PENYUSUNAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK PROYEKSI KEBUTUHAN 5

PENYUSUNAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK, PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN, DAN PERENCANAAN REDISTRIBUSI PEGAWAI DALAM UPAYA PENATAAN ORGANISASI (RIGHT SIZING) DAN PENATAAN PNS DI LINGKUNGAN KEMENKES Disampaikan oleh : Kepala Biro Kepegawaian

KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN SELAMA MASA PENUNDAAN SEMENTARA (MORATORIUM) Selama masa penundaan penerimaan CPNS, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : 1. Analisis jabatan; 2. Analisis beban kerja; 3. Perhitungan jumlah kebutuhan pegawai; 4. Redistribusi pegawai; 5. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun; 6. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK); 7. Evaluasi dan Penataan Organisasi; 8. Pengadaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan.

HUBUNGAN KEWAJIBAN MORATORIUM DENGAN PROGRAM RB PRODUK Visi, Misi, Tujuan Analisis Jabatan Struktural : 6 F Evaluasi Jabatan Fungsional : 9 F Remunerasi Job class Uraian Tugas (ABK) Kebutuhan Pegawai Jabatan apa saja dan berapa lama Penilaian Kinerja Uraian Jabatan 1. Tugas I 2. Tugas II 3. Tugas III 4. Tugas IV 5. Tugas V Hasil Kerja Target dalam 1 thn SKP Standar Kompetensi Jabatan tertentu Untuk Masalah tugas tersebut DATABASE Pola Karir Diklat Berbasis Kompetensi Assesment Individu YG Sudah Menjabat Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Pegawai

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN NO LANGKAH PRODUK KETERANGAN 1. ANALISIS JABATAN - 2. ANALISIS BEBAN KERJA JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI PER JABATAN 3. ANALISIS JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEGAWAI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN USIA PENSIUN DAN KOMPETENSI 4 PROYEKSI KEBUTUHAN 5 TAHUN PETA KEBUTUHAN 5 TAHUN ESTIMASI BUP PER JABATAN 5. REDISTRIBUSI PEGAWAI RENCANA REDISTRIBUSI - URAIAN JABATAN PETA JABATAN 6 EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI SOTK PEMINDAHAN LINTAS SATKER PELATIHAN (BAGI YANG BELUM SESUAI KOMPETENSI) PENSIUN SUKARELA (MEMENUHI PERSYARATAN) REVIEW TERHADAP SOTK : - GEMUK - TEPAT UKURAN (RIGHT SIZING) & TEPAT FUNGSI

PROSEDUR EVALUASI LAPORAN REDISTRIBUSI PNS 1 • Kemenkes melakukan redistribusi pegawai berdasarkan hasil perhitungan jumlah pegawai dan rekomendasi hasil validasi (rencana distribusi dan redistribusi dilakukan sebelum penetapan formasi) 2 • Kemenkes menyampaikan laporan pelaksanaan redistribusi pegawai kepada Menpan-RB, BKN, tim khusus 3 • Menpan-RB dan BKN melakukan analisis terhadap laporan redistribusi 4 • Menpan-RB dan BKN mempresentasikan perencanaan redistribusi pada tim khusus 5 • Tim khusus merumuskan rekomendasi tindak lanjut laporan redistribusi kepada Menpan-RB 6 • Menpan-RB menyampaikan hasil rekomendasi kepada Kemenkes

METODE REDISTRIBUSI: • Memindahkan pegawai dari satu jabatan pada satuan organisasi yang kelebihan ke satuan organisasi yang kekurangan dalam satu instansi atau instansi lainnya yang memiliki kompetensi yang bersesuaian; • Memberikan pelatihan kepada pegawai pada organisasi yang kelebihan pegawai tetapi kompetensi belum sesuai dengan persyaratan jabatan yang diduduki, baik dalam satu instansi maupun instansi lainnya; • Bagi satuan organisasi yang kelebihan pegawai dan tidak dapat lagi dikembangkan kompetensinya /didistribusikan ke jabatan lain, baik di dalam satu instansi maupun instansi lainnya ditawarkan pensiun sukarela, atau bila usianya belum memenuhi syarat ditawarkan sebagai penerima uang tunggu.

KELENGKAPAN BERKAS: 1. FORM PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS BERDASARKAN ABK (FORMAT MENPAN)

Lanjutan 2. FORM PROYEKSI PEMENUHAN KEBUTUHAN 5 TAHUN DAN RENCANA REDISTRIBUSI

DAFTAR YANG HARUS DILAKUKAN OLEH SATKER • MELAKUKAN UPDATING DATA (DAPAT MELALUI SIMKA ATAU SILK BEZETTING) • MEMBUAT RENCANA KEBUTUHAN MELALUI SILK BEZETTING • MEMBUAT RENCANA REDISTRIBUSI • PLENO/DESK KESEPAKATAN RENCANA DISTRIBUSI (DI BANDUNG 8 SD 10 FEB 2012)

REKAPITULASI KELENGKAPAN DATA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENKES 1. UPDATING JABATAN FORMASI (SIMKA) - TOTAL PEGAWAI 50. 478 - JML PEGAWAI YANG BELUM DIUPDATE 3. 193 - PERSENTASE (%) PEGAWAI BLM DIUPDATE 6. 33 % 2. ENTRI PERHITUNGAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ABK - TOTAL SATKER 218 - LENGKAP 67 - BELUM LENGKAP 49 - TIDAK DIISI 102 3. ENTRI RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN 5 TAHUN - ENTRI 44 - BELUM ENTRI/RENCANA PEMENUHAN 0 174

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN SEKRETARIS JENDERAL DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN BALITBANGKES DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BINFAR DAN ALKES DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BINA GIZI DAN KIA DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN BUK DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

LANJUTAN DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

LANJUTAN DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

PROGRESS REPORT UPDATING JABATAN FORMASI PADA SIMKA DAN ENTRY HASIL PERHITUNGAN BERDASARKAN ABK DI LINGKUNGAN DITJEN PP DAN PL DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

LANJUTAN DATA SIMKA PER TANGGAL 08 FEBRUARI 2012 JAM 01. 00 WIB

KEBIJAKAN 1. Data yang dikompilasi adalah data yang diinput ke dalam aplikasi SILK Bezetting untuk disampaikan kepada MENPAN-RB; 2. Batas waktu melengkapi data ke dalam aplikasi SILK Bezetting ditetapkan hingga hari Minggu, 12 Februari 2012 jam 17. 00 WIB untuk segera diajukan kepada Kementerian PAN-RB.