PERDA NO 4 TAHUN 2019 Kab Bekasi tentang

PERDA NO. 4 TAHUN 2019 Kab. Bekasi tentang KETENAGAKERJAAN MASUKAN KRITIS & SUARA HATI Dunia Industri Kab. Bekasi untuk BEKASI LEBIH BAIK!!! Disampaikan pada TALKSHOW & KUPAS TUNTAS : “PASCA PUTUSAN MA: QUO VADIS PERDA NO. 4/2016, MENGUNTUNGKAN ATAU MERIGIKAN DUNIA INDUSTRI” Yosminaldi, SH. MM HR Senior Manager PT. EJIP/Ketua Umum FK-HR EJIP & ASPHRI 25 April 2019 – Santika Hotel Cikarang

Issue penting!! Inisiatif Perda 4 / 2016 murni dari DPRD Kab. Bekasi, khususnya sejumlah ex Aktifis Serikat Buruh Kab. Bekasi Pihak Apindo Kab. Bekasi, KADIN Kab. Bekasi & Forum Investor Bekasi (FIB) pernah beberapa kali diundang untuk “hearing” dan berikan masukan, namun HAMPIR SEMUA MASUKAN PENGUSAHA KAB. BEKASI tidak diakomodir dalam konten Perda 4/Tahun 2016 Mayoritas isi Perda 4/ 2016 lebih “LABOUR HEAVY” alias mengakomodir kepentingan buruh, namun kurang sekali mengakomodir kepentingan Pengusaha/Investor

Issue penting!! Mayoritas isi Perda 4/2016 menyadur habis isi UU 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pengesahan Perda 4/2016 dilakukan 2 (dua) tahun setelah finalisasi Perda tsb oleh DPRD Kab. Bekasi & Pemkab Bekasi Perda seharusnya berisikan hal 2 yang belum atau tidak diatur pada aturan perundang-undangan dan spesifik untuk suatu hal.

Issue penting!! Bagaimana mengeksekusi sanksi PIDANA Perda 04/2016? Apakah sudah ada aturan SOP, Infrastruktur dan SDMnya? Apa alasan dan motif serta klasifikasi pelanggaran item per item ditetapkan dalam SANKSI PIDANA ATAU SANKSI ADMINISTRATIF? Kasus 2 Ketenagakerjaan SEHARUSnya diselesaikan via jalur bipartit, Tripartit dan PHI sebagaimana diatur UU 2 Tahun 2014, bukan via jalur PIDANA!

Issue penting!! Pada Perda 4/2016, warga lokal WAJIB diberikan prioritas untuk menjadi karyawan. Terkesan sepertinya selama ini Dunia Industri di Kab. Bekasi selama ini “menganaktirikan” warga lokal! Apakah benar demikian? Masalah yang selalu ditemui pada setiap seleksi calon karyawan adalah: KURANGNYA KOMPETENSI WARGA LOKAL DALAM MEMENUHI KUALIFIKASI YANG DIPERSYARATKAN DUNIA INDUSTRI. Kenapa Perda Ketenagakerjaan No. 1 tahun 2011 Kab. Karawang & Perbup No. 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Karawang Pembatasan Pekerja Luar DIBATALKAN oleh Pemprov Jabar? Bagaimana untuk kasus yang sama di Kab. Bekasi?

Sejumlah Pasal “Crucial & Controversial” Pasal 17 ayat 1: “Setiap Perusahaan dan Pemberi Kerja di daerah, hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 10% dari jumlah pekerja” Hal diatas BERTENTANGAN Permenaker No. 36 Tahun 2016: “Maksimal 30% dari jumlah pekerja” dengan

Sejumlah Pasal “Crucial & Controversial” Pasal 24 ayat 1: “Setiap Perusahaan WAJIB melaporkan setiap ada lowongan kerja pada perangkat daerah” Pasal diatas MELANGGAR Pasal 35 ayat 1 UU 13 / 2003, dimana SETIAP PERUSAHAAN MEREKRUT SENDIRI CALON TENAGA KERJANYA Sanksi pada ayat 6: PIDANA!!

Sejumlah Pasal “Crucial & Controversial” Pasal 28 ayat 1: “Setiap penerimaan tenaga kerja, Perusahaan WAJIB memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar, baik yang memiliki keahlian maupun non keahlian dengan mempertimbangkan standar kompetensi tenaga kerja oleh perusahaan bersangkutan” PASAL DIATAS TERKESAN EKSKLUSIF UNTUK WARGA LOKAL DAN BEREFEK DOMINO KEPADA WILAYAH LAIN DI INDONESIA Sanksi pelanggaran pada ayat 3: PIDANA!

Sejumlah Pasal “Crucial & Controversial” Pasal 44 ayat 3: “Pengusaha yang akan melaksanakan hubungan kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), WAJIB memberitahukan secara tertulis kepada perangkat daerah paling lama 14 hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian” Kepmenaker 100 Tahun 2004: “PKWT WAJIB DICATATKAN oleh Pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kab/Kota. . dstny” Sanksi pelanggaran pada ayat 9: PIDANA!

Sejumlah Pasal “Crucial & Controversial” Pasal 61 ayat 1: “Perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh (laktasi, seragam kerja, K 3, Ibadah, olahraga, kantin, poliklinik, rekreasi, istirahat karyawan, koperasi, antar jemput karyawan dan area parkir)” Sanksi pelanggaran pada ayat 3: PIDANA!!!

Sejumlah Pasal “Crucial & Controversial” Pasal 79 ayat 1: “Pekerja/Buruh yang telah memasuki masa usia pensiun 55 tahun, berhak mengajukan pensiun secara tertulis kepada perusahaan” Bukankah belum ada peraturan perundang-undangan RI yang secara jelas dan tegas menetapkan usia pensiun, dan issue usia pensiun karyawan swasta sampai saat ini masih rawan dan belum punya acuan legal yang valid? Jika sudah memasuki usia pensiun, Pekerja/Buruh TIDAK PERLU LAGI mengajukan ke perusahaan secara tertulis. Justeru sebaliknya, Perusahaan yang MENYAMPAIKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEKERJA/BURUH!