HUKUM KESEHATAN PENGAJAR HELMI DJONI S GOZALI DIANA

HUKUM KESEHATAN PENGAJAR : HELMI DJONI S. GOZALI DIANA HAITI Hukum Kesehatan 1

SILABUS • PENGANTAR : - ISTILAH DAN PENGETIAN - OBJEK DAN SUBJEK - SEJARAH HK KESEHATAN • HAK DASAR DLM HK KESEHATAN • HUBUNGAN DOKTER PASIEN Hukum Kesehatan 2

• PERIKATAN DOKTER PASIEN • HAK DAN KEWAJIBAN DOKTERPASIEN • MALPRAKTEK MEDIK • TANGGUNG GUGAT ATAS TERJADI NYA MALPRAKTEK • KAPITA SELEKTA HK KESEHATAN: - ABORSI, EUTHANASIA, INVRO FERTILISASI, TRANSPALNTASI, RISET MEDIK. Hukum Kesehatan 3

LITERATUR • KAPITA SELEKTA HK KEDOKTERAN (FRED AMELN) • BAB-BAB HK KESEHATAN (S. VERBOTG) • HK MEDIK (J. GUWANDI) • RAHASIA MEDIK (J. GUWANDI) • SUMPAH HIPOCRATES (MUNIR FUADY) Hukum Kesehatan 4

• BUNGA RAMPAI HK KEDOKTERAN (Y. A. TRIANA OHOIWUTUN) • SEGI-SEGI HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER PASIEN (SOERJONO S) • MALPRAKEK & RESIKO MEDIK (ANNY ISFANDYARIE) • TANTANGAN DLM BIO ETIK MEDIK (KARTONO MOHAMMAD) • HUKUM KEDOKTERAN (HERMIEN HADIJATI KOOESWADJI) Hukum Kesehatan 5

PENGANTAR ( KULIAH 1) • ISTILAH & PENGERTIAN KONGGRES V WOLRD ASSOCION FOR MEDICAL LAW (GENT, BELGIA, 1979) : - MEDICAL LAW (INGGRIS, AS) - DROIT MEDICAL (PRANCIS, BELGIA) - GESUNTHEITSRECHT (JERMAN) - GEZONDHEITSRECHT (BELANDA) - HEALTH LAW (WHO) Hukum Kesehatan 6

• HK KESEHATAN : SEMUA KETENTUAN HK YG LANGSUNG BERHUBUNGAN DGN PEMELIHARAAN KES DAN PENERAPAN HK PDT, PID, & ADM DLM HUBUNGAN TSB. JUGA PENERAPAN PEDOMAN INTERNASIO NAL, KEBIASAAN, JURISPRUDENSI, HK OTONOM, ILMU & LITERATUR (HJJ. LEENEN) Hukum Kesehatan 7

• HK YG BERHUB LANGSUNG DGN PEMELI HARAAN KES YG MELIPUTI PENERAPAN HK PDT, PID, & ADM (VAN DER MIJN) • SEMUA KETENTUAN HK YG BERHUB LANGSUNG DGN PEMELIHARAAN/ YAN KES & PENERAPANNYA, SERTA HAK & KEWAJIBAN SBG PENERIMA MAUPUN PEMBERI YAN KES DLM SGL ASPEK, ORGANISASI, SARANA, PEDOMAN INTERNASIONAL, HK BID KES, YURIS PREDENSI, SERTA IL PENG BID KES. (AD PERHUKI) Hukum Kesehatan 8

• HK. KES : ATURAN YG MENGATUR TENTANG PELAYANAN (PEMELIHARAAN) KESEHATAN Hukum Kesehatan 9

• HK KEDOKTERAN (HK MEDIK) : -BAG DR HK KES YG TERPENTING, MELI PUTI KET YG BERHUB LANGSUNG DGN YAN MEDIS (FRED AMELN) - BAG DR HK KES YG MENYANGKUT YAN MEDIS ATAU PRAKTIK YG DILAKUKAN OLEH DOKTER (WILA CHANDRAWILA) Hukum Kesehatan 10

• YAN KES : SEMUA TINDAKAN YG DILAKUKAN DLM RANGKA PEMELIHARAAN KES YG DILAKUKAN OLEH TEN KES. • YAN DIS : SEMUA TINDAKAN YG DILAKUKAN DLM RANGKA PEMELIHARAAN DIS YG DILAKUKAN OLEH DOKTER (MEDICUS) Hukum Kesehatan 11

OBJEK & SUBJEK DLM HUKUM KESEHATAN • OBJEK : PEMELIHARAN KES : (1). INDIVIDUAL (2). KOLEKTIF • SUBJEK : (1). HEALTH PROVIDERS ; DOKTER, DOKTER GIGI, PERAWAT, BIDAN, APOTIKER DLL (2). HEALTH RECEIVERS; PASIEN (ORANG SAKIT) Hukum Kesehatan 12

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM KESEHATAN • PRANCIS : ANTIONIE LOUIS (1788) • INGGRIS : UNIV. EDENBURG (1807) • AS : SCHOOL OF MEDICINE, UNIV HAARVARD (1937) • INDONESIA: PD MULANYA DIPELAJARI OLEH PROF. Dr. OETAMA DAN FRED AMELN (AKHIR TH 1970 AN) • - PUTUSAN PENGADILAN TH 1980 AN (KASUS dr. SETYANINGRUM, GUGATAN MUHIDIN), PERMENKES 585/1989 TTG PERTINDIK Hukum Kesehatan 13

POLA HUBUNGAN DOKTER PASIEN (KULIAH 2) • DASARNYA KEPERCAYAAN • HARAPAN D-P : SEMBUH • SEBELUM MELAKUKAN TINDIK, PERLU ADA KEPUTUSAN • SIAPA YG MEMBUAT KEPUTUSAN ? Hukum Kesehatan 14

POLA PATERNALISTIK • JAMES F. CHILDRESS : BERASAL DR PERAN AYAH DLM KELUARGA • ASAS DAN PRAKTIK PENGELOLAAN OLEH AYAH; PEMERINTAHAN SEPERTI SEORG AYAH; TUNTUTAN ATAUUSAHA MELAYANI KEBUTUHAN ATAU MENGHANTAR KEHIDUPAN SUATU BGS ATAU MASY. SECARA SEORG AYAH MELAKSANAKANNYA TERHDP ANAK-ANAKNYA (OXFORD ENGLISH DICTIONARY). Hukum Kesehatan 15

• KEPUTUSAN DIBUAT AYAH • MOTIVASI UTK KESEJAHTERAAN • DLM HUB D-P : PASIEN DIPERLAKU KAN SEPERTI ANAK KECIL YG TDK DIZINKAN MENENTUKAN LANGKAH-LANGKAH UTK KESEHATANNYA Hukum Kesehatan 16

• LATAR BELAKANG : - DOKTER MENGANGAP DIRINYA LEBIH TAHU, - PASIEN MENGGANGAP DIRINYA AWAM, DOKTER = MALAI KAT BERJUBAH PUTIH • SIFAT HUB : ASIMETRIS; DOKTER LBH TINGGI DR PASIEN • KRITIK : TIAP MEMILIKI PENILAI AN YG BERBEDA, KRN ORG LEBIH TAHU APA YG TERBAIK BAGINYA. Hukum Kesehatan 17

POLA OTONOMI PASIEN • JAMES F. CHILDRESS : MEMINJAM ISTILAH POLITIK : NEG YG BER DAULAT/MERDEKA • DLM HUB D-P : PASIEN BEBAS MENYATAKAN KEHENDAK SEHUBUNG AN DGN KES NYA & CARA PENCAPAIANNYA TANPA CAMPUR TANGAN PIHAK LUAR. Hukum Kesehatan 18

• THOMAS A. SHANNON : KEBEBASAN BERTINDAK, DIMANA SESEORG MENGAMBIL KEPUTUSAN SESUAI DGN RENCANA YG DITENTUKAN SENDIRI • DISEBUT JUGA : POLA MATERIALISTIK-KONSUMERIKTIK : HUB JUAL BELI • POLA TUKANG : DOKTER SBG ILMUWAN YG BEBAS DR MELAKUKAN PENILAIAN BAIK/BURUK Hukum Kesehatan 19

• LATAR BELAKANG : SEMAKIN TINGGINYA PENDIDIKAN, & PENG AKUAN HAM • SIFAT HUB : ASIMETRIS; PASIEN LEBIH TINGGI DR DOKTER • KRITIK : BERPOTENSI TERJADI BENTURAN NILAI Hukum Kesehatan 20

POLA KONTRAK (KEMITRAAN) • SALING MEMAHAMI TUJUAN YG HDK DICAPAI • BERBAGI TANGGUNGJAWAB; PASIEN DIAKUI MEMILIKI HAK TERHDP TUBUHNYA, & DOKTER DIAKUI MEMILIKI KEAHLIAN TEKNIS UTK MENCAPAI TUJUAN • DOKTER TDK TERIKAT DGN KEPUTUSAN PASIEN, MANAKALA KEPUTUSAN ITU BERTENTANGAN DGN NILAI-NILAI YG HRS DIPEDOMAN INYA Hukum Kesehatan 21

• ACTIVITY-PASSIVITY ; BIASANYA HUB INI BERLAKU PD PASIEN YG KESELAMA TAN JIWANYA TERANCAM, TDK SADAR, ABNORMAL • GUIDANCE-COORPORATION : MEMBIMBING KERJASAMA; DITERAPKAN PD PASIEN YG SAKIT NYA TDK TERLALU BERAT • MUTUAL PARTICIPATION : PASIEN MENENTUKAN SENDIRI; BIASANYA DITERAPKAN DLM USAHA MEMELIHARA KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP). Hukum Kesehatan 22

REKONSTRUKSI HUB DOKTER PASIEN • • EKPLORATIF ANAMNESIS DIAGNOSIS INFORMASI HASIL DIAGNOSIS INFORMASI ALTERNATIF TERAPI KEPUTUSAN PASIEN PELAKSANAAN TERAPI Hukum Kesehatan 23

MALPRAKTIK MEDIK • ARTI GRAMATIKAL : MALPRACTICE : WRONG DOING, BAD PRACTICE, NEGLECT OF DUTY • COUGHLIN’S DICTIONARY OF LAW: PERILAKU YG SALAH DR SEORG PROFESIONAL ; DR SEORG DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER HEWAN MALPRAKTEK DPT TERJADI KRN KE KURANG TAHUAN, LALAI, ATAU KURANG TRAMPILAN, MENJALANKAN KEWAJIBAN PROFESI DI BAWAH STANDAR; PERBUATAN SALAH YG DISENGAJA; ATAU ILLEGAL ATAU BERTENTANGAN DGN ETIKA PROFESI Hukum Kesehatan 24

• BLACK’S LAW DICTIONARY : PERBUATAN SALAH DR SEORG AHLI, KURANG TRAMPILAN YG DI BAWAH STANDAR, ATAU TDK CERMATNYA SEORG AHLI DLM MENJALANKAN KEWAJIBANNYA SECARA HK, PRAKTEK YG JAHAT ATAU ILLEGAL ATAU PER- BUATAN YG TDK BERMORAL Hukum Kesehatan 25

BERDASARKAN ARTI TSB : • RUANG LINGKUP : TERJADI DI KALANGAN PENYANDANG PROFESI • SEBAB TERJADINYA : DISENGAJA & KELALAIAN Hukum Kesehatan 26

MALPRAKTIK DI KALANGAN MEDIK = MALPRAKTIK MEDIK ? • HERMIEN H. KOESWAJI : SECARA HARPIAH BERARTI PRAKTIK BURUK YG BERKAITAN DGN PENERAPAN ILMU & TEKNOLOGI MEDIK DLM MENJALANKAN PROFESI MEDIK YG MENGANDUNG CIRI –CIRI KHUSUS Hukum Kesehatan 27

• VERONICA KOMALAWATI : KESALAHAN DLM MENJALANKAN PROFESI MEDIS YG TDK SESUAI DGN STANDAR PROFESI MEDIS • NEGESTI LESTARI : TINDAKAN DR TENKES YG SALAH DLM RANGKA PELAKSANAAN PROFESI DI BID KEDOKTERAN BAIK DIPANDANG DR SUDUT NORMA ETIKA ATAUHK Hukum Kesehatan 28

• MALPRAKTIK MEDIK TERJADI KRN ADANYA KESENGAJAAN & KELALAIAN • MALPRAKTIK MEDIK ≠ KELALAIAN MEDIK, SETIAP KELALAIAN MEDIK PASTI MALPRAKTIK MEDIK • KELALAIAN MEDIK : (a) ADANYA KELALAIAN, (b) TDK SESUAI STANDAR PROFESI (c) ADANYA KERUGIAN Hukum Kesehatan 29

TOLAK UKUR • KELALAIAN : BERTINDAK TDK HATI ; BETINDAK TDK SBGMN ORG YG SEKATAGORI, TDK SBGMN ORG PD UMUMNYA, TDK SECARA SEWAJARNYA = KELALAIAN BESAR (CULPA LATA) • MEMBANDINGKAN DGN PERILAKU ORG LAIN (ORG YG SEKATAGORI ATAU ORG YG LEBIH TINGGI KATAGORINYA) Hukum Kesehatan 30

RISIKO MEDIS • RISIKO : KEADAAN YG TERJADI BUKAN KRN KESALAHAN DR PARA PIHAK & HRS DI TANGGUNG PARA PIHAK • TINDAKAN MEDIK MENGANDUNG RISIKO • VOLENTIE NON FIT INJURA/ ASUMPTION OF RISK • TDK ADA TANGGUNGJAWAB HK Hukum Kesehatan 31

• SP : BATAS KEMAMPUAN MINIMAL YG HRS DIKUASAI OLEH SEORG INDIVIDU UTK DPT MELAKUKAN KEGIATAN PROFESIONALNYA PD MASY SCR MANDIRI YG DIBUAT ORGANISASI PROFESI (PENJ. Ps. 50 UUPK) • SP : PEDOMAN YG HRS DIPERGUNAKAN SBG PETUNJUK DLM MENJALANKAN PROFESI (PENJL. Ps 53 AYAT (2) UUK) • KEWAJIBAN BERTINDAK SESUAI SP : Ps 53 (1) UUK, Ps 51 a UUPK Hukum Kesehatan 32

• SPO : SUATU PERANGKAT INSTRUKSI/ LANGKAH-LANGKAH YG DIBAKUKAN UTK MENYELESAIKAN SUATU PRTOSES KERJA RUTIN TERTENTU. SPO MEMBERIKAN LANGKAH-LANGKAH YG BENAR DAN TERBAIK BERDASARKAN KONSENSUS BERSAMA TUK MELAKSANAKAN BERBAGAI KEGIATAN DAN FUNGSI PELAYANAN YG DIBUAT OLEH SARANA PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN SP (PENJ Ps 50 UUPK) Hukum Kesehatan 33

DOKTRIN TTG STANDAR PROFESI • HJJ. LEENEN : BERTINDAK SCR TELITI MENURUT UKURAN MEDIK, SBG SEORG DOKTER YG MEMILIKI KEMAMPUAN RATA-RATA DIBANDINGKAN DGN DOKTER DR KATAGORI KEAHLIAN MEDIK YG SAMA, DLM SIKON YG SAMA DGN SARANA YG SEBANDING DGN TUJUAN KONKRIT TINDIK Hukum Kesehatan 34

PRAKTIK PERADILAN DLM MENENTUKAN KELALAIAN MEDIK • PENGADILAN ROERMOND (1970): KECERMATAN MEDIKUS YG NORMAL/WAJAR/BAIK • MA RI (KASUS dr. S 1980) : KEMAMPUAN YG SEWAJARNYA DGN SARANA YG ADA Hukum Kesehatan 35

TUNTUTAN HUKUM • ADA 3 MACAM TUNTUTAN HK : (1). HK. PIDANA, (2). HK. PERDATA, (3) HK. ADM • ASPEK HK PIDANA : - TDK DIATUR DLM UUK & UUPK - Ps. 359, Ps. 360 : 2 UNSUR : (1). KELALAIAN, (2). AKIBAT - KELALAIAN BESAR (CULPA LATA) Hukum Kesehatan 36

• ASPEK HK. PERDATA : UUK (UU 36/2009) - Ps. 58 (1) UUK : HAK GANTI RUGI KRN KESALAHAN / KELALAIAN TENKES - Ps. 58 (2) UUK: TUNTUTAN GANTI RUGI TDK BERLAKU UTK LIFE SAVING ATAU MENCEGAH KECACATAN DLM KEADAAN DARURAT - Ps. 58 (3) : sesuai peraturan per u 2 an - BERDASARKAN WANPRESTASI (Ps. 1243 BW)/ MELAWAN HK (Ps. 1365 BW) - KELALAIAN YG DIBUKTIKAN CUKUP KELALAI KECIL/CULPA LEVIS (ARREST LINDENBAUM-COHEN/ 31 -1 -1919) Hukum Kesehatan 37

• ASPEK HK ADM : -SANKSI ADM DIJATUHKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG (KA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA), SETELAH ADA PUTUSAN MKDKI (MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESI) - SANKSI : Ps. 69 (3) UUPK Hukum Kesehatan 38

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK MEDIK • PENYELESAIAN MELALUI 3 PENDEKATAN : (1). HK , (2). DISIPLIN, (3). ETIKA • PENDEKATAN ETIKA : MELALUI MKEK ( MEJELIS KEHORMATAN ETIKA KEDOKTERAN) • PENDEKATAN HK : PID & PDT (MELALUI PERADILAN), ADM (SETELAH ADA PUTUSAN MKDKI) • BID HK PDT : DPTKAH MELALUI ADR ? Hukum Kesehatan 39

• PENDEKATAN DISIPLIN : MELALUI MKDKI (Ps. 55 UUPK) • TUGAS MKDKI : MENERIMA PENGADU AN, MEMERIKSA , DAN MEMUTUSKAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER & DOKTER GIGI (PS. 64 UUPK) • HAK MENGADU KE MKDKI & PENGADU AN TDK MENGHILANGKAN HAK UTK MELAPOR PID &/ATAU MENGGUGAT PDT KE PENGADILAN • MKDKI BUKAN LEMBAGA PEMILTER Hukum Kesehatan 40

• Ps 29 UUK : DLM HAL TENKES DI DUGA KELAKUKAN KELALAIAN DLM MENJA LANKAN PROFESI, HRS DISELESAIKAN LBH DAHULU MELALUI MEDIASI • PENJELASAN Ps 29: MEDIASI DI LAKU KAN BILA TIMBUL SENGKETA ANTARA PEMBERI YANKES DGN PASIEN, DGN TUJUAN MENYELESAIKAN SENGKETA DI LUAR PENG OLEH MEDIATOR YG DISEPAKATI Hukum Kesehatan 41

EUTHANASIA • ARTI MENURUT BHS : EU = BAIK/ DAMAI/TENANG/KEMULIAN. THANATOS =MATI • LEENEN: EUTHANASIA(AKTIF & PASIF ) MERUPAKAN TINDAK MEMPERPENDEK KEHIDUPAN YG DILAKUKAN DGN SENG AJA (TERMASUK MENGABAIKAN/TDK MELAKUKAN) OLEH SEORG TERHDP DIRI ORG LAIN YANG MEMINTANYA Hukum Kesehatan 42

• KONINKLIJK NEDERLANSE MAATSCHAPPY VOOR DE GENESKUNST (KNMG) : DGN SENGAJA TDK MELAKUKAN SESUATU MEMPERPANJANG HIDUP SEORG PASIEN, ATAU DGN SENGAJA MELAKUKAN SESUATU UTK MEMPERPENDEK ATAU MENGAKHIRI HIDUP SEORG PASIEN YG DILAKUKAN KHUSUS UTK KEPENTINGAN PASIEN Hukum Kesehatan 43

• STAATS COMMISSIE EUTHANASIA : TINDAKAN MENG AKHIRI HIDP SESEORG OLEH ORG LAIN DGN SECARA SENGAJA DAN ATAS PERMINTAAN YBS Hukum Kesehatan 44

• PENJELASAN Ps. 10 KODEKI : ETHANASIA ADLH MENGAKHIRI HIDUP SEORG PASIEN YG MENURUT ILMU & PENGALAMAN TDK MUNGKIN AKAN SEMBUH LAGI - BERPINDAHNYA KE ALAM BAKA DGN TENANG & AMAN TANPA PENDERITAAN BAGI YG BERIMAN DGN NAMA ALLAH DI BIBIR - WAKTU HIDUP AKAN BERAKHIR (SAKARATUL MAUT) PENDERITAAN PENDERITA DIPERINGAN DGN MEMBERI OBAT PENENANG - MENGAKHIRI PENDERITAAN & HIDUP PENDERITA DGN SENGAJA ATAS PERMINTA AN PENDERITAAN SENDIRI & KELUARGANYA Hukum Kesehatan 45

• EUTHANASIA = MENCERMINKAN ADANYA KONPLIK ANTAR 2 KE WAJIBAN HUKUM (SITUASI DILEMATIS) BAGI DOKTER • JENIS : BERDASARKAN INISIATIF : SUKA RELA & TDK SUKARELA BERDASARKAN CARA : AKTIF & PASIF Hukum Kesehatan 46

• DASAR HK TUNTUTAN PIDANA : -TDK ADA ATURAN KHUSUS TTG EUTHANASIA - Ps. 338, 340, 344, 345 KUHP - Ps. 344 KUHP TTG MERCY KILLING • TIDAK ADA ALASAN PEMBENAR Hukum Kesehatan 47

• EUTHANASIA DI BELANDA - EUTHANASIE LEUWAARDEN (RECTHBANK 21//2/1973) : dr. POSTMA van BOVEN KET. AHLI : - PENYAKIT YG TDK DPT DISEMBUHKAN LAGI - TUBUH & JIWANYA SANGAT MENDERITA - PASIEN MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS - PERIODE KEMATIAN SDH DIMASUKI - DIRAWAT DOKTER DAN SDH BERKONSULTA SI DGN SEJAWAT DGN CARA MENAIKAN DOSIS OBAT ATAU MEMBIARKAN PASIEN MATI Hukum Kesehatan 48

• THN 2004 DIREVISI WVS : EUTHANASIA DIBOLEHKAN • EUTHANASIA DI AS : -KASUS KAREN ANN QUINLAN (1975) : HIDUPNYA TERGANTUNG PD RESRIRATOR - QUINLAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KE PENGADILAN Hukum Kesehatan 49

IN VITRO FERTILISASI (IVF) = BAYI TABUNG • DIRINTIS OLEH J. DONOVAN (1944), TDK DILANJUTKAN KRN DI TENTANG OLEH PEMUKA GEREJA • DILANJUTKAN OLEH EDWARD & STEPTOE (1970 AN) • LOUIS BROWN (1977) MERUPAKAN BAYI PERTAMA LAHIR DR IVF • PROSES : SEL TELUR & SEL SPERMA DIMASUK DLM VITRO (TABUNG) SAMPAI TERJADI PEMBUAHAN DAN PEMBELAHAN SEL. DIMASUKKAN KE DLM RAHIM Hukum Kesehatan 50

• BAGAIMANA PERLAKUAN TERHDP SEL YG TDK DIGUNAKAN ? DEKLARASI MADRID (1987) DGN PERSETUJUAN SUAMI ISTRI PEMILIK SEL DPT : - DIMUSNAHKAN - YG BELUM TERJADI PEMBUAHAN DISIMPAN DGN DIBEKUKAN, ATAU - YG SEL TELUR YG TELAH DIBUAHI DISIMPAN DGN DIBEKUKAN Hukum Kesehatan 51

• MASALAH : BOLEHKAH MENERIMA DONOR SEL ? , BOLEHKAH SEL TELUR YG TLH DIBUAHI DIIMPLANKAN DLM RAHIM WANITA YG BUKAN ISTRINYA ? (MUNCUL KONSEP BARU “RAHIM RENTAL”). Hukum Kesehatan 52

• ATURAN HK DI IND ? Ps. 16 UU No. 23 / 1992. • UPAYA TERAKHIR BG PASUTRI UTK MENDPTKAN KETURUNAN (AYAT 1) • - PEMBUAHAN DR SEL PASUTRI & DIIMPLANKAN DLM RAHIM ISTRI - OLEH TENKES YG MEMILIKI KE AHLIAN & KEWENANGAN - PD SARANA YG PROPORSONAL & DI TUNJUK OLEH PEMERINTAH (AYAT 2) • DELIK : Ps. 82 AYAT (2) a jo. Ps 16 (2) UU No. 23/1992 Hukum Kesehatan 53

ABORTUS • ARTI : TERHENTINYA KEHAMILAN SEBELUM KANDUNGAN BERUMUR 28 MINGGU (KAMUS KED) • CARA TERJADINYA : • - A. SPONTAN : REAKSI ALAMI RAHIM TERHDP JANIN = KEGUGURAN -A. SENGAJA/PROVOCATUS = PENGGUGURAN Hukum Kesehatan 54

• A. PROVOCATUS : - AP CRIMINALIS - AP MEDICINALIS/ TERAPEUTI CUS • - A. LEGAL CONDITIONALLY : KASUS RAPE, INCEST - A. LEGAL GENERALLY/ ON REQUEST/ON DEMAND : SOSIO EKONOMI, KES MENTAL Hukum Kesehatan 55

• UU KESEHATAN : Ps. 194 : AP CRIMINALIS - DENGAN SENGAJA - MELAKUKAN ABORSI - TDK SESUAI KETENTUAN Ps. 75 AYAT (2) Hukum Kesehatan 56

• Ps. 75 ayat (2) : Larangan sbgmn pd ayat (1) dikecualikan : a. indikasi kedaruratan medis yg dideksi sejak usia dini kehamilan, baik yg mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yg menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yg tdk dpt diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tsb hidup di luar kandungan b. kehamilan akibat pemerkosaan yg dpt menyebabkan trauma psikologis bagi korban Hukum Kesehatan 57

• (3) Hanya dpt dilakukan setelah mela laui konseling dan/penasihatan pra tin dakan diakhiri dgn konseling pasca tindakan oleh konselor yg kompeten dan berwenang • (4) indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan sbgman dimaksud diatur dgn PP Hukum Kesehatan 58

• Psl 76 : aborsi sbgmn dimaksud Ps 75 hanya dpt dilakukan : a. sblm kehamilan berumur 6 minggu kecuali dlm hal kedaruratan medis b. oleh tenkes yg memiliki ktrampilan yg memiliki sertifikat dittpkan menteri c. persetujuan ibu hamil d. ijin suami kecuali korban pemerkosaan e. penyedia layanan kes yg memenuhi syarat yg dittapkan oleh menteri Hukum Kesehatan 59

• MASALAH HUKUM : Berapa usia kandungan yg dilindungi ? Ada 2 pendapat utk menentukan dimulai kehidupan manusia ? - sejak pembuahan (konsepsi) Romo O’Malley, J. Fletcher, Deklara si Jenewa (sumpah dokter sedunia 1948), sumpah dok Ind (1981), Kodeki (1983) tdk menyebut sejak pembuahan Hukum Kesehatan 60

Deklarasi Venesia (1983) : sejak kehidupan itu dimulai - sejak kandungan berusia 12 minggu (terbentuknya janin/embrio), fase sebelumnya disebut pre embrio - Ps 76 ayat ((1) UUK : kehamilan berusia 6 minggu (? ) HAM : SAAT TERBENTUKNYA EMBRIO PP BELUM ADA, DPTKAH Ps 194 UUK DIBERLAKUKAN ? Hukum Kesehatan 61