ENTITAS PEMERINTAHAN Karakteristik Organisasi Sektor Pemerintahan Tidak untuk

ENTITAS PEMERINTAHAN

Karakteristik Organisasi Sektor Pemerintahan • Tidak untuk mencari keuntungan financial • Dimiliki secara kolektif oleh publik • Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan • Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif. • Tujuan untuk mensejahterakan rakyat secara bertahap baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun ruhani. • Aktivitas pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan. • Sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat berbentuk pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku 2

Perbedaan Entitas Pemerintahan dengan Bisnis PERBEDAAN PEMERINTAH BISNIS • Kepemilikan • Eksternal • Internal dan/ Eksternal • Sudut Pandang • Dari Kepentingan Masyarakat • Dari kepentingan Privat • Sumber Legitimasi • Warga Negara/ Masyarakat pada Umumnya • Pemilik Modal/ Pemegang Saham • Orientasi • Pelayanan Masyarakat • Keuntungan • Pengaruh Lingkungan • Nilai-nilai dan Sistem Politik • Terutama dari Konsumen • Teori-teori • Bersifat Lokal • Bersifat Universal • Pelayanan yang Diberikan • Diatur Oleh Pemerintah • Diatur oleh Mekanisme Pasar

PEMERINTAH Pemerintah Daerah Pemerntah Pusat Lembaga negara non Pemerintah Desa Negara

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAN DESA Undang No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa PP 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan Permendagri 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa Laporan Keuangan Pemerintah (Pusat dan Daerah) Laporan Keuangan Desa

Reformasi Keuangan Negara UU 17/2003 Keuangan Negara • Pengaturan umum tentang keuangan negara UU 1/2004 Perbendaharaan Negara • Sistem keuangan, tata cara pembayaran, pertanggungjawaban UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Pemeriksaan keuangan oleh BPK berdasarkan SAP • Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu 6

UU KEUANGAN NEGARA • Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. • Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 7

Lingkup Keuangan Negara – hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; – kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; – Penerimaan Negara; – Pengeluaran Negara; – Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; – kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; – kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; – kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

UU KEUANGAN NEGARA • Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. • Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi : – Laporan Realisasi APBN – Neraca – Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 9

UU KEUANGAN NEGARA • Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara. • Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara – dikuasakan kepada Menteri Keuangan, – dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga – diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN, APBD • Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah lain. 10

UU KEUANGAN NEGARA • Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. • Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas 11

UU PERBENDAHARAAN NEGARA • Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. • Pejabat perbendaharaan negara – Pengguna Anggaran – Bendahara Umum Negara/Daerah – Bendahara Penerimaan/Pengeluaran • Pelaksanaan pendapatan dan belanja/daerah • Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/Daerah • Pengelolaan uang • Pengelolaan piutang dan utang 12

UU PERBENDAHARAAN NEGARA • Pengelolaan investasi • Pengelolaan barang milik negara/daerah • Larangan penyitaan uang dan barang negara dan daerah • Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD • Pengendalian interm pemerintah • Penyalahgunaan uang dan negara • Pengelolaan keuangan badan umum 13

UU Perbendaharaan Negara 1/2004 • Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. • Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. • Kepala daerah – menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; – melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. • Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah. 14

UU Perbendaharaan Negara • Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. • • Penjualan BMN/D dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. • BMN/D harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan ditatausahakan secara tertib. • Tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan. • BMN/D dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah. • BMN/D dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. BMN/D berupa tanah yang dikuasai Pemerintah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. 15

UU Perbendaharaan Negara - Pemindahtanganan • • • Barang milik negara/ daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan dilakukan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. (45) Persetujuan DPRD dilakukan untuk – Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, kecuali : • sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; • harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran; • diperuntukkan bagi pegawai negeri; • diperuntukkan bagi kepentingan umum; • dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannnya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. – pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5. 000, 00 (lima miliar rupiah). • Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai Rp 5. 000, 00 dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota. 16

UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Piutang • Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah kepada pihak lain PP • Pejabat wajib mengusahakan agar piutang diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. • Jika tidak dapat diselesaika seluruhnya tepat waktu diselesaikan menurut peraturan. • Piutang negara mempunyai hak mendahului. • Penyelesaian piutang akibat hubungan keperdataaan dapat dilakukan melalui perdamaian kecuali yang diatur dalam UU tersendiri. • Hirarki otorisasi penyelesaian dan penghapusanpiutang <=10 m Menteri, 10<p<=100 Presiden, >100 DPR. Untuk daerah <=5 m Kepala Daerah, > 5 m DPRD. • Piutang dapat dihapuskan secara mutlak / bersyarat • Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang diatur dalam PP 17

UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Utang • Pemerintah dapat mengadakan utang dari dalam negeri maupun LN sesuai ketentuan UU / Perda APBD. • Utang / hibah dapat diteruspinjamkan. • Biaya proses pengadaan utang dibebankan APBN/D • Hak tagih utang daluwarsa 5 tahun, kecuali untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok. • Tata cara penatauahaan utang diatur dalam PP 18

UU Perbendaharaan Negara – Pengelolaan Investasi • Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. • Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. • Investasi diatur dengan peraturan pemerintah. • Penyertaan modal pemerintah pusat pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan pemerintah. • Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. 19

PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D § LINGKUP BMN/D § PENYEMPURNAAN SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D § KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB § PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN § PENGGUNAAN § PEMANFAATAN § PEMINDAHTANGANAN § PEMUSNAHAN § PENGHAPUSAN § PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN § PENILAIAN § PENATAUSAHAAN § LAIN-LAIN

UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA • Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. • BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. • Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. • Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. • Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. • Isi UU – Lingkup pemeriksaan – Pelaksanaan Pemeriksaan – Hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut – Pengadaan Ganti Kerugian Negara – Ketentuan Pidana 21

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2006 -2017 PEMERINTAH DAERAH LKPD OPINI % TW WTP % WDP 2006 2007 3 4 1% 1% 327 283 28% 59% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 13 15 34 67 120 156 252 312 378 411 3% 3% 7% 13% 23% 30% 47% 59% 70% 76% 323 330 343 349 311 247 187 142 113 67% 65% 66% 67% 61% 59% 46% 35% 26% 21% JML % TMP % 28 59 6% 13% 105 123 23% 26% 463 469 31 48 26 8 6 11 5 3 0 0 6% 10% 5% 2% 1% 1% 0% 0% 118 111 119 100 79 46 35 30 22 18 24% 22% 23% 19% 15% 9% 6% 6% 4% 3% 485 504 524 524 539 532 542 Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Sumber: IHPS BPK Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 22

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008 -2017 PEMERINTAH PUSAT LKPD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WTP 34 42 50 61 62 65 62 56 74 80 % 41% 58% 65% 76% 71% 75% 71% 65% 84% 91% WDP 31 24 25 17 22 19 18 26 8 6 OPINI % TW 37% 0 33% 0 32% 0 21% 0 25% 0 22% 0 21% 0 30% 0 9% 0 7% 0 % 0% 0% 0% TMP 18 7 2 2 3 3 7 4 6 2 % 22% 10% 3% 3% 8% 5% 7% 2% JML 83 73 77 80 87 87 87 86 88 88 Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”. Sumber: IHPS BPK 23

PEMERINTAHAN DAERAH

DASAR HUKUM UU NO 23 THN 2014 Pasal 330 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Penjelasan Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya PP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

POKOK-POKOK PERUBAHAN antara Lain Pasal 4 1 Penegasan Kepala Daerah Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Atau Pemegang Saham Pada Perseroan Daerah. Pasal 13 2 Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural. Pasal 22 3 Merinci Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pasal 50 4 Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait Pasal 58 5 6 Pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya PP , Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Pasal 91 Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, apabila KDH dan DPRD tidak bersepakat

LANJUTAN. . . Pasal 111 & 112 7 Dalam hal hasil evaluasi APBD Daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum; 8 9 Pasal 112 ayat (3) Pengaturan dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri keuangan Pasal 117 Pengaturan dalam hal Pengelola Keuangan Daerah yang berhalangan sementara, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola Keuangan Daerah Pasal 118 10 Pengaturan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 188 11 Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan

BAB I UMUM

1 Keuangan Daerah hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan 2 Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3 Penerimaan Daerah; 4 Pengeluaran Daerah; 5 6 kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum Pasal 2 PP 12 Tahun 2019

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Taat pada peraturan perundang-undangan; Efektif & Efisien; Ekonomis; Transparan; dan Bertanggungjawab; Berkeadilan; Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Pasal 3 PP 12 Tahun 2019

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Dalam melaksanakan kekuasaan, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah; 2. Perangkat Daerah terdiri dari: a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; c. kepala SKPD selaku PA. 3. didasarkan pada pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang; 4. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah KEPALA DAERAH wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Pemegang Saham Pada Perseroan Daerah KEWENANGAN 1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 4. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; 6. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 7. menetapkan KPA; 8. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahar Pengeluaran; 9. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 10. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; 11. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 12. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 13. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 4 -5 PP 12 Tahun 2019

SEKRETARIS DAERAH A B • koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; • koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD C • koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD D • memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD E F • koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • memimpin TAPD Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 PP 12 Tahun 2019

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda; 4. melaksanakan fungsi BUD; 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPKD selaku BUD berwenang: 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. mengesahkan DPA SKPD; 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah melaksanakan pemungutan pajak daerah; 5. menetapkan SPD; 6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; 7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; 8. menyajikan informasi keuangan daerah; 9. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai tidak dengan ketentuan PUU, dilakukan melalui RKUD. Pasal 7 PP 12 Tahun 2019

PPKD SELAKU BUD KUASA BUD Menetapkan KEPALA DAERAH KUASA BUD MEMPUNYAI TUGAS: Mengusulkan Kuasa BUD Bertanggung jawab menyiapkan Anggaran Kas; menyiapkan SPD; menerbitkan SP 2 D; memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; menyimpan uang daerah; melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah; melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan melakukan penagihan Piutang Daerah Pasal 8 PP 12 Tahun 2019

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan retribusi daerah; mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; menandatangani SPM; mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; menetapkan PPTK dan PPK SKPD; menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan PUU menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; menetapkan PPTK dan PPK SKPD; menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 10 PP 12 Tahun 2019

PENGGUNA ANGGARAN Melimpahkan sebagian kewenangan KEPALA UNIT SKPD Selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN BESARAN ANGGARAN KEGIATAN LOKASI RENTANG KENDALI PELIMPAHAN KEWENANGAN PA KEPADA KPA MELIPUTI: 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan 7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 PP 12 Tahun 2019

PPTK Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Kompetensi Jabatan Besaran Anggaran Kegiatan Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan Penetapan berdasarkan pertimbangan Beban Kerja Lokasi Rentang Kendali Pertimbangan Objektif Lainnya Yangkriterianya Pasal 12 dan 13 PP 12 Tahun 2019

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit SKPD Tugas a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b. menyiapkan SPM; c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan e. menyusun laporan keuangan SKPD a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP- TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK Pasal 14 PP 12 Tahun 2019 Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA Pasal 15 PP 12 Tahun 2019

Tugas Bendahara Penerimaan MENYIMPAN MENERIMA BENDAHARA PENERIMAAN Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan MENYETOR Pasal 16 PP 12 Tahun 2019

Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA DITUNJUK Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah Pasal 17 PP 12 Tahun 2019

Bendahara Pengeluaran Pembantu Tugas & Wewenang mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya; e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik a. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA Pasal 19 PP 12 Tahun 2019

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu DILARANG MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN, PEKERJAAN PEMBORONGAN, DAN PENJUALAN JASA; BERTINDAK SEBAGAI PENJAMIN ATAS KEGIATAN, PEKERJAAN, DAN/ATAU PENJUALAN JASA; DAN MENYIMPAN UANG PADA SUATU BANK ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA ATAS NAMA PRIBADI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG Pasal 21 PP 12 Tahun 2019

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) PPKD a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; TUGAS Pejabat Perencana Daerah pejabat lain sesuai dengan kebutuhan b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA; c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS; d. melakukan verifikasi RKA SKPD; e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD; g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD; DIPIMPIN OLEH SEKDA h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 22 PP 12 Tahun 2019

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rencana Keuangan Tahunan Daerah Yang Ditetapkan Dengan Perda Penerimaan Daerah: AZAZ UMUM APBD Rencana Penerimaan Daerah Yang Terukur Secara Rasional Yang Dapat Dicapai Untuk Setiap Sumber Penerimaan Daerah Dan Berdasarkan Pada Ketentuan PUU Pengeluaran Daerah: 1. Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah Ø Rencana Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Kepastian Tersedianya Dana Atas Penerimaan Daerah Dalam Jumlah Yang Cukup; Ø Memiliki Dasar Hukum Yang Melandasinya Pasal 24 PP 12 Tahun 2019 2. Mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi Pasal 23 PP 12 Tahun 2019

STRUKTUR APBD PENDAPATAN APBD BELANJA PEMBIAYAAN PAD Belanja Operasi Penerimaan Pembiayaan Ø Pajak Daerah Ø B. Pegawai Ø Si. LPA Ø Retribusi Daerah Ø B. Barang & Jasa Ø Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Ø B. Bunga Ø B. Subsidi Ø Pencairan d. cadangan Ø Penj yang dipisahkan Ø Penerimaan pinjaman Ø Penerimaan kembali pemberian pinjaman Ø Lain –lain PAD yg Sah Ø B. Hibah Pendapatan Transfer Ø B. Bantuan Sosial Ø Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU Belanja Modal Pengeluaran Pembiayaan Ø Transfer Antar Daerah Belanja Tidak Terduga Ø LAIN 2 PD YG SAH Belanja Transfer Ø Penyertaan modal Ø Hibah Ø B. Bagi Hasil Ø Dana Darurat Ø B. Bantuan Keuangan Ø Transfer Pemerintah Pusat Ø Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU pembayaran cicilan pokok Utang Ø Pembentukan dana cadangan Ø Pemberian pinjaman Ø pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU

PENDAPATAN ASLI DAERAH PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah Terdiri antara lain: a. Hasil Penjualan BMD; b. Hasil Pemanfaatan BMD; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; i. penerimaan untung dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan PUU Pasal 31 PP 12 Tahun 2019

PEMERINTAH DAERAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN ATAU YANG DISEBUT NAMA LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN PUNGUTAN DI LUAR YANG DIATUR DALAM UNDANG MELAKUKAN PUNGUTAN YANG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI, MENGHAMBAT MOBILITAS PENDUDUK, LALU LINTAS BARANG DAN JASA ANTAR DAERAH, DAN KEGIATAN EKSPOR/IMPOR YANG MERUPAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL Pasal 32 PP 12 Tahun 2019 melarang Kepala Daerah yang dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan selama 6 (enam) bulan Hasil pungutan wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara Kepala Daerah yang dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 33 PP 12 Tahun 2019

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Antar-daerah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perim bangan Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana • Dana Bagi Hasil Transfer • Dana Alokasi Umum Dana • DAK Fisik Transfer • DAK Non Fisik Khusus Dana Keistime waan; Dana Desa Pendapatan Bagi Hasil; Dan Bantuan Keuangan Dari Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Dari Daerah Kabupaten/Kota Pasal 34 - 45 PP 12 Tahun 2019

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH HIBAH: BANTUAN BERUPA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH LAIN, MASYARAKAT, DAN BADAN USAHA DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI YANG TIDAK MENGIKAT UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PUU HIBAH DANA DARURAT: Dana Yang Berasal Dari APBN Yang Diberikan Kepada Daerah Pada Tahap Pasca Bencana Untuk Mendanai Keperluan Mendesak Yang Diakibatkan Oleh Bencana Yang Tidak Mampu Ditanggulangi Oleh Daerah Dengan Menggunakan Sumber APBD Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 47 PP 12 Tahun 2019 DANA DARURA T LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI PUU Pasal 48 PP 12 Tahun 2019 Pasal 46 PP 12 Tahun 2019

Pasal 49 PP 12 Tahun 2019 Belanja Daerah Mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Wajib Pelayanan Dasar Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Belanja Daerah Urusan Pilihan Potensi Yang Dimiliki Daerah Dalam Hal Daerah Tidak Memenuhi Alokasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Menteri Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Keuangan Melakukan Penundaan dan/atau Pemotongan Berkoordinasi Penyaluran Dana Setelah Umum, Transfer Dengan Menteri Dan Menteri Teknis Terkait Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum dalam peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Pasal 50 PP 12 Tahun 2019

Analisis standar belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Perkada ANALISIS STANDAR BELANJA STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL STANDAR TEKNIS SESUAI DENGAN PUU Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing Daerah BELANJA DAERAH Pasal 51 PP 12 Tahun 2019

BELANJA DAERAH Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Pasal 56 PP 12 Tahun 2019

BELANJA PEGAWAI digunakan untuk menganggarkan kompensasi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal 57 PP 12 Tahun 2019 Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN persetujuan DPRD (TPP-ASN) Ditetapkan Dengan Perkada Dengan Berpedoman Pada Peraturan Pemerintah Dalam Hal Belum Adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah Dapat Memberikan TPPASN Setelah Mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri seletah mendapatkan Pertimbangan Menteri Keuangan Dalam Hal Kepala Daerah Menetapkan Pemberian TPP-ASN Tidak Sesuai, Menteri Keuangan Melakukan Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Atas Usulan Menteri Dalam Negeri Berdas arkan beban kerja Tempat bertugas kondisi kerja kelangkaan profesi prestasi kerja pertimbangan objektif lainnya Pasal 58 PP 12 Tahun 2019

BELANJA BARANG DAN JASA digunakan untuk menganggarkan yang barang/jasa pengadaan nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pasal 59 PP 12 Tahun 2019 BELANJA BUNGA digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Pasal 60 PP 12 Tahun 2019

BELANJA SUBSIDI BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta menghasil kan produk atau jasa pelayanan Dasar masyarak at harga jual dari hasil produksi dan jasa terjangka u oleh masyarak at terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 61 PP 12 Tahun 2019 HIBAH 1. 3. 4. BANTUAN SOSIAL Diberikan kepada : Ø Ø 2. tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan pemerintah pusat pemerintah daerah lainnya BUMN/BUMD badan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain PUU; ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemda sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 62 PP 12 Tahun 2019 1. pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang untuk Diberikan kepada : Ø Ø Ø 2. 3. Individu Keluarga keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 63 PP 12 Tahun 2019

BELANJA MODAL digunakan 1. Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya; 2. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; c. batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Perkada Pasal 64 PP 12 Tahun 2019 Belanja Tanah Belanja Peralatan Dan Mesin Belanja Bangunan Dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Pasal 65 PP 12 Tahun 2019

BELANJA BAGI HASIL dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Pasal 66 PP 12 Tahun 2019 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 1. 2. diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya; sesuai KKD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Bankeu antar Daerah Provinsi; Bankeu antar Daerah Kab/Kota; Bankeu Provinsi ke Kab/Kota di wilayahnya dan/atau Kab/Kota di luar wilayahnya; Bankeu Kab/Kota ke Provinsi dan/atau Daerah provinsi lainnya; Pasal 67 PP 12 Tahun 2019 Bankeu Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa

BELANJA Tidak Terduga 1. 2. Merupakan Pengeluaran Anggaran Atas Beban APBD Untuk Keadaan Darurat Termasuk Keperluan Mendesak Serta Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun-tahun Sebelumnya; Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Ditetapkan Dalam Perda Tentang APBD Tahun Berkenaan. Kriteria Keadaan Darurat Keperluan Mendesak bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat PUU; Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Pasal 69 PP 12 Tahun 2019

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Silpa; Pembiayaan Daerah Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan PUU Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; Dan/Atau Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pembiayaan Neto Merupakan Selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan Digunakan Untuk Menutup Defisit Anggaran Pasal 70 PP 12 Tahun 2019

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Jadwal Penyusunan & Penetapan APBD No URAIAN 1. Penyampaian Rancangan KUA dan WAKTU Minggu II bulan Juli LAMA 4 minggu Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD 2. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Minggu II Bulan Agustus DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 3. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah Minggu II Bulan Agustus perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD 4. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 5. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Paling lambat 60 hari tentang APBD kepada DPRD kerja sebelum Paling lambat Minggu I Bulan September bagi daerah yang Pengambilan persetujuan menerapkan 5 (lima) hari bersama DPRD dan kerja per minggu dan Paling Kepala Daerah lambat Minggu III Bulan 62

Jadwal Penyusunan & Penetapan APBD No 7. 8. 9. 10. URAIAN WAKTU LAMA Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 3 hari kerja setelah persetujuan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang bersama Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Paling lama 15 hari kerja setelah APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Penjabaran APBD tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri /Gubernur Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Paling lambat 7 hari kerja (sejak APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan diterima keputusan hasil evaluasi) keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Paling lambat akhir Desember (31 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Desember) sesuai dengan hasil evaluasi 63

Proses Penyampaian Rancangan KUA & Rancangan PPAS KDH PEDOMAN PENYUSUNAN APBD YG DIKELUARKAN OLEH MENDAGRI n Kebijakan Penyusunan APBD n Teknis Penyusunan APBD n Hal Khusus Lainnya Dasar Disampaikan ke DPRD paling lambat Minggu Kedua bulan Juli Menyusun Rancangan KUA & Rancangan PPAS dibahas bersama RKA pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD DPRD KUA & PPAS Nota Kesepakatan Paling lambat Minggu ke-2 Agustus Pasal 89 - 90 PP 12 Tahun 2019

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) Pasal 1 Angka 22 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS Pasal 1 Angka 23 Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta Asumsi Yang Mendasarinya Untuk Periode 1 (Satu) Tahun Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat 1. kondisi ekonomi makro daerah; 2. asumsi penyusunan APBD; 3. kebijakan Pendapatan Daerah; 4. kebijakan Belanja Daerah; 5. kebijakan Pembiayaan Daerah; 6. strategi pencapaian 1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 2. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan 3. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 91 PP 12 Tahun 2019

KEGIATAN TAHUN JAMAK (Pasal 92) KEGIATAN TAHUN JAMAK MENGIKAT DANA ANGGARAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN KRITERIA KEGIATAN TAHUN JAMAK : – Pekerjaan Konstruksi Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Secara Teknis Merupakan Satu Kesatuan Untuk Menghasilkan 1 (Satu) Keluaran Yang Memerlukan Waktu Penyelesaian Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan; – Pekerjaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Menurut Sifatnya Harus Tetap Berlangsung Pada Pergantian Tahun Anggaran. PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD NOTA KESEPAKATAN Minimal Memuat: 1. Nama kegiatan 2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 3. Jumlah anggaran 4. Alokasi anggaran per tahun ( KDH ) ( DPRD ) Ø Ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak Ø Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 92 PP 12 Tahun 2019

PENYUSUNAN RKA-SKPD BERPEDOMAN KUA PPAS Dasar KEPALA SKPD Menyusun RKA SKPD TERJADI PENAMBAHAN KEBUTUHAN keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak RKA Disusun Dengan Menggunakan Pendekatan: 1. 2. 3. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dengan menyusun prakiraan maju dengan menyusun Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatanyang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting) dilakukan dengan memadukan seluruh menghasilkan dokumen RKA Anggaran Berbasis Kinerja / Prestasi Kerja dilakukan dengan memperhatikan: a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan; b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran Berpedoman Pada: a. Indikator Kinerja, b. Tolak Ukur& Sasaran Kinerja, c. Standar Satuan Harga, d. Rencana Kebutuhan BMD, E. SPM Pasal 93 -95 PP 12 Tahun 2019

Penyiapan Rancangan PERDA Tentang APBD § Kesesuaian dengn KUA Program/ Kegiatan & PPAS § Prakiraan maju yg telah disetujui TA sebelumnya § Dokumen perencanaan lainnya Tidak Setuju RKA-SKPD A § Kelompok sasaran § Standar Satuan Harga (SSH), ASB & SPM PPKD Dibahas oleh TAPD RKA-SKPD …. dst…. indikator kinerja kegiatan RKA-SKPD B RKA-SKPD C § Capaian kinerja & Setuju § Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD KDH DPRD RAPERDA tentang APBD (dan Lampirannya) Pasal 101 -103 PP 12 Tahun 2019

BAB V PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD RAPERDA APBD DPRD Membuat RANPERGUB Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Tidak Setuju Dibahas bersama DPRD & Pemda Setuju Penyampaian RAPERGUB RAPERDA APBD PENJABARAN APBD & RANPERGUB PENJABARAN APBD (3 hari) Melewati Batas waktu Evaluasi MDN (15 hari) Penyempurnaan (7 Hari) = Substansi Baru Bupati/Walikota menetapkan PER-GUB Gubernur menetapkan PERDA & PER-GUB Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Pengesahan MDN (30 Hari) MDN Usul Ke MENKEU Untuk Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Pasal 111 PP 12 Tahun 2019

PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT DAN PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD RAPERDA APBD DPRD Tidak Setuju Penyampaian RAPERBUP/WAL RAPERDA APBD PENJABARAN APBD & RANPERWAL/BUP PENJABARAN APBD (3 hari) = Substansi Baru Pengesahan Gubernur (30 Hari) Dibahas bersama DPRD & Pemda Setuju Membuat RANPERBUP/WAL Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Koordinasi Kemenkeu Melewati Batas waktu Evaluasi GUB (15 hari) Konsultasi MDN Penyempurnaan (7 Hari) Bupati/Walikota menetapkan PERWAL/BUP Walikota/Bup menetapkan PERDA & PERWAL/BUP Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU MDN Usul Ke MENKEU Untuk Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Laporan kpd MDN Pasal 112 PP 12 Tahun 2019

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DPRD Konsultasi MDN bagi Provinsi/ Gubernur bagi Kab/Kota KEPALA DAERAH KUA & PPAS Hasil Konsultasi Pedoman penyusunan RKA SKPD Rancangan Perkada tentang APBD Disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan Pengesahan MDN bagi Provinsi/ Gubernur bagi Kab/Kota (30 Hari) Kepala Daerah menetapkan PERKADA tentang APBD Pasal 118 PP 12 Tahun 2019

BAB VI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN Semua Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Dianggarkan Dalam APBD Dan Dilakukan Melalui Rekening Kas Umum Daerah Yang Dikelola Oleh BUD Dalam Hal Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Ketentuan PUU Tidak Dilakukan Melalui RKUD, BUD Melakukan Pencatatan Dan Pengesahan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Tersebut PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, Dan Orang Atau Badan Yang Menerima Atau Menguasai Uang/Kekayaan Daerah Wajiib Menyelenggarakan Penatausahaan Sesuai Dengan PUU Pejabat Yang Menandatangani Dan/Atau Mengesahkan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Surat Bukti Yang Menjadi Dasar Penerimaan Atau Pengeluaran Atas Pelaksanaan APBD Bertanggung Jawab Terhadap Kebenaran Material Dan Akibat Yang Timbul Dari Penggunaan Surat Bukti Dimaksud Penerimaan Perangkat Daerah Yang Merupakan Penerimaan Daerah Tidak Dapat Dipergunakan Langsung Untuk Pengeluaran, Kecuali Ditentukan Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Setiap Pejabat Dilarang Melakukan Tindakan Yang Berakibat Pengeluaran Atas Beban APBD Apabila Anggaran Untuk Membiayai Pengeluaran Tersebut Tidak Tersedia Atau Tidak Cukup Tersedia Kepala Daerah Dan Perangkat Daerah Dilarang Melakukan Pengeluaran Atas Beban APBD Untuk Tujuan Lain Dari Yang Telah Ditetapkan Dalam APBD Pasal 120 -124 PP 12 Tahun 2019

Penatausahaan Kas Umum 1. PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat; 2. Bank umum ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan; 3. Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum. 4. Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP Pasal 126 -127 PP 12 Tahun 2019

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DAERAH Pasal 137 1. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 2. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada. 3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. 4. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik. 5. Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran. Pasal 138 1. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. 2. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. 3. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya: a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya; dan/atau b. atas nama pribadi.

Mekanisme Pembayaran Belanja MEKANISME - LS Pelaksanaan Kegiatan Pertanggungjawaban Kegiatan (SPP-SPM-SP 2 D) Pembayaran Kegiatan MEKANISME – UP/GU Pelaksanaan Belanja Pembayaran Non Tunai Pertanggungjawaban Belanja UP (SPP-SPM-SP 2 D) MEKANISME – TU Permintaan TU Pertanggungjawaban Pembayaran (SPP-SPM-SP 2 D) Belanja Non Tunai

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN Daerah Keadaan yang menyebabkan Si. LPA a. menutupi defisit anggaran; b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. DANA CADANGAN (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya. (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 159 (1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan danpembinaan, pengawasan dan pengendalian. (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi prognosis semester dan pertama APBD 6 (enam) bulan berikutnya, disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan DASAR Perubahan APBD Pasal 160 PP 12 Tahun 2019

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. P A P B D J I K A A D I T E R J 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. 4. Keadaan darurat. 5. Keadaan luar biasa. Pasal 161 PP 12 Tahun 2019

I PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI KUA Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, seperti : § pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; § pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau § perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah Formulasi dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD Rancangan Perubahan PPAS, disertai penjelasan: § Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan § capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai. § capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA dikurangi dalam Pasal 162 PP 12 Tahun 2019

II PERGESERAN ANGGARAN § Pergeseran anggaran antar unit orgganisasis, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD. § Pergeseran anggaran antar unit organisasis, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD. § Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. Pasal 164 PP 12 Tahun 2019

III Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penggunaan Si. LPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD Pasal 161 PP 12 Tahun 2019

PENDANAAN KEADAAN DARURAT IV Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam rancangan perubahan APBD. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pasal 166 PP 12 Tahun 2019

V PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA • Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Estimasi penerimaan mengalami kenaikan lebih dari 50% untuk : § menambah kegiatan baru dituangkan dalam RKA-SKPD § menjadwalkan ulang/meningkatkan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dituangkan dalam DPPA-SKPD Estimasi penerimaan mengalami penurunan lebih dari 50% dilakukan : § penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan DPPA-SKPD Pasal 167 PP 12 Tahun 2019

Jadwal Perubahan APBD NO URAIAN WAKTU 1. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD Minggu pertama bulan Agustus 2. Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Minggu kedua bulan Agustus 3. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD 4. Penyampaian Raperda Perubahan APBD berserta lampiran kepada DPRD Minggu kedua bulan September 5. Persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir 6. Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi 3 hari kerja 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang hasil evaluasi 15 hari kerja 8. Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dgn kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi 7 hari kerja KETERANGAN 7 hari Akhir bulan September

BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BAS UNTUK DAERAH SAPD DILAKSANAKAN OLEH ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN Pasal 185 PP 12 Tahun 2019

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) • SAPD sebagaimana memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. • Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. • Meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD. Pasal 187 PP 12 Tahun 2019

Bagan akun standar (BAS) • Sebuah Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap, yang diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat. • Untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Pasal 188 PP 12 Tahun 2019

BAB IX AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

ALUR PELAPORAN KEUANGAN PEMDA APIP LAPORAN KEUANGAN SKPD PALING LAMBAT 2 BULAN SETELAH TA BERAKHIR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PEMDA KEPALA DAERAH PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH TA BERAKHIR TANGGAPAN/ REKOMENDASI PALING LAMBAT 2 BULAN SETELAH LK DITERIMA Reviu KEPALA DAERAH BPK Pasal 189 – 193 PP 12 Tahun 2019

PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD RAPERDA Pelak&Pert. JB APBD DPRD Membuat RANPERGUB (7 hari) Tidak Setuju Dibahas bersama DPRD & Pemda paling lama 1 bulan Setuju Penyampaian RAPERGUB RAPERDA APBD PENJABARAN APBD & RANPERGUB PENJABARAN APBD (3 hari) Melewati Batas waktu Evaluasi MDN (15 hari) Penyempurnaan (7 Hari) = Substansi Baru Bupati/Walikota menetapkan PER-GUB Gubernur menetapkan PERDA & PER-GUB Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Pengesahan MDN (15 Hari) MDN Usul Ke MENKEU Untuk Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Pasal 195 PP 12 Tahun 2019

PROSES EVALUASI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA DAN PERATURAN WALIKOTA/BUPATI TTG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KAB/KOTA RAPERDA APBD DPRD Membuat RANPERGUB Sebesar 7 hari Tidak Setuju Dibahas bersama DPRD & Pemda paling lama 1 bulan Setuju Penyampaian RAPERGUB RAPERDA APBD PENJABARAN APBD & RANPERGUB PENJABARAN APBD (3 hari) Melewati Batas waktu Evaluasi MDN (15 hari) Penyempurnaan (7 Hari) = Substansi Baru Bupati/Walikota menetapkan PER-GUB Gubernur menetapkan PERDA & PER-GUB Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Pengesahan MDN (15 Hari) MDN Usul Ke MENKEU Untuk Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Pasal 196 PP 12 Tahun 2019

BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Pengelolaan Piutang Daerah 1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. 2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 198 PP 12 Tahun 2019 Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 199 PP 12 Tahun 2019

Pengelolaan Investasi Daerah 1. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Pasal 201 -202 PP 12 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pasal 203 PP 12 Tahun 2019 Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah 1. Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang dan melakukan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada APBD Pasal 203 PP 12 Tahun 2019

BAB XI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PEMERINTAH DAERAH MEMBENTUK BLUD KEPALA DAERAH MENETAPKAN PERKADA TENTANG KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS BLUD PEJABAT PENGELOLA BLUD BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS BLUD PEMBINAAN KEUANGAN BLUD DILAKUKAN OLEH PPKD DAN PEMBINAAN TEKNIS BLUD DILAKUKAN OLEH KEPALA SKPD LAPORAN KEUANGAN BLUD DISUSUN BERDASARKAN SAP BLUD MENYUSUN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN SELURUH PENDAPATAN BLUD DAPAT DIGUNAKAN LANGSUNG UNTUK MEMBIAYAI BELANJA BLUD YANG BERSANGKUTAN KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI BLUD DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI SETELAH MEMPEROLEH PERTIMBANGAN MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEUANGAN Pasal 205 -211 PP 12 Tahun 2019

BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH SETIAP KERUGIAN KEUANGAN DAERAH YANG DISEBABKAN OLEH TINDAKAN MELANGGAR HUKUM ATAU KELALAIAN SESEORANG WAJIB SEGERA DISELESAIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PUU SETIAP BENDAHARA, PEGAWAI ASN BUKAN BENDAHARA, ATAU PEJABAT LAIN YANG KARENA PERBUATANNYA MELANGGAR HUKUM ATAU MELALAIKAN KEWAJIBANNYA, BAIK LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MERUGIKAN DAERAH WAJIB MENGGANTI KERUGIAN DIMAKSUD TATA CARA PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN Pasal 212 -213 PP 12 Tahun 2019

BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH

INFORMASI KEUANGAN DAERAH 1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat; 2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan; INFORMASI KEUANGAN DAERAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MENYUSUN ANGGARAN DAERAH DAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH; MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MELAKUKAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH; MELAKUKAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH; DAN MENDUKUNG KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT MENYEDIAKAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH; Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 214 -215 PP 12 Tahun 2019

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA NASIONAL Dikoordinasikan MENTERI DALAM NEGERI Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kabupaten Kota Perangkat Daerah Pasal 216 -217 PP 12 Tahun 2019

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DBH, DAU, DAN DAK BINWAS DILAKUKAN DENGAN SUPERVISI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DBH URUSAN PEM. PRIORITAS DAERAH DAK URUSAN PEM. TERUTAMA PELAYANAN PUBLIK DAU URUSAN PEM. KEGIATAN KHSUS PRIORITAS NASIONAL

SPBE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi: 1 2 3 4 5 6 7 Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah; Penyusunan rencana kerja SKPD; Penyusunan anggaran; Pengelolaan Pendapatan Daerah; Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi dan pelaporan; dan Pengadaan barang dan jasa. • Penerapan SPBE dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah dikeluarkannya peraturan ini

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 223 PP 12 Tahun 2019 Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 224 PP 12 Tahun 2019 1. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Terima Kasih

DRAFT PELAPORAN KEUANGAN DESA 114

Draft Pelaporan Keuangan Desa • Materi ini disusun dari Draft Pelaporan Keuangan Desa. • Pelaporan Keuangan Desa belum disahkan dan baru dalam proses memperoleh pertmbangan BPK. • Isi standar baru merupakan wacana dan belum diterapkan. • Penerapan pelaporan keuangan desa sebelum standar ada harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri – Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa – Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN – Permendagri 113 Tahun 2013 tentang Pengeloaan Keuangan Desa 115

Latar Belakang Akuntansi Desa • • Desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah • 20, 766, 200, 000 APBN-P 2015 • 46. 982. 080. 000 APBN 2016 Keuangan Desa adalah dana publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan hanya kepada pengguna tertentu Tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengeloaan keuangan Desa 116

Akuntabilitas Keuangan Desa • Desa adalah unit pemerintahan daerah terkecil, sebagai bagian integral dari akuntansi pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dalam NKRI, maka pertanggungjawaban keuangan Desa sebaiknya diatur secara nasional. • Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan Desa (Ps 24 huruf g UU 6/2014) • Akuntabilitas harus berterima umum, sehingga sarana pertanggungjawaban perlu diatur dengan standar nasional. 117

Pendahuluan Latar Belakang Desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban, Terdapat alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan Tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengelolaan keuangan Desa Tujuan Mengatur penyajian LK Desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa Ruang Lingkup seluruh entitas pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan. Basis akuntansi Basis Kas untuk LRA dan Basis Akrual untuk Neraca serta dapat sepenuhnya menggunakan akrual untuk menghasilkan informasi yang lebih lengkap berdasarkan PSAP Berbasis Akrual yang telah ada Tanggung Jawab Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa berada pada Kepala Desa 118

Komponen Laporan Keuangan Desa Komponen laporan keuangan desa terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran Desa Neraca Desa; dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa. Disajikan secara komparatif setiap akhir periode pelaporan. 119

Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat anggaran dan realisasi selama periode pelaporan serta menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan (Prinsip Ketaatan) Pendapatan Desa : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain Belanja Desa : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga (berdasarkan jenis belanja) Surplus/Defisit : Selisih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa Pembiayaan : penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Desa : Selisih lebih/kurang antara realisasi Anggaran Desa, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Desa selama satu periode pelaporan informasi Kas : Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Saldo Akhir Kas 120

Neraca Memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas pemerintah Desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa di masa mendatang Menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, antara lain pos-pos berikut: Ø Aset – Kas; – Piutang; – Persediaan; – Investasi; – Aset Tetap; – Aset Lainnya; Ø Kewajiban; dan Ø Ekuitas 121

Neraca Memberikan informasi mengenai Aset (kekayaan) dan Kewajiban entitas pemerintah Desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa di masa mendatang Aset : diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dan diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah • kas (nilai nominal) • Piutang (nilai nominal) • Persediaan (biaya perolehan atau nilai wajar) • investasi (biaya perolehan) • aset tetap (biaya perolehan atau nilai wajar) Kewajiban Desa : diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban • Aset Lainnya timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal Ekuitas : kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa pada tanggal laporan 122

Catatan atas Laporan Keuangan Cakupan Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua informasi penting, baik yang telah tersaji dalam Neraca dan LRA maupun yang tidak tersaji, pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa Informasi Umum tentang Entitas Pemerintah Desa Informasi tentang geografis dan kondisi umum Desa, potensi dan sumber pendapatan masyarakat Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi pendapatan dan realisasi belanja Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada LRA dan Neraca Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam LRA dan Neraca Catatan atas Laporan Keuangan Desa disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Keuangan Desa harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan Desa 123

Penilaian Awal Aset • • Pemerintah Desa menyusun Laporan Keuangan Desa secara lengkap. Dalam hal penyusunan Neraca Desa belum akurat atas nilai wajar aset yang dimiliki untuk tahun pertama dapat disajikan dalam bentuk daftar aset. Dalam hal nilai aset sudah dapat diketahui dan/atau ditentukan nilai wajar/nilai perolehannya disajikan pada neraca desa. Untuk penyajian nilai aset pada neraca awal Desa, entitas dapat melakukan inventarisasi atas pos-pos neraca. Inventarisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen sumber lainnya. Aset yang dimiliki pemerintah desa sebelum penerapan awal standar ini dinilai menggunakan harga perolehan atau harga wajar jika harga perolehan tidak diketahui. Aset desa yang belum diketahui dan/atau ditetapkan nilai wajar/nilai perolehannya disajikan dalam daftar tersendiri dan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa. 124

Ilustrasi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PEMERINTAH DESA ABC KECAMATAN DEF KABUPATEN XYZ LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan Desember 20 X 1 dan 20 X 0 (dalam rupiah) Uraian PENDAPATAN DESA PENDAPATAN ASLI DESA Hasil Usaha Hasil Pengelolaan Aset Swadaya Masyarakat Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Jumlah Pendapatan Asli Desa PENDAPATAN TRANSFER Dana Desa Bagian Hasil Pajak Daerah Bagian Hasil Retribusi Daerah Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bantuan Keuangan Dari Kabupaten/Kota Jumlah Pendapatan Transfer Angga Realisa (%) Realisa ran si si 20 X 20 X 1 1 0 XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XXX No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Uraian PENDAPATAN LAIN-LAIN Hibah Pihak ketiga Sumbangan Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan lain JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT DESA Anggar Realisa an si 20 X 1 1 XXX XXX XXX XXX XXX (%) Realisa si 20 X 0 XX XX XXX XXX XX XXX XXX XXX 125

PEMERINTAH DESA ABC KECAMATAN DEF KABUPATEN XYZ LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan Desember 20 X 1 dan 20 X 0 (dalam rupiah) Ilustrasi No 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Uraian PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Si. LPA Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal pada BUMDes Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Bersih SILPA Anggaran 20 X 1 XXX XXX Realisasi (%) 20 X 1 Realisasi 20 X 0 XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XX XXX Informasi Saldo Kas: Saldo Awal Kas Penerimaan Pengeluaran Kenaikan/Penurunan Kas Rp XXX Saldo Akhir Kas Rp XXX Desa ABC, Januari 20 X 1 Kepala Desa _____________ 126

PEMERINTAH DESA ABC KECAMATAN DEF KABUPATEN XYZ NERACA DESA Per 31 Desember 20 X 1 dan 20 X 0 (dalam rupiah) Ilustrasi No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Uraian ASET Kas Desa Piutang Persediaan Investasi pada BUMDes Dana Cadangan Tanah Desa Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset tetap Lainnya Konstruksi Dalam pengerjaan Aset Lainnya Jumlah Aset Desa KEWAJIBAN Utang Desa EKUITAS Ekuitas Desa Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Ref 20 X 1 20 X 0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Naik/tur un XXX XXX XXX XXX Desa ABC, Januari 20 X 1 Kepala Desa _____________ 127

PEMERINTAH DESA ABC KECAMATAN DEF KABUPATEN XYZ CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Ilustrasi DAFTAR ISI 1. Informasi Umum 1. 1. Profil dan Kebijakan Teknis 2. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 2. 1. Pendapatan Desa 2. 1. 1. Pendapatan Asli Desa 2. 1. 2. Pendapatan Transfer 2. 1. 3. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 2. 2. Belanja Desa 2. 3. Surplus/Defisit Desa 2. 4. Pembiayaan Desa 2. 4. 1. Penerimaan Pembiayaan 2. 4. 2. Pengeluaran Pembiayaan 2. 5. Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Desa 3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 3. 1. Aset 3. 1. 1. Kas 3. 1. 2. Piutang 3. 1. 3. Persediaan 3. 1. 4. Investasi 3. 1. 5. Aset Tetap 3. 1. 6. Aset Lainnnya 3. 1. 7. Daftar Aset yang Belum Diketahui Nilainya 3. 2. Kewajiban 3. 3. Ekuitas 4. Daftar Lampiran 128

TERIMA KASIH Dwi Martani - 081318227080 martani@ui. ac. id atau dwimartani@yahoo. com http: //staff. blog. ui. ac. id/martani/ 129