PENDIDIKAN PANCASILA Mengapa Diperlukannya Pendidikan Pancasila VISI PENDIDIKAN

PENDIDIKAN PANCASILA

Mengapa Diperlukannya Pendidikan Pancasila ? ? ?

VISI PENDIDIKAN PANCASILA • Pendidikan Pancasila menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelengaraan program studi. Intinya : Pendidikan Pancasila sebagai upaya untuk memberikan dasar-dasar kecakapan hidup sosial kepada mahasiswa yang merupakan intelektual muda sehingga tidak kehilangan jati diri sebagai warga bangsa, negara dan masyarakat Indonesia.

Misi Pendidikan Pancasila • Membantu mhs agar mampu mewujudkan nilai- nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya dengan penuh rasa tanggung jawab baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Pendek kata : membantu mhs agar menjadi manusia dan warga negara yang berkepribadian Pancasila yaitu manusia yang religius, humanis, nasionalis, demokraris dan adil.

Kompetensi Pendidikan Pancasila • Menekankan eksistensi manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makluk multidemensi yang religius-etis, rasional-kritis, komprehensif dalam memandang berbagai persoalan hidup, khususnya kehidupan bangsa dan bernegara

METODE PEMBELAJARAN 1. Kritis –Analitis utk menelaah berbagai masalah kehidupan negera. 2. Induksi menarik kesimpulan dari berbagai fakta kehidupan berbangsa dan negara 3. Deduksi menarik kesimpulan dan menjabarkan norma-norma umum dan kebudayaan pada tingkat implementasi di kehidupan masyarakat

4. Refleksi-Hermeneutik menafsirkan peristiwa, simbol-simbol dan sejarah Indonesia dalam konteks kekinian dan kebermaknaan bagi kehidupan bangsa dan negara sekarang dan masa datang. • Fokus Pendidikan Pancasila : pengembangan sikap dan perilaku yang Ideal sebagaimana yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila

Landasan Penddk. Pancasila • Yuridis Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, UU No. 20/2003 dan Peraturan Pelaksanaannya. . Historis keberadaan Pancasila sebagai dasar fisafat dpt ditelusuri sejak adanya sejarah awal masyarakat Indonesia. . Filosofis mendudukkan Pancasila sebagai obyek kajian ( obyek material ) dan obyek formal/ perspektif ( menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan bangsa, negara dan masyarakat )

• Presiden Soekarno pernah mengatakan “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkap seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106 -43 SM) yang mengungkapkan “Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “sejarah memberikan kearifan”. Pengertian yang lebih umum yaitu “sejarah merupakan guru kehidupan” • Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner, “No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar

'40 Persen Mahasiswa tidak Hafal Pancasila' REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Sebanyak 40 persen mahasiswa tidak hafal Pancasila, kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Barat Eni Sumarni di Jakarta, Rabu (6/4).

Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Secara kronologis Pancasila sebagai filsafat negara tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perjuangan Indonesia yang cukup panjang. Lahirnya falsafah Pancasila tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa ang telah dimulai sejak zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram, yang mengalami masa pasang surut dan terpecah dengan masuknya bangsa barat.

Melalui perjuangan pergerakan nasional Budi Utomo tahun 1908 (melalui cita-cita politik yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pengajaran) juga pergerakan nasional yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Serta pembentukan BPUPKI dengan panitia kerja (Panitia 9 sebagai Tim Perumus) yang menghasilkan naskah rancangan Pembukaan UUD’ 45 (tanggal 22 Juni 1945) yang terdiri dari 4 alinea. Kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta” dalam rancangan inilah untuk pertama kalinya Pancasila dicantumkan sebagai Dasar Negara Indonesia. Dan selanjutnya ditetapkan dalam UUD’ 45 pada Pembukaan Alinea 4 (UUD’ 45 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI).

Usulan Rumusan dasar ketatanegaraan Indonesia oleh Muh. Yamin (20 Mei 1945): 1. Perikebangsaan 2. Perikemanusiaan 3. Periketuhanan 4. Perikerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Lima prinsip tersebut diusulkan dalam rancangan UUD Indonesia pada alinea pembukaan dengan rumusan sebagai berikut : 1. Ketuhanan YME 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Usulan dari Ir. Soekarno pada pidato sidang ke-3 BPUPKI (1 Juni 1945): 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internalisme/ perikemanusiaan 3. Mufakat dan demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta (22 Juni 1945): 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila dalam dokumen sejarah a. l: 1. Pidato Muh. Yamin tanggal 29 Juni 1945 2. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 3. Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 4. Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 5. Dalam alinea ke-4 Mukaddimah Konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1945 6. Dalam alinea ke-4 Mukaddimah UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 7. Dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959

Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Masa Sebelum Kemerdekaan Sebelum Penjajahan Masa Kejayaan - Sriwijaya - Majapahit Masa Penjajahan Masa Sesudah Kemerdekaan 19451950 Belanda Jepang Pergerakan • Budi Utomo • Sumpah Pemuda • Serikat Islam Pergerakan • Putera • Peta 19501959 Orde Baru Orde Lama

Masa Sebelum Penjajahan Belanda Tahun 400 -600 M. : - Kerajaan. Kutai (KALTIM): Raja Kudungga Raja Asywawaman Raja Mulawarman (Prasasti Batu Tulis) - Kerajaan. Tarumanegara (Bogor): Raja Purnawarman(Prasasti Batu Tulis)

Abad ke 13( Tahun 1227); Agama Islam masuk melalui Aceh dibawa pedagang Parsi dan Gujarat. Kerajaan pertama “Samudra Pasai”, kemudia disusul Kerajaan. Islam di Pulau Jawa, di Banten, Tuban, Gresik, Cirebon. Abad ke 16; Masuk agama Kristen yang dibawa oleh pedagang Portugis dan. Belanda.

Masa kejayaan bangsa kita tampak pada: - Masa Kerajaan. Sriwijaya - Masa Kerajaan Majapahit: Sumpah. Palapa – Patih Gajah Mada (untuk mempersatukan nusantara).

Masa setelah masuknya penjajahan Belanda: Melalui perdagangan bangsa Belanda membentuk VOC (Vereenigde Oost Indische Compania)sebagai bentuk kongsi dagang. Reaksi yang timbul: Perlawanan di berbagai daerah seperti: - Di Mataram – Sultan Agung - Di Banten – Sultan Agung Tirtayasa

Kebangkitan Nasional Pergerakan Nasional Budi Utomo (20 Mei 1908) Bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran melalui program mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) Mengumandangkan persatuan bangsa, tanah air, dan Bahasa Indonesia. Tokohnya: Muh. Yamin, Wangsanagara, Kuntjoro Purbopranoto.

Masa Penjajahan Jepang Setelah Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 berbagai kegiatan politik ataupun rapat-rapat dilarang, dikeluarkan pula peraturan membubarkan semua perkumpulan. Propaganda 3 A Jepang yaitu Jepang Pelindung Asia, Cahaya Asia, dan Pemimpin Asia. Berkaitan dengan keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945 Puncak Pergerakan Hal ini merupakan kelanjutan dari perjuangan yang dilaksanakan berabad-abad lamanya. Pergerakan 17 Agustus 1945 seperti telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 kemerdekaan tersebut adalah hak segala bangsa, penjajahan tersebut tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan.

Masa 1945 -1950 ( Revolusi Fisik) Masa bangsa Indonesia merebut memperbaiki kekuasaan terhadap penjajah. 22 Agustus 1945 Terbentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) 10 Nopember 1945 Perlawanan di Surabaya 25 Maret 1947 Perjanjian Linggarjati (mendirikan negara federasi – Negara Indonesia Serikat)

Terjadinya pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan), Tahun 1950 dibawah pimpinan Mr. Dr. Soumokil gerakan ini ingin melepaskan diri dari pemerintah RI. 27 Desember 1949 -17 Agustus 1950, masa Republik Indonesia Serikat (RIS). 17 Agustus 1950 diubah kembali menjadi Negara Kesatuan, K/ bentuk negara ini lebih tepat u/ mempersatukan dan mempertahankan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Tahun 1950 (tanggal 27 September)Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, bendera Indonesia berkibar disamping Negara lainnya.

Tahun 1950 -1959 (Masa Survival) Pada masa ini kita mempertahankan negara kesatuan RI dari pemberontakan yang terjadi seperti: PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). dibawah pimpinan Ssyafrudin Prawiranegara Tahun 1958. Pemberontak Aceh (1953), o/ Daud Beureuh (DI/TII) – Aceh sbg. bagian Negara Islam Indonesia. Pemberontak DI/TII di Sulawesi Selatan – Kahar Muzakar (1952) Permesta (Piagam Perjuangan Semesta) di Sulawesi 1958 – untuk melepaskan diri dari pem. pusat.

Masa Kembali ke UUD 1945 Alasan pemikiran pemerintah u/ kembali ke UUD 1945: 1. UUD 1945 merupakan dokumen historis atas dasar mana revolusi dimulai dan dapat digunakan sebagai landasan guna menyelesaikan revolusi pd tingkat saat itu/saat sekarang. 2. UUD 1945 adalah cukup demokrasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. 3. UUD 1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. 4. UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan yg stabil selama setahun oleh karena kekuasaan DPR dibatasi (tidak dapat menjatuhkan Pemerintah/Presiden) kekuasaan tertinggi ditangan DPR.

Diktum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Menetapkan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 4. Akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri dari anggota-anggota dewan perwakilan rakyat ditambah dengan utusan –utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. 5. Akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara.

Masa Orde Lama Terjadi penyimpangan sebagai berikut: Pengangkatan Presiden seumur hidup. Menyamakan kedudukan Pancasila dengan ajaran-ajaran Nasakom (yang mengajarkan bersatunya golongan nasionalis agama komunis). Kedudukan MPRS dan DPR GR sejajar dengan kedudukan menteri: Dengan dmk MPRI berada dibawah Presiden.

Masa Orde Baru Lahirnya Supersemar (Surat Pemerintah Sebelas Maret) tanggal 11 Maret 1966. o/ Presiden Soekarno kepada Jendral Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjalin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan Revolusi Indonesia. Masa Reformasi

Kasus-kasus Tragedi Ambon, Poso, Sampit, Kalimantan Barat, Perpecahan di Aceh dan Irian Barat/Papua.

Kronologis Penyusunan Pancasila dan UUD 1945 17 Desember 1941 Meletus perang fasitik, sekutu dikalahkan oleh Jepang dengan membom Pearl Harbour sehingga daerah-daerah jajahan sekutu (AS, Inggris, Belanda) di fasifik dikursi o/ Jepang, termasuk Indonesia. 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia , setelah itu Jepang tahu apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia adalah kemerdekaan bangsa dan tanah air. 28 Mei 1945 Untuk memenuhi janjinya, pemerintah Jepang membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) / dokumen Ritzu Junbi Choosakai, yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia demi membentuk panitian kerja.

Panitia 9 Sebagai Perumus Naskah Rancangan Pembukaan UUD 1945 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ir. Soekarno (ketua) Dr. M. Hatta Mr. A. A. Maramis Abikusno Tjokrosuyoso Abdul Kohar Muzakhir H. Agus Salim Mr. Ahmad Subondjo K. H. A. W. Hasyim Mr. M. Yamin

Panitia 9 (Perumus) menghasilkan Naskah Rancangan Pembukaan UUD (Tgl 23 Juni 1945 yang terdiri dari 4 alinea, dikemudian dikenal dengan Piagam Jakarta dalam Rancangan Pembukaan UUD inilah untuk. Pertama Kali Pancasila dicantumkan sebagai Dasar Negara Indonesia (dan diterima pada Sidang Pleno 16 Juli 1945

Panitia Perancang UUD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Marumis Oho Iskandardinata Poeroebejo Agus Salim Achmad Subendjo Soeparno Ny. Ulfah Santoso 8. Wachid Hasyim 9. Paradi Hantap 10. Ratu Hantory 11. Susanto 12. Sartono 13. Wongsangoro 14. Warjuningrat 15. Singgit 16. Tan Eng Hoa 17. Husein Dirja Ningrat 18. Sukimin 19. Soekarno (ketua) Tugas : Merancang UUD dengan membentuk Tim Kecil mengenai Muatan UUD seperti. Kedaulatan, Badan Pemusyawaratan Rakyat, Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (Membahas Tentang Isi Batang Tubuh UUD)

Panitia Ekonomi dan Keuangan Diketua Oleh Drs. Moch Hatta Panitia Pembela Tanah Air Diketua Oleh. Abikusno Tjokrosuyoso

17 Agustus 1945 : Proklamasi Kemerdekaan RI 18 Agustus 1945 : Pengesahan UUD 1945, dengan keputusan sbb: a. b. c. d. Menetapkan dalam mensahkan Pembukaan UUD 1945, yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD, yang disusun oleh Panitia Perumus pada Tgl 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta) Menetapkan dan mensahkan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Perancang UUD pada Tgl 16 Juli 1945 Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Drs. Moch Hatta Masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik. Indonesia Pekerjaan Presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah Komite Nasional

19 Agustus 1945 Sidang PPKI memutuskan: a. Pembentukan 12 Depertemen Negara b. Pembagian Wilayah Indonesia atau. 8 Propinsi tiap Propinsi dibagi dalam Kresidenan-Kresidenan

MASA MENGISI KEMERDEKAAN Jiwa, Semangat dan Nilai-NIlai 45 tetap diperlukan sebagai landasan daya dorong mental spiritual yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi segala macam ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar Untuk mengisi kemerdekaan disegala bidang, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui segala kegiatan sesuai bidang masing seperti : 1. pemimpin rakyat berjuang demi menegakkan amanat penderitaan rakyat 2. Para pegawai mengabdikan sepenuhnya demi kepentingan bangsa 3. Generasi muda berkarya dan berkreasi demi bangsa dan negara 4. Peserta didik belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita dimasa depan

TERIMAKASIH

Anda dipersilakan untuk mencari informasi yang dapat memperkaya pemahaman Anda tentang pilar-pilar pembelajaran menurut UNESCO. Anda dipersilakan untuk mempelajari dari berbagai sumber tentang pengertian dari pilar-pilar pembelajaran sebagai berikut: 1. Learning to know 2. Learning to do 3. Learning to be 4. Learning to live together Kemudian, buatlah ringkasan Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa, dikemudian hari dapat diminimalkan