PEMENUHAN KEBUTUHAN ASN KEMENKES TAHUN 2019 oleh Kepala

PEMENUHAN KEBUTUHAN ASN KEMENKES TAHUN 2019 oleh : Kepala Bagian Pengadaan Pegawai – Biro Kepegawaian Disampaikan pada: Pertemuan Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Ropeg - Kemenkes Yogyakarta, 25 April 2019

DASAR HUKUM PEMENUHAN KEBUTUHAN ASN UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 56, PP 11 Tahun 2017 dan PP 49 tahun 2018 “Setiap Instansi Pemerintah WAJIB menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA” “ Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci tiap tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, memperhitungkan dinamika organisasi, peta jabatan dan kegiatan yg mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah” “Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS” 2

PEMENUHAN ASN TAHUN 2015 -2019 KEBIJAKAN NASIONAL Anjab, ABK, Peta Jabatan, dan kebutuhan yg ditetapkan PPK Minus Growth JF dan Jab Teknis yg mendukung core business KEBIJAKAN KEMENKES Jabatan mendukung Core Business Penguatan Sistem Rujukan Peningkatan Kompetensi Pendidik di Poltekkes Penguatan cegah tangkal penyakit Menunjang WTP Nawacita Jabatan terkait pengelolaan keuangan negara dari lulusan PKN STAN JF Kesehatan untuk mendukung Nawacita Penguatan. P enelitian Penguatan Pengelolaan BLU 3

FORMASI ASN MEMPERTIMBANGKAN 1 2 3 4 5 6 Susunan organisasi dan tata kerja; Jenis dan sifat urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab instansi; Jumlah dan komposisi PNS yang ada (Bezetting) menurut jabatan; Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Batas Usia Pensiun; Rasio antara jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator dan Pengawas dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; Rasio belanja pegawai. 4

TANTANGAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT 5

Fokus Perbaikan Manajemen ASN di Era Industri 4. 0 Purna bakti Promosi, Rotasi dan Karir Penilaian Kinerja dan Peng hargaan Peren canaan Perekrutan dan Seleksi Pengem bangan Kompe tensi 6

PEMETAAN KEBUTUHAN PEGAWAI KEMENKES ABK Eksisting Batas Usia Pensiun Kekurangan Usul Kebutuhan 2019 119. 852 (Per Feb 2019) 1. 487 1. 938 SIMKA Feb 2019 50. 314 M O R A T O R I U M Alokasi Formasi M O R A T O R I U M SIMKA Feb 2019 CAT Pemenuhan

KONDISI TENAGA NON PNS DI KEMENKES • • Rumah Sakit vertikal Poltekkes Balai Besar Jumlah Tenaga Tetap BLU : 8. 456 Rumah Sakit Vertikal Poltekkes Balai Besar Jumlah Tenaga Kontrak BLU : 4. 394 TETAP BLU • KONTRAK BLU PPNPN • Terdiri dari pengemudi, pramubakti, petugas keamanan dan petugas kebersihan Jumlah Tenaga PPNPN : 5. 298 *Jumlah Tenaga Non PNS Per Maret 2019 : 18. 148 8

10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF KESEHATAN JENJANG AHLI TOTAL 24. 463 7. 189 17. 274 9

10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF KESEHATAN JENJANG TERAMPIL TOTAL 26. 993 11. 696 15. 297 10

10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF NON KESEHATAN JENJANG AHLI TOTAL 11. 773 4. 304 7. 469 11

10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF NON KESEHATAN JENJANG TERAMPIL TOTAL 5. 205 319 4. 886 12

Rencana Tindak Lanjut PENATAAN NONPNS PENINGKATAN KOMPETENSI Upaya yang perlu dilakukan REDISTRIBU SI Perubahan kelembagaan SOTK e-Formasi Penataan Pegawai EVALUASI ANJAB DAN ABK EVALUASI PETA JABATAN DAN KEBUTUHAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN 13

STRATEGI PEMENUHAN DOKTER SPESIALIS DAN DOSEN FORMASI TAHUN 2017 - SATKER 323 % PEMENUHAN FORMASI 197 189 92 11 15 12 8 Dokter Ahli Pertama (Dokter Spesialis) FORMASI REALISASI 8 4 4 Dokter Gigi Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis) SK CPNS MENGUNDURKAN DIRI 60 59 63. 04% 55. 11% 1 1 Dosen (Asisten Ahli) TIDAK BERSEDIA MENJADI CPNS 26. 67% Dokter Ahli Dokter Gigi Ahli Dosen (Asisten Pertama (Dokter Ahli) Spesialis) Gigi Spesialis) FORMASI TAHUN 2018 - PENGELOMPOKAN % PEMENUHAN FORMASI 228 106 89 20 10 18 17 Dokter Ahli Pertama (Dokter Spesialis) FORMASI 89. 58% 144 133 131 REALISASI 9 1 1 Dokter Gigi Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis) SK CPNS MENGUNDURKAN DIRI 2 2 Dosen (Asisten Ahli) TIDAK BERSEDIA MENJADI CPNS 31. 14% 40. 00% Dokter Ahli Dokter Gigi Ahli Dosen (Asisten Pertama (Dokter Ahli) Spesialis) Gigi Spesialis)

DISKUSI

Petunjuk Umum…(1) Untuk Formulir 1 telah diisi dengan data sebagai berikut: 1. Susunan jabatan dan ABK berdasarkan peta jabatan terakhir yang telah diverifikasi oleh Biro Hukum dan Organisasi – Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. 2. Data Keberadaan Pegawai (PNS, CPNS STAN, CPNS Umum) berdasarkan SIMKA per bulan Februari 2019 3. Data BUP berdasarkan SIMKA per bulan Februari 2019. 4. Formasi Inpassing berdasarkan Kepmen. PAN-RB Nomor 719 Tahun 2018. 5. Data Non-PNS merupakan eksisting tahun 2019 (per Februari 2019) yang telah dilaporkan. 6. Kekurangan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK selama 5 tahun, yang dirinci per tahun. 7. Usul kebutuhan ASN tahun 2019 (CPNS dan PPPK) diisi sesuai dengan jumlah BUP ditambah 30%, yang dirinci menjadi: CPNS dan PPPK, kecuali bagi satuan kerja yang tidak memiliki BUP maka dapat mengusulkan maksimal 2 orang. Untuk jumlah BUP paling banyak 2 dapat mengusulkan maksimal BUP+2 orang. “ 17

Petunjuk Umum…(2) 8. Jabatan PPPK meliputi jabatan fungsional kecuali jabatan di bidang rahasia negara, hankam, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan SDA, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. 9. Usul Inpassing Tahun 2019 harus memperhatikan kebutuhan, peta jabatan, dan PNS yang akan KP reguler atau KP fungsional satu jenjang di bawahnya. 10. Untuk kolom 1 – 29 pada Formulir 1 tidak boleh dirubah, kecuali terdapat beberapa data yang kurang tepat dengan disertai penjelasan. Apabila terdapat perubahan maka: a) penambahan jabatan di luar jabatan yang tersedia agar ditambahkan pada baris paling bawah dan kolom diberi warna merah; dan b) perubahan angka agar kolom diberi warna merah. “ 18

BEZETTING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 Formulir 1 19

CONTOH BEZETTING DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA TAHUN 2019 Formulir 1 20

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1 merupakan Bezetting Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb: 1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan. “ 2. Kolom 2, diisi unit utama, satuan kerja, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. 3. Kolom 3, diisi data jumlah Analisis Beban Kerja (ABK) yg telah direview terakhir oleh Biro Hukum dan Organisasi - Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. 4. Kolom 4, diisi data jumlah PNS (per bulan Februari 2019). 5. Kolom 5, diisi data jumlah CPNS STAN yang diangkat tahun 2018. 6. Kolom 6, diisi data jumlah CPNS Umum yang diangkat tahun 2018. 7. Kolom 7, jumlah total PNS (kolom 4), CPNS STAN (kolom 5), dan CPNS Umum (kolom 6). 21

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1 8. Kolom 8, diisi data formasi inpassing tahun 2018. 9. Kolom 9 – 12, diisi data jumlah Jabatan Fungsional sesuai jenjang keahlian. 10. Kolom 13 – 15, diisi data jumlah Jabatan Fungsional sesuai jenjang keterampilan. “ 11. Kolom 16, diisi data jumlah Jabatan Pelaksana. 12. Kolom 17, diisi data jumlah Non-PNS (per bulan Februari 2019). 13. Kolom 18, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2019. 14. Kolom 19, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2020. 15. Kolom 20, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2021. 16. Kolom 21, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2022. 22

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1 17. Kolom 22, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2023. 18. Kolom 23, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2024. 19. Kolom 24, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2019 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + “ kolom 18). 20. Kolom 25, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2020 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 19). 21. Kolom 26, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2021 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 20). 22. Kolom 27, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2022 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 21). 23

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1 23. Kolom 28, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2023 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 22). 24. Kolom 29, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2024 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + “ kolom 23). 25. Kolom 30, diisi data jumlah usulan CPNS 2019 (rincian sesuai Formulir 2). 26. Kolom 31, diisi data jumlah usulan PPPK 2019 (rincian sesuai Formulir 3) hanya untuk jabatan fungsional. 27. Kolom 32, diisi data jumlah usulan Inpassing 2019 (rincian sesuai Formulir 4). 24

REVISI USUL KEBUTUHAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 Formulir 2 25

REVISI USUL KEBUTUHAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 Formulir 2 26

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 2 merupakan Revisi Usul Kebutuhan CPNS tiap Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb: 1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan. “ 2. Kolom 2, diisi nama jabatan, nomenklatur jabatan harus sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2017 dan ada di peta jabatan (Permenkes Nomor 556 Tahun 2017 untuk Kantor Pusat dan Permenkes yang sudah divalidasi Biro Hukor untuk UPT); usul kebutuhan CPNS dapat mengisi Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Terampil, serta Jabatan Pelaksana yang tidak memiliki jenjang jabatan fungsional dan sangat dibutuhkan. 27

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 2 3. Kolom 3, diisi kualifikasi pendidikan, jenjang kualifikasi pendidikan ditulis sbb: a) D-III/ D-IV/ S-1/ S-2/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Spesialis/Ners/Apoteker; b) Nomenklatur kualifikasi pendidikan dapat di cek pada: https: //banpt. or. id/ direktori/prodi/pencarian_prodi; c) “ Untuk kualifikasi pendidikan yang berasal dari peminatan tertentu maka dituliskan dalam kurung setelah pendidikan utamanya, misal S-1 Kesehatan Masyarakat (peminatan epidemiologi). d) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang membutuhkan basic pendidikan tertentu dapat dituliskan dengan menambahkan (basic. . . ) setelah pendidikan magisternya, misal S-2 Kesehatan Masyarakat (basic S-1 Keperawatan/Ners); dan e) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang basic pendidikannya tidak linear dengan pendidikan magisternya, harus dapat memastikan ada lulusannya. 28

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 2 4. Kolom 4, diisi jumlah usul kebutuhan CPNS, jumlah yang diusulkan berdasarkan kebutuhan untuk satu jabatan. 5. Kolom 5, diisi unit kerja penempatan, satuan kerja terkecil (bisa eselon 4, eselon 5 atau non-struktural). 6. Kolom 6, diisi keterangan, melengkapi kolom 2, 3, 4, dan 5. “ 29

USUL KEBUTUHAN PPPK KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 Formulir 3 30

USUL KEBUTUHAN PPPK KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 Formulir 3 31

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3 merupakan Usul Kebutuhan PPPK tiap Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb: 1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan. “ 2. Kolom 2, diisi nama jabatan, nomenklatur jabatan harus sesuai dengan Permenkes Nomor 556 Tahun 2017 untuk Kantor Pusat dan Permenkes yang sudah divalidasi Biro Hukor untuk UPT; PPPK hanya dapat mengisi Jabatan Fungsional (baik jenjang Keterampilan maupun Keahlian). 32

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3 3. Kolom 3, diisi kualifikasi pendidikan, jenjang kualifikasi pendidikan ditulis sbb: a) D-III/ D-IV/ S-1/ S-2/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Spesialis/Ners/Apoteker; b) Nomenklatur kualifikasi pendidikan dapat di cek pada: https: //banpt. or. id/ direktori/prodi/pencarian_prodi; “ c) Untuk kualifikasi pendidikan yang berasal dari peminatan tertentu maka dituliskan dalam kurung setelah pendidikan utamanya, misal S-1 Kesehatan Masyarakat (peminatan epidemiologi). d) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang membutuhkan basic pendidikan tertentu dapat dituliskan dengan menambahkan (basic. . . ) setelah pendidikan magisternya, misal S-2 Kesehatan Masyarakat (basic S-1 Keperawatan/Ners); dan e) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang basic pendidikannya tidak linear dengan pendidikan magisternya, harus dapat memastikan ada lulusannya. 33

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3 4. Kolom 4, diisi jumlah usul kebutuhan PPPK berdasarkan kebutuhan untuk satu jabatan. 5. Kolom 5, diisi unit kerja penempatan, satuan kerja terkecil (bisa eselon 4, eselon 5 atau nonstruktural). 6. Kolom 6, diisi lama rencana penempatan, minimal 1 tahun, dan dapat di tetapkan lebih dari 1 “ tahun sesuai kebutuhan satker. 7. Kolom 7, diisi keterangan tentang kualifikasi/keahlian khusus seperti pengalaman, sertifikat khusus, atau kriteria lain yang dibutuhkan (melengkapi kolom 2, 3, 4, dan 5). Persyaratan pengalaman minimal untuk jabatan dimaksud sebagai berikut: a) Jenjang fungsional Pertama/Terampil minimal pengalaman 2 (dua) tahun; b) Jenjang fungsional Muda/Mahir minimal pengalaman 4 (empat) tahun; c) Jenjang fungsional Madya/Penyelia minimal pengalaman 6 (enam) tahun; dan d) Jenjang fungsional Utama minimal pengalaman 8 (delapan) tahun. 34

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3 “ 35

USUL KEBUTUHAN INPASSING KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 Formulir 4 36

USUL KEBUTUHAN INPASSING KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 Formulir 4 37

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 4 merupakan Usul Kebutuhan Inpassing Jabfung tiap Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb: 1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan. “ 2. Kolom 2, diisi nama jabatan, nomenklatur jabatan harus sesuai dengan PMK 556/2017 untuk Kantor Pusat dan PMK yang sdh divalidasi Biro Hukor untuk UPT. 3. Kolom 3, diisi ABK, hasil perhitungan kebutuhan pegawai yang telah divalidasi oleh Biro Hukor. 4. Kolom 4, diisi eksisting pegawai pada masing-masing jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan tersebut dan pada unit penempatan yang sama. 5. Kolom 5, diisi usul kebutuhan, jumlah yang diusulkan berdasarkan kebutuhan untuk satu jabatan. 38

Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 4 6. Kolom 6, diisi nama pegawai, penulisan nama pegawai tanpa gelar. 7. Kolom 7, diisi NIP, 18 digit nomor induk pegawai. 8. Kolom 8, diisi golongan ruang, I/a s/d IV/e. “ 9. Kolom 9, diisi kualifikasi pendidikan, jenjang kualifikasi pendidikan ditulis sbb: D-III/ D-IV/ S-1/ S-2/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Spesialis; pendidikan terakhir yang ditempuh PNS dan lulus. 10. Kolom 10, diisi unit kerja penempatan, satuan kerja terkecil (bisa eselon 4, eselon 5 atau nonstruktural). 11. Kolom 11, diisi keterangan, penjelasan secukupnya untuk melengkapi kolom sebelumnya. 39

PEMENUHAN PEGAWAI DENGAN PNS DAN PPPK Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK) (PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS) Menduduki jabatan pemerintahan Mengisi seluruh jabatan ASN Berstatus pegawai tetap Memiliki NIP secara Nasional Melaksanakan tugas pemerintahan 18 thn dan paling Usia paling rendah tinggi 35 thn perundang-undangan Gaji berdasarkan Perlindungan: Pensiun, JHT, Jam. Kes, JKK, JKM, Ban. HK Menduduki jabatan pemerintahan Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan Utama tertentu Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi Memiliki NIP secara Nasional Melaksanakan tugas pemerintahan Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan Masa kerja paling singkat 1 tahun Gaji berdasarkan perundang-undangan Perlindungan: JHT, Jam. Kes, JKK, JKM, Ban. HK 40

Melakukan inventarisasi data pegawai (berdasarkan kualifikasi, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja) PENATAAN PEGAWAI DI INTERNAL SATKER PNS yg telah memenuhi syarat utk diangkat sbg jabfung, diusulkan pengangkatan ke dlm jabfung melalui pengangkatan pertama, alih jabatan atau inpassing PNS yg tidak sesuai jabatan dgn kualifikasi pendidikan segera dialihkan jabatannya sesuai pd peta jabatan PNS dgn jabatan di luar peta jabatan agar dialihkan jabatannya atau redistribusi ke satker lain yg membutuhkan PNS yg jumlahnya berlebih segera dilakukan redistribusi 41