KUPAS TUNTAS KONSEP DASAR HAM Direktorat Penguatan HAM

KUPAS TUNTAS KONSEP DASAR HAM Direktorat Penguatan HAM

HAM : Mandat Konstitusional n n Negara mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab Negara terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat Setiap orang berhak atas perlindungan HAM tanpa diskriminasi

Kebijakan Pemerintah di Bidang HAM RPJMN Tahunn 2015 -2019 Bidang Hukum dan HAM 1. Penegakan Hukum 2. Pencegahan dan pemberantasan Korupsi 3. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

Strategi P 5 HAM 1. 2. 3. 4. 5. Harmonisasi dan evaluasi Per-UU-an yang selaras HAM Pemenuhan rasa keadilan Optimalisasi Bantuan Hukum Kesetaraan Gender Bidang Hukum Peningkatan kualitas Pendidikan HAM

Renstra Kemenkum HAM 1. 2. 3. 4. Pembentukan Hukum Pelayanan Hukum Penegakan Hukum P 5 HAM

Strategi Renstra P 5 HAM 1. 2. 3. Penguatan kelembagaan Ranham Penguatan koordinasi lembaga dalam menyusun kebijakan P 5 HAM Sinergitas pendidikan diseminasi HAM.

Konsepsi HAM ada sejak manusia diciptakan oleh Tuhan; HAM sudah terkandung dalam berbagai Kitab Suci agama besar; yang mengajarkan tentang kemanusiaan dan keadilan Hanya belum didokumentasikan Belum dipromosikan Belum ada data yang kongkrit

Penjelasan 1. 2. HAM itu ada sejak manusia pertama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Contohnya hak hidup dan hak 2 lainnya HAM setiap orang ada sejak dalam kandungan diakui oleh Hukum baik hukum pidana maupun perdata. Contonya: bila orang menggugurkan kandungan/prostitusi tanpa alasan kesehatan akan dikenakan sanksi pidan. Bila janin dalam kandungan bapaknya meninggal dunia, sang bayi lahir akan mendapat warisan dari orang tuanya.

Piagam Madinah Pasal 2. Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling tanggung menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) karena suatu pembunuhan dengan cara yang baik dan adil diantara orang 2 beriman. Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. (psl 25) Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing sesuai tugasnya. (psl 45)

Deklarasi Kairo 1. ARTIKEL 18: (a) Setiap orang berhak hidup dalam keadaan selamat untuk dirinya sendiri, agamanya, tanggungannya, maruahnya dan hartanya 2. ARTIKEL 6: (a) Perempuan setara dengan lelaki dalam maruah manusia, dan mempunyai hak untuk menikmati sebagaimana tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu; dia mempunyai entiti sivil dan kebebasan kewangan sendiri, dan hak untuk mempertahankan nama dan keturunan. 3. ARTIKEL 11: (a) Manusia dilahirkan bebas, dan tidak ada seorang pun berhak memperhambakan, memalukan, menindas atau mengeksploitasi mereka, serta tiada yang menguasai melainkan hanya Tuhan Yang Maha Tinggi

HAM Menurut Konsep Barat v v v HAM lahir sejak lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris ; Awalnya Raja memiliki kekuasaan absolut (Raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), Sejak itu Kekuasaan Raja dibatasi dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum Raja tidak kebal hukum lagi; Kalau bersalah harus diadili.

piagam magna charta v v Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagi berikut : § Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. § Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. § seorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. § Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Bill of Rights Dicetuskan pada tahun 1689 di Inggris yang dipengaruhi oleh pengakuan hak asasi manusia di Inggris dalam Piagam Magna Charta; Isinya Bill of Rights: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. mulai timbul aturan yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum kebebasan dalam anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak undang-undang, dan pembentukan tentara harus seizin parlemen, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing, serta parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

The American Declaration of Independence: Fredoom/Kebebasan q q q lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu, bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya hak asasi manusia melekat pada semua orang, bahwa semua orang diciptakan sederajat, mereka dikaruniai oleh Penciptanya dengan Hak-hak yang tidak dapat disangkal, bahwa di antara hak-hak itu adalah Kehidupan, Kemerdekaan, dan upaya mengejar Kebahagiaan

Deklarasi Perncis 1789 1. 2. 3. 4. 5. Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. bebas mengelaurkan pendapat, bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki, perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak dasar lainnya.

DUHAM v v v Konsep-konsep tersebut merupakan tonggak sejarah lahirnya hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh sebagian besar negara - negara anggota PBB; PBB merumuskan Deklarasi Universal hak asasi manusia (DUHAM) dan dibahas dalam berbagai sidang PBB mengumumkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948, yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa hakhak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum dan dalam menjalankan hak-hak dan kebebasanya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang

HAM di Indonesia Telah ada sejak zaman kerajaan, seperti di Sulawesi Selatan nilai-nilai HAM yang ditulis dalam buku-buku adat (Lontarak). Antara lain dinyatakan ”Tomatindo di Lagana” bahwa apabila raja berselisih faham dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewam Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memustuskan. Istilah kita semua bersaudara Bhineka Tunggal Ika Telah tersurat dalam UUD 1945: baik dalam pembukaan maupun pasal 2 nya Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

v v v Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

PENGERTIAN HAM Jan Materson (Komisi HAM PBB) John Locke PBB • Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia • Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati • Hak asasi manusia dijamin secara hukum oleh hukum hak asasi manusia, melindungi semua individu dan kelompok terhadap tindakan-tindakan yang mengganggu kebebasan dasar dan martabat manusia.

GENERASI PERKEMBANGAN HAM 1. • Generasi I: Hak Sipil dan Politik/Civil and political Rights 2. • Generasi II : Hak Ekonomi Sosial dan Budaya/Economic, Social and Culture Rights 3. • Generasi III: Hak Solidaritas

GENERASI I HAK-HAK SIPIL & POLITIK Merupakan produk Perang Dingin : yi hasil dari kompromi politik yang antara kekuatan negara blok Sosialis melawan negara blok Kapitalis (Internastional Covenan Civil and Political Rights /ICCPR). Hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam kovenan hak sipol akan dapat terpenuhi apabila peran negara atau campur tangan negara dibatasi atau dikurangi Hak Negatif (Negatif Rights) Telah diratifikasi oleh 141 Negara dari 149 Negara artinya diratifikasi oleh 95% negara anggota PBB

HAK SIPOL a. b. c. d. Non Derogable Rights/hak absolut/hak yg tidak dapat dikurangi e. Hak hidup Hak bebas dari penyiksaan Hak bebas dari perbudakan Hak bebas dari penahanan krn gagal memenuhi perjanjian (hutang) Hak bebas pemidanaan yg berlaku surut f. hak sebagai subjek hukum g. Hak atas bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama

HAK SIPOL Derogable Rights/hak yg boleh dikurangi hak atas kebebasan berkumpul secara damai; hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekpresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tilisan).

penyimpanan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut dapat dilakukan hanya: demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum; dan menghormati hak atau kebebasan orang lain.

GEN II HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA (PERSAMAAN) Positif Rights Hak yang dijamin dalam kovenan ekosoc dapat dipenuhi dg baik bila peran negara dilakukan secara maksimal artinya negara dituntut untuk melakukan langkah-langkah secara legislatif, dan administratif dalam pemenuhan hak ekosob masyarakatnya. Negara berperan secara aktif, sehingga disebut sebagai hak -hak positif (positive rights).

Hak Ekonomi Hak atas pekerjaan a. hak atas upah yang layak b. hak untuk memilih secara bebas atau menerima suatu pekerjaan c. hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik d. hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja e. hak untuk melakukan pemogokan

Hak Sosial a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. hak atas standart kehidupan yang layak hak atas kecukupan pangan Hak atas sandang hak atas pemukiman/perumahan hak untuk terbebas dari kelaparan hak atas jaminan sosial Hak atas keluarga, ibu dan anak hak atas keluarga, ibu dan anak-anak hak atas perlindungan terhadap keluarga Hak atas kesehatan fisik dan mental

Hak Budaya a. b. c. hak atas pendidikan hak untuk mendapatkan wajib belajar tingkat dasar Hak atas kehidupan budaya dan ilmu pengetahuan : a) terhadap kemajuan pengetahuan b) hak untuk menjadi bagian dalam kehidupan budaya c) hak atas kebebasan.

GEN III HAK-HAK PEMBANGUNAN Hak atas pembangunan v Hak atas perdamaian v Hak atas sumber daya alam sendiri Hak atas lingkungan hidup yang baik v Hak atas warisan budaya sendiri v v

PRINSIP HAM Universal (Universality ) artinya bahwa hak asasi manusia itu hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa melihat bangsa, jenis kelamin, status sosial dll. (sebaliknya prinsip Relativisme/Partikularisme) Tdk dpt dicabut (Inalienability) hak yang melekat pada diri setiap manusia artinya sebagai mahluk pribadi, mahluk individu setiap manusia telah mempunyai hak dan kebebasan yg melekat, sejak manusia diciptakan oleh yang maha pencipta oleh karena itu hak setiap orang tidak dapat ditanggalkan atau direbut oleh siapapun. Tdk Dpt di-pisah 2 -kan (Indivisibility) artinya hak asasi manusia baik hak sipol maupun ekosob saling terkait antara yang satu dengan yang lain (tidak terpisahkan).

Saling tergantung (Interdependency) artinya; bahwa pemenuhan dari suatu hak saling bergantung dengan pemenuhan yang lainnya. Kesetaraan dan Non Diskriminatif (Equality) Artinya pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai derajat yang sama, kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan akses pada sumber daya publik tanpa perbedaan dengan alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial lainnya. Pertanggungjawaban artinya negara bertanggungjawab untuk mentaati hak asasi manusia. Dalam hal ini negara harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen HAM

Perkembangan HAM di Indonesia 1. 2. 3. 4. 5. Pra Kemerdekaan Proklamasi kemerdekaan Paska kemerdekaan Ordebaru Orde reformasi

Pengaturan HAM di Indonesia

PENGERTIAN HAM (UU 39/99 Psl 1) SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PD HAKEKAT KEBERADAAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN YME YG MERUPAKAN ANUGERAHNYA WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI & DILINDUNGI OLEH : ► NEGARA ► HUKUM ► PEMERINTAH ► SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN & PERLINDUNGAN HARKAT MARTABAT MANUSIA

10 kelompok hak 1. HAK UNTUK HIDUP (4) 2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN (2) 3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI (6) 4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN (8) 5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI (10) 6. HAK ATAS RASA AMAN (9) 7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN (10) 8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN (4) 9. HAK WANITA (9) 10. HAK ANAK (23)

Perincian 10 Kelompok Hak 1. HAK HIDUP 2. 3. Hak untuk meningkatkan taraf kehidupannya Hak untuk hidup enteram, aman, damai, bahagia, sejahatera lahir dan batin Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

2. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan berdasarkan perkawinan yang sah 2. Perkawinan yang sah atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri

3. HAK MENGEMBANGKAN DIRI 1. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar 2. Hak atas perlindungan dan pengembangan pribadinya (pendidikan, dan kualitas hidup) 3. Hak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Hak untuk berkomunikasi dan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 5. Hak untuk mengembangkan diri 6. Hak untuk melakukan pekerjaan sosial

4. HAK MEMPEROLEH KEADILAN 1. 2. 3. 4. Hak untuk memperoleh keadilan Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan Hak untuk tidak dituntut dan dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya Sebagai tersangka berhak dikenakan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan baginya

Lanjutan ………. 5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum 6. Hak untuk tidak dituntut kedua kalinya terhadap perkara yang sama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 7. Hak untuk mendapatkan sisa harta miliknya atas penyitaan yang dilakukan karena perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan 8. Hak untuk tidak dipidana karena ketidak mampuan membayar hutang

5. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI 1. 2. 3. 4. Hak untuk tidak diperbudak atau diperhamba Hak atas keutuhan pribadi Hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadat Hak untuk bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya 5. Hak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat secara lisan atau dengan tulisan dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan. Ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa

Lanjutan …. . 6. 7. 8. 9. 10. Hak berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud damai Hak warga negara atau kelompok masyarakat untuk mendirikan partai politik, LSM atau organisasi lainnya Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan hak mogok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Hak WNI untuk bebas bergerak, berpindah tempat tinggal dalam wilayah negara RI Hak WNI untuk tinggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara RI sesuai peraturan perundangan

6. HAK ATAS RASA AMAN a. Hak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain b. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya c. Hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi d. Hak atas rasa aman dan tenteram e. Hak atas kemerdekaan dalam surat menyurat termasuk hubungan melalui sarana elektronik f. Hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan lain yang

g. Hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa h. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang i. Hak untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia

7. HAK ATAS KESEJAHTERAAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Hak atas milik baik sendiri maupun bersama Hak untuk mempertahankan hak miliknya Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak Hak untuk memilih pekerjaan yang disukainya Hak untuk melakukan pekerjaan yang sama dan upah yang sama baik pria maupun wanita Hak untuk mendirikan serikat pekerja Hak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak Hak atas jaminan sosial bagi WNI Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus bagi penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak Hak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi WNI berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental

8. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN a. Hak WN untuk memilih dan diplih dalam pemilu b. Hak WN untuk turut serta dalam pemerintahan c. Hak WN untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintah d. Hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien

9. HAK WANITA 1. Hak atas keterwakilan wanita dalam pemilu, kepartaian, anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif 2. Hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya bagi wanita yang menikah dengan pria WNA 3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan 4. Hak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai peraturan perundangan 5. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sehubungan dengan fungsi reproduksi dalam

6. Hak wanita dewasa atau telah menikah untuk melakukan perbuatan hukum kecuali ditentukan lain oleh agamanya 7. Hak dan tanggungjawab seorang isteri sama dengan suami di dalam ikatan perkawinan 8. Hak dan tanggunjawab seorang mantan isteri sama dengan mantan suami terhadap hal-hal yang berkenaan dengan anak- anaknya 9. Hak mantan isteri dan mantan suami sama dalam hal yang berkenaan dengan harta bersama

10. HAK ANAK a. Hak untuk mendapatkan perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara b. Hak anak dilindungi oleh hukum sejak dari kandungan c. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya d. Hak atas nama dan status kewarganegaraannya e. Hak anak cacat fisik dan atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara f. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi dibawah bimbingan orang tua atau walinya g. Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya atau walinya h. Hak untuk mendapatkan orangtua angkat atau

i. j. k. l. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya m. Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak seusianya, bermain, berekreasi dan berkreasi n. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang layak o. Hak untuk tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan p. Hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya

r. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta segala bentuk penyalahgunaan narkoba s. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi t. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup bagi pelaku pidana u. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya v. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak sebagai upaya terakhir (*) w. Hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi bagi anak yang dirampas kebebasannya x. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi anak yang dirampas kebebasanya y. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak

PESERTA DIDIK Pasal 12 HAK PESERATA DIDIK/SISWSA (UU 20/2003 Psl 12 ayat 1) § mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar kan oleh pendidik yang seagama; § mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; § mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; § mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; § pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; § menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

HAK PENDIDIK (UU 20/2003 Psl 40 ayat 1) Pendidik berhak memperoleh : penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Setiap anak yang diduga atau dituduh telah melanggar undang hukum pidana berhak atas jaminan legal sebagai berikut : Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum Hak atas informasi tentang hal-hal yang dituduhkan kepadanya Hak atas pengadilan yang cepat Hak atas bantuan hukum Hak atas perlindungan dari diskriminasi Hak untuk menolak memberi kesaksian Hak atas banding atau mendapat peninjauan kembali Hak atas seorang penerjemah Hak atas privasi

NEGARA Penyelenggara fungsi Eksekutif yaitu fungsi pemerintahyang meliputi pemerintah pusat dan Daerah Penyelenggara fungsi Legislatif yaitu fungsi yang dilaksanakan oleh DPR Penyelenggara fungsi Yudikatif yaitu fungsi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Penyelenggara fungsi lainnya yaitu fungsi yang dilaksanakan oleh Komisi-Komisi

HUKUM ► Hukum tertulis ■ UUD 1945, UU, PP, Perpres, Perda ► Hukum Tidak Tertulis ■ Hukum adat (kebiasaan)

PEMERINTAH Pusat adalah Presiden beserta para Menteri-Menteri Daerah Provinsi: Gubernur beserta jajarannya Daerah Kabupaten/Kota: Bupati/Walikota berserta jajarannya Lembaga / Instansi dan Aparatur

SETIAP ORANG Warga Negara dan bukan Warga Negara Individu maupun Kelompok

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA Adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya ham Psl 1 (2) UU 39/1999

1. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28 J ayat (1) 2. Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat ( psl 29 ayat 1) DUHAM

3. SETIAP ORG DI WILAYAH NKRI WAJIB PATUH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM TAK TERTULIS HUKUM INTERNASIONAL HAM YG DITERIMA NKRI Psl 67 4. SETIAP WARGA NEGARA WAJIB IKUT SERTA DALAM PEMBELAAN NEGARA SESUAI DNG KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-NDANGAN Psl 68 5. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (psl 69 ayat 1)

KEWAJIBAN PENDIDIK menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. (UU 20/2003 Psl 40 ayat 2)

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK/SISWA • menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; • Taat pada peraturan, baik aturan nasional maupun aturan sekolah

Setiap orang DLM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DITETAPKAN OLEH UU DENGAN MAKSUD : ► UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN ► UTK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DLM SUATU MASYARAKAT YG DEMOKRATIS (Duham psl 29, UUD 1945 dan UU 39/1999 Psl 70 UU 39/1999

HAK ASASI MANUSIA TANGGUNGJAWAB HAK KEWAJIBAN

JPJPP