HASIL DISKUSI KELAS 2 KENAIKAN PANGKAT PENCANTUMAN GELAR

HASIL DISKUSI KELAS 2 KENAIKAN PANGKAT PENCANTUMAN GELAR PEMINDAHAN PEMBERHENTIAN DATA DAN INFORMASI

Topik : Kenaikan Pangkat (1) NO URAIAN PERMASALAHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN 1 Sering terjadi kesalahan SK KP untuk pegawai yang mempunyai Penyesuaian Masa Kerja (PMK) Variabel PMK banyak, sehingga BKN untuk menghitung masa kerja selalu manual. Oleh karena itu perlu dilihat lagi penghitungan PMK pada aplikasi SIMKA supaya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ropeg perlu membuat tata cara penghitungan masa kerja disertai dengan contoh kasus. 2 Bagaimana proses KP dan KGB bagi pegawai yang dijatuhi hukdis penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun (pada saat menjalani hukdis sudah 4 tahun dari pangkat terakhirnya)? Usul KP dilakukan 1 tahun setelah selesai menjalani hukdis. KGB adalah hak PNS sehingga tidak perlu diusulkan jadi tidak boleh ditolak atau dibatalkan (boleh ditunda), sehingga tetap diberikan setiap 2 tahun sekali walaupun sedang menjalani hukdis dengan catatan SKP bernilai “Baik”

Topik : Kenaikan Pangkat (2) NO URAIAN PERMASALAHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN 3 Terjadi kesalahan penulisan unit kerja pada SK Terjadi karena proses pindah bersamaan dengan KP proses KP. Jadi harus dipilih salah satu dulu 4 Apabila UPT melakukan revisi SK KP tidak dapat Dipertimbangkan untuk dibuat info proses revisi dipantau progresnya karena belum difasilitasi SK aplikasi online

Topik : Pencatuman Gelar (1) NO URAIAN PERMASALAHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN 1 Adanya kelas kerjasama (kelas jauh), sudah keluar surat ijin belajarnya tetapi PG ditolak. (Ada 1 pegawai yang lolos, yang lain tidak lolos). Penyelenggaraan kelas jauh harus ada ijinnya dari Kemenristek. Sepanjang ijin itu tidak ada, maka ijazah tidak dianggap sebagai ijazah yang sah. Akan dikroscek lebih lanjut, kalau memang tidak sesuai, yang sudah keluar PG terpaksa dibatalkan 2 Usulan PG ijazah S. Kep dan Ners, tetapi yang keluar hanya gelar S. Kep Seharusnya bisa dicantumkan duanya, asalkan semua persyaratan terpenuhi 3 Usulan PG ditolak karena ijazah keluar terlebih dahulu sebelum izin belajar terbit Minimal 1 semester sebelum ijazah keluar harus sudah ada surat izin belajar. Prinsipnya karena tidak semua izin pasti disetujui. Untuk izin belajar harap dilihat juga kepentingan/kebutuhan organisasi sehingga harus lebih selektif dalam pemberian ibel. 4 Ijin belajar dikeluarkan oleh Satuan Kerja Lama apakah berlaku? Ijin belajar harus dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian (hasil dari verifikasi dan kebutuhan peningkatan pendidikan terhadap organisasi). Bisa coba diusulkan dengan pemutihan tahun depan

Topik : Pencatuman Gelar (2) NO 5 6 7 8 9 URAIAN PERMASALAHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN Pelu membuat kriteria atau indikator terkait lama waktu pencantuman gelar Secara SOP, penyelesaian pencantuman gelar itu 7 hari kerja. Kendala yang dihadapi BKN yaitu karena kurangnya SDM, beban kerja banyak dan kelengkapan berkas masih kurang. Pengangkatan CPNS Januari 2018, lulus Ners di Untuk CPNS bisa menggunakan Surat Pengganti Februari 2019. Akreditasi B. Apakah bisa Ijin Belajar. diusulkan pencantuman gelar? Untuk yang sudah PNS memiliki ijazah baru Untuk PNS yang sudah memiliki ijazah perlu tetapi belum mempunyai ijin belajar? dilihat lagi kualifikasi pendidikan dengan kebutuhan organisasi. Hal ini bisa dipertimbangkan dalam usulan pemutihan. Perlu dibuat lama waktu penyelesaian produk kepegawaian Pegawai akan melanjutkan pendidikan akan tetapi Apabila di wilayah tidak ada akreditasi B, maka akreditasinya semua masih C, belum tersedia UPT dibuktikan dengan keterangan dari Dikti atau akreditasi B, solusinya? Kopertis

Topik : Pemindahan NO 1 2 3 4 URAIAN PERMASALAHAN Proses pemindahan pegawai belum bisa turun SK pindahnya karena adanya syarat ABK dan anjab serta alokasi gaji ALTERNATIF PENYELESAIAN Untuk Pemindahan harus ada ABK, Anjab dan Alokasi Gaji di tempat baru juga sudah tersedia. SK Pindah apabila disetujui kedepannya akan dilakukan secara periodik sehingga dapat digunakan sebagai pembahasan dalam pengusulan alokasi anggaran penggajian Waktu yang dibutuhkan untuk terbit Dalam Perka BKN Nomor 5 tahun 2019, terdapat persetujuan pindah sangat lama, sedangkan persyaratan pindah diantaranya ABK, Anjab dan sebagian besar unit kerja mencantumkan batas bebas temuan dari Inspektorat Asal. kepengurusan hanya 6 bulan Permasalahan sering muncul karena kekurangan berkas tersebut Ada pegawai pemda akan pindah ke Kemenkes. Persetujuan pindah harus dittd oleh PPK, dalam Surat persetujuan tidak di ttd langsung oleh hal ini Gubernur/Bupati/Walikota. Kalau memang PPK karena ada Perda pendelegasian wewenang dibutuhkan Permintaan BKN kalau syarat pindah Perda legalisir untuk memastikan keasliannya. Kalau pendelegasian wewenang harus dilegalisir berdasarkan PP 11 tahun 2017 tidak ada bunyi pendelegasian wewenang Dalam proses pindah diminta ABK dan Anjab Untuk mutasi pusat ke daerah keputusan ada di oleh instansi pengusul dan instansi penerima BKN. Instansi pengusul dan instansi penerima yang harus ditandatangani oleh Eselon II harus melampirkan Anjab dan ABK yang

Topik : Pemberhentian (1) NO URAIAN PERMASALAHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN 1 Pegawai sedang menjalani hukdis mengajukan pemberhentian APS. KPPN juga menyetujui pemberhentian tersebut. 2 Usul pensiun dari Desember 2018 dan sekarang seharusnya sudah pensiun tetapi belum terbit SK (ada 8 orang). Belum ada info proses terkait pensiun dari Ropeg agar tahu posisinya sudah sampai mana. 3 Untuk usul pensiun Set Ditjen Yankes tetap meminta berkas hardcopy padahal sudah ada di silk arsip. Pernah ada kasus foto yang ditempel beda Penerbitan SK pensiun yang tidak urut berdasarkan Kalau di BKN SK yang masuk duluan pasti diproses TMT pensiun lebih dulu, terlambat karena kekurangan berkas. Tapi yang menjadi prioritas memang SK Janda dan untuk anak yatim 4 Pegawai yang menjalani hukdis tidak boleh mengusulkan APS kecuali karena uzur. Keputusan pengangkatan pemindahan pemberhentian adalah wewenang PPK bukan Kemenkeu (KPPN). BKN : nanti akan dikroscek di SAPK. Kesepakatan BKN: Apabila data anak sudah masuk di SAPK walaupun tidak ada akte kelahiran akan dimasukkan dalam SK Pensiun, dengan catatan menjadi tanggung jawab sendiri apabila ditolak oleh Taspen. Tahun ini info proses pensiun sudah dapat digunakan untuk usulan per September 2019 Pencetakan SK dan foto sesuai Pertek BKN, apabila pertek salah maka SK juga salah. Oleh karena itu harus dilampirkan foto terbaru

Topik : Pemberhentian (2) NO URAIAN PERMASALAHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN 5 SK Pensiun lama terbitnya 6 Pegawai I berstatus PNS dibebaskan sementara tmt JF Madya yang dibebaskan karena tidak bisa 1 April 2015 karena tidak mengumpulkan angka kredit selama 1 tahun, maka kredit >5 th, ybs otomatis distop gaji dari KPPN BUP tetap 60 Tahun. Sesudah 1 tahun terlampaui dan diusia 58 th tmt 1 April 2018 (usia pensiun 58 th), SK tidak bias mengumpulkan AK, maka diberhentikan dari Pensiun baru terbit dengan tmt pensiun 1 April 2020 Jfnya, sehingga BUP menjadi 58 tahun. (usia pensiun 60 th), mohon solusinya karena gaji Untuk kasus ini diterbitkan SK Pemberhentian JF TMT sudah dstop dari KPPN mulai 1 April 2018. 1 Desember 2018, dan BKN memnerbitkan Pensiun TMT 1 Januari 2019 Pengisian data kepegawaian tidak sesuai dengan Pengusulan pensiun dilengkapi dengan DPCP yang data pendukung, misalnya : nama suami/isteri perlu diteliti kebenarannya baik oleh ybs maupun ataupun tanggal nikah tidak sesuai dengan surat pengelola kepegawaian nikah, nama anak tidak sesuai dengan akte lahir, dll Pemberhentian BUP yang masa kerjanya kurang dari Untuk pegawai yang masa kerja kurang dari 5 tahun sebagai PNS sampai saat ini belum terbit yang didapatkan hanya hak Taspen sehingga tidak karena dokumen sudah terlanjur dikirim ke BKN dan perlu berkas yang lengkap seperti usul pensiun BUP disuruh diusulkan ulang padahal seharusnya SK dengan hak pensiun hanya di Kemenkes 7 8 SK pensiun sekarang harus ttd Menteri. Dulu SK Pensiun yang terbitkan BKN, sekarang tidak.

Topik : Data dan Informasi (1) NO 1 2 3 4 5 URAIAN PERMASALAHAN SIPEKA masih ada pegawai yang tidak sesuai homebase. Di SIPEKA masih ada Ketua Jurusan yang tidak bisa koordinasi dengan pejabat sebagai atasannya ALTERNATIF PENYELESAIAN Dalam Permenkes 1 tahun 2019 sudah ditetapkan pejabat penilai. Untuk lingkungan Poltekkes pejabat penilainya adalah JFT yang merangkap jabatan sebagai pejabat penilai, contoh Direktur, Ketua Jurusan. Ropeg membutuhkan waktu untuk menyesuaikannya Sering terjadi hilang data di SIMKA Lebih banyak terjadi di Poltekkes karena saat mengusulkan perubahan jabatan masih menggunakan SOTK yang lama. Sampaikan ke Ropeg, nanti akan diubah Adanya pembatasan akses untuk merubah data Beberapa akses memang hanya kewenangan pegawai di SIMKA Ropeg. Permintaan perubahan data biasanya cukup perlu dilihat apa yang diubah, kalau terkait lama terlayaninya perubahan SK Kepegawaian maka harus menunggu perbaikan SK nya terlebih dahulu Data pegawai Non PNS yang sudah diberikan ke Sampai Oktober 2019 masih dilakukan pemberian Ropeg pada pertengahan tahun 2018, saat ini NIP Non PNS secara manual. Mulai Oktober sampai masih belum tertera di SIMKA sekarang sudah bias usul online

Topik : Data dan Informasi (2) NO URAIAN PERMASALAHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN 6 Data pendidikan di SIMKA mohon dikunci untuk penambahan pendidikan terakhirnya saja. Untuk menambahkan riwayat pendidikan sebelumnya diharapkan bisa di entri karena untuk kelengkapan riwayat pendidikan pegawai Perlu dilakukan lagi penyesuaian di SIMKA, Pendidikan yang lebih dahulu sebelum TMT CPNS maka bisa ditambahkan dalam riwayat Pendidikan. Satker akan update kembali tanggal, bulan, dan tahun kelulusan (saat ini hanya tahun kelulusan) 7 Untuk Silk Arsip Non PNS agar disesuaikan Akan disesuiakan lagi karena sedang menunggu dengan kebutuhan arsip Non PNS, dikarenakan pedoman yang dibuat oleh Bagian Pengadaan adanya perbedaan nama dokumen. Gunanya Pegawai terkait dokumen yang dibutuhkan agar dokumen yang akan disimpan dapat sesuai dan aktual