PPh Pasal 21 PGDS PENGERTIAN PER16PJ2016 Pegawai Tetap

  • Slides: 13
Download presentation
PPh Pasal 21 PGDS

PPh Pasal 21 PGDS

PENGERTIAN (PER-16/PJ/2016) Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara

PENGERTIAN (PER-16/PJ/2016) Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur Pegawai yang menerima penghasilan apabila pegawai tersebut bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan yang diminta oleh pemberi kerja Bukan Pegawai Peserta Kegiatan Orang pribadi selain pegawai tetap atau pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama apapun dari pemotong PPh 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan atas permintaan pemberi penghasilan Orang Pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pertunjukan, olahraga, dan memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut 2

Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap Penerima pensiun Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi

Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai tetap Penerima pensiun Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi dengan 1. Biaya jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp 6. 000 per tahun atau Rp 500. 000 per bulan 2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp 2. 400. 000 per tahun atau Rp 200. 000 perbulan Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan) Dikurangi PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 3

PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan

PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 10. 200. 000 Upah/Uang Saku Harian Dikali 12 ≤ 450. 000 > 450. 000 Dikurangi PTKP Setahun Tidak Dipotong Dikurangi 450. 000 Penghasilan Kena Pajak Dikalikan tarif 5% Dikenakan Tarif Ps 17 Dalam hal Upah kumulatif : 4, 5 jt < Upah < Rp 10, 2 jt sebulan PPh Ps 21 Setahun Upah sehari dikurangi PTKP sebenarnya Dibagi 12 Tarif PPh 21 = 5% PPh Pasal 21 Sebulan Contoh freelancer , buruh bangunan, dll 4

PPh Pasal 21: Bukan Pegawai Berkesinambungan (50 % x Ph Bruto) PTKP sebulan, Dihitung

PPh Pasal 21: Bukan Pegawai Berkesinambungan (50 % x Ph Bruto) PTKP sebulan, Dihitung secara kumulatif Tidak berkesinambungan (50 % x Ph Bruto) Contohnya adalah Dokter Yang Praktik di RS/Klinik yang tidak menerima gaji yang tetap setiap bulannya maka Jumlah Penghasilan Bruto adalah Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik 5

PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan Tarif Pasal 17 UU PPh Penghasilan Bruto merupakan pembayaran

PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan Tarif Pasal 17 UU PPh Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah 6

Ph NETO - PTKP TETAP PEGAWAI BULANAN TIDAK TETAP HARIAN Ph BRUTO - PTKP

Ph NETO - PTKP TETAP PEGAWAI BULANAN TIDAK TETAP HARIAN Ph BRUTO - PTKP Ph BRUTO – 450 RIBU Ph BRUTO(>4, 5 jt s. d. 10, 2 jt) – PTKP Harian Ph BRUTO(10, 2 jt) – PTKP PENSIUNAN BERKALA BERKESINAMBUNGAN BUKAN PEGAWAI BERKESINAMBUNGAN tidak dlm hub kerja TIDAK BERKESINAMBUNGAN KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PESERTA KEGIATAN Ph NETO - PTKP ((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan) Kumulatif (50% X Ph Bruto) Kumulatif 50 % x Ph Bruto Kumulatif Ph Bruto 7

KHUSUS PNS Honorarium dari APBN/APBD yang diterima selain gaji Dipotong PPh Final Golongan III

KHUSUS PNS Honorarium dari APBN/APBD yang diterima selain gaji Dipotong PPh Final Golongan III Golongan IV : 0% : 5% : 15% 8

PELAPORAN SPT Semua Penghasilan baik yang diperoleh dari Kemenkes maupun selain Kemenkes Memilih jenis

PELAPORAN SPT Semua Penghasilan baik yang diperoleh dari Kemenkes maupun selain Kemenkes Memilih jenis SPT 1770 S pada tahun pajak periode PGDS Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya dengan aplikasi Efilling melalui website djponline. pajak. go. id 9

CONTOH KASUS I • Dokter Intan, non PNS, sudah menikah memiliki dua anak merupakan

CONTOH KASUS I • Dokter Intan, non PNS, sudah menikah memiliki dua anak merupakan pegawai PPNPN RSUD Kembangan dan telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis Anak dan akan menjalani program PGDS. Dokter Intan akan mendapatkan penghasilan PGDS Rp 30 jt per bulan mulai bulan April 2020. Berapa pajak yang harus dipotong? • Gaji per bulan 30 jt x 9 bulan : Rp 270 jt. Saat menerima THR: • Biaya Jabatan : 6 jt Ph. Neto: 210 jt+30 jt=240 jt • PTKP (TK/0) : 54 jt. PPh terutang (tarif ps. 17) • Penghasilan Netto : Rp 210 jt 5% x 50 jt. : Rp. 2, 5 jt • PPh terutang (tarif Pasal 17) 15% x 190 jt: Rp 28, 5 jt 5% x 50 jt : Rp 2, 5 jt PPh terutang setahun 31 jt 15% X 160 jt : Rp 24, 0 jt dipotong scr bulanan 26, 5 jt PPh terutang per bulan : Rp 26, 5 jt/9 bulan PPh atas THR 31 jt-26, 5 jt=4, 5 jt = Rp 2. 945. 000, THR yang diterima Rp 25, 5 jt Penghasilan yg diterima dr. Intan perbulan: Rp 27. 055. 000, -

CONTOH KASUS II • Dokter Marendra, bukan PNS, telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis Kandungan

CONTOH KASUS II • Dokter Marendra, bukan PNS, telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis Kandungan dan akan menjalani program PGDS mulai bulan Januari 2018. Dokter Marendra akan mendapatkan penghasilan PGDS Rp 30 jt per bulan dan belum menikah. Berapa PPh dipotong? Penghasilan per tahun (asumsi dibayar 12 x dan mendapat 1 x THR) Gaji perbulan Rp 30 jt , sehingga gaji setahun: Rp 30 jt x 12 = RP 360 jt Penghasilan neto : Rp 360 jt Biaya jabatan : Rp 6 jt PTKP : Rp 54 jt Penghasilan neto : Rp 300 jt PPh terutang (tarif Pasal 17 PPh): PPh terutang/bln : Rp 3. 750. 000, 5% x Rp 50 jt : Rp 2, 5 jt Gaji bersih/bln: Rp 26. 250. 000, 15% x Rp 200 jt : Rp 30 jt saat dr. Marendra mendapat THR 25% x Rp 50 jt : Rp 12, 5 jt 30 jt x 25% (lapisan tarif tertinggi) PPh terutang/thn : Rp 45 jt =Rp 7, 5 jt (THR diterima = Rp 22, 5 jt)

CONTOH KASUS III • Dokter Satrio, bukan PNS, telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis Kandungan

CONTOH KASUS III • Dokter Satrio, bukan PNS, telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis Kandungan dan akan menjalani program PGDS mulai bulan Juli 2018. Dokter Satrio akan mendapatkan penghasilan PGDS Rp 30 jt per bulan telah menikah memiliki satu anak. Berapa PPh dipotong? Penghasilan per tahun (asumsi dibayar 6 x karena tidak mendapat THR) Gaji perbulan Rp 30 jt , sehingga gaji 6 bulan: Rp 30 jt x 6 = RP 180 jt Penghasilan neto : Rp 180 jt Biaya jabatan : Rp 3 jt PTKP (K/1) : Rp 63 jt Penghasilan neto : Rp 114 jt PPh terutang (tarif Pasal 17 UU PPh): 5% x Rp 50 jt : Rp 2, 5 jt yang dibayarkan ke dr. Satrio/bln: 15% x Rp 64 jt : Rp 9, 6 jt Rp 30. 000 – Rp 2. 016. 667, PPh terutang /thn : Rp 12, 1 jt = Rp 27. 983. 333, PPh terutang/bln : Rp 2, 016. 667, -

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH