PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 2 PENATAAN PNS 1

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2 PENATAAN PNS 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 3. Keputusan Prsiden Nomor 42 Tahun 2002 Jo Keppres Nomor 72 Tahun 2004. 4. Peraturan Bersama 3 Menteri. 5. Peraturan Ka BKN Nomor 37 Tahun 2011

UU NO. 43 TAHUN 1999 1) 2) Kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya PNS. Jumlah PNS yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu orgaisasi.

4 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. FORMASI ditetapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

I. LATAR BELAKANG PENATAAN PNS 1. Pelimpahan status kepegawaian pusat ke daerah karena kebijakan otonomi daerah berjumlah ± 2, 3 juta PNS 2. Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS berjumlah 899. 866 CPNS 3. Persentase antara jumlah belanja pegawai dengan belanja publik didalam APBD tidak rasional. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

LANJUTAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS 5. Pemekaran Wilayah/Daerah yang berdampak pada penambahan Formasi PNS. 6. Perkembangan Teknologi Informasi secara cepat dan pesat. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

II. PENATAAN PNS 1. Mismatch yaitu kesenjangan antara kompetensi PNS dengan syarat kompetensi jabatan yang didudukinya 2. Under employment yaitu kinerja PNS yang belum produktif dan belum adanya target atau kontrak kinerja berupa sasaran kinerja individu yang harus dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya, sehingga pelayanan PNS terhadap masyarakat belum memuaskan. 3. Alokasi dan distribusi PNS yang tidak proporsional antara jumlah PNS dengan tugas dan fungsi organisaasi yang harus dilaksanakan. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

III. KONDISI OBJEKTIF PNS 1. Jumlah PNS per 13 Mei 2011 adalah = 4. 708. 330. 2. Ratio PNS terhadap penduduk adalah 4. 708. 330 : 237. 556. 363 = 1 : 50. 45. 3. Prosentase PNS terhadap penduduk adalah 1. 98% BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

1. Rasio PNS terhadap penduduk Indonesia 1, 98% masih cukup moderat Sebagai perbandingan beberapa Negara ASEAN NO NEGARA PROSENTASE % 1 Indonesia 1, 98 2 Malaysia 3, 7 3 Filipina 2, 9 4 Thailand 1, 9 5 Kamboja 1, 2 6 Laos 1, 8 7 Vietnam 2, 1 8 Darussalam 9 Myanmar 11, 4 0, 7 Sumber data: Kementerian Luar Negeri tahun 2009 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

2. Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil 2003 - 2010 Tahun Jumlah % Pertumbuhan 1 6 7 2003 3. 648. 005 2004 3. 587. 337 -1, 66 2005 3. 662. 336 2, 09 2006 3. 725. 231 1, 72 2007 4. 067. 201 9, 18 2008 4. 083. 360 0, 40 2009 4. 524. 205 10, 80 2010 4. 598. 100 1, 63 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

3. Komposisi PNS berdasarkan Jenis Jabatan INSTANSI JABATAN Struktural Instansi Pusat Instansi Daerah JUMLAH Esl. I 512 35 547 Esl. II 1. 899 3. 985 5. 884 Esl. IIII 9. 972 26. 213 36. 185 Esl. IV 33. 879 119. 939 153. 818 Esl. V 8. 512 3. 276 11. 788 Fungsional Tertentu 278. 515 1. 883. 118 2. 161. 633 Fungsional Umum 616. 698 1. 721. 777 2. 338. 475 JUMLAH 949. 987 3. 758. 343 4. 708. 330 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

4. PNS yang akan mencapai BUP 2011 -2014 sejumlah 488. 494 dengan Tahun 2011 : Tahun 2012 : Tahun 2013 : Tahun 2014 : Total 107. 418 124. 175 123. 167 133. 734 : 488. 494 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN PNS 1. MELAKUKAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGERTIAN Penataan PNS adalah suatu proses analisis secara sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ORGANISASI ANALISIS JAB/BEBAN KERJA MENGHITUNG JUMLAH PEGAWAI TEPAT PENATAAN PEGAWAI KUANTITAS, KUALITAS, KOMPOSISI , DAN DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

PROSEDUR PENATAAN PNS 1. PERSIAPAN PENATAAN PNS 2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

1. PERSIAPAN PENATAAN ANALISIS JABATAN Informasi Jabatan : a. Uraian Jabatan b. Syarat Jabatan c. Peta Jabatan dan Kekuatan Pegawai Tidak Ada Menyusun Informasi Jabatan Peninjauan Kembali BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS Analisis Kesenjangan Jabatan Menghitung Kebutuhan Pegawai Klasifikasi Jumlah Pegawai Tindak Lanjut BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

3. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PNS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PERATURAN MENPAN & RB JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU INSTANSI PEMBINA GURU PERKA BKN NO. 4/2010 PNS pada SARANA PELAYANAN KESEHATAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENAGA STRUKTURAL SESUAI DENGAN STRUKTUR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI DAFTAR SUSUNAN JABATAN Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN Nama Jabatan Kasubdit. Perencanaan Pengembang an Pegawai Ikhtisar Jabatan Pendidikan Melaksanakan analisis kebutuhan dan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai. S 1 Manajemen /Administrasi 2 Kepala Seksi Penyusunan Perencanaan Pengambanga n Pegawai Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kebutuhan pengembangan S 1 Perencanaan Manajemen Pengembanga /Adminisn trasi 3 Perencana Mengumpulkan Pengembanga bahan perencanaan n Pegawai pengambangan No 1 Diklat Pengembangan perencanaan /manajemen SDM S 1 Teknis Manajemen/ Pengemba. Adminisngan Pegawai trasi Syarat Jabatan Pengalaman Keahlian Keterampilan Terlibat dalam Desain kegiatan Pengembabidang ngan SDM pengembangan pegawai Menganalisa Kebutuhan Pengembang an dan faktor -faktor terkait Terlibat dalam kegiatan teknis bidang perencanaan pengembangan Terlibat dalam kegiatan bidang pengembangan Desain Perencanaan teknis Pengembang an Menyusun Kebutuhan teknia Pengembang an Menyajikan bahan perencanaan pengembang an Menginventa risir kebutuhan dan permasalahan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI MENURUT JABATAN Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN Data Pegawai No Nama Jabatan Nama Tahun Pend pengang Pensiun idikan Diklat katan Pengalaman jabatan 1 Kasubdit. Drs Perencanaan Budi, Pengemba. MM ngan Pegawai 1985 2012 S 2 Peng Kabag emba Pengembangan pegawai SDM 2 Kepala Seksi Amir, Penyusunan SE, Perencanaan MM Pengembangan Pegawai 1980 2011 S 2 Pere ncan aan Pen gem bang an Pengelola Kepegawaian 3 Perencana Pengembangan Pegawai 2009 2040 S 1 - - Karina, SE Keahlian Menganalisis jumlah Kebutuhan dan kualitas Pengembangan Mencari dan mengumpulkan informasi dan bahan serta Kebutuhan pengembangan Pegawai Dst Keterampilan Mengklasifikasikan daftar kebutuhan dan faktor yg terkait pengembangan pegawai Menyusun dan menghimpun Kebutuhan pengembangan Pegawai Dst BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI Tahun 2011 s/d 2013 Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN No 1 2 3 Nama Jabatan Kasubdit. Perencanaan Pengembangan Pegawai Kepala Seksi Penyusunan Perencanaan Pengemba-ngan Pegawai Perencana Pengembangan Pegawai Yang Ada Pensiun Promosi Mutasi 2011 1 2012 1 2013 1 2011 - 2012 1 2013 - 2011 - 2012 - 2013 - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - - 1 1 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI Tahun 2011 s/d 2013 Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN No 1 2 3 Nama Jabatan Kasubdit. Perencanaan Pengembangan Pegawai Kepala Seksi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Perencana Pengembangan Pegawai yang ada 2010 Persediaan 2011 2012 2013 1 1 1 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

ANALISIS KESENJANGAN JABATAN : Direktorat Perencanaan kepegawaian dan Formasi : Drs. Budi, MM : Ka. Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Pegawai Unit Kerja Nama Pegawai Jabatan No Kategori 1 Pendidikan 2 Diklat 3 Pengalaman Jabatan 4 Keahlian 5 Keterampilan Syarat Jabatan Eksisting Kondisi Pegawai Analisis Kesenjangan Tindak Lanjut S 1 S 2 Manajemen/Administrasi Pengembangan SDM perencanaan /manajemen SDM Terlibat dalam kegiatan Kabag Pengembangan bidang pengembangan Pegawai pegawai Desain SDM Pengembangan Menganalisis jumlah Kebutuhan dan kualitas Pengembangan Menganalisis Kebutuhan Mengklasifikasikan daftar Pengembangan dan faktor kebutuhan dan faktor yg -faktor terkait pengembangan pegawai BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

INFORMASI JABATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama Jabatan Kode Jabatan Unit Organisasi dibawahnya Ikhtisar Jabatan Uraian Tugas Bahan Kerja Alat Kerja Hasil Kerja 9. Tanggung Jawab 10. Wewenang 11. Nama Jabatan yg ada 12. Korelasi Jabatan 13. Kondisi Lingkungan Kerja 14 Resiko Pekerjaan 15. Syarat Jabatan 16 Prestasi Kerja Yang diharapkan 17. Butir Informasi lain

KEGUNAAN INFORMASI JABATAN • • INFORMASI PEMEGANG JABATAN MENGHINDARI PEKERJAAN RANGKAP MENGETAHUI BATAS TANGGUNG JAWAB MENGETAHUI BATAS WEWENANG MENGETAHUI HASIL KERJA DIKLAT INFORMASI SYARAT JABATAN

KATEGORI JUMLAH PEGAWAI KURANG (K) Contoh : - Jumlah PNS pada Kab. X adalah 4. 700 orang. - Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 5. 000. - Dengan toleransi 2, 5% maka jumlah pegawai yang tepat adalah minimal 4. 875. - Dengan demikian Kab. X saat ini termasuk dalam Kategori Kurang (K). BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

KATEGORI JUMLAH PEGAWAI SESUAI (S) Contoh : - Jumlah PNS pada Kab. Y adalah 4. 955 orang. - Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 4. 892. - Dengan toleransi 2, 5% maka jumlah pegawai yang tepat adalah antara 4. 780 sampai dengan 5. 014. - Dengan demikian Kab. Y saat ini termasuk dalam Kategori Sesuai (S). BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

KATEGORI JUMLAH PEGAWAI LEBIH (L) Contoh : - Jumlah PNS pada Kota Z adalah 23. 000 orang. - Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan adalah 15. 000. - Dengan toleransi 2, 5% maka jumlah pegawai yang tepat adalah maksimal 15. 375. - Dengan demikian Pemerintah Kota Z saat ini termasuk dalam Kategori Lebih (L). BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

TINDAK LANJUT KATEGORI KURANG (K) 1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang 2. Penarikan PNS dari instansi lain sesuai syarat jabatan 3. Pemberdayaan pegawai melalui diklat & pengayaan tugas 4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai 5. Positive Growth BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

TINDAK LANJUT KATEGORI SESUAI (S) 1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang 2. Pemetaan potensi untuk mengetahui minat dan bakat pegawai 3. Mengangkat JFU menjadi JFT 4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai 5. Zero Growth BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

TINDAK LANJUT KATEGORI LEBIH (L) 1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang 2. Penilaian Kompetensi 3. Pemeringkatan bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat jabatan 4. Pemberlakuan PP 32/1979 tentang pemberhentian pegawai 5. Minus Growth 6. Evaluasi dan analisis Organisasi (tugas, fungsi, dan struktur) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999 A. Pasal 23 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan dengan hormat karena: a. b. c. d. Atas permintaan sendiri; Mencapai batas usia pensiun; Perampingan organisasi pemerintah; atau Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil B. Penjelasan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan hak tabungan hari tua Ayat (2) Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak di perlukan oleh Pemerintah atau hal lain yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan dapat di berhentikan tidak dengan hormat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 Pasal 6 Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di salurkan kepada satuan organisasi lainnya. Pasal 7 Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak dimungkinkan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di berhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 Pasal 18 Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas Usia Pensiun, berhak atas pensiun apabila dia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Pasal 19 (1) Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dapat di perpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 Pasal 20 (1) Besarnya uang tunggu adalah: a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama; b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjudnya (2) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)