SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PENILAIAN RISIKO Peraturan Gubernur

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PENILAIAN RISIKO (Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Imam Kusnadi, SE, MAB Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi, dan Budaya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN PEMELAJARAN • UMUM : peserta mampu menyusun Penilaian Risiko kegiatan di Lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. • KHUSUS: 1. 2. 3. menjelaskan prinsip-prinsip penilaian risiko. menjelaskan ruang lingkup penilaian risiko. menjelaskan dan menyusun sesuai dengan tahapan penyusunan dokumen penilaian risiko.

POKOK BAHASAN 1 OVERVIEW PENILAIAN RISIKO Prinsip Penilaian Risiko Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RTP Keg. Dal 2 Ruang Lingkup Penilaian Risiko 4 Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko 3

METODOLOGI PEMELAJARAN • Proses belajar menggunakan pendekatan pemelajaran orang dewasa (andragogi). Dengan metode ini, peserta dipacu untuk berperan serta secara aktif melalui komunikasi dua arah. • Metode pemelajaran ini menerapkan kombinasi proses belajar mengajar dengan cara ceramah, tanya jawab, dan diskusi pemecahan kasus.

POKOK BAHASAN 1 OVERVIEW PENILIAN RISIKO Prinsip Penilaian Risiko Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RTP Keg. Dal 2 Ruang Lingkup Penilaian Risiko 4 Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko 3

OVERVIEW PENILAIAN RISIKO

PENILAIAN RISIKO DAN UNSUR SPIP LAINNYA

PERSPEKTIF SPIP

PENILAIAN RISIKO (pasal 13; 16 -17) SPIP Penilaia n Risiko Identifikasi Risiko Analisis Risiko

UMUM Penilaian Risiko merupakan salah satu dari unsur dari SPIP berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah (penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b). Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang dapat digunakan untuk menyusun Dokumen Penilaian Risiko sebagai pengendalian atas Kegiatan Utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN DAN MANFAAT 1. Tujuan Penerapan Penilaian Risiko adalah : • mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; • mengidentifikasi, mengukur, dan mengendaliakan risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko; dan • mengintegrasikan proses Penilaian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di Perangkat Daerah. 2. Manfaat penerapan Penilaian Risiko : • menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk: • keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) terutama masyarakat Kepulauan Bangka Belitung atas kegiatan Perangkat Daerah; dan • timbulnya penyimpangan. • meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah; • meningkatkan efisisensi dan efektivitas pengggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.

POKOK BAHASAN 1 OVERVIEW PENILIAN RISIKO Prinsip Penilaian Risiko Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RTP Keg. Dal 2 Ruang Lingkup Penilaian Risiko 4 Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko 3

1 PRINSIP PENILAIAN RISIKO

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN PENILAIAN RISIKO Patuh terhadap peraturan perundang-undangan • Risiko-risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berorientasi jangka panjang • Pengendalian risiko hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dampaknya secara jangka panjang serta dalam rangka preventif terjadinya permasalahan. Berimbang • Keputusan yang diambil dalam penerapan Penilaian Risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (steakeholder) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (steakeholder) tertentu; dan • Dalam proses Penilaian Risiko dan langkah-langkah pengendaliannya harus memperhatikan bahwa biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari konsekuensi risiko itu sendiri.

POKOK BAHASAN 1 OVERVIEW PENILAIAN RISIKO Prinsip Penilaian Risiko Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RTP Keg. Dal 2 Ruang Lingkup Penilaian Risiko 4 Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko 3

2 RUANG LINGKUP PENILAIAN RISIKO

RUANG LINGKUP PENILAIAN RISIKO Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas kegiatan yang berada di lingkungan Perangkat Daerah bersangkutan. Penilaian risiko difokuskan pada Kegiatan Utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan.

POKOK BAHASAN 1 OVERVIU PENILAIAN RISIKO Prinsip Penilaian Risiko Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RTP Keg. Dal 2 Ruang Lingkup Penilaian Risiko 4 Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko 3

3 PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut 1. Penetapan Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah. • Langkah dalam tahapan ini terdiri dari : • kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi program dan daftar kegiatan dengan berpedoman pada dokumen sebagai berikut: • 1) Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; • 2) Inventarisasi sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJM Daerah; • 3) RKPD Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko; • 4) Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko; • 5) Renja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko; • berdasarkan identifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Perangkat Daerah melakukan inventarisasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah; • berdasarkan inventarisasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah pada huruf b di atas, disusun Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah. • Penyusunan Tujuan dilakukan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. IDENTIFIKASI DAN PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO ATAS KEGIATAN UTAMA PERANGKAT DAERAH. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan / sasaran Perangkat Daerah atau tujuan / sasaran Kegiatan. Salah satu aspek penting dalam Identifikasi Risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya. Data risiko dapat diperoleh melalui : • dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir; • dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam beberapa tahun terakhir; • dokumen hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi dalam beberapa tahun terakhir; • penanganan kasus oleh instansi penegak hukum; • laporan masyarakat (LSM); • informasi dari pegawai di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. HASIL PENETAPAN KONTEKS Risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko ke dalam delapan kelompok risiko, yaitu : • Konteks strategis, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya. • Konteks sumber daya manusia, adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah, meliputi : • 1) ketersediaan dan kompetensi pegawai pada Perangkat Daerah; serta • 2) hubungan antar pegawai di internal Perangkat Daerah maupun eksternal Perangkat Daerah. • Konteks keuangan, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah. • Konteks sarana dan prasarana, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana di lingkungan Perangkat Daerah. • Konteks program dan pelaporan, adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utama di lingkungan Perangkat Daerah, dan ketertiban pelaporan. • Konteks sistem dan prosedur, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaaan sistem dan prosedur di lingkungan Perangkat Daerah.

4. ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO DI PERANGKAT DAERAH. Tahapan sebagaimana disebutkan pada nomor urut 1 sampai dengan 3 di atas, maka alur di internal Perangkat Daerah adalah sebagai berikut : • Dalam pelaksanaan Kegiatan penyusunan Dokumen Penilaian Risiko pada Dinas/Badan/Perangkat Daerah teknis Penanggungjawab pelaksanaan Kegiatan penyusunan Dokumen Penilaian Risiko dijabat Kepala Perangkat Daerah dan koordinator dijabat oleh sekretaris, untuk Sekretariat Daerah koordinator dijabat oleh Kepala Bagian Organisasi, untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah koordinator dijabat oleh Kepala Bagian Umum, dan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik koordinator dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian • Kegiatan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di setiap unit kerja dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil yang memahami Kegiatan Utama pada Perangkat Daerah, Risiko atas Kegiatan Utama dan cara penanganan risiko; • Mekanisme penyusunan Dokumen Penilaian Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion (FGD); • Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian (RTPKP) yang dihasilkan ditandatangani oleh Pejabat eselon III untuk dikumpulkan di Koordinator sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2); • Selanjutnya Koordinator menyelenggarakan rapat Pimpinan dalam rangka membahas Dokumen Penilaian Risiko; • Kepala unit kerja selanjutnya melakukan perbaikan /penyempurnaan sesuai dengan hasil rapat pimpinan; • Dokumen Penilaian Risiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala unit kerja; • Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari : • 1) Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian (RTPKP); • 2) Daftar Tujuan; dan • 3) Daftar Risiko. merupakan salah satu kelengkapan atas Dokumen RKA-Perangkat Daerah yang diserahkan kepada TAPD dengan tembusan Inspektur.

5. TAHAPAN REVIU DOKUMEN PENILAIAN RISIKO OLEH INSPEKTORAT. Inspektorat melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Risiko bersamaan dengan kegiatan Reviu atas RKA Perangkat Daerah; Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko; dan Draf Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Selain hasil reviu Inspektorat dan pengesahan RAPBD menjadi APBD, Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki berdasarkan : • 1) hasil pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah; • 2) hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat; • 3) pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan • 4) sebab lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.

6. TAHAPAN PENYERAHAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO KEPADA GUBERNUR. Setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Gubernur; Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Gubernur melalui Inspektorat; dan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

SUSUNAN LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO PERANGKAT DAERAH KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN • Latar Belakang • Dasar Hukum • Tujuan • Ruang Lingkup • Metodologi • Sistematika Pelaporan BAB II GAMBARAN UMUM OPD • Organisasi • Tujuan dan Sasaran • Program dan Kegiatan Utama BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO • Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak • Bidang Telaah Risiko • Register Risiko • Peta Risiko BAB IV PENUTUP DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG • Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko; • Skala Dampak Terjadinya Risiko; • Identifikasi Tujuan; • Identifikasi Risiko; • Analisis Risiko; • Matriks Risiko; • Daftar/Register Risiko; dan • Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian (RTPKP).

POKOK BAHASAN 1 OVERVIEW PENILAIAN RISIKO Prinsip Penilaian Risiko Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RTP Keg. Dal 2 Ruang Lingkup Penilaian Risiko 4 Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko 3

4 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RTP KEG. DAL

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RTP KEG. DAL Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian (RTPKP) telah dilksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian (RTPKP).

5 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RTP KEG. DAL

KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS Probabilitas Kriteria Rating % 1 0 -10 2 10 -30 3 30 -50 Kemungkinan terjadi 4 50 -90 Sering terjadi 5 > 90 Hampir pasti terjadi Sangat tidak mungkin/hampir mustahil Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil

KERANGKA PENGUKURAN DAMPAK Rating Dampak Keterangan Sangat tinggi/ katastropik Mengancam program dan organisasi serta stakeholders. Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis Besar Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis Menengah/medium Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar Kecil Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders Sangat rendah/ tidak signifikan Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders

IDENTIFIKASI TUJUAN Visi : . . Misi : . . . Program : . . . . No Kegiatan Tujuan Kegiatan 1 2 3 Keselarasan dengan Tujuan/Sasaran Strategis Perangkat Daerah 4 Petunjuk Pengisian : - Visi : diisi uraian visi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah - Misi : diisi uraian misi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah - Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah - Kolom 1 : Cukup jelas - Kolom 2 : diisi kegiatan Utama - Kolom 3 : diisi uraikan tujuan kegiatan - Kolom 4 : diisi penjelasan kesesuaian tujuan kegiatan utama dengan tujuan/sasaran perangkat Daerah

IDENTIFIKASI RESIKO Program : . . . . Tujuan : . . . Resiko No Kegiatan 1 2 Penyebab Uraian Pemilik Uraian Sumber 3 4 5 6 C/UC 7 Dampak Pihak yang Uraian Terkenan 8 Petunjuk Pengisian : - Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasikan - Tujuan : diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasikan - Kolom 1 : cukup jelas - Kolom 2 : diisi kegiatan terkait tujuan - Kolom 3 : uraikan peristiwa yang merupakan risiko - Kolom 4 : Sebutkan pihak yang bertanggungjawab mengelola risiko - Kolom 5 : Uraikan penyebab timbulnya risiko - Kolom 6 : Sebutkan pihak/unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko. - Kolom 7 : diisi dengan controlled (C) atau uncontrolled (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut - Kolom 8 : uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi - Kolom 9 : sebutkan pihak/unit yang menderita jika risiko benar terjadi 9

ANALISIS RESIKO Program : . . . . Tujuan : . . . No Kegiatan 1 2 Uraian Risiko 3 Skor Kemungkinan 4 Skor Dampak 5 - Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasikan - Tujuan : diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasikan - Kolom 1 : cukup jelas - Kolom 2 : diisi kegiatan terkait tujuan - Kolom 3 : uraikan peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi - Kolom 4 : diisi skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata - Kolom 5 : diisi skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata - Kolom 6 : diisi hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak Skor Status 6

PETA/PROFIL RISIKO Skor 1 -3 Hampir Tdk Terjadi Skor 4 -6 Jarang Terjadi Skor 8 -12 Mungkin Terjadi Skor 15 -16 Sering Terjadi Skor 20 -25 Hampir Pasti KEMUNGKINAN 4 Sering Terjadi 3 Mungkin Terjadi 2 Jarang Terjadi 1 Hampir Tdk Terjadi 1 Tidak Berarti 2 Kecil 3 Sedang DAMPAK 4 Besar 5 Luar Biasa

TEMPLATE MATRIKS/PETA RISIKO Dampak MATRIKS ANALISIS RISIKO 5 X 5 Probabilitas Likelihood Hampir pasti 90% 5 Kemungkinan besar 70% 4 Mungkin 50% 3 Kemungkinan kecil 30% 2 Sangat jarang 10% Deskripsi 1 2 3 4 5 Tidak signifika n Kecil Medium Besar Katastropik RATING/STAT 1 US: Level dimulai dari status Ekstrim 5 15 Tinggi 4 10 Moderat 3 5 Rendah 2 3 Rendah 1 1 Deskripsi

DAFTAR REGISTER RESIKO Program : . . . . Tujuan : . . . No Pernyataan Risiko Pemilik Resiko Penyebab 1 2 3 4 Dampak pada Capaian Tujuan 5 Petunjuk Pengisian : - Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasikan - Tujuan : diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasikan - Kolom 1 : cukup jelas - Kolom 2 : Uraian peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi - Kolom 3 : diisi unit/bidang/bagian yang bertanggungjawab mengelola risiko - Kolom 4 : uraian penyebab timbulnya risiko - Kolom 5 : uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

CONTOH KEGIATAN UTAMA INSPEKTORAT Program dan Kegiatan utama (core business process) Inspektorat Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah : Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur, yang diaplikasikan kedalam kegiatan pokok yaitu : • Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov Babel; • Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab. / Kota; • Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; • Penilaian Internal Zona Integritas; • Penanganan whistle Blower System. Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya yang diaplikasikan kedalam kegiatan pokok yaitu : • Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; • Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah; • Sosialisasi SPIP; • Monitoring/ Pemantauan dan Evaluasi SPIP; • Konsultasi Audit. Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang diaplikasikan kedalam kegiatan pokok yaitu : • Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; • Tindk Lanjut Hasil Pengawasan; • Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; • Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan; • Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah; • Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah; • Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda; • Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung.

REGISTER RISIKO Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko pada Inspektorat Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu : - Pernyataan Risiko = 45 - Penyebab C = 46 UC = 1 - Dampak = 47 - Pihak yang terlibat : Sekretariat dan Irbanbid Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat dan Irbanbid di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dapat diketahui bahwa memiliki 12 Risiko, 46 Penyebab Risiko yang dapat di control (C ) dan terdapat 1 uncontrol (UC) dan 47 Dampak Risiko-risiko tersebut tersebar di setiap Sekretariat dan Irbanbid di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi

Register Risiko, Penyebab dan Dampak Sekretariat/ Irbanwil No Risiko Penyebab Dampak 1 Sekretariat 6 14 15 2 Irbanwil Bidang 6 32 26 12 46 31 Jumlah Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan hasil sebagai berikut: Indentifikasi Deskripsi Risiko Level Range Deskripsi Jumlah Risiko 5 15 - 25 Ekstrim 18 Risiko 4 10 - 14 Tinggi 13 Risiko 3 5– 9 Moderat 14 Risiko 2 3– 4 Rendah 2 Risiko 1 1– 2 Tidak Signifikan 0 Risiko

Analisis kemungkinan Risiko No. Kemungkinan Sangat Kecil Kemung. Sering Sekretariat/ tidak Kemungkinan Terjadi Irban Bidang mungkin (4) (1) (2) (3) Hampir Pasti Terjadi Total (5) 1 Sekretariat 0 3 5 5 2 15 2 Irban Bidang 0 7 11 12 2 32 Jumlah 0 10 16 17 4 47 Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel berikut ini: Analisis Dampak Risiko No. 1 2 Tidak Berarti (1) Kecil (2) Dampak Sedang (3) Sekretariat Irban Bidang 0 0 0 6 6 4 5 12 4 10 15 32 Jumlah 0 6 10 17 14 47 Sekretariat/ Irbanwil Besar (4) Luar Biasa (5) Total Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Inspektorat Provinsi Kep. Bangka Belitung ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Sekretariat dan Irban Bidang di lingkup Inspektorat Provinsi Kep. Bangka Belitung.

PETA RISIKO Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut: Peta Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018 KEMUNGKINAN 5 Hampir Pasti 4 Sering Terjadi 3 Mungkin Terjadi 2 Jarang Terjadi 1 Hampir Tdk Terjadi 18 13 14 2 0 1 Tidak Berarti 2 Kecil 3 Sedang DAMPAK 4 Besar 5 Luar Biasa

Program : . . . . Tujuan : . . . . Bidang/bagian : . . . . No 1 Kegiatan 2 RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN Indikasi Risiko 3 No 4 Pernyataa n Risiko 5 Sebab Risiko 6 C/ UC 7 Rencana Pengendalian yang harus dilakukan Pengendalian Risiko yang Ada Dampa k 8 Uraia n Desain Efektivitas A T 9 10 T K 11 K D TR PR Jadwal Uraian E I 1 2 1 3 14 15 16 II III 17 Pemilik Risiko Penanggung jawab TL 18 19 IV Petunjuk Pengisian : - Program : diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasikan - Tujuan : diisi tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah. - Bidang/bagian : diisi bidang/bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program/kegiatan terkait. - Kolom 1 : cukup jelas. - Kolom 2 : diisi nama kegiatan. - Kolom 3 : diisi tujuan kegiatan sesuai hasil identifikasi. - Kolom 4 : diisi kode risiko - Kolom 5 : uraian peristiwa yang merupakan risiko. - Kolom 6 : uraikan penyebab timbulnya risiko. - Kolom 7 : diisi dengan controlled (C) atau uncontrooled (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut. - Kolom 8 : uraikan akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. - Kolom 9 : uraikan Pengendalian Risiko yang Ada - Kolom 10 : di isi desain Pengendalian Risiko jika ada checklist pada kolom (A), jika tidak ada checklist pada kolom (T) - Kolom 11 : di isi efektifitas Pengendalian Risiko jika efektif checklist pada kolom (E), jika kurang efektif checklist pada kolom (K), jika tidak efektif checklist pada kolom (T), - Kolom 12 : diisi skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata. - Kolom 13 : diisi skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata. - Kolom 14 : diisi hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak. - Kolom 15 : diisi prioritas pengendalian resiko yang ada. - Kolom 16 : uraikan rencana perbaikan pengendalian (bentuk pengendalian lanjutan). - Kolom 17 : diisi target waktu penyelesaian perbaikan pengendalian ( penyusunan bentuk pengendalian lanjutan per triwulan). - Kolom 18 : diisi unit/bidang/bagian pemilik risiko - Kolom 19 : diisi unit/bidang/bagian yang bertanggung jawab mengelola risiko

Register Risiko Inspektorat Provinsi Skep. Bangka Belitung Inspektur Pembantu Bidang No Kegiatan Indikasi Risiko No Pernyataan Risiko C/UC Sebab Risiko Rencana Pengendalian yang harus dilakukan Pengendalian Risiko yang Ada Dampak Uraian Desain A T M G TR Efektivitas T PR Uraian K E Jadwal I Pemilik Penanggungja Risiko wab TL II IV Pemeriksaan Reguler 1 Peningkatan Hasil 1. 1 Risiko 1. 1. 1. Kurangnya C Pemeriksaan pemeriksaan auditor/pemerik 1. sosialisasi aturan Reguler kurangtepat sa tidak paham perilaku sasaran sesuai ketentuan yang berlaku aturan perilaku Pengaduan/ Komplain dari obrik 1. 00 Aturan perilaku PNS 1. 2 Risiko 1. 1. 2. auditor/pemerik 1 sa gagal mengidentifikasi penyimpangan Kompetensi C auditor/pemeriks a kurang memadai Pengaduan penyimpangan dari masyarakat 1. 3 Risiko 1. 1. 3. Jumlah C pelaksanaan dan 1 Pemeriksa/Audit penerbitan LHP or kurang tidak tepat memadai waktu Capaian rendah 1. 4 Risiko 1. 1. 3. Pembahasanhasil C rekomendasi 1 pemeriksaan audit/pemeriksa tidak tuntas tidak dapat ditindaklanjuti Temuan tidak bisa di TL oleh Obrik 1. 5 Risiko LHP tidak 1. 1. 4. Arsip lengkap/Hilang 1 diabaikan (KKP, tidak tertib Pemaparan) Hasil pemeriksaan tidak akuntabel LHP C dan v v 5 5 25 Aturan perilaku sebagai auditor/pe meriksa disosialisasi kan V V Inspektor at Daerah Irbanbid Peningkata n kompetensi auditor/pe meriksa V V Inspektor at Daerah Irbanbid Pemisahan tugas V V Inspektor at Daerah Irbanbid Peningkata n kompetensi auditor/pe meriksa V V Inspektor at Daerah Irbanbid 2. 00 PKS, Bimtek dan v Pelatihan v 4 5 20 kinerja 3. 00 Perangkapa v n tugas v 3 4 12 5. 00 Review Berjenjang v (Routing Slip) v 2 3 6 4. 00 Review Berjenjang v (Routing Slip) v 2 2 4

Register Risiko Inspektorat Provinsi Kep. Bangka Belitung Inspektur Pembantu Bidang No Kegiatan Indikasi Risiko No Pernyataan Risiko Sebab Risiko C/UC Pengendalian Risiko yang Ada Dampak Uraian Desain A T Efektivitas T K K D TR PR E Rencana Pengendalian yang harus dilakukan Jadwal Uraian I II IV Pemilik Penanggun Risiko gjawab TL Kegiatan Penilaian SPIP 1 1 Implement Hasil 1. 1 asi Sistem Pelaksanaan Pengendali kurangtepat an Intern sasaran Pemerintah sesuai yang diharapkan (memadai) 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Risiko SKPD 1. 1. 1. Kurangnya C tidakmemahami 1. sosialisasi Impelemtanasi implementa SPIP si SPIP di SKPD Belum bisa diterapkan Implementasi SPIP Melaksanak an secara optimal di Sosialisasi v SKPD menyeluruh ke SKPD Risiko Satgas 1. 1. 2. SPIP Pemprov. 1 gagal mengidentifikasi permasalahan SPIP di SKPD Risiko 1. 1. 3. pelaksanaan 1 Sosialisasi SPIP tidak tepat waktu Kompetensi C Tim Satgas SPIP kurang memadai Belum bisa diterapkan dan Pelatihan, dipahami Implementasi SPIP Workshop dan TOT di setiap SKPD Kesulitan C Narasumber yang kompeten dan Tempat Acara Materi diterima peserta kurang berkualitas / tidak Review tepat sasaran dan Berkelanjut v lokasi kurang an atas optimal untuk acara 1. 00 v 5 5 Peningkatan kegiatan Sosialisasi, Bintek dan Workshop secara menyeluruh ke SKPD 25 Para SKPD V Satgas SPIP - Itprov Babel 2. 00 v Risiko peserta 1. 1. 4. Peserta C hadir tidak 1 sering sesuai bergantidiharapkan ganti untuk dalam mengikuti implementasi sosialisasi SPIP di SKPD dan tidak berkesinam bungan Implementasi sulit diterapkan di masing-masing SKPD Dibuatkan Daftar Peserta Resiko tidak 1. 1. 5. Laporan C dibuat laporan 1 tidak dibuat pelaksanaan sesuai SPIP oleh Satgas ketentuan Dokumen hasil pelaksanaan SPIP Kerangka tidak mendukung / Acuan Kerja v tidak lengkap dan SOP Risiko tidak 1. 1. 6. Petugas / C dibuat Daftar 1 Satgas SPIP Penilaian Risiko SKPD tidak kompeten dan profesional Sosialisasi SPIP 1. 1. 6. Narasumber C tidak efesien dan 1 tidak efektif menguasai materi dan tempat kurang kondusif Daftar resiko dan peta risiko tidak ada v 4 5 20 Peningkatan kompetensi Tim Satgas SPIP V Inspektor Tim Satgas at SPIP Daerah Berkoordinasi dan koordinasi dengan NS dan tempat V Inspektor Tim Satgas at SPIP Daerah Menyurati SKPD dengan surat Gubernur/Sekda untuk mempedomani kebutuhan pelaksana SPIP V Inspektor Tim Satgas at SPIP Daerah SOP kegiatan audit mencakup perencanaan sampai dengan penyusunan Laporan dan KAK V Inspektor Satgas at Itprov. Daerah Babel 3. 00 v 3 4 12 5. 00 v v 2 3 6 6. 00 v 2 2 4 4. 00 Form Daftar Resiko dan Peta Risiko Peserta tidak memahami materi Meminta ke SKPD yang disampaikan bahwa petugas yang dikirim adalah paham SPIP 3 3 9 Intruksi Gubernur / Sekda kepada SKPD V Mengurati Nara sumber segera dan buatkan TORnya V seluruh SKPD Satgas SPIP - Itprov Babel 4. 00 3 3 9 Inspektor Satgas SPIP at - Itprov Daerah Babel

No Kegiatan Indikasi Risiko No Pernyataan Risiko Sebab Risiko C/UC Pengendalian Risiko yang Ada Dampak Uraian Desain A T Rencana Pengendalian yang harus dilakukan Efektivitas T K K D TR PR Uraian E Jadwal II I Pemilik Risiko Penanggung jawab TL IV Kegiatan Penyusunan Perencanaan Internal 1 Program Kerja Penysunan 1. 1 Pemeriksaan Hasil Program Tahunan (PKPT) Kerja Tahunan belum efektif 1. 2 1. 3 2 3 4 5 RKA dan DPA Rencana Kerja 1. 1 Anggaran sering terlambat Internal Control ICQ yang Questioner disusun belum tepat sasaran LAKIP RENSTRA Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah belum sesuai aturan Penyusunan Restra belum efektif Pengumpulan obrik 1. 1. dan pengolahan data pemeriksaan dari Kab/Kota terlambat diterima Data Obrik C perlu dikordinasikan dengan Wilayah masing -masing belum terkumpul Resiko Pembuatan 1. 1. 2. 1 Tidak C kesepakatan dengan dikoordinasikan Inspektur Kab/Kota dalam terlambat Rakorwasda Menyiapkan Terlambat C rancangan Surat penyiapan Keputusan Gubernur surat tentang PKPT tidak pengantar. PKPT optimal kepada Kab Kota Resiko Koordinasi 1. 1. Usulan C dengan Irbanwil, Kasubag Umum, Evlap untuk Kasubag Evlap masukan dalam penysunan RKA dan penysunan RKA DPA sering dan DPA terlambat disampaikan Usulan kegiatan Yang C terjadi kesalahan/ mengusulkan tidak sesuai kegiatan belum pedoman paham prosedur penganggaran Data yang Irban wil tidak C disampaikan mereviu sesuai Irbanwil I, III, IV pedoman dalam rangka kebutuhan penyempurnaan ICQ pemeriksaan belum sempurna sesuai dibutuhkan ICQ terlambat Obrik belum C dikembalikan oleh sepenuhnya Obrik memahami permintaan daftar pertanyaan ICQ Meminta data ke Keterlambatan Irbanwil dan penyampaian kasubag belum data LAKIP lengkap sesuai tupoksinya Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengolahan data Obrik Isi LAKIP sempurna Lakip terlambat disusun Format data yang perlu diisi Renstra tidak sesuai Tupoksi Inspektorat Provinsi Format data yang perlu diisi tidak Risiko koordinasi dengan Irbanwil I, III, IV serta kasubag umum dan kasubag Evaluasi untuk penyempurnaan Renstra sering terlambat Data belum sempurna disampaikan Data yang disampaikan tidak lengkap 1. 00 Aturan Rencana Kerja Tahunan v v 4 Pengurangan atau Aturan penambahan Obrik yang Rencana Kerja akan diperiksa Tahunan v v 4 Penandatanganan Surat Keputusan PKPT dari Aturan Gubernur tidak tepat Rencana Kerja waktu Tahunan 5 20 2. 00 4 16 v 3 3 5. 00 Menyurati/No ta Dinas kepada terkait Anggaran ditolak oleh Tim Anggaran Memberikan Pemerintah Daerah pedoman penggara n Dokumen yang diminta tidak lengkap v v 3 5 v 4 4 15 16 Meneliti dan verifikasi usulan sebelum diajukan ke TAPD 9. 00 Menyampaika n ICQ v v 2 4 8 v v 2 3 6 v v 3 3 9 7 Monitoring ke bidang terkait v v 3 4 12 6 Menyurati bidang terkait pengumpulan data LAKIP v v 3 5 15 v Inspektorat Sekretaris Daerah Provinsi v Inspektorat Sekretaris Daerah Provinsi Mereviu ICQ yang telah disampaikan ke Obrik Lakip terlambat disusun Format data yang perlu diisi Inspektorat Sekretaris Daerah Provinsi Mereviu kembali ICQ ### Memonitoring ICQ v Meminta data usulan kegiatan lebih di awal waktu, sebelum adanya pengusulan disampaikan untuk dibahas 3. 00 v Inspektorat Sekretaris Daerah Provinsi Membuat routing slip/ skedul PKPT 9 Penyusunan RKA dan DPA terlambat tidak sesuai jadwal ICQ tidak tepat sehingga tujuan pemeriksaan tidak sesuai ketentuan Aturan Program Kerja Tahunan 8. 00 v v Mengkoordinasikan dengan Itprov. Kab Kota 4 Mereviu Renstra sebelum ditetapkan v Inspektorat Kasubag Daerah Perencanaan Provinsi v Inspektorat Daerah Provinsi v Kasubag Perencanaan

TERIMA KASIH