Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Minum
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Kabupaten Pamsimas III Kab. Lampung Utara Oleh : Asminto Burniat, S. Psi. M. M. Disampaikan Oleh: Waka CPMU 4, Ditjen Bina Bangda 10 -11 Agustus 2020
OUTLINE PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET AKSES LAYANAN AMS CAPAIAN AIR MINUM DAN SANITASI NASIONAL & PROV. LAMPUNG PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCAPAIAN TARGET AKSES LAYANAN AMS
1
Capaian Akses Air Minum Layak dan Perpipaan
Target Penyediaan Air Minum RPJMN 2020 -2024 dan SDGs 2030 (Goal 6. 1)
Capaian Akses Air Minum Layak Provinsi Lampung 89. 73 82. 13 78. 28 79. 42 75. 82 74. 2 86. 01 84. 15 82. 7 69. 86 66. 04 62. 89 42. 22 31. 32 Akses Air Minum (Sumbangan Pamsimas) AT T BA R BA SI SI PE BA NG SR G W AN PU NG M TU LA Total Akses Air Minum 9. 22 7. 8 AT BA R AH LA NG PU M LA TU LA NG BA TE W NG AN AN AR W PE SA M TI NG PU M LA 7. 88 1. 59 G 3. 67 UR I UJ ES LA M PU NG M UT A LA SE NG PU M 8. 33 2. 08 RA N TA AN KA N LA W AY IN PR GA NG TA GS M EW U US NG PU M LA 5. 9 5. 68 5. 6 7. 63 7. 03 RA 11. 32 9. 88
CAPAIAN IKU PAMSIMAS LAMPUNG
Potret Sanitasi (Air Limbah) Indonesia
Capaian Akses Sanitasi Layak Provinsi Lampung 100 96. 62 96. 41 90. 2 88. 1 87. 99 84. 27 84. 16 83. 65 78. 25 75. 55 71. 21 64. 49 25. 41 20. 89 Total Akses Sanitasi (Sumbangan Pamsimas) RA AT T 0 AT BA PE SI SI SR G AN W TU LA NG BA M LA TE NG PU M LA PU NG NG BA R AH G W BA NG LA TU 6. 46 2. 07 AN AN W PE SA M TI NG PU M LA AR UR I UJ ES LA M PU NG M UT A 6. 65 2. 51 RA N LA SE NG PU M LA W AY KA N TA AN U EW PR IN GS M TA NG GA PU M LA 11. 59 11. 41 4. 92 US NG 4. 89 BA R 14. 68 10 9. 11
RAD AMPL dan SPM Air Minum dan Sanitasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah RPJP NASIONAL PEDOMAN RKP DIJABARKAN PUSAT DIPERHATIKAN DIACU RPJP DAERAH RPJM NASIONAL PEDOMAN RPJM DAERAH 5 TAHUN 20 TAHUN PEDOMAN RENSTRA SKPD RKPD DIJABARKAN 1 TAHUN SUPLEMEN RAD AMPL DAERAH DIACU PEDOMAN 5 TAHUN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RENJA SKPD 1 TAHUN PEMDA
2
Peran Pemerintah Daerah Bidang Air Minum
Peran Pemerintah Daerah Bidang Sanitasi
Fungsi Pokja PPAS Nasional Dan Daerah Dalam Program Bidang Air Minum Dan Sanitasi
Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Air Minum dan Sanitasi di Desa Pamsimas
3
Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan AMPL Perdesaan : • Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Desa) • Pemerintah Desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan masyarakat yang ada di desa termasuk KKM dan KPSPAMS (Permendagri No. 18/2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa) • Pengelolaan air minum berskala desa merupakan kewenangan lokal desa (Permendagri No. 44/2016 Tentang Kewenangan Desa, pada pasal 8 ayat (1) rincian kewenangan lokal berskala desa pada huruf J adalah “pengelolaan air minum berskala Desa”) • Pemerintah Desa mengatur sendiri penggunaan keuangan desa sesuai prioritas yang disepakati dalam Musyawarah Desa (Permendagri No. 14/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa & Permendagri No. 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) • Pemerintah Desa wajib memelihara aset desa termasuk SAMS yang dihibahkan oleh KKM/KPSPAMS kepada Desa (Permendagri No. 1/2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa)
Kontribusi APBDesa Pada Program Pamsimas Sebagai Wujud Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa
Strategi Dukungan kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mencapai target layanan AMS q Mengintegrasikan PJM Pro. AKSi/RKM 100 ke dalam RPJM Desa, sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Desa untuk mewujudkan pencapaian target layanan AMS di Desa; q Untuk sarana air minum dan sanitasi yang merupakan milik desa (baik yang berasal dari hibah KKM/KPSPAMS kepada Desa) agar dibiayai dari APB Desa; q Keberadaan KPSPAMS yang telah menghibahkan SPAMSnya kepada Desa, dapat dipertahankan sebagai bagian/unit dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) (Legalitasnya akan menggunakan Perdes dan SK Kepala Desa) Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; q Untuk sarana air minum dan sanitasi yang bukan milik desa, termasuk sarana yang dikelola oleh KPSPAMS dapat dibiayai melalui APB Desa melalui mekanisme kerja sama desa
Bentuk Dukungan Yang Diberikan Kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat
APBDesa Sebagai Sumber Pembiayaan Program AMPL Tingkat Desa Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan “Sarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan” dapat bersumber dari APB Desa dengan syarat: 1. Merupakan prioritas pembangunan desa yang disepakati dalam “Musyawarah Desa” (Permendagri 14/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa) 2. Termuat dalam RPJM Desa dan RKP Desa (Permendagri 14/2014) 3. Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) (Permendagri 20/2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) 4. Dapat dilaksanakan melalui mekanisme “Kerja Sama Desa” (Permendagri 96/2017, Tentang Tata Cara Kerja-sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa
TERIMA KASIH 24
- Slides: 24