma Peraturan hidup yg mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat sbb: a. Norma Agama ialah peraturan hidup yg diterima sbg perintah 2 larangan 2 anjuran 2 yang berasal dari Tuhan. b. Norma Kesusilaan ialah peraturan 2 hidup yang dianggap sbg suara hati sanubari manusia( insan- kamil). c. Norma Kesopanan ialah peraturan 2 hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. d. Norma Hukum ialah peraturan 2 yang timbul dibuat oleh penguasa negara. 26

NILAI DASAR, NILAI INSTRUMENTAL, NILAI PRAKSIS Tata nilai dalam kehidupan bernegara. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat banyak sedikitnya mutlak, dan tidak dipertanyakan lagi. Nilai Instrumental adalah Pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau wujud norma hukum yang terkristalisasi dlm lembaga – lembaga, sifatnya dinamis dan kontekstual yaitu sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu, juga merupakan semacam tafsir positif terhadap nilai dasar yang bersifat umum tersebut. Nilai Praksis adalah Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan, seyogianya sama semangatnya dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini akan merupakan batu ujian apkah nilai dasar dan nilai instromental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak, karena nilai praksis merupakan penjabaran secara operasional dari nilai dasar dan instrumental yang berupa peraturan-peraturan pelaksanaan. 27

PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL BAGI BANGSA DAN NEGARA Sebagai falsafah hidup mengandung nilai-nilai yg sistematis, fundamentali dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yg bulat dan utuh, hirarki dan Sistematis. Kelima sila memilki esensi serta Makna yg utuh. Setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasar nilai “Pancasila”. v Nilai obyektif. a. Bersifat umum, universal dan abstrak. b. Nilai Pancasila tetap ada sepanjang masa c. Pancasila dalam pembukaan UUD’ 45 sebagai pokok kaidah fundamental merupakan Sumber hukum positif sebagai tertib hukum tertinggi v Nilai Subyektif. a. Hasil pemikiran kritis, refleksi filosofis bangsa Indonesia b. Pandangan hidup bangsa, jati diri bangsa sebagai sumber nilai kebenaran, kebaikan, keadilan diwujudkan sesuai hati nurani karena bersyumber pada kepribadian bangsa 28

INTI ISI SILA-2 PANCASILA SBG FILSAFAT *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjiwai semua sila lainya; Pengejawantahan tujuan manusia sebagai makluk Tuhan YME; Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, moral penyelenggara negara; Pol. Neg, pemerintahan neg, hukum, peraturan per. UUneg, kebebasan, &HAM warga negara dijiwai Ketuhanan. *Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap: Nilai kemanusiaan bersuber dasar fisolofis antropologi; Nilai yang menjunjung tinggi harkat, martabat manusia sbg makluk yg beradap; Hak kodrati manusia/hak dasar(ham); . Nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan potensi murni manusia; Nilai kemanusiaan sbg makluk yg berbudaya, bermoral dan beragama; Nilai man harus adil thd diri sendiri, lingkungan, masy, bangsa&negara; Menghargai kesamaan atas hak dan derajat tanpa membedakan SARA; Nilai tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena. *Sila Persatuan Indonesia: Penjelmaan sifat kodrati man yg mono dualis, sbg makluk individu&sosial; Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama antar SARA; Pengikat Indonesia “Bhineka Tunggal Eka”; Mengatasi segala kesalah fahaman SARA memberi wahana atas tercapainya harkat&martabat manusia; memanfaatkan potensi negara secara bersama dlm kehidupan berbangsa&bernegara. *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/ perwakilan : Mewujudkan harkat&martabat manusia dlm suatu wil negara; Rakyat asal mula kekuasaan neg; Negara adalah sbg penjilmaan sifat kodrati manusia sbg makluk individu&makluk sosial; Musyawarah&mufakat digunakan sbg nilai demokrasi di Indonesia. . *Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Terkandung nilai 2 tujuan negara; Keadilan dlm hubungan diri sendiri dan dengan manusia lainya; Keadialan antara negara dan warganya(distributif, legal, kumulatif) 29

HAM MENURUT NILAI-NILAI PANCASILA v Kebebasan dasar dan hak-hak dasar disebut HAM yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan YME. v Dalam tiap-tiap sila dari Pancasila selalu terkandung makna tentang HAM v HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. v Hubungan negara dengan warga negara dalam kehidupan penegakan HAM pada pembukaan UUD’ 45 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuh UUD’ 45 terutama pasal 27 s/d pasal 34 dan Amandemen UUD’ 45 tahun 2002 BAB XA pasal 28 A s/d 28 J tentang HAM 30

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI Ideologi : Idea : Gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Logos: artinya ilmu Ideologi : Ilmu pengetahuan tentang ide-ide / ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. -Dikemukan pertama oleh Destutt de Tracy orang Perancis(1796) “The Science of Ideas”. -Dikembangkan oleh Karl Marx sbg pandangan hidup berdsrkan kepentingan kelas/ gol. Tertentu, dalam bid. politik/sosial ekonomi. -Ideologi tergantung dari filsafat yang dianut oleh pok/negara. Ideologi pengertian umum : Kumpulan gagasan , ide-ide, keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagi bidang kehidupan 31

MACAM-MACAM IDEOLOGI 1. Ideologi Leberlisme : -Rasio diletakan pada nilai kebenara tertinggi -Materialism meletakan materi sbg nilai tertinggi - Pelopor : - John Loch menyatakan bahwa manusia dilahirkan “bebas sempurna”, sehingga tiap-tiap orang mempunyai keleluasaan berbuat. -Kebebasan individu sbg nilai tertinggi dlm bermasyarakat -Hubungan dengan Agama Sekulerisme(tidak ada hubunganya) 2. Ideologi Komunis(Karl. MARX) : Reaksi dari perkembangan masy. Kapitalism -Filosofis materialism dialektis&historis kenyataan tertinggi adalah materi. -Hak individu diganti milik kolektivif, dlm klas-klas(kapitalis& proletar) -Disebut juga ideologi sosialisme, dg etika menghalalkan segala cara utk kptingan klas -Manusia merupakan hakekat menciptakan dirinya sendiri Tidak mengenal adanya Tuhan (Atheis), karena manusia diciptakan oleh diri sendiri 3. Ideologi Pancasila : -Berasal dari falsafah bangsa Indonesia, -Merupakan sari dari budaya 2 Bangsa. -Berkembang dengan pola pikir integralistik. -Dengan pendekatan : kesisteman, keseimbangan, keserasian, kekeluargaan, koperasi dll. -Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 32

MAKNA IDEOLOGI BAGI NEGARA n. Bagi suatu bangsa dan negara, ideologi adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraan. n. Ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara n. Ideologi mengandung inti serangkaian nilai / norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh, mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh masyarakat, bangsa n. Nilai dasar yang terangkum dalam Pancasila, nmenjadi ideologi bangsa Indonesia, karena nbersumber dari budaya dan pengalaman nsejarah masyarakat, bangsa dan negara RI 33

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA Ideologi Pancasila adalah Ideologi yang berasal dari falsafah bangsa Indonesia, merupakan sari budaya dari budaya-budaya yang di Indonesia Ideologi Negara dalam arti cita-cita negara pada hakekatnya merupakan asas kerohanian memiliki cir-ciri : Mempunyai derjat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, Oleh karena itu mewujudkan asas kerohanian, pandangn hidup, pedoman hidup, yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya diperjuangkan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. 34

PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA IDEOLOGI TERTUTUP -Nilai &Cita-cita dari suatu kelompok orang -Dibenarkan pengorbana yang dibebankan kepada masyarakat. -Dituntut taat secara mutlak IDEOLOGI TERTBUKA -Nilai & cita-cita digali dari rohani, moral, budaya masyatakat -Tidak dibenarkan pengorbanan kepada masyarakat. -Berdasarkan hati nurani, tanggungjawab hak-hak asasi Pancasila Ideologi terbuka : Memberi orientasi kedepan yaitu: Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman • Menurut Dr Alfian idiologi terbuka dituntut memiliki kekuatan 2 sbb: - Dimensi realita : nilai 2 dasar bersumber dan hidup, berakar dlm masyarakat - Dimens idealisme: nilai 2 dasar yg memberi harapan masa depan. - Dimensi fleksibilitas(pengembangan kedepan): luwes& merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru sesuai realitas perkembangan zaman. 35

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Kedudukan Pancasila sering disebut sebagai : Dasar filsafata/falsafah negara, Ideologi negara, Dasar negara Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara : a-Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) b-Meliputi suasana kebatinan UUD’ 45. c-Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara d-Mengandung norma yang harus diikuti oleh semua warga negara dan pemerintah. e-Merupakan sumber semangat bagi UUD’ 45 36

HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA MENURUT PANCASILA 1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang ber. Tuhan dan melaksanakan ibadah sesuai agama/kepercayannya. 3. Manusia menurut kodratnya sebagai makluk Tuhan (tidak Atheis/Sekuler). 4 Tidak ada pertentangan bagi antar golongan intern/antar agama 5. Tidak memaksakan untuk memeluk kepada Agama tertentu. 6. Memberi toleransi dalam kehidupan beragama. 7. Pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus sesuai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 8. Negara pada hakekatnya berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 37

Aktualisasi Pancasila 2 cara yaitu : Secara obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dengan penjabarannya kedalam undang, menyangkut kelembagaan yaitu. Lembaga Eksekutif, Legislatif , Yudikatif serta kelembagaan lainnya, termasuk kelompok supra dan infra struktur politik. Secara Subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral yang kaitannya dengan negara dan masyarakat, dalam hal ini warga biasa, pelajar, mahasiswa, aparat, penguasa, pengusaha, intelektual dan lain-lainya. 38

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI Pancasila sebagai dasar negara merupakan asas kerokanian, sebagai sumber norma dan tertib hukum yang melamdasi berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (POLEKSOSBUDHANKAM). Konsekuensi : Pemerintah dan warga negara dalam Ikatan hidup bernegara harus tetap dalam jangkauan Pancasila sebagai dasar negara Ini berarti : Pokok-poko pikiran muatan Pancasila merupakan alat ukur untuk menilai sejauh mana pemerintah dan warga negara sudah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tuntutan Pancasila Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas Hukum. 39

SISTEMATIKA HUKUM & PERUNDANGAN RI 1. UUD 1945 2. KETETAPAN (TAP) MPR 3. UNDANG -UNDANG 4. PERPU 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Keputusan Menteri. 8. Peraturan Daerah. Hukum Dasar : Meliputi UUD tertulis maupun tidak tertulis. UUD : Hukum dasar yang tertulis Konvensi : Hukum dasar yang tidak tertulis UUD bagi suatu negara : *Memberikan perlindungan HAM *Pedoman bagi penyelenggaraan Negara *Pedoman bagi warga negara, lembaga negara dan lembaga masyarakat 40

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1. Dirancang dan diterima oleh : Badan Penyelidik usaha-usaha persiaspan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 16 Juli 1945. *Panitia kecil IX Pemeriksaan usul-usul dr pihak 2 *Panitian kecil IX perancang JAKARTA CHARTER *Panitia Perancang UUD Negara Panitia Kecil(7 orang) sempurnakan naskah, sedangkan bahasanya oleh panitia ahli bahasa Indonesia: 3 orang (Perancang UUD) 2. Disyahkan & ditetapkan Oleh : Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 pukul 1. 45. 41

A. Pengertian n UUD 1945 adalah keseluruhan naskah terdiri dari : 1. Pembukaan 4 alinea 2. Batang Tubuh : 16 Bab, 37 pasal, 4 Pasal aturan peralian dan 2 ayat aturan tamb. Disyahkan sidang PPKI Tgl. 18 Agustus 1945 Dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946. Diamandemen oleh MPR dalam SI 1999, 2000, 2001, 2002 Pada perubahan(amandemen)ditambah. Pasal 6 A, 7 ABC, 18 AB, 20 A, 22 ABCDE, 23 ABCDEFG, 24 ABC, 28 A s/d J, 36 ABC, ditambah BAB VIIA, B, VIIIA, IXA, dan BAB IV dihapus. Sedangkan : 4 Pasal, Aturan Perlihan — dirubah 3 Pasal. 2 Ayat Aturan Tambahan ---- dirubah 2 Pasal . n . 42

B. Kedudukan Menurut TAP. MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. TAP MPR No. V/MPR/1973 No. IX/MPR/1978 No. III/MPR/2000 UUD 1945 menempati kedudukan tertinggi dengan heirarki sebagai berikut : 1. UUD 1945 2. TAP. MPR. 3. UU / peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU (Perpu) 4 Peraturan Pemerintah 5 Keputusan Presiden 6 Peraturan Daerah 7 Peraturan – peraturan pelaksanaannya lainnya, (Peraturan/ keputusan Menteri , dll). 43

C. Sifat UUD 1945 1). UMUM : aspek yg diatur oleh / dengan ketentuan didalam UUD harus mencakup semua aspek kehidupan ketatanegaraan. 2). LUHUR : melihat isi / materi UUD memuat cita-cita serta pandangan hidup bangsa yang menjadi tujuan serta landasan negara. 3). ISTIMEWA : - Formil : pembentukan dan atau pembebannya dilakukan MPR - Materiil isi UUD bersifat komplek, menjangkau seluruh kehidupan bangsa 4). KUSUS : -Singkat / supel, flexibel : hanya memuat 37 pasal, 3 pasal aturan tambahan dan 2 ayat aturan peralihan, cukup memuat aturan pokok. - Luwes / kenyal : tetap menjamin kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan lebih lanjut sebagai penyelenggaraan aturan pokok dengan hukum ditingkat yang lebih rendah, karena mudah membuat/ merubahnya. 44

D. Fungsi UUD 1945 = Sebagai Dasar Negara RI. = Sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia = Sebagai alat kontrol bagi peraturan/perundang-undangan yang berada dibawahnya. = UUD berisi pembatasan kekuasaan dalam Negara, tampak dalam 3 hal : 1. Menjamin hak asasi manusia atau hak warga negara. 2. Memuat ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar. 3. Mengatur tugas serta wewenang `dalam negara. 45

UDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945 , PEMBUKAAN (PREAMBUL) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri -kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam. Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 46

1. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 BAGI PERJUANGAN BANGSA INDONESIA. MOTIVASI ASPIRASI SUMBER CITA-CITA HUKUM CITA-CITA MORAL UNIVERSAL NILAI-NILAI LESTARI 47

2. MAKNA ALINEA-ALINEA DALAM PEMBUKAAN. UUD’ 45 ALINEA-ALINEA PEMBUKAAN MAKNA ALINEA I -DALIL OBYEKTIF -PERNYATAA SUBYEKTIF -LANDASAN POLITIK LN ALINEA II -KESINMABUNGAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN (MOMENTUM) ALINEA III -MOTIVASI SPIRITUAL MOTIVASI RIIL & MATERIAL ALINEA IV -TUJUAN NASIONAL -PRINSIP DASAR 48

3. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 PERSATUAN KEADILAN SOSIAL POKOK PIKIRAN KEDAULATAN RAKYAT KETUHANAN Y. M. E MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB 49

HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi hubungan langsung bersifat kausal organik dengan batang tubuh UUD 1945, karena dalam pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan memuat dasar falsafat negara dan UUD merupakan arti kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 : 1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuk negara. 2. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (Alinea IV). 50

HUBUNGAN MASING-MASING ALINEA DENGAN BATANG TUBUH UUD’ 45 1. Alinea 1, 2, 3, merupakan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organik dengan batang tubuh 2. Alinea 4 mempunyai hubungan kausal organik : a. UUD ditentukan b. Dalam UUD diatur tentang Pemeritahan Negara c. Negera berbentuk Republik berkedaulatan Rakyat d. Ditetapkannya dasar Kerohanian (Dasar falsafah Negara Pancasila) 51

HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN DENGAN PANCASILA Dalam Pembukaan UUD’ 45 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar Filsafat Negara RI. 1. Hubungan secara formal : a. Rumusan Pancasila dalam Alinea 4 b. Pembukaan UUD’ 45 merupakan pokok kaidah fundamental. c. Pembukaan UUD’ 45 Intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang Tubuh. d. Pancasila sebagai dasar kelangsungan hidup Negara di Proklamirkan pada 17 Agustus 1945 e. Pancasila adalah inti Pembukaan UUD’ 45 melekat pada kelangsungan hidup Negera 2. Hubungan secara material. Dalam pembukaan UUD ’ 45 materi yang dibahas oleh BPUPKI pertama adalah filsafat Pancasila. Pembukaan, tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila 52

PENGERTIAN HUKUM DASAR -Mengikat -Isinya Norma-norma/Ketentuan Dasar -Merupakan Sumber hukum -Alat Kontrol TERTULIS -Undang-undang dasar -Ditetapkan/disahkan TIDAK TERTULIS -Timbul dalam praktek ketatanegaraan (Konvensi) -Tidak boleh bertentang dengan UUD pelengkap UUD 51

KONVENSI ->Konvensi adalah Hukum dasar yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek kenegaraan. ->Konvensi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. ->Konvensi merupakan aturan pelengkap/mengisi kekosongan yang timbul dari praktek kenegraan. Contoh : ->Pidato kenegaraan setiap menjelang peringatan tanggal 17 Agustus didalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ->Pidato pertanggunjawaban presiden setiap akhir masa jabatannya ->Pidato Presiden setiap Awal penetapan tahun anggaran baru/RAPBN. pada bulan Januari. 52

KONSTITUSI Konstitusi adalah semua ketentuan-ketentua yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Undang-undang dasar adalah suatu undang-undang yang tertulis yang merupakan dasar pokok dari pada ketatanegaraan suatu negara. Pengertian Konstitusi : -Lebih luas dari pada UUD atau - Sama dengan pengertian UUD hanya meliputi konstitusi tertulis selain itu terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam UUD 53

HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TUNTUTAN REFORMASI SEBELUM PERUBAHAN >Amandemen UUD 45 Ø Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI Ø Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN Ø Otonomi Daerah Ø Kebebasan Pers Ø Mewujudkan kehidupan demokrasi Jumlah : • 16 bab • 37 pasal • 49 ayat • 4 pasal Aturan Peralihan • 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan SIDANG MPR HASIL PERUBAHAN Jumlah : § 21 bab § 37 pasal § 170 ayat § 3 pasal Aturan Peralihan § 2 pasal Aturan Tambahan § Tanpa Penjelasan Ø Sidang Umum MPR 1999 14– 21 Okt 1999 Ø Sidang Tahunan MPR 2000 7– 18 Agt 2000 Ø Sidang Tahunan MPR 2001 1– 9 Nov 2001 Ø Sidang Tahunan MPR 2002 1– 11 Agt 2002 DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN Ø Kekuasaan tertinggi di tangan MPR Ø Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden Ø Pasal – pasal multitafsir Ø Pengaturan lembaga negara oleh Presiden melalui pengajuan UU Ø Praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945 KESEPAKATAN DASAR § Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 § Tetap mempertahankan NKRI § Mempertegas sistem presidensiil § Penjelasan UUD 1945 yang membuat hal – hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal–pasal (Batang Tubuh) § Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” TUJUAN PERUBAHAN Penyempurnakan aturan dasar : § Tatanan negara § Kedaulatan rakyat § HAM § Pembagian kekuasaan § Kesejahteraan Sosial § Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum § Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa DASAR YURIDIS Ø Pasal 3 UUD 1945 Ø Pasal 37 UUD 1945 Ø TAP MPR No. IX/MPR/1999 Ø TAP MPR No. IX/MPR/2000 Ø TAP MPR No. XI/MPR/2001 54

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN ( Pasal 1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ***) Negara Kesatuan Berbentuk Republik Negara Hukum ***) 55

LEMBAGA – LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 BPK KPU Bank sentral Presiden/ Wakil Presiden Kementerian Negara Dewan pertimbangan TNI / POLRI DPR MPR DPD MA Badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman MK KY PUSAT -----------------------------------------DAERAH Perwakilan BPK PEMDA PROVINSI Lingkungan Provinsi KPD DPRD PEMDA KAB/KOTA KPD DPRD Peradilan Umum Agama Militer TUN 56

LEMBAGA – LEMBAGA YANG MEMEGANG KEKUASAAN MENURUT UUD DPR PRESIDEN Pasal 20 (1) * memegang kekuasaan membentuk UU Pasal 4 (1) memegang kekuasaan pemerintahan MK MA Pasal 24 (1)*** memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan pemerintahan 57

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ANGGOTA DPR dipilih melalui PEMILU MPR Pasal 2 (1)**** ANGGOTA DPD dipilih melalui PEMILU WEWENANG 1. Mengubah dan menetapkan Undang– Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37****] ; 2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/****] ; 3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut. Undang – Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****] ; 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yangdiusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***] ; 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa Jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****] 58

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Presiden / Wakil Presiden Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 6 (1)***] PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6 A (1)***] Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7*) WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK 59

WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK Antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD“ [Pasal 4 (1)*] ; Berhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*] ; Menetapkan peraturan pemerintah’ [Pasal 5 (2)*] ; Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa” [Pasal 9 (1)*] ; Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU” (Pasal 10) ; dng persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****] ; Membuat perjanjian internasional lainnya. . dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***] ; Menyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12) ; Mengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (2)*] ; Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*] ; Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*] ; Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*] ; Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)* ; Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” (Pasal 16)**** ; Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*] ; Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*] ; Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1}] ; Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***] ; Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 F (1)***] ; Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24 A (3)***] ; Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24 b (3)***] ; Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hak konstitusi [Pasal 24 C (3)***] ; 62

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat 1. Presiden & Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6 A (1)***] MPR KPU Calon Presiden Dan Wapres 2. diusulkan sebelum pemilu [Pasal 6 A (2)***] Parpol / Gab. Parpol Peserta Pemilu RAKYAT 3. PEMILU 4. memperoleh jumlah suara >50 % dalam pemilu dengan sedikitnya 20 % di setiap Prov yang tersebar di lebih dari ½ jml Prov. [Pasal 6 A (3)***] 4 a. dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih, dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak 1 dan 2 dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan yang memperoleh suara terbanyak dilantik [Pasal 6 A (4)****] 5. melantik [Pasal 3 (2) ***/****] sebelum memangku jabatan, bersumpah di hadapan [Pasal 9 (1)*] Presiden / Wapres Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun & sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. (Pasal 7*) 63

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasal 7 B (2) Pasal 7 B (3) Pasal 7 B (1) Pasal 7 A Usul diterima MK DPR MPR Pasal 7 B (6) Pasal 7 B (7) Pasal 7 B (4) Pasal 7 B (5) Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan Usul tidak diterima Presiden dan/atau Wakil Presiden terus menjabat 64

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7 A***) ; Usul tersebut dapat diajukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7 B (1)***] ; Pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7 B (2)] ; Pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7 B (3)***] ; MK. Wajib memeriksa ; mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7 B (4)] ; Bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7 B (5)] ; MPR. Wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7 B (6)***] ; Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7 B (7)***]. 65

Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa 6. pertimbangan MA 5. grasi & rehabilitasi [Pasal 14 (1)*] 7. amnesti & abolisi [Pasal 14 (2)*] DPR Presiden 1. Mengangkat Duta & Konsul [Pasal 13 (1)] 3. menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] 2. Pertimbangan Duta [Pasal 13 (2)*] 4. pertimbangan 8. pertimbangan 9. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15*) 66

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN BAB V KEMENTERIAN NEGARA 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)] 4. dibantu menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] PRESIDEN 2. dalam melakukan kewajiban dibantu oleh satu orang Wapres [Pasal 4 (2)] 3. membentuk dewan pertimbangan #) (Pasal 16)**** #) DPA dihapus 67

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] PEMERINTAHAN DAERAH Kepala Pemerintahan Daerah DPRD Anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3)**] Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)**] 68

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18 A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18 A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU [Pasal 18 B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18 B (2)**] 69

BAB VII DEWAN PERWAKILAN Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 19 (1)**] 1. “. . memegang kekuasaan membentuk UU” Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam UU (Pasal 22 B**) DPR Fungsi, RAKYAT Wewenang, dan Hak [Pasal 20 (1)*] ; 2“. . memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan” [Pasal 20 A (1)**] ; 3. “. . mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat” [Pasal 20 A (2)**] ; 4. tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7 B (1)***] ; 5. tentang persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ; 6. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ; 7. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta neraga lain [Pasal 13 (3)] ; 8. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ; 9. tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; 10. tentang pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] 11. tentang pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 F (1)***] ; 12. tentang persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24 A (3)***] ; 13. tentang persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24 B (3)***] ; 14. tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24 C (3)***] ; 70

Pembentukan UU TIDAK 1 a. Memegang kekuasaan membentuk UU [Pasal 20 (1)*] 4. persetujuan bersama anggota berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21*) DPR DPD YA 3. RUU 2. 4 a. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] PRESIDEN Dibahas bersama [Pasal 20 (2)*] Ikut membahas Memberi pertimbangan RUU tertentu 4 b. Mengesahkan [Pasal 20 )4)*] 4 c. Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] 1 b. Berhak mengajukan RUU [Pasal 5 (1)*] UU 71

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 b. Harus dicabut [Pasal 22 (3)] 1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [Pasal 22 (1)] TIDAK DPR PRESIDEN 3. persetujuan YA 3 a. Menjadi UU 2. Peraturan pemerintah pengganti UU itu harus mendapat persetujuan [Pasal 22 (2)] 72

BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR : [Pasal 22 C (1)*** dan (2)***] DPD Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang [Pasal 22 D (4)***] WEWENANG 1. Dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22 D (1)***] ; 2. Ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22 D (2)***] ; 3. Memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, dan RAPBN [Pasal 22 D (2)***] ; 1. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] ; 2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22 D (3)***] 73

Pembentukan UU Tertentu 4 a. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu {Pasal 20 (3)*] RUU tertentu DPR 2. Membahas RUU tertentu [Pasal 22 D (2)***] TIDAK 4. persetujuan bersama 1. Dapat mengajukan [Pasal 22 D (1)***] DPD UU tertentu 3. Membahas bersama YA PRESIDEN 4 b. Mengesahkan [Pasal 20 )4)*] 4 c. Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] 74

BAB VIIB PEMILIHAN UMUM PEMILU 2. Luber, jurdil setiap 5 tahun [Pasal 22 E (1)***] Untuk memilih [Pasal 22 E (2)***] 1. Diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri [Pasal 22 E (5)***] Presiden / Wapres 3. Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6 A (1)***] Diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu [Pasal 6 A (2)***] Anggota DPRD 4. Peserta dari Angg Partai Politik [Pasal 22 E (3)***] Anggota DPD 5. Peserta dari Perseorangan [Pasal 22 E (4)***] 75

BAB VIII HAL KEUANGAN Penyusunan APBN 1. Mengajukan [Pasal 23 (2)***] RAPBN PRESIDEN DPR 2. Memberi Pertimbangan [Pasal 23 (2)***] DPD TIDAK 3. Membahas Bersama [Pasal 23 (2)***] RAPBN 4. persetujuan DPR YA 4 a. Pemerintah menjalankan APBN 4 b. Pemerintah Menjalankan APBN Tahun lalu [Pasal 23 (3)***] 76

Bank Sentral BANK SENTRAL Pasal 23 D **** susunan kedudukan kewenangan tanggung jawab independensi Diatur dengan undang – undang 77

b. AB VIII A BADAN PEMERIKSA KEUANgan Keanggotaan, Tugas dan Wewenang Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23 F (1)***] BPK Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23 E (2)***] Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23 E (1)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23 G (1)***] 78

Pemeriksaan Keuangan Negara BPK 2. Hasil pemeriksaan diserahkan [Pasal 23 E (2)***] 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [Pasal 23 E (1)***] DPD DPRD 3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang[Pasal 23 E (3)***] 79

Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] DPD 2. Memberikan pertimbangan DPR 1. Memilih calon PRESIDEN Anggota BPK terpilih 3. diresmikan 80

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Agung Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum [Pasal 24 A (2)***] MA Pasal 24 A *** UMUM Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 24 A (3)***] AGAMA MILITER TUN KEWAJIBAN DAN WEWENANG 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang Pasal 24 A (1)***] ; 2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24 C (3)***] ; 3. Memberikan pertimbangan dalam hal Prsiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*]. 81

Mahkamah Konstitusi Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara [Pasal 24 C (5)***] MK Pasal 24 C *** Mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24 C (3)***] KEWAJIBAN DAN WEWENANG 1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24 C (1)***]; 2. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres menurut UUD [Pasal 24 C (2)***] 82

Komisi Yudisial Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24 B (2)***] KY Pasal 24 B *** Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24 B (3)***] WEWENANG 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24 B (1)***] ; 2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24 B (1)***] 83

BAB IX A WILAYAH NEGARA Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 25 A) 84

BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai wrga negara [Pasal 26 (1)] WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia [Pasal 26 (2)**} Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)] Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**] Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28) 85

BAB: X A HAK ASASI MANUSIA Berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan UU (Pasal 28 J)** Tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I)** Hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat perlakuan khusus (Pasal 28 H)** Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan (Pasal 28 G)** Mempertahankan hidup dan kehidupan ( Pasal 28 A )** Membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan diskriminasi (Pasal 28 B)** Mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapat pendidikan dan manfaat dari IPTEK (Pasal 28 C)** HAK ASASI MANUSIA Berkomunikasi dan memperoleh informasi ( Pasal 28 F ) Pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan Kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D)** Kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28 E)** 86

BAB XI AGAMA Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)] Negara menjamin kemerdekaan tiap – tipa penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)] 87

BABXII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 (1)**] TUGAS TNI (AD, AL, AU) POLRI Sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 30 (3)**] Sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum [Pasal 30 (4)**] Usaha hankamneg dilaksanakan melalui sishankamrata oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung [Pasal 30 (2)**] Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha hankamneg, serta hal-hal yang terkait dengan hankam diatur dengan UU [Pasal 30 (5)**] 88

BABXIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****] Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****] Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [Pasal 31 (2)****] Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan [Pasal 31 (1)****] Pendidikan dan Kebudayaan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)****] Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****] Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional [Pasal 32 (2)****] 89

BABXIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Cabang-cabang produksi yang Bumi dan air dan kekayaan alam yang penting bagi negara dan menguasai terkandung di dalamnya dikuasai oleh hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesaroleh negara [Pasal 33 (2)] besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)] Disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekluargaan [Pasal 33 (1)] Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara [Pasal 34 (1)****] Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****] Diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****] Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 (3)****] 90

BAB: XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN ATRIBUT KENEGARAAN Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35) Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36) Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36 A)** Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36 B)** 91

BABXVI PERUBAHAN UNDANG DASAR MPR berwenang mengubah dan menetapkan [Pasal 3 (1)***] Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****] Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****] Pasal – pasal Perubahan UUD Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****] Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)***] Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)****] 92

ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****) Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****) Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****) 93

ATURAN TAMBAHAN Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untukdiambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003****) Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****) 94

BUDAYA PERGURUAN TINGGI UPN : 1. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI Mempunyai 3 tugas pokok a. Pendidikan dan Pengajaran yaitu melaksanakan dengan menyelenggarakan perkuliahan atau kegiatan akademik dalam berbagai bentuk sesuai jenis dan tingkat program pendidikan yang diberikan, dengan tujuan mengantarkan mahasiswa untuk menyelesaikan (menamatkan) pendidikan yang diikuti. Pendidikan dan Pengajaran merupakan kegiatan paling utama dan melibatkan berbagai unsur di perguruan tinggi seperti mahasiswa, dosen, administrator, sarana dan prasarana dan lingkungan pendididkan, agar mahasiswa : 1) Mendapatkan gambaran pola pikir yang integralistik, kekeluargaan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, Bhineka Tunggal Eka dan lain-lain. 2) Memiliki kebiasaan dan konsistensi dalam proses belajar mengajar dapat memilah-milah hal-hal yang sesuai Pancasila. 95

. b. PENELITIAN Yaitu suatu kegiatan telaah yang besifat objektif dan upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam IPTEK dan seni. Tugas kedua ini merupakan tugas sebagai pengembang ilmu dan pembinaan keahlian. Sebagai pengembang dan pembinaan ilmu tidak boleh berhenti terus berjalan dan bersifat ilmiah. Dalam kegiatan penelitian terus berkembang dan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga lain( di dalam maupun luar negeri), dengan tetap mendasarkan kepada Pancasila. 96

Dalam melaksanakan penelitian hendaklah para intelektual/mahasiswa diharapkan selalu mempunyai moral sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bermoral-Ketuhanan dan kemanusiaan yaitu senantiasa berpegang dan mengemban nilai kemanusiaan yang didasari nilai Ketuhanan dan ilmiah. Seorang peneiti harus bermoral jujur dan bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan, Hasil Penelitian TIDAK boleh karena motivasi uang; kekuasaan; ambisi atau kepentingan tertentu. Manfaat penelitian diusahakan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia / masyarakat 97

c. Pengapdian masyarakat yaitu suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbang sih demi kemajuan masyarakat. Disamping itu bebagai informasi sumbangan masukan pemikiran dan lain-lkain, di masyarakat dapat diperoleh untuk kepentingan perguruan tinggi yang bersangkutam dan masyarakat, keadaan ini menujukan hubungan yang erat antara perguruan tinggi dengan masyarakat. 2. Budaya Akademik. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik. Ilmiah inilah yang harus dikembangan dan merupakan budaya dari suatu masyarakat akademik : a. Pengajar(dosen). Kegiatan pendidikan dan pengajaranlah yang menjadi kehidupan perguruan tinggi. b. Mahasiswa merupakan unsur utama perguruan tinggi yang menjadi dasar diperlukannya perguruan tinggi c. Pelayanan administrasi dan tehnisi. Pelayanan amat diperlukan dalam untuk keberhasilan dalam program pendidikan. d. Sarana&Prasarana pendidikan serta faktor lingkungan yang yaman. 98

3. BUDAYA MASYARAKAT AKADEMIK 1. KRITIS 2. KREATIF 3. OBYEKTIF 4. ANALISIS 5. KONSTRUKTIF 6. DINAMIS 7. DIALOGIS 8. MENERIMA KRITIK 9. BEBAS DARI PRASANGKA 10. MENGHARGAI PRESTASI ILMIAH 11. MENGHARGAI WAKTU 12. MEMILIKI DAN MENJUNJUNG TINGGI KEGIATAN ILMIAH 13. BERORIENTASI KE MASA DEPAN 14. KESEJAWATAN / KEMITRAANMENGHARGAI TRADISI ALMAMATER SEBAGAI SUATU TANGGUNG JAWAB MORAL MASYARAKAT INTELEKTUAL AKADEMIK 99

4. Kampus sebagai Moral Force, pengembangan Hukum & HAM a. Kampus sebagai Moral Force Penyelenggaran pendidikan berpijak pada perangkat kopetensi : 1). Kopetensi Pribadi : yang tangguh, adaptif & komunikatif. 2). Kopetensi intelektual: kemampuan akademik & keunggulan analisis serta kemampuan pengambilan keputusan. 3). Kopetensi Ketrampilan Produktif: keunggulan produktif & profesional. b. Pengembangan Hukum. Mengembangkan budaya hukum dengan maksud terciptanya ketentraman, ketertiban, dan tegaknya supremasi hukum yang berintikan kejujuran , kebenaran dan keadilan. c. Pengembangan HAM. Untuk meningkatkan dan memantapkan menempatkan manusia pada keluhuran harkatdanmartabatnya, baikselakumakluk pribadi maupun sebagai makluk sosial, berdasarkan nilai agama dan keluhuran nilai budaya bangsa. Pelaksanaan HAM melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat kampus. 100

5. a. b. c. d. e. a. AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN KAMPUS Sebagai pedoman yaitu Pancasila sebagai nilai, norma, dan moral di kampus. Sebagai dasar dalam setiap membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di kampus Sebagai tujuan ideal dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Mengilhami kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan & Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat Budaya dan etika akademis yang sesuai dengan pancasila. Kampus sebagai “moral Force” Pengembangan dan penegakan hukum dan HAM 101

TRIMA KASIH ATAS PERHATIANYA SIAPKAN DIRIMU UNTUK UAS 102