IINSTITUSI DAN SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT DASAR ILMU KESEHATAN

IINSTITUSI DAN SISTEM KESEHATAN MASYARAKAT DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT Jakarta, 11 Desember 2017

MENU • • Pengertian institusi dan sistem kesehatan masyarakat Institusi kesehatan masyarakat di Indonesia Peran Kementerian Kesehatan dalam Sistem Kesehatan Peran Dinas Kesehatan dalam Sistem Kesehatan Peran Masyarakat dalam Sistem Kesehatan Peran Swasta dalam Sistem Kesehatan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Isu terkini

PENDAHULUAN • Kesehatan masyarakat sering disamakan dengan pekerjaan instansi pemerintah. Peran pemerintah hanyalah sebagian dari apa yang kita maksud dengan kesehatan masyarakat, tapi ini adalah komponen penting. • Jadi penting, sebenarnya, kita sering mendefinisikan peran komponen lain dalam kaitannya dengan bagaimana mereka berhubungan dengan pekerjaan lembaga kesehatan masyarakat pemerintah.

PENDAHULUAN • v v v Pada tahun 1994, Dinas Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat mengemukakan "Pernyataan Kesehatan Masyarakat di Amerika, " yang menyediakan kerangka kerja yang terus mendefinisikan tujuan dan layanan dari badan kesehatan pemerintah? Tujuan ini seharusnya sudah akrab dengan kita. Mereka: untuk mencegah epidemi dan penyebaran penyakit untuk melindungi terhadap bahaya lingkungan untuk mencegah cedera untuk mempromosikan dan mendorong perilaku sehat untuk menanggapi bencana dan membantu masyarakat di Indonesia pemulihan untuk menjamin kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan

INGAT TIGA FUNGSI UTAMA KESEHATAN MASYARAKAT Fungsi inti didefinisikan oleh IOM adalah: 1) penilaian, 2) pengembangan kebijakan, dan 3) jaminan. • Penilaian meliputi memperoleh data yang mendefinisikan kesehatan penduduk secara keseluruhan dan kelompok tertentu dalam masyarakat, termasuk menentukan sifat masalah kesehatan baru dan bertahan. • Jaminan mencakup lebih dari pandangan tanggung jawab kesehatan masyarakat pemerintah untuk memastikan bahwa komponen kunci dari sistem kesehatan yang efektif, termasuk perawatan kesehatan dan kesehatan masyarakat, berada di tempat meskipun pelaksanaannya akan sering dilakukan oleh orang lain. • Pengembangan kebijakan termasuk mengembangkan rekomendasi berdasarkan bukti dan analisis lainnya, seperti analisis kebijakan kesehatan, untuk memandu pelaksanaan termasuk upaya untuk mendidik dan memobilisasi kemitraan masyarakat

INSTITUSI KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA Ø Ø Ø Ø Ø Rumah Sakit Puskesmas Pembantu Posyandu Poskesdes Pos UKK Poskestren Bidan Praktek Swasta Pondok Bersalin Desa (Polindes) (Kepmenkes 564/2006 tentang Desa Siaga) Ø Warung Obat Desa (WOD) (Kepmenkes 983/2004)

KEMENTERIAN KESEHATAN • Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (Perpres 35/2015)

KEMENTERIAN KESEHATAN Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; c. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;

KEMENTERIAN KESEHATAN d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; e. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan; f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan h. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

TATA LAKSANA PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KESEHATAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 PRESIDEN PUSAT Kementerian/LPNK Koordinasi Sebagian Urusan KEMENDAGRI Psl 17 UUD 1945 Keuangan Negara Koordinasi Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah termasuk Peng. Keuda Psl 8, 377 UU 23/2014 Termasuk Binwas LKPD (PP 58 Tahun 2005) Tanggungjawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘ 45 DAERAH Pemerintahan Daerah Keuangan Daerah

DDINAS KESEHATAN PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

DDINAS KESEHATAN PROVINSI • Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. • Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

DDINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA • Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. • Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

DDINAS KESEHATAN (ISU TERKINI) 1. Adanya indikasi miss-match antara struktur organisasi Kementerian Kesehatan dengan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 2. Adanya indikasi miss-match antara struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota 3. Dijumpai adanya perbedaan struktur dan nomenklatur antar Dinas Kesehatan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Terdapat ketidakjelasan hubungan kerja : • antar Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota • antara UPTD (termasuk RS) dengan Dinas Kesehatan • antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pusat 5. Terdapat Pemangku jabatan kepala Dinas Kesehatan yang tidak sesuai kompetensi nya

Peran Masyarakat

TENAGA KESEHATAN MENJAGA YANG SEHAT TETAP SEHAT FOKUS PROMOTIF - PREVENTIF PENERAPAN STANDAR MUTU PELAYANAN PATIENTS SAFETY AKREDITASI FASYANKES PENENTU KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN 4 AREA PARADIGMA SEHAT OPTIMALISASI PERAN K/L PEMBANGUNAN KESEHATAN PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT INSTITUSI KESEHATAN PHBS – TUMBUHNYA UKBM MASYARAKAT 30

Pemberdayaan Masyarakat • Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat penting. Hal ini dapat dijelaskan bahwa disamping ketentuan ini tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga sebagai berikut • 1) Dari hasil kajian ternyata 70% sumber daya pembangunan nasional berasal kontribusi/partisipasi masyarakat; • 2) Pemberdayaan masyarakat/partisipasi masyarakat berazaskan gotong royong, merupakan budaya masyarakat Indonesia yang perlu dilestarikan; • 3) Perilaku masyarakat merupakan faktor penyebab utama, terjadinya permasalahan kesehatan, oleh sebab itu masyarakat sendirilah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan pendampingan/bimbingan pemerintah;

Pemberdayaan Masyarakat • 4) Pemerintah mempunyai keterbatasan sumber daya dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang semakin kompleks di masyarakat, sedangkan masyarakat mempunyai potensi yang cukup besar untuk dapat dimobilisasi dalam upaya pencegahan di wilayahnya; • 5) Potensi yang dimiliki masyarakat diantaranya meliputi community leadership, community organization, community financing, community material, community knowledge, community technology, community decision making process, dalam upaya peningkatan kesehatan, potensi tersebut perlu dioptimalkan; • 6) Upaya pencegahan lebih efektif dan efisien dibanding upaya pengobatan, dan masyarakat juga mempunyai kemampuan untuk melakukan upaya pencegahan apabila dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama untuk ber-perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

PERANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SKN 2012

Pemberdayaan Masyarakat • Untuk keberhasilan penyelenggaraan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan lebih difokuskan pada: a) meningkatnya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, b) meningkatnya kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana, serta terjadinya wabah/KLB, c) meningkatnya keterpaduan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan kegiatan yang berdampak pada income generating. Disamping itu, upaya pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari masalah dan potensi spesifik daerah, oleh karenanya diperlukan pendelegasian wewenang lebih besar kepada daerah. Kesiapan daerah dalam menerima dan menjalankan kewenangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat kapasitas daerah yang meliputi perangkat organisasi dan sumberdaya manusianya, serta kemampuan fiskal.

Pemberdayaan Masyarakat • Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community-based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat). Tahap selanjutnya muncul istilah community driven development yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau pembangunan yang digerakkan masyarakat. Pembangunan yang digerakkan masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan yang diputuskan sendiri oleh warga komunitas dengan menggunakan sebanyak mungkin sumber daya setempat. • Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek pengetahuan atau knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek sikap atau attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau practice). • Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu proses aktif, dimana sasaran/klien dan masyarakat yang diberdayakan harus berperan serta aktif (berpartisipasi) dalam kegiatan dan program kesehatan. Ditinjau dari konteks pembangunan kesehatan, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dan kemitraan masyarakat dan fasilitator (pemerintah, LSM) dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kegiatan dan program kesehatan serta memperoleh manfaat dari keikutsertaannya dalam rangka membangun kemandirian masyarakat.

UKBM Free Powerpoint Templates UKBM: Wahana pemberdayaan masyarakat kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya Page 37

T U J U A N PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Free Powerpoint Templates U M Meningkatnya kemandirian masy dan keluarga dalam bidang kesehatan masyarakat dapat memberikan andil dalam meningkatkan derajat kesehatannya S U S HU K 1. pengetahuan masy dalam bid kesehatan; 2. kemampuan masy dalam pemeliharaan derajat kesehatannya sendiri; 3. pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masy; 4. Terwujudnya kelembagaan (UKBM) Page 38

JENIS-JENIS UKBM BIDANG KESEHATAN Free Powerpoint Templates 39 Page 39

Peran Swasta v Sektor swasta dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyediakan sistem pelayanan yang lebih cepat dan lebih responsif bagi negara v Sektor swasta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun, belum ada kebijakan yang jelas mengenai peran sektor swasta dalam kesehatan. Memang, sedikit sekali yang diketahui mengenai peran swasta tersebut. v Sementara sektor swasta mengelami perkembangan pesat di sisi penyediaan (supply side), pengawasan pemerintah terhadap sektor swasta tidak ada atau terbatas sekali, dan tidak banyak informasi mengenai jumlah, distribusi, ruang lingkup dan kualitas layanan sektor swasta.

Peran Swasta v JENIS KEMITRAAN PEMERINTAH –SWASTA

Peran Swasta v Secara global, ada beberapa pengaturan kemitraan pemerintah-swasta dimana pemerintah menyediakan kredit pajak, subsidi, dan bahkan menunjuk ‘mitra’ swasta untuk membiayai pembangunan fasilitas kesehatan – dan terkadang mengoperasikannya. v Pengaturan tersebut dapat berupa inisiatif keuangan swasta (private finance initiative/ PFI) yang pernah populer di beberapa negara kaya seperti di Inggris lebih dari satu dekade yang lalu, yang mana dengan pengaturan tersebut, perusahaan swasta membiayai dan membangun rumah sakit untuk sektor publik. v Sektor swasta membangun dan mengoperasikan rumah sakit pemerintah dengan mempekerjakan stafnya sendiri untuk jangka waktu panjang. Dalam kebanyakan pengaturan, pemerintah selalu menjadi pihak pemilik rumah sakit dan pengaturan kontrak diupayakan untuk memastikan adanya akses ‘biaya netral’ bagi pasien publik dan bagi pengeluaran rutin pemerintah. v Pemerintah menggunakan PFI untuk menggalang dana ‘off budget’ yaitu, dari neraca keuangan publik dan tidak menunjukkannya dalam persyaratan pinjaman sektor publik.

Peran Swasta Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) mengubah kepemilikan (tradisional) atas aset menjadi pembelian jasa – pemerintah tidak lagi memiliki rumah sakit tetapi membeli akses secara berkelanjutan ke berbagai rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Hal ini berarti adanya perubahan dalam memutuskan di lingkungan pengembangan proyek dari spesifikasi input (klien negara menetapkan ukuran fasilitas yang akan dibangun dan bagaimana fasilitas itu dikelola) ke basis output (jaminan akses ke aliran layanan tertentu dengan kualitas tertentu, dengan cara apapun yang dipilih mitra kontraktor swasta untuk menyelenggarakan layanan tersebut). Pengalaman internasional dalam hal KPS dalam pelayanan kesehatan menurut Antonio Duran dari European Observatory, [3] dapat dikategorikan dengan cara berikut: v Pengadaan “Accommodation-only” Dengan KPS cara ini, dan mungkin yang paling umum di seluruh dunia (dan efektif, sewa dikelola), mitra swasta menyediakan bangunan -dan mungkin peralatan-berikut pemeliharaanya selama masa kontrak. Semua ketentuan medis tetap di tangan negara. Inggris misalnya telah membangun lebih dari 100 unit rumah sakit dengan cara ini menggunakan apa yang disebut Inisiatif Keuangan Swasta (private finance initiative/PFI). Dalam beberapa kasus, perusahaan inkorporasi sektor publik menjalankan usaha real estate, dan mengoperasikan ruang layanan untuk organisasi rumah sakit sektor publik/ pemerintah; v “Twin-Special Purpose Vehicles”. adalah penyediaan property/ area jenis PFI melalui satu kontraktor swasta yang gabungkan (twinned) dengan satu perusahaan layanan medis swasta terpisah, yang bertanggung jawab atas semua layanan klinis dan peralatan medis;

Peran Swasta v “Clinic/ Hospital Full-Service Franchise”. Kebanyakan rumah sakit di negara-negara Eropa – bukan di AS – dimiliki, dikembangkan dikelola oleh negara. Kadang-kadang ada rumah sakit nirlaba (misalnya gereja) dalam sistem tersebut. Hal yang baru adalah kelompok klinik dan perusahaan rumah sakit swasta, komersial, dan berorientasi keuntungan masuk ke pasar yang pada dasarnya dikontrak 100% untuk organisasi asuransi kesehatan sosial atau dana publik lainnya. Rumah sakit swasta kemudian menyesuaikan sistem perencanaan rumah sakit dan klinik sektor publik (yaitu, harus menyediakan layanan yang sebanding), dan tidak boleh melakukan praktik “cream-skim” (menerima pasien semata-mata karena kemampuan membayar pasien) terhadap pasien yang diterimanya, memperoleh pendapatan atas dasar yang sama dengan rumah sakit pemerintah (melalui CBGs yang dipublikasikan atau tarif lainnya). Perusahaan komersial yang bersangkutan mempunyai kebebasan operasional yang cukup lengkap untuk proses klilnis dan proses lainnya, terlepas dari apakah perusahaan tersebut membutuhkan dana modal publik untuk konstruksi atau tidak; v “Regional Healthcare Franchise”. Ini merupakan perluasan dari ke 3 cara di atas, dengan perusahaan swasta yang memiliki konsesi untuk penyediaan pelayanan kesehatan dasar maupun rumah sakit – Pelayanan bekesinambungan secara penuh (full continuum of care). Ada pengalaman berharga di Spanyol dengan model ini. Sistem pembayarannya adalah “kapitasi”, yang diukur terhadap pembanding sektor publik dan dengan perlindungan untuk pilihan pasien. Pemegang hak konsesi tidak dapat memilih pasien yang akan diterima pada setiap tingkatan sistem, tetapi dapat memberi insentif pasien untuk dikelola pada tingkat layanan kesehatan yang paling efisien (perawatan dasar biasanya lebih murah bagi perusahaan daripada memasukkan pasien ke rumah sakit)

Kemitraan Pemerintah Dan Swasta/Badan Usaha (KPBU). v Salah satu alternatif sarana pembiayaan infrastruktur kesehatan primer yang mengemuka saat ini v Proyek KPBU digagas untuk mengundang lebih banyak peran dan inisiatif swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sementara dana yang disediakan oleh APBN dipastikan tidak mampu menutupi keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Dengan menggandeng pihak swasta, kebutuhan dana ini diharapkan dapat tercukupi. v Dalam rangka memperlancar proyek-proyek KPBU, pemerintah saat ini telah menyediakan payung hukum dengan diterbitkannya Perpres 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan infrastruktur (Perpres KPBU) 45

Kemitraan Pemerintah Dan Swasta/Badan Usaha (KPBU). v KPBU didefinisikan sebagain perjanjian kontrak antara sebuah badan pemerintah dan badan usaha (swasta) melalui pembagian aset dan kemampuan dari tiap pihak dalam mengoperasikan sebuah fasilitas maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam pola KPS ini juga terdapat pembagian resiko serta pendapatan dari pengoperasian fasilitas atau jasa infrastruktur yang memiliki periode waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 20 -30 tahun bahkan lebih. v Dari definisi ini terlihat adanya pembagian risiko dalam mekanisme dari yaitu pembagian resiko serta pendapatan di antara pihak pemerintah dan swasta. Mengapa swasta menjadi penting untuk dilibatkan? Pada kenyataannya di negara berkembang, sektor swasta cenderung lebih siap dan kompetitif dalam merespon perubahan dan mampu memberikan jasa layanan yang lebih efisien terlebih jika terdapat stimulus. 46

Kemitraan Pemerintah Dan Swasta/Badan Usaha (KPBU). v Menurut Mitchell (2014) hal ini terjadi sebagai hasil dari tekanan biaya dan kebutuhan untuk perubahan yang meningkat pada sektor kesehatan publik, saat ini peran swasta kembali dieprhitungkan sebagai model yang lebih efisien dan menjadi pendekatan yang dianggap lebih inovatif. (Marc Mitchell, M. D. , M. S. , An Overview of Public Private Partnerships, Health Harvard School of Public Health) v Menurutnya, kemitraan antara swasta dengan pemerintah di bidang kesehatan, didasari pada kepercayaan akan kualitas dan efisiensi pelayanan yang lebih baik jika disediakan oleh pemerintah langsung. 47

Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (PPM)

Main Concept • Dalam perkembangan pendekatan dalam program kesehatan masyarakat dimana terjadi pergeseran dari pendekatan yang bersifat doing things to and for people menjadi doing things with people.

Main Concept • Untuk mencapai tujuannya maka kegiatan‑kegiatan yang dilakukan dalam upaya PPM harus diarahkan pada diperolehnya pengalaman belajar dari kelompok sasaran.

Main Concept • Akumulasi dari pengalaman belajar yang diperoleh secara bertahap ini kemudian akan menghasilkan kemampuan menolong diri sendiri dalam meningkatkan derajat kesehatannya.

Main Concept • PPM, dalam istilah yang sangat sederhana, adalah proses pengembangan modal sosial. • Ini adalah proses yang menekankan pentingnya bekerja dengan orang-orang karena mereka menentukan tujuan mereka sendiri, memobilisasi sumber daya, dan mengembangkan rencana tindakan untuk menangani masalah yang telah mereka identifikasi secara kolektif.

Main Concept • proses: mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk bertindak secara kolektif, dan hasilnya: (1) mengambil tindakan kolektif dan (2) hasil tindakan untuk perbaikan di masyarakat di setiap atau semua alam: fisik, lingkungan, budaya, sosial, politik , ekonomi, dll.

HUBUNGAN ANTARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PPM • PPM berfokus pada usaha pemberdayaan masyarakat pada suatu komunitas sehingga mereka memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan stakeholder lain. • Pemberdayaan merupakan tujuan dari PPM. • PPM menjadi proses belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan dirinya, sehingga keghiatan pengembangan masyaakat dapat berkelanjutan.

Free Powerpoint Templates PENDEKATAN KELUARGA Page 55

Keluarga sehat Free Powerpoint Templates L O G O Page 56

PENDEKATAN KELUARGA Free Powerpoint Templates Puskesmas PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - UKBM: Posyandu, Posbindu PTM, PAUD, Poskestren, UKS, Pos UKK, dll Keluarga Keluarga Page 57

KONSEP PROGRAM KELUARGA SEHAT Free Powerpoint Templates PUSKESMAS Tim A Keluarga Tim B Keluarga Tim C Keluarga Tim D Keluarga 1. Setiap Keluarga memiliki Tim pendamping 2. Setiap Tim memiliki potret kesehatan keluarga & rencana pembinaan yg perlu dilakukan pd keluarga 3. Terdapat interaksi antara tim & keluarga Keluarga Page 58

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Free Powerpoint Templates DI PUSAT 1. Dukungan dan kolaborasi LP/LS 2. Launching 3. Materi KIE DI PROVINSI - KAB/KOTA 1. Penguatan dan Peningkatan SDM (al. nakes, kader, fasilitator) 2. Koordinasi Stakeholder (Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan) 3. Rencana Penganggaran dan Kegiatan 4. Memanfaatkan materi KIE 1. Pelaksanaan GERMAS dan Keluarga Sehat di Kab/Kota 2. Dokumentasi Proses Kegiatan (R/R) Dukungan Kemkes dan Sektor Terkait • Kampanye GERMAS • Penggerakan Kader PKK dan kelompok Dasawisma • Kampanye P 4 K • Program 1000 HPK • Program Imunisasi • Kampanye STBM • Dukungan Dunia Usaha/Swasta/Donor dll. DI KECAMATAN 1. Rembug Masyarakat 2. TL Rembug Masyarakat 3. Petugas Puskesmas Materi KIE Page 59

Regulasi, Pedoman, Free Powerpoint Templates Panduan Program STBM (PP -PL) Kampanye “GERMAS” Keluarga Sehat E E V V PENDEKATAN STRATEGI A A PEMBERDAYAAN MASY L (KESEHATAN) L Kampanye Penggerakan Kader (PKK) U U Imunisasi A A S S I I Kampanye 1000 HPK Kampanye P 4 K (Gizi) (KIA) Page 60

PENGUATAN Free Powerpoint Templates GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT Peningkatkan akses & kualitas pelayanan sesuai sasaran • Peningkatan Akses & kualitas yankes • Peningkatan Pemberdayaan keluarga dan Masyarakat Penguatan Pelayanan Posyandu Peningkatan Pengetahuan Keluarga & Masyarakat Pemenuhan Sarana dan Prasaran Page 61

PERANGKAT PENDEKATAN KELUARGA Free Powerpoint Templates 1. INSTRUMEN a. Formulir Pendataan Keluarga – Family Folder b. Profil Kesehatan Keluarga (PROKESGA) c. Paket Informasi Kesehatan Keluarga (PINKESGA) 2. FORUM a. Institusi: Lokakarya Mini Puskesmas b. Masyarakat: • Konseling di UKBM - Kunjungan Rumah • Diskusi Kelompok di RT/RW/ Dusun • Musyawarah/Rembug Desa 3. AGENT OF CHANGE a. Kader Masyarakat b. Tokoh Kunci dalam Keluarga 1. TOT Pusat & Prov 2. Pelatihan Tenaga Puskesmas 3. Pelaksanaan Di Puskesmas 1. Petugas Pembina Keluarga 2. Tim Pembina Keluarga 3. Fasilitator Pembina Desa 1. PENYEDIAAN DANA BOK – KESMAS 2. PENGINTEGRASIAN KAPITASI - BOK 62 Page 62

PAKET INFORMASI Free Powerpoint Templates KESEHATAN KELUARGA (PINKESGA) 63 Page 63

TERIMA KASIH