MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS PGDS Pusat Perencanaan

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Mekanisme Pengusulan PGDS Rumah Sakit Dinkes Kab/Kota Menghitung kebutuhan dokter spesialis untuk disampaikan kepada bupati/walikota melalui dinas kesehatan kabupaten/kota • Menghitung kebutuhan dokter spesialis • Memverifikasi usulan kebutuhan Rumah Sakit di tingkat kabupaten/kota • Menyampaikan hasil verikasi usulan kebutuhan tingkat Kab/kota ke Gubernur melalui dinas kesehatan provinsi Dinkes Prov • Melakukan verifikasi kebutuhan berdasarkan usulan kebutuhan bupati/walikota • Menghitung kebutuhan rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi • Memverifikasi usulan kebutuhan rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi. • Menyampaikan hasil verikasi kebutuhan tingkat provinsi ke Menteri melalui Kepala Badan Kemenkes RI • Melakukan verifikasi berdasarkan usulan kebutuhan dokter spesialis yang disampaikan oleh pimpinan kementerian / lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. • Menetapkan kebutuhan dokter spesialis secara nasional

Visitasi Rumah Sakit Tujuan Visitasi Menilai kelaikan Rumah Sakit sebelum ditempatkan peserta PGDS Tim Visitasi • • • Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kab/kota Organisasi Profesi Anggota KPDS

Penilaian dan Pemberian Rekomendasi Rumah Sakit 01 02 03 Telah ada infrastruktur RS dan beroperasional; Memiliki sarana dan prasarana RS sesuai standar PMK 56 Tahun 2014 atau peralatan dalam melakukan pelayanan sesuai kebutuhan minimal spesialis; Spesialis 4 dasar dan anestesi kosong/kurang, bila sudah lengkap spesialis tapi tetap meminta maka dilihat beban kerja (jumlah pasien, jumlah pelayanan dan sebagainya); Rumah Sakit dinyatakan layak sebagai lokasi penugasan peserta PGDS apabila :

Penilaian dan Pemberian Rekomendasi Rumah Sakit (Lanjutan) 04 Menyiapkan kendaraan operasional 05 06 yang bukan ambulan, untuk Menyediakan sediaan Menyediakan tempat memudahkan mobilisasi dokter dalam melakukan pelayanan; 07 Memberikan insentif tambahan dari Pemerintah Daerah kepada peserta PGDS sesuai dengan kemampuan daerah; tinggal yang layak huni; 08 Memberikan jasa pelayanan dengan ketentuan sama dengan spesialis lainnya sesuai dengan kebijakan RS; 09 Memberikan jaminan keamanan; farmasi dan perbekalan kesehatan; 10 Memberikan hak lainnya kepada peserta PGDS sesuai ketentuan dengan Perundang. Undangan.

Peserta PGDS PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SECARA TIDAK LANGSUNG NON-ASN (PBTL NON-ASN) PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SECARA TIDAK LANGSUNG ASN (PBTL ASN) PENERIMA BANTUAN BIAYA SECARA LANGSUNG (ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN/ ANGGARAN KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA LAINNYA/ ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH) (PBL NON ASN & ASN) Pengumuman calon peserta dan lokasi penempatan untuk PBTL ASN melalui website PGDS Menteri menerbitkan surat keputusan penempatan bagi peserta PGDS Dinkes Kab/kota menerbitkan SIP & Direktur RS menerbitkan SPMT

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SECARA TIDAK LANGSUNG NON-ASN (PBTL NON-ASN) ADMINISTRATIF 1. 2. 3. 4. Ijazah sertifikat kompetensi surat tanda registrasi surat pernyataan bersedia mengikuti pendayagunaan dokter spesialis. KESEHATAN Surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah.

PEMBEKALAN dan PEMBERANGKATAN PESERTA Pembekalan peserta • Dilakukan sebelum pelaksanaan pemberangkatan Pemberangkatan peserta • Peserta dapat berangkat dari domisili asal atau dari asal universitas • Peserta harus sampai ke lokasi penempatan maksimal tanggal 5 • Biaya perjalanan dinas dari tempat asal ke lokasi penempatan berasal dari APBN dan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan Kementerian Keuangan di tahun berjalan

SAMPAI LOKASI what next? Melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan membawa SK Menteri Kesehatan tentang Peserta PGDS dan SK Pengangkatan Dokter Spesialis sebagai Peserta PGDS Peserta segera melakukan pelayanan kesehatan di bagian / instalasi sesuai dengan spesialisasinya serta membuat laporan kegiatan profesi. Pada setiap triwulan, peserta wajib menyampaikan rekapitulasi laporan kegiatan profesi ke Komite Medik rumah sakit dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Melapor ke direktur rumah sakit dan melakukan orientasi lapangan Segera melakukan pengurusan Surat Ijin Praktek (SIP) dan berkordinasi dengan IDI cabang setempat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Kewajiban Peserta PGDS

HAK PESERTA (1) Hak Mendapatkan SIP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Mendapatkan tunjangan dari Kementerian Kesehatan Mendapatkan insentif daerah sesuai dengan kemampuan daerah Mendapatkan jasa pelayanan medik dari rumah sakit sesuai dengan kinerja dan kebijakan rumah sakit Mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Mendapatkan jaminan keamanan

HAK PESERTA (2) Hak Mendapatkan kewenangan dan kesempatan kerja yang sama dengan dokter spesialis lain yang ada di rumah sakit lokasi penempatan Mendapatkan pergantian biaya perjalanan dinas dari tempat berangkat ke lokasi penempatan dan sebaliknya Mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah selama menjalankan PGDS sesuai dengan standar profesi Mendapatkan izin untuk sementara tidak melaksanakan tugas dari Direktur Rumah Sakit dan wajib mengganti waktu pelaksanaan PGDS sesuai dengan waktu yang ditinggalkan Mendapatkan waktu libur sama seperti dokter spesialis lain yang ada di rumah sakit dan pengaturan waktu libur diserahkan kepada kebijakan rumah sakit.

BESARAN TUNJANGAN PESERTA PGDS PBTL YANG DIBERIKAN KEMENKES NO 1 KRITERIA PENEMPATAN RUMAH SAKIT BESARAN (RUPIAH) PER BULAN 30. 012. 000 2 RUMAH SAKIT DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL 3 RUMAH SAKIT RUJUKAN PROPINSI 24. 060. 000 4 5 RUMAH SAKIT PEMDA LAINNYA RUMAH SAKIT PUSAT LAINNYA 27. 043. 000 22. 600. 000 25. 505. 000

Lokasi praktik berada di Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi penempatan Mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat Pengaturan jam kerja dan mengutamakan pelayanan di Rumah Sakit penempatan. Peserta PGDS dapat berpraktik di RS lain selain RS Penempatan, Jika: Mendapat rekomendasi dari Perhimpunan/ Perkumpulan/ Organisasi Profesi Lokasi praktik merupakan RS milik pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN Mendapat izin Direktur RS lokasi penempatan untuk berpraktik di tempat lain

Monev, Pencatatan, dan Pelaporan Tujuan • Memantau Pelaksanaan PGDS • mengidentifikasi dan mengupayakan penyelesaian permasalahan • memberikan umpan balik kepada institusi pendidikan dan kolegium • • Kementerian Kesehatan Pemda Organisasi Profesi AIPKI, KPDS Tim

Monev, Pencatatan, dan Pelaporan 01 02 03 04 Pimpinan RS harus melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan PGDS kepada Dinkes kab/kota mengkompilasi pelaporan dan menanalisis untuk tindak lanjut kebijakan dan melaporkan ke dinas kesehatan provinsi. Dinkes provinsi mengkompilasi lap Dinkes Kab/kota dan menganalisis untuk tindak lanjut kebijakan melaporkan ke Menteri melalui Kepala Badan melalui Pusrengun SDMK mengkompilasi pelaporan dan menganalisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta memberikan umpan balik ke Dinkes Provinsi dan menyampaikan laporan ke Menteri LA PE AN T TA A C EN P V NE O M R PO AN

Formulir Laporan Bukti Pelaksanaan Pendayagunaan Dokter Spesialis Laporan Kinerja Individu Pelaksanaan Pendayagunaan Dokter Spesialis

PROSEDUR SETELAH SELESAI PGDS Setelah menyelesaikan penugasan PGDS, maka peserta dapat mengambil: Surat Keterangan Selesai PGDS dari Menteri Kesehatan Penggantian Biaya perjalanan dinas dari tempat asal lokasi penempatan berasal dari APBN dan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan Kementerian Keuangan di tahun berjalan

Terima Kasih Awesome Presentation