PENGEMBANGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN OUTLINE Seleksi

PENGEMBANGAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

OUTLINE Seleksi Terbuka Jabatan Pimpian Tinggi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Kementerian Kesehatan Administrasi Jabatan Fungsional

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI Seleksi terbuka (open recruitment) mempunyai makna dan sasaran terhadap peningkatan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. 4

2019 TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA Perbaikan yang terus berkesinambungan 2019 2017 2015 2014 2013 PERMENPAN RB NOMOR 15 TAHUN 2019 APLIKASI SIJAPTI KASN APLIKASI SELEKSI TERBUKA JPT KEMENKES (SISKA) PERMENPAN NOMOR 13 TAHUN 2014 SE MENPAN NOMOR 16 TAHUN 2012 Add a footer 5

TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA TAHUN 2013 MENGACU PADA SURAT EDARAN MENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2012 6

TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA TAHUN 2014 MENGACU PADA PERATURAN MENPAN DAN RB NOMOR 13 TAHUN 2014 7

TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA TAHUN 2015 APLIKASI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN KESEHATAN (SISKA) 8

TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA TAHUN 2017 APLIKASI SIJAPTI KASN 9

TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA TAHUN 2019 MENGACU PADA PERATURAN MENPAN DAN RB NOMOR 15 TAHUN 2019 10

UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH • Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Sedangkan UKPPI adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan Pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya. 11

TRANSFORMASI PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKKPI 2015 • Aplikasi Ujian Dinas dan UKPPI Melakukan : - Usul Online - Verifikasi dan Validasi - Link ke Info Proses 12

TRANSFORMASI PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKKPI 2018 • Aplikasi Ujian Dinas dan UKPPI • Aplikasi CAT Ujian Dinas dan UKPPI Aplikasi Ujian Dinas dan UKPPI : - Usul Online - Verifikasi dan Validasi - Link ke Info Proses Aplikasi CAT Ujian Dinas dan UKPPI : - Entry Soal - Pelaksanaan Ujian CAT - Penilaian Hasil Ujian Add a footer 13

PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

LATAR BELAKANG Dalam rangka pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan peningkatan kemampuan dan profesionalisme berbasis kompetensi melalui Pendidikan formal Tugas Belajar Izin Belajar Meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan

DASAR HUKUM Perpres 12 Tahun 1961 SE Menpan No. 4 Tahun 2013 Permenkes No 28 Tahun 2015 ttg Penyelenggaran Tubel SDMK Permenkes No. 1 Tahun 2017 ttg Pemberian Ibel

PENGERTIAN IZIN BELAJAR Pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan: Biaya sendiri Diselenggarakan di luar jam kerja Tidak mengganggu tugas kedinasan

MEKANISME PENERBITAN IZIN BELAJAR BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 1 TAHUN 2017 YANG BERSANGKUTAN PIMPINAN SATKER Mendaftar online secara mandiri melalui website Biro Kepegawaian dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan Membuat surat rekomendasi kepada sekretaris unit utama, untuk satker dilingkungan Setjen ditujukan kepada Biro Kepegawaian UNIT UTAMA Sekretaris unit utama membuat surat usulan kepada kepala biro kepegawaian BIRO KEPEGAWAIAN Menerbitkan Izin Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi

PERSYARATAN • Masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS • Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik • Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat • Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat • Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS • Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan

KELENGKAP AN ADMINISTRA SI Bukti registrasi online Izin Belajar Surat pernyataan Izin Belajar bermeterai Rp 6. 000, 00 (enam ribu rupiah) Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang Fotokopi keputusan pengangkatan PNS Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir Fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang Fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir Surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dari pejabat/Pimpinan Satuan Kerja/unit kerja Surat keterangan pembagian tugas, bagi PNS yang bekerja shift Fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) Fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan Jadwal kuliah dari institusi pendidikan

APLIKASI IZIN BELAJAR Pasal 4 ayat (5) Permenkes No 1 Tahun 2017 Setiap PNS yang akan mengajukan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftar online secara mandiri melalui website Biro Kepegawaian. https: //ibel-ropeg. kemkes. go. id/

PROSES REGISTRASI (SILK IBEL ONLINE) CEK DATA PEGAWAI VALIDASI UPDATE DATA PEGAWAI (SIMKA) CETAK BUKTI REGISTRASI ENTRY FORMULIR

PROSES USUL ENTRY USUL PILIH PEGAWAI CEK KELENGKAPAN BERKAS CETAK USUL PROSES DI BIRO KEPEGAWAIAN CETAK REKOMENDASI VERIFIKASI UNIT UTAMA

USUL TERBIT MASALAH 506 362 144 NO REKAP PROSES IZIN BELAJAR TAHUN 2019 Masalah Jumlah 1 Tidak melampirkan Surat Keterangan Shift Kerja; 73 2 Tidak melampirkan Uraian Tugas Tandatangan Kepala Satuan Kerja 61 3 Tidak melampirkan Jadwal Kuliah 31 4 Perkuliahan di Jam Kerja 27 5 Sudah Lulus Kuliah 12 6 Tidak melampirkan Surat Keterangan Lulus Seleksi Akademik 8 7 Surat Pernyataan Izin Belajar Bermaterai Asli 6 8 Perkuliahan kelas jauh 4 9 Masa kerja belum 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS 3 10 Akreditasi C 2 11 Perkuliahan Sabtu-Minggu 1

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR PNS KEMENKES

Definisi Tugas Belajar Penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jenis Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Belajar bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); b. biaya pemerintah negara asing; atau c. biaya lain yang tidak mengikat.

Persyaratan PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja pengusul; b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK; d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telahmendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang; e. lulus seleksi administrasi dari Sekretariat Unit Utama dan seleksi akademik dari institusi pendidikan tempat Tugas Belajar dilaksanakan; f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya; h. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. bagi Peserta luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar di luar negeri; j. melampirkan daftar riwayat hidup singkat sesuai dengan format terlampir; k. melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali pada unit kerja pengusul; l. melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian selama dua kali masa Tugas Belajar (2 N); dan m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan oleh pimpinan unit kerja pengusul.

Mekanisme Tubel Non DIPA BPPSDMK Penyandang Dana Informasi Beasiswa - Seleksi - Pengumuman Satker PNS Mengajukan Permohonan Rekomendasi - Verval Usul ke UU Biro Kepegawaian Unit Utama - Verval Usul ke Ropeg - Verval Penerbitan Rekomendasi Mengajukan Beasiswa - Seleksi Administrasi - Seleksi Akademik Mengajukan SK Tugas Belajar - Verval Penetapan SK Tugas Belajar Kelengkapan Berkas Usul Rekomendasi: 1. Fotocopy SK PNS 2. Fotocopy SK KP terakhir 3. Fotocopy SK Struktural/Jabatan Terakhir 4. SKP 1 tahun terakhir 5. Peta Kebutuhan Perencanaan Pendidikan 6. Surat Penawaran/Pengumuman Beasiswa 7. Surat Pernyataan 8. Surat Keterangan Sehat SK Tugas Belajar: 1. Bukti Penerimaan di Perguruan Tinggi 2. Surat Pemberian Beasiswa 3. Set

PEMUTIHAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

PEMUTIHAN KERINGANAN YANG DIBERIKAN KEPADA PNS BERUPA PENGAKUAN TERHADAP PROSES PENINGKATAN PENDIDIKAN YANG DIJALANI SELAMA MEMENUHI PERSYARATAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

JENIS PEMUTIHAN Pemutihan tugas belajar Pemutihan izin belajar

KRITERIA Tugas Belajar • Dibiayai • Wilayah kerja dan Perguruan Tinggi beda Izin Belajar • Tidak dibiayai • Wilayah kerja dan Perguruan Tinggi sama

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PEMUTIHAN Kepmenkes (Januari 2020) Surat Edaran (akhir Januari 2020) Usul Pemutihan dari Unit Utama (akhir Februari 2020) Verifikasi dan Validasi (Maret. Mei 2020) SK Pemutihan (Juni 2020) Pencantuman Gelar

KETENTUAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PELAKSANAAN PEMUTIHAN IBEL/TUBEL 1 Usul Pemutihan dari Unit Utama diterima Biro Kepegawaian paling lambat akhir Februari 2020 2 Pegawai yang mengikuti pendidikan di luar wilayah kerja dapat mengikuti pemutihan dengan tugas belajar 3 Pendidikan dimulai, saat yang bersangkutan telah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS 4 Akreditasi Prodi minimal B yang mendapat pengakuan BAN-PT atau LAM PTKes 5 Akreditasi Prodi C dapat mengikuti pemutihan dengan melampirkan syarat berupa surat keterangan dari Kopertis wilayah setempat bahwa tidak ada prodi yang terakreditasi B di wilayah tersebut 6 Pendidikan/perkuliahan kelas Sabtu-Minggu/Kelas jauh harus mendapat persetujuan penyelenggaraan pendidikan dari ristek dikti 7 Sertifikat Kolegium tidak bisa masuk dalam pemutihan karena tidak termasuk pendidikan formal 8 Sekolah paket B dan Paket C tidak masuk kedalam pemutihan, cukup surat keterangan mengikuti ujian saja 9 Satker/Unit utama mengidentifikasi pegawai yang telah memiliki surat izin belajar yang diterbitkan 6 bulan sebelum kelulusan 10 Satker dan Unit Utama mengidentifikasi pegawai yang memiliki ijazah luar negeri dengan beasiswa/sponsorship dan telah mendapat penyetaraan dari Dikti dan persetujuan Setneg 11 Pegawai yang memiliki ijazah luar negeri dengan dana pribadi tidak dapat diakomodir dalam pemutihan 12 Pendidikan yang masuk dalam pemutihan yaitu Pendidikan lebih rendah, setara dan lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi 13 Satker/Unit utama memastikan pegawai tidak sedang menjalani CLTN atau Hukdis sedang/berat selama mengikuti pedidikan 14 Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan diluar kampus induk harus mendapat persetujuan Dikti

ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

PRODUK BIRO KEPEGAWAIAN TERKAIT ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL Pengangkatan Pertama 1 Pengangkatan Alih Jabatan 2 Penangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Inpassing 3 Kenaikan Jabatan Fungsional 4 Pembebasan Sementara 5 Pengangkatan Kembali 6 Pemberhentian dari Jabatan Fungsional 7 Perpindahan dalam Jabatan Pelaksana 8 Pemberian/Pemberhentian Tunjangan Bahaya Radiasi Pemberian/Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional PAK Analis Kepegawaian kategori Keterampilan, jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda 1 2 3 1 Usul online Proses dapat dimonitor di info proses pada web ropeg https: //ropeg. kemkes. go. id/inpro kemudian pilih Pengembangan

PERMENKES NOMOR 23 TAHUN 2019 Penyesuaian/inpassing ditujukan bagi: 1 PNS yang telah dan atau masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pyb 2 PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JF dan telah mendapatkan KP setingkat lebih tinggi 3 Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan JF yang akan diduduki 4 PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi AK untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

PERLU DIPERHATIKAN !!! Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Batas usia paling tinggi: 56 th, utk kategori keterampilan, jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda 58 th, utk jenjang Ahli Madya Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 6 bulan sebelum masa Penyesuaian/Inpassing berakhir

ALUR PELAKSANAAN INPASSING Penetapan PNS ke dalam Jabfung melalui inpassing Penetapan kebutuhan inpassing Penerbitan sertifikat lulus uji kompetensi Pelaksanaan Uji Kompetensi inpassing Inpassing Seleksi Administrasi Inpassing

PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGUSULAN PENETAPAN SK INPASSING JABATAN FUNGSIONAL 1 Tidak tersedia peta jabatan; 2 Tersedia peta jabatan, tetapi tdk mengusulkan formasi kebutuhan inpassing ke Kemen. PAN RB 3 Jumlah usulan melebihi jumlah kebutuhan inpassing yang telah ditetapkan Kemen. PAN RB 4 Ybs sudah diangkat ke dalam jabatan struktural

5 Ybs memiliki surat rekomendasi/sertifikat lulus inpassing, tetapi setelah itu melaksanakan proses Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO); a. b. c. d. 6 Jenjang jabatan pd sertifikat/surat rekomendasi hasil lulus uji kompetensi tdk sesuai dengan golongan/pangkat Ybs 7 Usulan jenjang yg akan diduduki tdk sesuai dg sertifikat/surat rekomendasi hasil lulus uji kompetensi Beberapa JF memperbolehkan, asalkan tidak berubah jenjang (cth: Arsiparis) Beberapa JF memperbolehkan, meskipun berubah jenjang (cth: Pranata Humas, Pengelola PBJ) Beberapa JF tidak memperbolehkan (cth: Jabfungkes) Sebagian besar unit Pembina JF belum membuat klarifikasi mengenai hal ini (cth: Auditor, Pranta Komputer, Dosen, WI, dll)

PELANTIKAN PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL (PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2017) 1 2 Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan YME Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan terhadap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional, melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/inpassing

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL 0 1 Pelantikan & pengambilan sumpah/janji JF paling lambat 30 hari sejak SK ditetapkan 02 PNS yg mengangkat janji/sumpah jabatan didampingi oleh seorang Rohaniwan dan 2 orang saksi 03 04 Saksi dimaksud merupakan Setiap pengambilan PNS yang jabatannya paling sumpah/janji jabatan rendah sama dengan jabatan dituangkan dalam berita acara PNS yg mengangkat yg ditandatangani oleh pejabat janji/sumpah yg mengambil sumpah/janji, PNS yg mengangkat sumpah/janji jabatan, dan saksi Catatan: Sumpah/janji jabatan fungsional diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing;

PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2019 Para Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di lingkungan masing 2 Sekretaris Jenderal untuk JF jenjang Utama dan Madya di lingkungan Kemenkes 1 Kepala Biro Kepegawaian untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal 2 5 Menteri mendelegasikan pelaksanaan pelantikan PNS, kepada: 4 Para Dirjen, Irjen, dan Para Kepala Badan untuk JF jenjang Utama dan Madya x 3 Para Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, dan Para Sekretaris Badan untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di lingkungan masing 2

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PENGANGKATAN PERTAMA, ALIH JABATAN, INPASSING DAN KENAIKAN JABATAN Berkas KJ yang valid dan tidak valid dikembalikan ke Unit Pengusul, untuk proses KP periode berikutnya Januari Usul diterima paling lambat 20 Desember Berkas KJ yangvalid dilanjutkan untuk proses Kenaikan Pangkat di BKN April Juli Usul diterima paling lambat 27 Maret Usul diterima paling lambat 26 Juni Berkas KJ yang valid dilanjutkan untuk proses Kenaikan Pangkat di BKN Oktober Usul diterima paling lambat 30 September

ATURAN PELAKSANAAN PERIODE PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL Usul online dapat dilakukan sepanjang tahun Administrasi JF lainnya Surat Edaran Kelengkapan berkas proses tdk valid yg masuk ke Biro Kepegawaian setelah batas waktu yg ditentukan, maka tdk akan diproses pada periode tsb, tetapi dapat diusulkan lagi pada periode berikutnya Kelengkapan Berkas Usulan yang masuk ke Biro Kepegawaian setelah batas waktu yg ditentukan, maka akan diproses pada periode berikutnya Usul administrasi Jabatan Fungsional Usul online Biro Kepegawaian akan menerbitkan surat edaran resmi terkait pelaksanaan administrasi JF di lingkungan Kemenkes Utk proses administrasi JF lainnya, yaitu Pemindahan Jabatan Pelaksana, Pemberhentian JF, Pemberian/Penyesuaian Tunjangan Fungsional, Tunjangan Bahaya Radiasi, Ralat SK, dan lain-lain, tetap dilaksanakan tanpa periode

PERMASALAHAN PROSES ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL & JABATAN PELAKSANA SECARA UMUM DITJEN YANKES - Usul online tidak sesuai produk kepegawaian yang akan diproses; - PAK tidak sesuai ketentuan; - Berkas tidak lengkap; - Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing; - Kualifikasi Pendidikan tidak sesuai (usul JP); ITJEN BADAN PPSDMK - Tidak melakukan usul online (manual); - Berkas tidak lengkap; - Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing; - Kualifikasi Pendidikan tidak sesuai (usul JP);

PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM PROSES PAK 1) Masa penilaian PAK lebih dari 5 tahun; 2) Masa penilaian PAK terputus dari PAK sebelumnya; 3) Tanggal penetapan PAK lebih dari 2 kali periode kenaikan pangkat; 4) Tanggal penetapan PAK lebih dari 1 tahun dari akhir masa penilaian PAK; 5) Komposisi PAK tidak sesuai ketentuan; 6) Jumlah angka kredit tidak sesuai ketentuan sesuai permenpan masing-masing jabfung; 7) Rekomendasi pada PAK tidak sesuai; 8) Angka kredit tidak dirinci; 9) Angka kredit Pendidikan tidak sesuai ketentuan;

TERIMA KASIH