STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG oleh

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG*) oleh: Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S. H. M. H. **) *) Makalah Disajikan dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah , diselenggarakan aleh Biro Infrastruktur dan SDA Provinsi Jawa Tengah, Hotel Grasia, Semarang, 27 Juli 2017. **) Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

I. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Penataan Ruang Sbg. Perbuatan Pemerintahan: Stuuren Pemerintah Pengaturan Pembinaan Pelaksanaa n Pengawasa n Rechtsbeschermin g Inspraak Warga

1. Pengaturan Penataan Ruang (Ps. 2 -5 PP No. 15 Tahun 2010) PENGATURAN Upaya pmbntkn landasan hk. bagi Pem, Pemda, dan masy. dlm penataan ruang Pemerintah Pemprov. Pemkab/Pemkot Penyusunan dan penetapan: a. RTRW Nas. & prtrn pelaks. yg ditetapkan dg. PP; b. RTR pulau/kepulauan & RTR KSN yg ditetapkan dg Perpres; c. Pedoman bid. penataan ruang yg ditetapkan dg. Permen; dan d. Prtrn lain di bid penataar ruang Penyusunan dan penetapan: a. RTRW Prov, RTR KS Prov, & arahan prtrn zonasi sistem prov yg ditetapkan dg Perda Prov; b. ketentuan ttg perizinan, penetapan bentuk & besaran insentif/disinsentif, sanksi adm, serta juklak pedoman bid penataan ruang yg ditetapkan dg Pergub; c. Prtrn lain di bid penataan ruang. Penyusunan dan penetapan: a. RTRW Kab/Kota, RTR KS Kab/Kota, RDTR Kab/Kota termasuk prtrn zonasi yg ditetapkan dg Perda Kab/Kota; b. ketentuan ttg perizinan, bentuk & besaran insentif/disinsentif, serta sanksi adm, yg ditetapkan dg Pebup/Perwal; dan c. Prtrn lain di bid penataan ruang

2. Pembinaan Penataan Ruang (Ps. 6 -17 PP No. 15 Tahun 2010) Upaya utk meningkatkan kinerja penataan ruang yg diselengg. oleh Pem, Pemda, dan masy. Pemerintah Pemprov. Pemkab/Pemkot Masyarakat Bentuk pembinaan: a. koordinasi penyelengg penataan ruang; b. sosialisasi PUU & pedoman bid. penataan ruang; c. pemberian bimbingan, supervisi, & konsultasi pelaks. penataan ruang; d. diklat; e. litbang; f. pengembangan sisinfokom penataan ruang; g. penyebarluasan informasi penataan ruang kpd masy; dan h. pengembangan kesadaran & tg jwb masy.

3. Pelaksanaan Penataan Ruang (Ps. 18 -197 PP No. 15 Tahun 2010) PENATAAN RUANG Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaks perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Menetapkan Struktur ruang & pola ruang Mewujudkan struktur ruang & pola ruang Mewujudkan tertib tata ruang Penyusunan & pelaks. Prog. Pemanfaatan ruang & pembiayaan Menjamin terwujudnya TR sesuai dg RTR: § Pengaturan zonasi; § Izin; § Insentif /disinsentif § sanksi Penyusunan & penatapan RTR: § Rencana Umum; § Rencana Rinci

a. Hirarki Rencana Tata Ruang dan Bentuk Hukumnya Bentuk Hukum Renc. Umum Tata Ruang PP RTRW NAS PERDA RTRW PROV. PERDA RTRW KAB RTRW KOTA Renc. Rinci Tata Bentuk Ruang Hukum RTR PULAU/KEPULAUAN RTR KSN PERPR ES RTR KWSN STRATEGIS PROV. PERDA RDTR KAB PERDA RTR KWSN STRATEGIS KAB PERDA RDTR KOTA PERDA RTR KWSN STRATEGIS KOTA PERDA

b. Pemanfaatan Ruang (Ps. 93 -146 PP No. 15 Tahun 2010) PEMANFAATAN RUANG Upaya utk mewujudkan struktur ruang & pola ruang sesuai dg RTR melalui penyusunan dan pelaks prog. beserta pembiayaannya. Penyusunan dan sinkronisasi prog. Pembiayaan prog. Pelaks. prog Prog. pemb. sektoral dan/atau prog. pengemb. wil/kwsn Perkiraan biaya pelaks, sumber pembiayaan, dan jk. Wkt. pembiayaan. § Prog. Jk. Panjang; § Prog. Jk. Menengah; § Prog. Tahunan. § APBN/APBD; § Masy; § Sumber lain yg sah. Pelaks. pemb. sektoral dan pengembangan wil/kwsn § Dilaks scr terpadu, sinergis dan sinkron; § Dpt. dilkkn dg

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang RTR Pengendalia n Preventif Peraturan zonasi Insentif/disinsentif Izin Represif Pengawasan Sanksi Penegakan Hukum.

Rangkaian Proses Pelaksanaan Penataan Ruang RTR Pemanfaatan Ruang Program Pembiayaa Tata Ruang Struktur Ruang Pola Ruang n Penetapan RTR Pengendalia n PP/Perpres/Perda Preventif Penyusunan RTR: § Rencana Umum; § Rencana Rinci Struktur Pola Ruang Represif Peraturan Pengawasa n zonasi Insentif/ disinsentif Izin Sanksi § keharmonisan lingk. alam & lingk. buatan; § keterpaduan penggunaan SDA & SD buatan; dan § Pelind. fungsi ruang & pncghn dampak negatif thd. lingk Ruang yg aman, nyaman, produktif, & berkelanjutan

4. Pengawasan Penataan Ruang (Ps. 198 -206 PP No. 15 Tahun 2010) Pengawasa n Pengawasan Khusus Penataan Ruang Pengawasan Teknis Kinerja Pengaturan Kinerja Pembinaa n Pelaksanaa n Pemantauan Evaluasi Pelaporan Kinerja Fungsi & manfaat Kinerja Pemenuha n SPM Permasalaha n Khusus Pemeriksaan Data/Informsi Pelaksanaan Kajian teknis

II. PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

A. Hukum dan Norma Hukum § HUKUM: Instrumen yang di dalamnya mengandung bermacam 2 nilai yg berisi ide 2/cita 2 tentang keadaan sosial yg ingin diwujudkan. § Jenis 2 norma HK: Rechtsnorm Tertulis a. b. c. d. Peraturan perundang-undangan (regeling); Keputusan/ketetapan (beschikking); Putusan hakim (vonnis). Peraturan kebijaksanaan (beleidregels) Tidak tertulis § Adat istiadat § Kebiasaan

q Sebagai aturan utk bertingkah laku, hukum tampil antara lain dalam fungsi sebagai: a. Aturan main untuk mengatur hubungan hukum antar subyek hukum; Agar setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. b. Instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan adanya pengabaian kewajiban. q Pelanggaran hukum penegakan hukum

B. Penegakan Hukum § Satjipto Rahardjo: “Penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak yang terkandung dalam norma hukum”. § Soerjono Soekanto: “Kegiatan menyerasikan perilaku yang menyimpang (pelanggaran hukum) dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan”. § Syahran Basah: “Berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati”. § Penegakan hukum upaya pentaatan

FUNGSI PENEGAKAN HUKUM Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Perdata fungsi Pencegahan dan penanggulanga n Efek jera Dan Efek derita Ganti rugi Dan pemulihan hak Tujuan hukum: Ketertiban, Keadilan, kepastian, kemanfaatan

Ragam penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Hub. hk. A ntara Pusat-Daerah. Hub. hk. antara: Pem. Masy/individu Hub. hk. antara: § Pusat-Daerah Penetapan Kebij/prtrn Oleh Pusat/Prov (Administratif) Oleh masy/ individu (Perdata/TUN) Penetapan Kebij/prtrn Oleh Pusat/Prov (Administratif) Penetapan Kebijprtrn Hub. hk. antara Pem. Masy/individu Penetapan & pelaks Kebij/prtrn Hub. hk. antara individu-individu Pelaks Hak Oleh: §Pusat/Daerah (Adm/Pidana). §Masy/ individu (Perdata/TUN) Oleh masy/ individu (Perdata)

C. Mekanisme Penegakan Hukum dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang § Mekanisme penegakan hk. dlm penyelenggaraan penataan ruang, berkaitan dg: 1. Kewenangan Pem. utk mlkkn pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemda: - Pengawasan dan pembinaan dlm penetapan Perda (RTR/Renc. Pemb/APBD/Perda lain terkait dg RTR). 2. Kewenangan Pem/Pemda utk mengendalikan kehidupan warga melalui penataan ruang: - Penegakan Hukum Administrasi; - Penegakan Hukum Pidana. 3. Hak masy/individu dlm penyelenggaraan penataan ruang yg dlkkn oleh Pem/Pemda: - Penegakan Hukum Perdata (PN); - Perlindungan Hukum Administrasi (PTUN).

1. Pengawasan dan Pembinaan dlm Penetapan Perda RTR § Tahap Penetapan Perda RTR Mnrt UU No. 23/2014 jo. Permendagri No. 80/2015, dan PP No. 15/2010: o Pengajuan Rapeda dari Kpl Daerah kpd DPRD; o Penyampaian Raperda kpd Menteri ATR/Gub utk memperoleh persetujuan substansi; o Raperda yg tlh disetujui bersama DPRD & Kpl Daerah dismpkan oleh pimp. DPRD kpd Kpl Daerah utk ditetapkan mjd. Perda plg. lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tgl. persetujuan bersama. o Gub/Bupati/Walikota wajib menyampaikan Raperda kpd. Mendagri/Gub plg lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Raperda dr pim. DPRD utk mendptkan noreg Perda. o Mendagri/Gub. memberikan noreg Raperda plg lama 7 (tujuh) hari sejak Raperda diterima. o Raperda TR hrs mendpt evaluasi Mendagri/Gub sblm ditetapkan oleh Gub/bupati/wali kota. o Dlm mlkkn evaluasi, Menteri/Gub berkonsultasi dg. menteri yg menyelengg. ursn. pem. bid. TR/Mendagri. o Jika hasil evaluasi menyetujui Raperda, mk diikuti dg pemberian noreg. o Raperda yg tlh mendpt noreg ditetapkan oleh Kpl. Daerah. o Kpl. Daerah wajib menyampaikan Perda kpd Mendagri/Gub paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan. o Perda yg bertent. dg PUU yg lbh tinggi, kepent. umum, dan/atau kesusilaan

2. Mekanisme Penegakan Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang § Instrumen Penegakan Hukum Administrasi Pengawasan Mengetahui tingkat kepatuhan warga thd RTR Sanksi Diterapkan apabila ditemukan pelanggaran RTR

a. Pengawasan § Perintah pengawasan tdp dlm: Ø Ps. 55 -59 UU No. 26/2007; Ø Ps. 198 -205 PP No. 15/2010. § Kedua peraturan tsb memerintahkan pengaturan lebih lanjut dg. Permen. § Smp saat ini permen mengenai pengawasan blm terbit. § Yg tersedia adl bbrp produk teknis pedoman pengawasan (teknis) tp blm ditetapkan dlm permen.

§ Pelaksana Pengawasan: o Dilaksanakan oleh Pem dan Pemda sesuai dengan kewenangannya. o Siapa pejabat yg melaks pengawasan? Asas contrarius actus. Pejabat pengawas tata ruang? Pejabat fungsional? o Tunduk pd peraturan yg mengatur ttg perangkat daerah (PP No. 18 Tahun 2016 ttg Perangkat Daerah).

Jenis 2 Pelanggaran Penataan Ruang (Ps. 182 -186 PP No. 15 Tahun 2010) Pelanggaran pemanfaatan ruang yg tdk sesuai dg. RTR memanfaatkan ruang: § dg izin, di lokasi yg tdk. sesuai dg. prntknnya; § tanpa izin, di lokasi yg sesuai prntknnya; dan/atau § tanpa izin, di lokasi yg tdk. sesuai pemanfaatan ruang yg tdk sesuai dg. izin pemanfaatan ruang § tdk. menindaklanjuti izin yg telah dikeluarkan; dan/atau § memanfaatkan ruang tdk. sesuai dg. fungsi ruang yg tercantum dlm. izin. pemanfaatan ruang yg tdk sesuai dg. persyaratan izin menghalangi akses thd. Kawasan milik umum. § mlnggr batas sempadan; § mlnggr KLB; § melanggar KDB & KDH; § mlkk prbhn sebag/seluruh fungsi bangunan; § mlkk prbhn sebag/seluruh fungsi lahan; dan/atau § tdk menyediakan fasos/fasum. menutup akses thd: § ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, SDA, prasarana publik; § sumber air; § taman & RTH; § fasilitas pejalan kaki; § lokasi & jalur evakuasi bencana; § jalan umum tanpa

Alat Uji untuk Menentukan Pelanggaran dalam Pemanfaatan Ruang Kesesuaiannya dg RTR Kesesuaiannya dg Izin Pemanfaatan Ruang Kesesuaiannya dg persyaratan Izin Alat Uji § Peraturan Penataan Ruang § Dokumen Hk. RTR § Izin Pemanfaatan Ruang Keterhalangan Akses thd Kwsn Umum

b. Sanksi Administratif Pelanggaran Sanksi Administratif Pasal 182 ayat (2) PP No. 15/2010: a. pemanfaatan ruang yg tdk sesuai dg. RTR; b. pemanfaatan ruang yg tdk sesuai dg. izin pemanfaatan ruang yg diberikan oleh pejabat berwenang; c. pemanfaatan ruang yg tdk sesuai dg. persyaratan izin yg diberikan oleh pejabat yg berwenang; dan/atau d. menghalangi akses thd. kawasan yg dinyatakan oleh PUU Pasal 182 ayat (3) PP No. 15/2010 a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif.

Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif P E L A N N G G A R A § Besar/ kecilnya dampak yg ditimbulkan; § Nilai manfaat pemberian sanksii; dan/atau § Kerugian publik yang ditimbulkan. Ps. 187 PP No. 15/2010 Sanksi

Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif (Ps. 188 -197 PP No. 15/2010) Denda Adm. Penerbitan Surat Peringatan Tertulis § Memuat: - Rincian pelanggaran; - kwjbn yg hrs dilaks &ketent. teknis pmnftn ruang; dan - tndkn pengenaan sanksi yg akan diberikan. § Diberikan plg byk. 3 (tiga) kali. Penerbitan SK pengenaan Sanksi lanjutan § Jenis 2 sanksi yg dikenakan kemudian: a. penghentian smntr kegiatan; b. penghentian smntr pelayanan umum; c. penutupan lokasi; d. pencabutan izin; e. pembatalan izin; f. pembongkaran bangunan; g. pemulihan fungsi ruang; Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pengawasan untuk memantau ketaatan pelanggar thd ketetapan sanksi

3. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang § Jenis 2 tindak pidana tata ruang : JENIS TINDAK PIDANA MATERIIL 1. Ps. 69 ayat (1 -3) : Tdk menaati RTR yg mengakibatkan: § prbhn fungsi ruang § prbhn fngsi ruang & kerugian harta benda/kerusakan barang § prbhn fungsi ruang & kematian orang 2. Ps. 70 ayat (2 -4) Memanfaatkan ruang tdk sesuai dg izin yg. mengakibatkan: § prbhn fungsi ruang; § Kerugian harta benda/kerusakan barang; FORMIL 1. Ps. 70 ayat (1): Memanfaatkan ruang tdk sesuai dg izin pemanfaatan ruang; 2. Ps. 71: Tdk mematuhi ketentuan yg ditetapkan dlm persyaratan izin; 3. Ps. 72: tidak memberikan akses thd kwsn milik umum 4. Ps. 73: pjbt. Pem. yg menerbitkan izin tdk sesuai dg. RTR.

a. Penyidikan § Dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang /PPNS TR § Pasal 68 ayat (1) UU No. 26/2007: Selain pejabat penyidik kepolisian negara RI, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

§ Kedudukan PPNS TR (Permen PU No. 13/PRT/M/2009 ttg PPNS Penataan Ruang): 1. PPNS TR Pusat berkedudukan dibawah Menteri; 2. PPNS TR berkedudukan dibawah Gubernur; dan 3. PPNS TR Kab/Kota berkedudukan dibawah Bupati/Walikota.

§ Tugas Pokok PPNS TR: a. melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang; b. mewujudkan tegaknya hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penataan ruang dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri; dan c. melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana penataan ruang.

§ Wewenang PPNS TR: a. mlkk pemeriksaan atas kebenaran lap/ktrgn yg berkenaan dg. TP dlm TR; b. mlkk pemeriksaan thd org yg diduga mlkk TP dlm bid. TR; c. meminta ket. & bahan bukti dr. org. sehub. dg. peristiwa TP dlm bid. TR; d. mlkk pemeriksaan dokumen 2 yg berkenaan dg TP dlm. bid. TR; e. mlkk pemeriksaan di tmpt ttt yg diduga tdp bahan bukti & dokumen lain serta mlkk penyitaan & penyegelan thd. bahan & barang hasil pelanggaran yg dpt. dijadikan bukti dlm. perkara TP dlm bid. TR; dan f. meminta bantuan tenaga ahli dlm. rangka pelaks. tugas penyidikan TP dlm. bid. TR.

§ Kewajinan PPNS TR: a. memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri; b. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri; c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan; d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya; dan e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri.

b. Mekanisme Penyidikan Penyidik POLRI PPNS TR Kewenangan Lain: § Menangkap; § menahan; § Penggeledahan; § Menyita; § Menghentikan penyidikan. Kewajiban: § Memberitahukan, melaporkan, minta petunjuk/ bantuan, tindakan yg berkaitan dg penyidikan. Hasil Penyidikan: § Berkas perkara; Koordinas § Tersangka ; § Brg bukti JPU

4. Penyelesaian Sengketa TUN dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang § Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mrpk salah satu sarana perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan penguasa (dlm penyelenggaraan penataan ruang), dg mengacu pd UU no. 5 Th. 1986/UU No. 9 Th. 2004 dan UU No. 51 Th. 2009. § Kompetensi PTUN = memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa TUN. (Pasal 47 UU No. 5/1986). § Sengketa TUN (Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009): a. Sengketa yang timbul dlm. bidang TUN (pokok sengketa); b. Antara orang/BH Perdata dengan Badan/Pejabat TUN (Pusat/daerah); (subyek sengketa) c. Akibat dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa); d. Termasuk sengketa kepegawaian.

a. Obyek Sengketa TUN § KTUN (Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009): a. Penetapan tertulis; b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN; c. Berisi tindakan hukum TUN; d. Berdasarkan peraturan perundangan; e. Bersifat konkrit, individual, dan final; f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/BH. Perdata.

Perluasan makna KTUN § Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

§ Pasal 87 UU No. 30/2014: ”Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d) bersifat final dalam arti lebih luas; e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

b. Alur Penyelesaian Sengketa TUN (menurut UU No. 5 Tahun 1986) Keberatan Upaya Administrasi (Ps. 48) Sengketa TUN PT TUN (tingkat I) Ps. 51 (3) Banding Administrasi SEMA No. 2/1991 PTUN (tingkat I) (Ps. 50) PT TUN (tingkat banding) (Ps. 50 (1) MA kasasi/ PK

5. Penyelesaian Sengketa Keperdataan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang § Apabila terjadi sengketa antara orang dg orang atau antara orang dg pem/pemda dan/atau dlm penyelenggaraan penataan ruang yg menimbulkan kerugian. § Penjelasan Pasal 67 UU No. 26/2007: Sengketa penataan ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. § Konsekuensi dari hak asasi manusia: a. Hak atas LH yg baik dan sehat; b. Hak menikmati ruang; c. Hak kepemilikan; dsb.

§ Pasal 67 UU No. 26/2007: (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

§ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa. § Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup 1. Penyelesaian secara musyawarah mufakat; dan 2. Alternatif penyelesaian sengketa: a. Mediasi; b. Konsiliasi; dan c. negosiasi. § Tuntutan: a. Penggantian yg layak; b. Tindakan tertentu

Penyelesaian Sengketa Keperdataan dlm Penyelenggaraan Penataan Ruang § Hak atas LH yg baik & sehat; § Hak menikmati ruang; § Hak kepemilikan Sengketa Penataan Ruang Melalui Pengadilan Pilihan Sukarela Di luar pengadilan Pelanggaran dlm penataan ruang • Pengadilan Negeri; • PTUN • Musyawarah mufakat; • Mediasi; • Konsiliasi; • negosiasi

III. STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

§ Strategi penegakan hk. dlm penyelenggaraan penataan ruang diperlukan agar tercapai efektivitas penegakan hukum penataan ruang. § Efektivitas penegakan hk ditentukan oleh bbrp faktor: SUBSTANSI STRUKTUR HUKUM PENATAAN RUANG KULTUR Lawrence M. Friedmann

A. Permasalahan yg Berkaitan dg Aspek Substansi 1. Bbrp peraturan pelaksanaan untuk mengatur lebih lanjut UU No. 26/2007 dan PP No. 15/2010, belum terbit; 2. Inkonsistensi kebijakan dan/atau konflik regulasi; § Terdapat bbrp kebijakan yang tidak konsisten satu sama lain: - Antar sektor; - Antara Pusat-Daerah; - Antar Daerah. § Terdapat bbrp regulasi yang tidak sejalan/bertentangan satu sama lain.

A. Permasalahan yg Berkaitan dg Aspek Substansi 3. Kesahihan dan keabsahan Produk Hukum RTR: § Produk hukum RTR tidak jarang mengandung bbrp kelemahan, seperti: - Substansinya kurang benar dan sah; - Kurang cermat dlm. penetapan struktur ruang/pola ruang, arahan/peraturan zonasi dan arahan perizinan; - Penuangan materi teknis RTR ke dlm bentuk pasal 2 ke dlm produk PUU kurang mengikuti kaidah 2 pembentukan PUU sbgmn diatur dlm UUg No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUUan.

§ Padahal. . Penetapan produk hk. RTR berdampak pd munculnya konsekuensi hk yg sangat kompleks: a. Dokumen perencanaan yang telah ada; b. Kebijakan pemerintahan sektoral; c. Hubungan hk antar instansi dan/atau pejabat administrasi; d. Hubungan hk antara instansi dan/atau pejabat administrasi dengan warga; e. Hubungan hk antara perseorangan, sklmpk orang, atau badan hk dengan hak kepemilikian dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau benda 2 yg ada diatasnya; f. Hubungan hk antar warga masyarakat.

§ § § Dokumen RTR; § Dokumen perenc pemb. § KLHS; § Dokumen Perenc. lain. Jual beli; Sewa-menyewa; Hibah; Kerjasama pemanfaatan Dsb. Hub. Antar warga masy. Kepemilikan; Penguasaan; Pemanfaatan; Pengalihan hak. Hub. antara subyek hk. dg. tnh & benda 2 yg ada di atasnya § Kwngn pengaturan; § Izin; § Konsesi; § Pemberian hak. Dokumen Perencanaa n RTR Hub. antara Instansi/ Pejabat Adm. dg. Warga Kebijakan Sektoral Hub. antar instansi/ pejabat Adm § Pertanahan; § Pertambangan ; § Kehutanan; § Pertanian; § Perindustrian; § dsb § Kwngn pengaturan/ pengelolaan; § Aset. § Kerjasama; § Pengendalian/pngwsn.

4. Tata cara penerapan sanksi thd pelanggaran RTR: - Mekanisme penerapan sanksi adm dlm UU No. 26/2007 dan PP No. 15/2010, diatur seragam, sementara jenis, intensitas, dan dampak pelanggaran begitu kompleks. Ø Tidak ada delegasi utk mengatur lebih lanjut dg/dlm peraturan menteri (smp saat ini sptnya blm ada permen yg mengatur ttg tata cara pnrpn sanksi thd plnggrn RTR).

5. Kedudukan sanksi Pidana dlm Penegakan Hk TR: - Apkh sbg ultimum remidium ataukah sbg premium remidium? Ø Tdk ada pengkategorian secara jelas. Ø Asas subsidiaritas Sepanjang memenuhi delik/tindak pidana, maka tindakan penegakan Hk. Pidana dpt dijalankan.

B. Permasalahan yg Berkaitan dg Aspek Struktur § Permasalahan: 1. Keterbatasan/kelemahan SDM/anggaran; 2. Kelemahan koordinasi; 3. Kurangnya dukungan komitmen/kebijakan; 4. Mekanisme second line inspection/enforcement tidak jelas diatur (ps. 8 jo. Ps. 56 UU No. 26/2007); § Dampaknya: 1. Kelemahan/ketiadaan pengawasan; 2. Kegamangan dlm mengambil kptsn/tindakan penegakan hk; 3. Keterlambatan/ketiadaan penegakan hukum; 4. Kelemahan membangun jaringan masyarakat perduli TR;

C. Permasalahan yg Berkaitan dg Aspek Kultur § Permasalahan: 1. Pengetahuan Masyarakat ttg urgensi RTR dlm pembangunan/khdpn sosial; 2. Partisipasi masyarakat dlm peyelenggaraan penataan ruang; 3. Kesadaran masy ttg hukum TR. § Dampaknya: - Kebijakan RTR kurang mendapatkan dukungan masy; - Apatisme masy thd RTR; - Kesalahan pemahaman thd tindakan penegakan hk TR;

D. Srategi Penegakan Hukum § Road Map dlm. kerangka Strategi Penegakan Hk. dlm. Penyelenggaraan Penataan Ruang: Peningkata n aspek Penguatan kultur aspek struktur Penguatan/ pembenahan aspek substansi

1. Utk mengatasi kelemahan aspek substansi, diperlukan penguatan/pembenahan dlm bentuk sbb: a. Pembentukan peraturan pelaksanaan untuk melengkapi regulasi pentaan ruang. b. Dalam perancangan produk hk RTR dan PUU pelaks penerapan sanksi harus memenuhi syarat 2 pembentukan PUU yg baik. § Produk hukum tsb harus memenuhi bbrp hal, yaitu: 1) Substansinya harus benar dan sah; 2) Penuangan materi teknis RTR ke dlm bentuk pasal 2 dan penetapannya ke dlm produk PUU hrs mengikuti kaidah 2 pembentukan PUU sbgmn diatur dlm UUg No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Syarat-syarat Pembentukan PUU yang Baik Syarat Materiil § Substansi PUU sesuai kewenangan pembuatnya; § Tidak bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi, peraturan lain yang sederajat, dan kepentingan umum; § Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. § Pengkajian cermat dan mendalam; § berbasis riset; § partisipatif, transparan, demokratis dan berkeadilan. Syarat Formil § Dibuat oleh Pejabat yang berwenang. § Mengikuti prosedur dan tata cara yang berlaku. § Bentuk dan jenisnya mengacu pd pedoman yang ditetapkan § Pemahaman ilmu legal drafting. § Dpt dijamin adanya ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hk. dan ketepatan bhs. Hk.

3) Pengaturan lebih lanjut (dlm Pemen) tentang pengawasan TR yg mengakomodasi mekanisme second line inspection/enforcement; 4) Pengaturan lebih lanjut di tingkat lokal ttg tata cara penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang yg dpt menjamin kejelasan mekanisme penerapan sanksi adm. dan kaitannya dg penerapan sanksi pidana; 5) Kehati-hatian tindakan diskresi dlm penerapan sanksi (sejalan dg ketentuan UU No. 30/2014) dlm hal peraturan di atas blm ditetapkan; 6) Koordinasi kebijakan penegakan Hukum Pidana dg Penyidik POLRI.

2. Utk mengatasi kelemahan aspek struktur, diperlukan Penguatan SDM, spt: a. penetapan pjbt pengawas TR; b. penambahan PPNS; c. Penambahan pengetahuan/kemampuan ttg: 1) legal drafting; 2) pengetahuan ttg. Hk. (spt Hk. Adm, hk acara PTUN/Pidana/Perdata, pembuatan kptsn, UU Adm. Pemerintahan, dsb) 3) teknis penegakan hk. d. Penguatan komitmen penganggaran penegakan hk TR. e. Konsistensi pd RTR dg tetap

3. Utk mengatasi kelemahan aspek kultur, diperlukan peningkatan thd bbrp hal sbb: a. Sosialisasi ttg PUU ttg Penataan Ruang dan produk hk RTR; b. Pelibatan masyarakat secara benar dlm setiap tahapan penyelenggaraan penataan ruang; c. Kemampuan membangun jaringan masyarakat perduli TR; d. Penerapan insentif dan disinsentif dalam penataan ruang; e. Dsb.

TERIMA KASIH