Kebijakan Pendayagunaan Dokter Spesialis PGDS Badan Pengembangan dan

Kebijakan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Akses Pelayanan Kesehatan Pasal 28 H (1) UUD 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 26 UU No 36/2009 Tentang Kesehatan Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan Pasal 13 UU No 36/2014 Tentang Tenaga Kesehatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan.

Pemenuhan Pelayanan Spesialistik di Indonesia 1. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 2. Pasal 26 ayat (1) Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Pasal 28 ayat (1) Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 4. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dasar Yuridis Dasar Filosofis dan Sosiologis 1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan spesialistik. 2. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. 3. Distribusi dokter spesialis tidak merata, keberadaan banyak di kota-kota besar. dan 4. Keberadaaan dokter ketersediaan spesialis di rumah sakit kurang dari standar minimal yang ditetapkan UPAYA PEMENUHAN PELAYANAN SPESIALISTIK DI INDONESIA

Rasio Dokter Spesialis Per 100. 000 Penduduk Tahun 2019 Indonesia Terdapat disparitas yang cukup besar antar Terdapat disparitas provinsi di Indonesia yang cukup besar antar dimana rasio dokter provinsi di Indonesia spesialis tertinggi dimana rasio dokter berada di kota-kota spesialis tertingg besar seperti DKI berada di kota-kota Jakarta, DI. Yogyakarta, besar seperti DKI Bali Jakarta, DI. Yogyakarta, Bali

Kondisi Dokter Spesialis di Rumah Sakit Spesialisasi Spesialis Anak Spesialis Obstetri dan Ginekologi Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Bedah Spesialis Radiologi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Spesialis Anestesiologi Spesialis Patologi Klinik Spesialis Patologi Anatomi Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Spesialis Mata Spesialis Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala dan Leher Spesialis Kedokteran Jiwa Spesialis Neurologi Spesialis Paru TOTAL Keadaan 4. 586 4. 951 4. 703 3. 211 1. 672 816 2. 558 1. 633 729 Kebutuhan Standar 4. 776 4. 782 4. 812 4. 794 2. 381 1. 007 3. 274 2. 045 943 Selisih (190) 169 (109) (1. 583) (709) (191) (716) (412) (214) 1. 242 556 686 2. 241 801 1. 440 1. 796 538 1. 258 691 563 32. 554 558 1. 391 554 1. 932 1. 249 1. 982 1. 117 34. 486 • Jumlah keadaan merupakan dokter spesialis teregistrasi di KKI • Untuk jenis spesialisasi tertentu sudah terpenuhi berdasarkan standar ketenagaan minimal, namun permasalahannya adalah maldistribusi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM PPSDMK DIKAITKAN DENGAN RPJMN DAN RENSTRA 2020 - 2024 Target Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 - Persentase puskesmas tanpa dokter 12 9 6 3 0 - Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 35 47 59 71 83 - Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang 65 70 75 80 85 - Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya 38731 36827 37475 37637 37785

PERJALANAN WKDS MENJADI PDGS PERPRES NO. 4/2017 Tentang WKDS Gugatan Uji Materiil Terkait PUTUSAN MA Terhadap Gugatan Uji Materiil Per 18 APRIL 2019 PERPRES 4/2017 resmi tidak berlaku Pasca Putusan MA 14 Mei 2019 ditetapkan PERPRES NO. 31/2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis

No INTI PERUBAHAN 1 Perubahan Nomenklatur dengan menghilangkan kata “WAJIB KERJA” Perubahan Nomenklatur Pembagian Kategori Peserta dengan meniadakan istilah “Peserta WKDS Mandiri dan Peserta WKDS Tubel” Wajib Dokter Spesialis (WKDS) Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Peserta terdiri atas: a. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis Mandiri b. Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan Peserta terdiri atas: a. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara tidak langsung b. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan secara langsung 3 Mekanisme penempatan dokter spesialis Penempatan peserta wajib kerja dokter spesialis mandiri oleh Menteri Kesehatan Penempatan dokter spesialis penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung oleh Kemenkes, bekerjasama dengan kolegium, OP, dan institusi pendidikan 4 Kewajiban menyerahkan STR dokter spesialis dan salinannya kepada Menteri. Peserta wajib menyerahkan STR Asli dan salinannya Surat Tanda Registrasi dokter spesialis kepada Menteri. Substansi ini dihapus, Peserta menerima STR Asli dan salinannya 5 Kewajiban membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis ketika awal masa pendidikan Setiap mahasiswa program dokter spesialis harus membuat surat pernyataan akan mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis Substansi ini dihapus, mekanisme penempatan dokter spesialis akan diatur oleh Kemenkes bekerjasama dengan Institusi Pendidikan, OP, dan Kolegium 2 PERPRES NO 4 TAHUN 2017 PERPRES NO 31 TAHUN 2019

Jenis spesialisasi Jenis Spesialisasi dan Lokasi Penempatan Obsgyn RS Milik Pemerintah Daerah Anak Bedah Penyakit Dalam Anestesi penempatan Rumah sakit dapat ditetapkan sebagai lokus PGDS, bila : 1. Ada usulan daerah dilengkapi dengan surat pernyataan bersedia menyiapkan sarana prasarana RS, pemberian Diprioritaskan: insentif daerah, tempat tinggal 1. RS DTPK dan hak-hak lainnya 2. RS Rujukan 2. Proses analisa ketenagaan, Regional kosong/kurang dokter spesialis 3. RS Rujukan 4 dasar dan 1 penunjang Provinsi 3. Ketersedian sarana dan prasarana 4. Hasil visitasi Rumah Sakit untuk kesiapan penempatan

Peran Beberapa Institusi dalam Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaran PGDS; mulai dari proses rekrutmen hingga penempatan peserta (memberikan tunjangan, mengatur penempatan, pembinaan dan pengawasan dan, menyusun regulasi agar terlaksananya program PGDS secara optimal) Memastikan kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana, peralatan, obat-obatan, tempat tinggal/ rumah dinas, insentif daerah sesuai kemampuan daerah, dan jasa medik/jasa pelayanan sebagai hak dokter sesuai kinerja. FK KEMKES PERAN IDI PEMDA KKI Membuat mekanisme yang mensyaratkan calon PPDS menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program PGDS. • Mendukung kebijakan perhimpunan masing-masing demi terlaksananya prog PGDS • Mendorong MPPK dan MKKI untuk membahas lebih rinci peran masing-masing Menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) peserta PGDS

Surat usulan dari PB IDI Ke Kemenkes RI sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan PGDS SURAT PB IDI - MENKES. pdf 1. 2. 3. 4. Memperbanyak peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) hingga 90% yang pembiayaan pendidikannya berasal dari beasiswa pernerintah seperti; beasiswa Lernbaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), beasiswa PPDS-BK atau beasiswa lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayal 2 Perpres No. 31 Tahun 2019 tentang kepesertaan PGDS. Mengupayakan pemberian penghargaan berupa Satuan Kredit Profesi (SKP) yang tinggi dan atau penghargaan dalam bentuk lain kepada peserta PGDS. Memberikan peluang kepada para dokter spesialis fresh graduated untuk dapat mengikuti Program PGDS ini, karena hal ini terakomodasi dalam pasat 32 ayat 1 Perpres No. 31 Tahun 2019. Menawarkan durasi penempatan PGD$ dengan alternatif pilihan waktu pengabdian dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan 2 tahun.

Dampak Jika Tidak Ada Penempatan Dokter Spesialis Maldistribusi dokter spesialis Kasus AKI/AKB/AKABA meningkat Kasus degeneratif/katastrofik yang tdk tertangani meningkat Kurangnya akses masy thd pelayanan spesialistik Angka rujukan meningkat beban daerah meningkat Komitmen pencapaian SDG’s belum dapat dilakukan secara optimal Angka kunjungan. RS rendah potensi menurunkan kelas RS Mutu/Akreditasi menurun

KEBERHASILAN DAN MANFAAT WKDS 1. Peserta WKDS mengisi kekosongan dan kekurangan dokter spesialis di rumah sakit. Sebanyak 10 (sepuluh) angkatan dengan jumlah peserta 1. 824 peserta WKDS ( Mandiri 1. 107, Tubel 717) sudah ditempatkan di 433 rumah sakit 349 Kabupaten/Kota dan 34 Propinsi. Sebanyak 300 orang angkatan I sampai dengan IV telah menyelesaikan tugas. 2. Memberikan pelayanan kesehatan spesialistik sehingga masyarakat di daerah dapat mendapatkan pelayanan secara baik dan terjangkau 3. Peserta WKDS betul-betul menjadi pionir dalam penyiapan fungsi rumah sakit dari nol terutama di DTPK seperti contoh di RSUD Namrole membangun OK sementara dan RSUD Oksibil Pegunungan Bintang Papua 4. Ikut serta dalam membantu proses manajemen RS, meningkatkan kompetensi perawat, bidan tenaga kesehatan di rumah sakit termasuk keterlibatan dalam proses akreditasi rumah sakit 5. Terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, menjadi pembicara, memberikan penyuluhan, melakukan bakti sosial dan lain-lain

Jumlah Penempatan Dokter Spesialis Tahun 2017 – FEBRUARI 2020 (WKDS dan PGDS) TAHUN 2017 2018 2019 2020 ANGKATAN I II IV V VI VIII X IX XI XII PGDS IV Total Mandiri Tugas Belajar Sp Anak Sp Obgyn Sp Peny Dalam Sp Bedah Sp Anestesi Sp Anak Sp Obgyn Sp Peny Dalam Sp Bedah 20 21 20 48 37 19 31 26 18 29 34 15 11 2 11 342 11 12 55 7 54 23 16 51 29 33 42 25 20 24 3 9 414 8 9 26 11 40 Selesai 36 Penugasan 18 24 22 29 39 49 17 6 5 9 348 8 11 4 16 26 29 9 29 34 6 18 28 4 9 5 9 245 9 19 19 13 37 18 10 23 27 4 10 16 8 5 1 219 4 22 14 11 31 16 12 24 10 5 16 22 2 27 12 22 250 10 2 35 10 42 17 9 19 16 17 14 18 7 35 1 9 261 10 4 21 11 25 30 15 16 9 22 15 18 10 22 15 27 270 9 8 4 15 23 16 4 17 27 6 18 37 41 11 12 248 Sp Anestesi 2 8 19 11 15 7 6 8 16 7 16 12 7 16 5 5 160 Peserta Mandiri yang telah menyelesaikan masa penugasan angkatan I – XII dengan jumlah peserta 1395 orang Total 71 115 218 125 341 229 118 242 216 147 217 259 90 196 60 113 2757

Penempatan Dokter Spesialis Per Provinsi Tahun 2017 Februari 2020 *) Penempatan WKDS/ PGDS Penerima bantuan tidak langsung di RS TNI/POLRI, terdata sesuai provinsi tempat penugasan

Rekapitulasi Jumlah Peserta PGDS Angkatan V Jenis Spesialis Ilmu Kesehatan Anak Obstetri dan Ginekologi Spesialis Penyakit Dalam Spesialis Bedah Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Total SUMBER PEMBIAYAAN PBTL PBL 17 16 12 12 9 17 9 15 7 54 16 76 Jumlah 33 24 26 24 23 130

Penempatan Dokter Spesialis Per Provinsi Angkatan V Tahun 2020

Terima Kasih Bakti Kita Untuk Indonesia

Sebelum Sesudah Operasi Pertama di IB Sementara Penyiapan IBS Operasi Caesar Pertama Namrole di

RSUD Datu Sanggul Rantau Tapin ICU setelah 1 tahun WKDS ICU sebelum Tindakan Anestesi di RSUD Sorong Selatan Operasi pertama di RSUD Oksibil sejak 15 Tahun Kabupaten berdiri Anesetsi di RSUD sorong Selatan Persiapan Operasi Perdana Oksibil Kegiatan Prolanis - RSUD Caruban Operasi sekaligus bimbingan perawat OK RSUD Kotamobagu

Menjadi Pembicara Menjadi juara Hipercci Menanam TOGA Olahraga bersama Komdik Bakti Sosial Spesialis di DTPK Menghadiri undangan masyarakat Kebersamaan makan siang bagian OK Make Up class

PENYELESAIAN MASALAH DAN MONEV YANG TELAH DILAKUKAN Kasus kecelakaan di Langgur Penyelesaian kasus tindakan asusila Monev RSUD Gunung Sitoli Monev Namrole Penyelsaian Kasus Penganiayaan Kolaka Utara Penyelesaian Kasus Tanjung Uban