PELENYENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN

PELENYENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PERMEN PUPR RI NOMOR 20/PRT/M/2018

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PP NO. 60 TAHUN 2008 SPIP PERMEN PUPR NO. 20/PRT/M/2018 Proses yang Integral pada Tindakan & Kegiatan yang Dilakukan secara Terus Menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan Keyakinan Memadai atas Tercapainya Tujuan Organisasi, melalui: § Kegiatan Yang Efektif dan Efisien, § Keandalan Pelaporan Keuangan, § Pengamanan Aset Negara, dan § Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan 2

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PERMEN PUPR NOMOR 20/PRT/M/2018) UNIT ORGANISASI/PENGENDALI/PEMILIK RISIKO Satuan Kerja, Pokja, Balai (1 st Line of Defense) Melaksanakan Pengendalian Intern setiap waktu Balai & Direktorat Pembina (2 nd Line of Defense) Melaksanakan Monitoring terhadap Pengendalian Intern SATUAN KERJA, POKJA, BALAI (1 St Line) BALAI & DIREKTORAT PEMBINA (2 nd Line) INSPEKTORAT JENDERAL (3 rd Line) PENGAWAS Inspektorat Jenderal (3 rd Line of Defense) Internal Audit, Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern ecara sampling a. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA JASA b. PELAKSANAAN PENGENDALIAN KONTRAK PBJ a. PEMBINAAN & PEMANTAUAN PEMILIHAN PENYEDIA b. PEMBINAAN & PEMANTAUAN PELAKSANAAN KONTRAK a. PENGAWASAN PELAKSANAAN PBJ b. SARAN UNTUK THREE LINES OF PENINGKATAN PENGENDALIAN (1 K + 3 E) DEFENSE 3

9 STRATEGI CEGAH FRAUD PROSES PBJ DI KEMENTERIAN PUPR 1 2 Re-organisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja PBJ Target: Februari 2019 Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM) Target: 6 bulan sejak Re-organisasi 3 4 6 Perbaikan Mekanisme Penyusunan HPS 7 Target: Juli 2019 Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai (sebagai second line of defense ) PENINGKATAN IMPLEMENTASI SPIP pada st 1 Line & 2 nd Line Target: Juli 2019 Pembinaan Vendor (Kontraktor dan Konsultan) Risk Management di Unor, Balai, dan Satker 8 Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kapasitas Auditor Itjen Target: Juli 2019 5 Pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan BPKP Target: Juli 2019 9 Continous Monitoring atas Perangkat Pencegahan Fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4. 0) Target: Juli 2019 4

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

7

1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif SPIP Lingkungan Pengendalian Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik

2. PENILAIAN RISIKO SPIP Identifikasi Risiko Penilaian Risiko Analisis Risiko

TAHAPAN ANALISIS RISIKO Menentukan Tingkat Kemungkinan dan Dampak dari Risiko Identifikasi dan Evaluasi Pengendalian Risiko yang ada Ada Data? Y T Subjective Probability, Uniform Distribution Probability, Probability Matrix, model matematika dan pola distribusinya Skala dampak : Sederhana, dua kriteria (modul hal 105 dan 106) Menentukan Peringkat Risiko Probability Impact Matrix Dokumentasi 12

Kriteria Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko CONTOH : 18

Kriteria Skala Signifikansi Dampak CONTOH : 19

MATRIKS RISIKO (Contoh : Skala 5) 15

Penilaian Risiko Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko > MENETAPKAN RISIKO Risiko dianalisa berdasarkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan kegiatan Analisa Risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Unsur risiko Event (kejadian) Kemungkinan yang bisa terjadi – bisa tidak Jika terjadi akan menimbulkan dampak - kerugian

PENILAIAN RISIKO Ps. 13 – penilaian risiko, tujuan IP Ps. 14 – arahan, komunikasi, strategi Ps. 15 – tujuan tingkat kegiatan • Pimpinan IP wajib melakukan PENILAIAN RISIKO • Pimpinan IP menetapkan TUJUAN IP dan TUJUAN pd tingkat KEGIATAN. • Tujuan IP memuat: ARAHAN yg spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu • Tujuan IP wajib DIKOMUNIKASIKAN kpd seluruh pegawai • Untuk mencapai tujuan IP, pimpinan IP menetapkan STRATEGI OPERASIONAL dan STRATEGI MANAJEMEN TERINTEGRASI dan RENCANA PENILAIAN RISIKO. • Berdasarkan tujuan dan renstra IP • Tujuan saling melengkapi, menunjang, tdk bertentangan satu sama lain, dan relevan dgn seluruh kegiatan utama IP • Tujuan mengandung unsur kriteria pengukuran • Didukung sumber daya yang cukup 20 • Melibatkan seluruh tingkat pejabat dlm proses penetapannya

PENILAIAN RISIKO Ps. 16 – Identifikasi risiko Ps. 17 – Analisis risiko • Sekurang-kurangnya dilaksanakan dg METODOLOGI yg sesuai tujuan IP & tujuan pd tingkat kegiatan secara komprehensif. • Menggunakan MEKANISME yg memadai untuk MENGENALI RISIKO dari faktor EKSTERNAL dan INTERNAL. • Menilai FAKTOR LAIN yg dapat meningkatkan risiko. • Analisis dilaksanakan untuk menentukan DAMPAK dari risiko yg telah diidentifikasi terhadap PENCAPAIAN TUJUAN IP • Pimpinan IP menerapkan prinsip KEHATI-HATIAN dalam menentukan tingkat RISIKO YANG DAPAT DITERIMA (batas toleransi risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat). 21

Tahapan Penilaian Risiko (PP 60/2008) IDENTIFIKASI RISIKO • Penetapan tujuan (IP & kegiatan) • Sumber risiko internal & eksternal ANALISIS RISIKO • Pengaruh/ dampak risiko thd pencapaian tujuan PENILAIAN RISIKO

SUMBER RISIKO (pasal 16 huruf b) EKSTERNAL INTERNAL • peraturan perundang-undangan baru, • perkembangan teknologi, • bencana alam, dan • gangguan keamanan. • keterbatasan dana operasional, • sumber daya manusia yang tidak kompeten, • peralatan yang tidak memadai, • kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan • suasana kerja yang tidak kondusif. 23

IDENTIFIKASI RISIKO Identifikasi risiko merupakan tahap krusial karena ditujukan untuk menggali seluruh risiko potensial yang terjadi dalam lingkup kegiatan sesuai konteks yang ditetapkan Langkah ini berupaya mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dikelola. Identifikasi komprehensif yang menggunakan proses sistematis dan terstruktur dengan baik adalah sangat penting, karena risiko potensial yang tidak teridentifkasi pada tahap ini akan terlewatkan pada analisis lebih lanjut. Identifikasi harus mencakup semua risiko baik yang dapat dikendalikan maupun yang di luar kendali organisasi.

IDENTIFIKASI RISIKO-lanjutan Staf yang akan melaksanakan tahap identifikasi harus yang memiliki pengetahuan tentang kebijakan, program, proses atau aktivitas yang akan direviu. Jika masalahnya kompleks, sebaiknya dibentuk tim kerja / satgas. Instrumen dan teknik yang dapat digunakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko umumnya adalah: checklist, pertimbangan sesuai pengalaman dokumen, flow charts, brainstorming, analisis sistem, analisis skenario, dan teknik pengembangan sistem. Pendekatan-pendekatan tersebut akan sangat tergantung sifat aktivitas dan tipe risikonya.

Menentukan Peristiwa Risiko Menurut Sumber Risiko TIM MR Peristiwa Risiko Ekonomi fluktuasi mata uang, tingkat suku bunga Lingkungan kebisingan, kontaminasi, polusi Finansial risiko kontrak, penyalahgunaan dana, denda Manusia kerusuhan, pemogokan, sabotase Bencana alam gempa bumi, kebakaran, kondisi iklim Kesehatan dan keselamatan kerja tindakan keselamatan yang tidak memadai, kurangnya manajemen keselamatan Tanggung jawab produk kesalahan rancangan, pengendalian kualitas di bawah standar, pengujian yang tidak memadai Tanggung jawab profesional nasehat yang keliru Kerusakan harta kebakaran, kerusakan air, pencemaran Keamanan perusakan, pencurian, penyalahgunaan informasi, akses ilegal Teknologi inovasi, keusangan dan ketergantungan 26 6/6/2021

TUJUAN IDENTIFIKASI RISIKO MENETAPKAN RISIKO • Uraian kejadian • Penyebab MENGKATEGORIKAN RISIKO • Jenis risiko • Sumber risiko • Penerima risiko • Hirarki risiko • Level risiko • K emampuan mengendalikan risiko (controlability) REGISTER RISIKO (DAFTAR RISIKO)

DAFTAR RISIKO

ANALISIS RISIKO Tahap ini bertujuan mengukur risiko-risiko yang telah teridentifikasi – dalam bentuk probabilitas dan dampak. Dalam mengukur risiko, aspek pengendalian yang ada menjadi pertimbangan penting Tahap ini adalah menentukan probabilitas dan dampak setiap risiko, untuk menetapkan level risikonya. Level risiko diperoleh dari hubungan (perkalian) antara kemungkinan (frekuensi atau probabilitas kemunculan) dan dampak (besaran efek) jika risiko terjadi. Level risiko biasanya disajikan dalam bentuk tabel.

ANALISIS RISIKO -lanjutan Analisis risiko meliputi penentuan sumber risiko, kemungkinan dampak risiko yang akan terjadi. Faktor yang mempengaruhi timbulnya kemungkinan dampak juga diidentifikasi. Risiko dianalisis dengan mengkombinasikan taksiran kemungkinan dampak dalam konteksnya dengan ukuran pengendalian yang telah ada. Analisis pendahuluan dilakukan untuk mengecualikan risiko berdampak rendah dari studi mendalam. Risiko yang dikecualikan tersebut sedapat mungkin tetap didaftar untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko. Tujuan analisis risiko adalah untuk memisahkan risiko minor yang dapat diterima dari risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam evaluasi dan penanganan risiko.

TUJUAN ANALISIS RISIKO Hasil identifikasi risiko Informasi kpd Pimpinan Probabilitas/ frekuensi risiko Dampak dan besarannya Respon risiko Status risiko + peta risiko

KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS Probabilitas Kriteria Rating % 1 0 -5 Sangat tidak mungkin/hampir mustahil 2 6 -20 Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil 3 21 -50 Kemungkinan terjadi 4 51 -80 Sering terjadi 5 > 80 Hampir pasti terjadi 32

KERANGKA PENGUKURAN DAMPAK Rating Dampak Keterangan Sangat tinggi/ katastropik Mengancam program dan organisasi serta (5) stakeholders. Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis Besar (4) Mengancam fungsi program yg efektif dan organisasi Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis Menengah/medium (3) Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar Kecil (2) Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders Sangat rendah/ tidak Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. signifikan (1) Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi 33 stakeholders

STATUS RISIKO Status Risiko = Probabilitas x Dampak

Impact vs. Likelihood High I M P A C T Low Medium Risk Share High Risk Mitigate & Control Low Risk Accept Medium Risk Control LIKELIHOOD High

MATRIK PENILAIAN RISIKO IMPACT HIGH LOW kontingensi atau rencana tindakan darurat mendesak untuk ditangani dipantau dan ditinjau secara teratur untuk menjaga risiko-risiko itu pada level yang dapat diterima pengendalian secara teratur untuk menjaga terjadinya risiko LIKELIHOOD HIGH

PETA/PROFIL RISIKO

TIM MR 38 6/6/2021

3. KEGIATAN PENGENDALIAN SPIP Kegiatan Pengendalian Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

PENGENDALIAN INTERN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGENDALIAN ATAS KEGIATAN TUPOK SI Readiness Criteria Perencanaan, Pemograman, Penganggaran KEGIATAN EFEKTIF, EFISIEN, SESUAI KETENTUAN Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Perbendaharaan Proses Pengadaan Barang/Jasa, Kontrak, dan Serah Terima Mekanisme Pencairan Dana, Revisi DIPA Penataan BMN, Pelaporan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pelaksanaan

READINES S CRITERIA APA KEGIATAN SATKER TELAH MENGACU READINESS CRITERIA kriteria kesiapan untuk memudahkan pemenuhan dalam arah kegiatan rincian kegiatan harus Indikator kinerja harus jelas dan terukur study kelayakan assesment lingkungan dan sosial ada DED dan kesiapan lahan/lokasi Kesiapan Unit Pengelola/Pelaksana Pasca Konstruksi

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN SI 45

4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPIP Informasi & Komunikasi Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi

PENGERTIAN Informasi • data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah Komunikasi • proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik 47

5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN Pemantauan Berkelanjuta SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut

SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 49

SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015 -2019 DUKUNGAN SEKTOR JALAN 47. 017 km Pemeliharaan jalan nasional 500 km Dukungan jalan daerah 2. 650 km • • Pembangunan jalan nasional • • 28. 059 m • • Pembangunan Jembatan terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar terhadap 15 kawasan industri prioritas terhadap kawasan pariwisata pada 25 KSPN prioritas terhadap pembangunan 15 Bandara baru terhadap intermoda dengan jalur KA pembangunan 65 waduk DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR Rp. 40, 580 67, 52 m 3/detik Air Baku [intake, jaringan, embung] Pengendalian Banjir [normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll] 3 ribu Km juta. Ha Ha 11 juta SEKTOR PERUMAHAN • Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676. 950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50. 000 unit • Pembangunan Rumah Susun : 550. 000 unit • Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250. 000 unit DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA Irigasi Baru INDIKATOR 3 juta Ha Rehabilitasi Irigasi Pengamanan abrasi pantai 500 Km Akses Air Minum Layak Kawasan permukiman kumuh perkotaan Akses Sanitasi Layak KONDISI AKHIR THN 2014 TARGET AKHIR THN 2019 70 % 100 % 38. 431 Ha 0 ha 62 % 100 % Rp. 120, 689 TRILIUN Konstruksi jalan bebas hambatan ANGGARAN PUPR TA 2019 1. 000 km

KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN 1. Kelemahan Perencanaan 2. Kelemahan Persiapan Tender 3. Kelemahan Pelaksanaan 2

KELEMAHAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEKERJAAN TERLAMBAT HASIL PEKERJAAN RUSAK AN HAMBATA DISPUTE & PERMASALAHAN HUKUM N PE L A Y A N MASYARAKAT TERLAMBAT/ TIDAK DAPAT MENERIMA MANFAAT PEMBINA TEKNIS/PENGENDALI INTERNAL TIDAK BERFUNGSI ? ? ? 52

§ Masyaraka t : 193 § APH : 11 § K/L lain KK : N 11 16 TEND % ER PELAKSAN 215 51 AANLaporan 33% % PENANGANAN PENGADUAN SEMESTER I TA. 2019 Tender Ulang 7 paket Telah Ditindaklanj uti 120 Laporan : BM CK Pn. P SIBB : : § § Terbukti Sanksi Disiplin 37 orang 21 Laporan 34 Rekomendasi • Teguran Tertulis/Pernyataan Tidak Puas: 32 orang, 1 Tahun: 1 orang, Proses Laporan 63 117 15 12 8 Putus Kontrak 5 paket • Penundaan Kenaikan Pangkat 95 § SDA Kesimpulan Tidak Terbukti / Tidak Dapat Ditindaklanjuti / Kewenangan Instansi Lain 99 Laporan • Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah 3 Tahun: 4 orang. Lain-lain 4 pembinaan unit kerja, 2 denda keterlambatan 3 kelebihan pembayaran 6 sanksi daftar hitam 1 mengalokasikan anggaran untuk sisa tagihan 1 perbaikan pekerjaan 4 9

AKIBAT PENGENDA LIAN INTERN LEMAH TINGKATKAN INTEGRITAS & PROFESIONALITAS 54

Perencanaan, Pemograman, Penganggaran o Perencanaan, Pemograman, Penganggaran harus dikoordinasikan dengan penanggung jawab program yaitu Sekjen dan Pejabat Eselon I terkait yang merupakan bagian integral dalam perencanaan, pemograman, dan penganggaran di kementerian; o Setiap perubahan rencana, program, dan anggaran diusulkan tertulis untuk di bahas di Unit Kerja Eselon II terkait dan dikoordinasikan oleh Sekjen; o Usulan tersebut dapat dipertimbangkan dengan menjelaskan alasan perubahan yang diperlukan, meliputi aspek keterlaksanaan, efektifitas, efisiensi, dan tidak mempengaruhi sasaran dan kinerja kementerian;

ALUR PROSES PENGENAAN DAFTAR HITAM KEBERATAN DISAMPAIKAN KE PA/KPA PALING LAMBAT 5 HARI STLH SURAT TEMBUSAN PENYEDI A JASA PEMERIKSAAN DAN KLARIFIKASI KE PPK, POKJA, PENYEDIA (PALING LAMBAT 10 HARI SEJAK SURAT DITERIMA APIP PERKA LKPP 17/2018 PA/KPA PERMINTAAN REKOMENDASI (5 HARI SEJAK SURAT USULAN PPK/POKJA PEMBERITAHUAN TEMBUSAN USULAN DI HARI YANG SAMA DENGAN USULAN KE PA/KPA USULAN PENGENAAN DH (PALING LAMBAT 3 HARI)) PENYAMPAIAN SK DI HARI YANG SAMA TERBITNYA SK PPK/POKJA/ ULP/PEJABAT PENGADAAN PENYAMPAIAN SK DIHARI YANG SAMA TERBITNYA SK APIP 5 HARI SEJAK REKOMENDASI SK PENETAPAN/ PENOLAKAN PENGENAAN SANKSI T PEMASUKAN DH OLEH PA/KPA (5 HARI SEJAK SK) LKPP PORTAL PENGAD AAN NASIONA L

KEWENANGAN ITJEN Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain Menyampaik an laporan dan melakukan konsultansi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya Melak ukan koordi nasi kegiat annya denga n kegiat an auditor ekster nal Mengalokasik Menerapkan an sumber daya teknik-teknik Inspektorat yang Jenderal serta diperlukan menetapkan untuk frekuensi, memenuhi objek, dan tujuan audit lingkup audit intern Melakukan pengawalan, bimbingan teknis, konsultansi atas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan kepada orang perseorang an dan/atau unit kerja Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Jenderal

PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PUPR PERENCANAAN PENGADAAN • REVIU RKAKL • REVIU RK BMN PROSES • PELELANGAN PROBITY AUDIT • PENANGANA N PENGADUAN • MONITORING e. PROC/SPSE PELAKSANAAN PBJ • PKAT • REKOMENDA SI BLACK LIST • MONITORING e. MON 1. PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA REVIU RK BMN dan RKA-K/L • • Reviu RK BMN merupakan amanat darai Peraturan Menteri Keuangan yang harus dilaksanakan oleh Itjen PUPR dalam melakukan audit terhadap UNOR atas kepatuhan dalam menyusun kebutuhan BMN Reviu RKA-K/L: Dalam pelaksanaan reviu RKA-K/L, beberapa hal yang menjadi fokus antara lain: § Evaluasi terhadap pemenuhan readiness criteria pada rencana kerja hingga tingkat satuan kerja (Amdal, Lahan, Desain, dll. ) § Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PHLN § Kontrak Tahun Jamak § Kelengkapan dokumen pendukung (TOR, RAB, dll. )

KELEMAHAN PERENCANAAN • DESAIN SUDAH TIDAK SESUAI KONDISI LAPANGAN • DESAIN TIDAK SESUAI KEBUTUHAN • KELEMAHAN DATABASE KONDISI • KONSULTAN PENGAWAS PEKERJAAN TIDAK SESUAI WAKTU PELAKSANAAN • METODE PENGAMBILAN ENGINEERING ESTIMATE • PERENCANAAN TIDAK BISA DIAPLIKASIKAN DI LAPANGAN • TERLAMBAT REVIU DESAIN 3

KELEMAHAN PERSIAPAN TENDER KELEMAHAN PENYUSUNAN HPS/OE: § TIDAK MELAKUKAN REKAYASA LAPANGAN § TIDAK MELAKUKAN SURVEY HARGA SETEMPAT § TIDAK MEMBANDINGKAN DENGAN HARGA PASAR § TIDAK MEMBANDINGKAN DENGAN BASIC PRICE YANG DITERBITKAN SETEMPAT § KOEFISIEN TIDAK SESUAI DENGAN PERMEN PU 28 / 2016 TENTANG PEDOMAN AHSP § PERHITUNGAN HARGA BAHAN/MATERIAL TIDAK SESUAI DENGAN JARAK ANGKUT 4

KELEMAHAN PROSES TENDER [1] 1. TAMBAHAN PERSYARATAN DALAM DOKUMEN PEMILIHAN TANPA PERSETUJUAN ESELON I, misalnya: § Pengalaman Tenaga Manajerial harus sesuai dengan Jabatan yang Ditawarkan, § Sertifikat Laik Operasi, § Surat Dukungan Batching Plant, Dukungan Quarry dan sejenisnya. 2. TIDAK MELAKUKAN PEMBUKTIAN DATA KUALIFIKASI, misalnya: § Sertifikat Badan Usaha, § Bukti Kepemilikan Peralatan, § Bukti Pengalaman Perusahaan 5

KELEMAHAN PROSES TENDER [2] 3. PROSES EVALUASI PENAWARAN/KUALIFIKASI TIDAK CERMAT: § Identifikasi Risiko Tidak Lengkap (tidak sesuai dengan yang diminta dalam Lembar Data Pemilihan/LDP), namun Tidak Digugurkan, § Sub Penyedia Spesialis yang diusulkan tidak memiliki SBU dengan Subklasifikasi Spesialis, namun tidak digugurkan, § Bukti Kepemilikan Peralatan Tidak Sesuai, namun Tidak Digugurkan, § Kesalahan dalam Menghitung Lama Pengalaman Personil Inti. 4. INDIKASI PERSEKONGKOLAN TIDAK TERDETEKSI, misalnya: § Jaminan Penawaran diterbitkan Bank yang sama, dengan Nomor Seri berurutan pada beberapa peserta tender, § Alamat Direktur Perusahaan Sama pada beberapa Peserta Tender, § Kepemilikan Saham yang Sama pada beberapa Peserta Tender 6

KELEMAHAN PELAKSANAAN • • • MARK UP PROGRES UNTUK PEMBAYARAN TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI LAPANGAN PEMBAYARAN TIDAK SESUAI SPESIFIKASI YANG DIPERSYARATKAN TIDAK DILAKUKAN UJI MUTU BACK UP DATA TIDAK SESUAI DENGAN MUTUAL CHECK PEMBAYARAN PENGUKURAN TANPA ALAT UKUR YANG DIPERSYARATKAN (WATERPASS, THEODOLITE, DLL) TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN KONTRAK KRITIS TIDAK MELAKSANAKAN PHO SESUAI KETENTUAN TIDAK MEMBUAT AS BUILD DRAWING/TIDAK SESUAI HASIL PELAKSANAAN PANITIA PHO TIDAK MENJALANKAN TUGASNYA Dlm MEMERIKSA HASIL PEKERJAAN TIDAK MEMBUAT LAPORAN INDIKATOR KINERJA JALAN 7

TERIMA KASIH hariprimahadi@yahoo. co. id