ETIKA HUKUM DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DASAR ILMU KESEHATAN

ETIKA, HUKUM, DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

MENU Prinsip etika dalam kesehatan masyarakat Prinsip hukum kesehatan Pengenalan kebijakan kesehatan

PENDAHULUAN Hukum, kebijakan, dan etika kesehatan merefleksikan berbagai alat yang digunakan masyarakat untuk mendorong dan mencegah perilaku oleh individu dan kelompok. Alat ini berlaku untuk pelayanan kesehatan, juga kesehatan masyarakat tradisional. Sebagai tambahan, dalam beberapa tahun terakhir, sebuah bidang yang disebut bioetika telah didefinisikan, yang mencakup unsur-unsur pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat dan berfokus pada penerapan nilai moral atau nilai pada area konflik potensial.

PENDAHULUAN Health officers must be familiar not only with the extent of their powers and duties, but also with the limitations imposed upon them by law. With such knowledge available and widely applied by health authorities, public health will not remain static, but will progress. ---James A. Tobey, 1947

ETIKA Ilmu yang berurusan dengan apa yang baik dan buruk, dengan kewajiban moral dan kewajiban Satu set prinsip atau nilai moral Prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok Webster's Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary

ETIKA Cabang filsafat yang berurusan dengan perbedaan antara benar dan salah - dengan konsekuensi moral dari tindakan manusia A Dictionary of Epidemiology, 4 th ed, 2001 (J. M. Last (ed))

ETIKA • Medical ethics (patient-centered) • Public health ethics – (community/populationcentered) • Research ethics (subject-centered)

DEFINISI ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT Etika kesehatan masyarakat terutama berkaitan dengan dasar moral dan justifikasi untuk kesehatan masyarakat, berbagai tantangan etika yang timbul dari sumber daya yang terbatas untuk mempromosikan kesehatan, dan ketegangan nyata atau dirasakan antara manfaat kolektif dan kebebasan individu. Salah satu pandangan etika kesehatan masyarakat memandang landasan moral kesehatan masyarakat sebagai perintah untuk memaksimalkan kesejahteraan, dan oleh karena itu kesehatan sebagai komponen kesejahteraan (Powers & Faden 2006). Pandangan ini membingkai tantangan moral utama kesehatan masyarakat sebagai penyeimbang kebebasan individu dengan kemajuan hasil kesehatan yang baik.

PRINCIPLES OF PUBLIC HEALTH Interdependence of individuals is the essence of community The health of the individual is tied to their community

PHILOSOPHY OF PUBLIC HEALTH People have a right to the resources necessary for health PH leaders need to identify the fundamental requirements for healthy communities; e. g. , safe parks/recreational areas

PHILOSOPHY OF PUBLIC HEALTH PH action depends on public trust Collaboration is essential for PH action The individual, the community and the environment are interdependent Every individual has the right to contribute to the public discourse on health policy development

PHILOSOPHY OF PUBLIC HEALTH Scientific evidence should provide the basis for policy decisions It is unethical to approve and support poor quality research In the absence of scientific evidence PH values should inform policy decisions Given the necessary knowledge and essential resources individuals will act responsibly

AN ETHICS FRAMEWORK FOR PUBLIC HEALTH 1. Apa tujuan kesehatan masyarakat dari program yang diusulkan? 2. Seberapa efektif program dalam mencapai tujuannya? 3. Apa beban yang diketahui atau potensial dari program ini? 4. Beban bisa diminimalkan? Adakah pendekatan alternatif? 5. Apakah program diimplementasikan secara adil? 6. Bagaimana manfaat dan beban sebuah program dapat seimbang?

12 PRINSIP ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT (APHA, 2008) 1. Kesehatan masyarakat harus menangani penyebab penyakit dan persyaratan mendasar kesehatan, bertujuan untuk mencegah hasil kesehatan yang merugikan. 2. Kesehatan masyarakat harus mencapai kesehatan masyarakat dengan cara yang menghormati hak individu di Komunitas. 3. Kebijakan, program, dan prioritas kesehatan masyarakat harus dikembangkan dievaluasi melalui proses yang memastikan adanya kesempatan untuk mendapat masukan dari anggota masyarakat. 4. Kesehatan masyarakat harus mengadvokasi dan bekerja untuk pemberdayaan anggota masyarakat yang kehilangan hak serta bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya dan kondisi dasar yang diperlukan untuk kesehatan dapat diakses oleh semua orang. 5. Kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan dan program yang efektif yang melindungi dan meningkatkan kesehatan. 6. Lembaga kesehatan masyarakat harus menyediakan informasi yang mereka miliki kepada masyarakat yang memeerlukan untuk keputusan mengenai kebijakan atau program dan harus mendapatkan persetujuan masyarakat untuk implementasinya

12 PRINSIP ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT (APHA, 2008) 7. Lembaga kesehatan masyarakat harus bertindak tepat waktu mengenai informasi yang mereka miliki di dalam sumber daya dan mandat yang diberikan kepada mereka oleh publik. 8. Program dan kebijakan kesehatan masyarakat harus memasukkan berbagai pendekatan yang antisipatif dan menghargai berbagai nilai, kepercayaan, dan budaya di masyarakat. 9. Program dan kebijakan kesehatan masyarakat harus dilaksanakan dengan cara yang paling meningkatkan keadaan lingkungan fisik dan sosial. 10. Lembaga kesehatan masyarakat harus melindungi kerahasiaan informasi yang dapat membahayakan kepada individu atau masyarakat jika dipublikasikan. Pengecualian harus dibenarkan atas dasar Kemungkinan besar merugikan yang signifikan bagi individu atau orang lain. 11. Lembaga kesehatan masyarakat harus memastikan kompetensi profesional pegawainya. 12. Lembaga kesehatan masyarakat dan pegawainya harus terlibat dalam kolaborasi dan afiliasi dengan cara yang membangun kepercayaan masyarakat dan efektivitas lembaga.

HUKUM Hukum adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat agar masyarakat bisa teratur.

Pengertian Hukum Kesehatan Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana (HJJ. Leenen-1972) Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yg berhubungan langsung dgn pemeliharaan/ pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sbg penerima pel. kes. Maupun dari pihak penyelenggara dlm segala aspeknya, organisasi , sarana, pedoman standar pel. medik, ilmu pengetahuan kes dan hukum serta sumber – sumber lainnya. (PERHUKI)

(LEENEN, 1986) 1. Hak untuk menentukan nasib sendiri, yang merupakan suatu hak pribadi 2. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, yang merupakan suatu hak sosial (dinegeri Belanda secara Yuridis, hak pribadi dianggap lebih kuat ) SEBAB UTAMA TUMBUHNYA HUKUM KESEHATAN

HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT Hukum kesehatan masyarakat adalah studi tentang kekuatan hukum dan tugas negara, bekerja sama dengan mitranya (misalnya, pelayanan kesehatan, bisnis, masyarakat, media, dan akademisi), untuk memastikan kondisi agar masyarakat menjadi sehat (untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memperbaiki risiko terhadap kesehatan di masyarakat) dan keterbatasan kekuasaan negara untuk membatasi kepentingan otonomi, privasi, kebebasan, kepemilikan, atau kepentingan lain yang dilindungi secara hukum bagi kepentingan bersama. Tujuan utama hukum kesehatan masyarakat adalah untuk mencapai tingkat kesehatan fisik dan mental tertinggi dalam populasi, sesuai dengan nilai keadilan sosial. Beberapa tema muncul dari definisi ini: (1) kekuasaan dan tugas pemerintah, (2) pemaksaan dan pembatasan kekuasaan negara, (3) mitra pemerintah dalam "sistem kesehatan masyarakat, " (4) fokus populasi, (5) masyarakat dan partisipasi masyarakat, (6) orientasi pencegahan, dan (7) keadilan sosial. ( Lawrence O. Gostin, 2007)

HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT Hukum adalah dasar praktik kesehatan masyarakat. Hukum menetapkan dan menggambarkan misi organisasi kesehatan masyarakat, memberi wewenang dan membatasi fungsi kesehatan masyarakat, dan penyediaan dana yang sesuai. CDC, 2006

HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT Konsep hukum kesehatan masyarakat telah berkembang menjadi paradigma yang tumpang tindih. Satu paradigma membingkai praktik kesehatan masyarakat sehubungan dengan berbagai sumber undang-undang (misalnya, undang-undang dan peraturan) dan bidang hukum (misalnya undang-undang lingkungan dan konstitusional). Pandangan lain yang lebih ilmiah, berfokus pada kekuatan hukum dan tugas pemerintah untuk memastikan kesehatan masyarakat dan pembatasan kekuasaan pemerintah untuk membatasi kebebasan individu yang dilindungi. CDC, 2006

HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT Respons yang efektif terhadap ancaman yang muncul dan pencapaian sasaran kesehatan masyarakat memerlukan LSM, organisasi mitra, dan masyarakat untuk mencapai kesiapan hukum kesehatan masyarakat penuh (13, 19). Kesiapan hukum kesehatan masyarakat, bagian dari kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, adalah pencapaian oleh sistem kesehatan masyarakat dengan tolok ukur atau standar hukum tertentu yang penting untuk kesiapan sistem kesehatan masyarakat (19). Unsur kesiapan hukum kesehatan masyarakat (Tabel 3) mencakup persyaratan untuk : 1. Pastikan adanya otoritas hukum yang efektif untuk melaksanakan layanan kesehatan masyarakat yang penting. Komunitas, dan negara secara keseluruhan harus memiliki otoritas hukum kesehatan masyarakat yang konsisten dengan yurisprudensi modern. 2. Menetapkan dan mempertahankan kompetensi profesional kesehatan masyarakat untuk menerapkan undang-undang tersebut. Petugas kesehatan masyarakat, staf dan penasihat hukum, hakim, dan pihak lain harus memiliki akses terhadap pelatihan untuk mencapai kompetensi dalam hukum kesehatan masyarakat dan ahli dalam menerapkan otoritas hukum yang penting. 3. Menyediakan koordinasi upaya berbasis hukum lintas yurisdiksi dan sektor. Langkah-langkah berbasis hukum untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesehatan harus dikoordinasikan secara efektif di seluruh dimensi lokal-provinsi – kabupaten/kota dan di antara beberapa entitas sektor publik dan swasta (yaitu, pejabat, dan organisasi yang memiliki misi beragam dan memungkinkan otoritas hukum). 4. Mengembangkan dan membuat informasi yang dapat diakses tentang praktik terbaik hukum kesehatan masyarakat. Badan kesehatan masyarakat, pembuat kebijakan dan anggota parlemen, dan pihak lain harus memiliki akses terhadap pengetahuan berbasis sains tentang undang-undang kesehatan masyarakat yang efektif. CDC, 2006

ETIKA DAN HUKUM Etika 1. Berlaku untuk lingkungan professional 2. Disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi 3. Tidak seluruhnya tertulis 4. Pelanggaran diselesaikan oleh majelis kehormatan etik 5. Sanksi pelanggaran tuntunan 6. Penyelesaian pelanggaran tidak selalu disertai bukti fisik Hukum 1. Berlaku untuk umum 2. Disusun oleh badan pemerintah / kekuasaan 3. Tercantum secara rinci dalam kitab UU dan lembaran/berita negara 4. Pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan 5. Sanksi pelanggaran tuntutan 6. Penyelesaian pelanggaran memerlukan bukti fisik

HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT Definisi hukum kesehatan masyarakat, menunjukkan bahwa ia memiliki beberapa nilai inti: a) tanggung jawab pemerintah untuk kesehatan, b) kekuasaan dan pengendalian diri, c) kemitraan dalam sistem kesehatan masyarakat, d) fokus populasi, partisipasi masyarakat dan masyarakat, e) orientasi pencegahan, dan keadilan sosial. Inilah tantangan hukum kesehatan masyarakat Bidang hukum kesehatan masyarakat menyajikan pengorbanan yang kompleks dan menimbulkan tantangan intelektual yang menarik, baik teoritis maupun esensial, terhadap politik dalam mengadvokasi kebijakan kesehatan . ( Lawrence O. Gostin, 2007)

KEBIJAKAN Perangkat panduan dasar pengambilan keputusan. Kebijakan Publik : kebijakan pemerintah Kebijakan kesehatan: promosi, pencegahan dan pelayanan kesehatan

KEBIJAKAN KESEHATAN PUBLIK Dari gerakan Promosi kesehatan Menggunakan kebijakan di semua sektor untuk meningkatkan kesehatan Kebijakan dapat berkontribusi pd pencegahan & pengobatan penyakit pd semua tingkatan.

DASAR KEBIJAKAN Nilai Ideologi Politik Evidence Bukan pengaruh utama pd kebijakan yg biasa, tetapi nilai yg diperjuangkan Kontribusi utama epidemiologi

What is Policy ? Policy as ‘anything a government chooses to do, or not to do’. It is about decisions of government, including the decision to do nothing. But policies are more than decisions. Howlett and Ramesh put it ‘public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individuals and organisations’. ‘Policy’ is often distinguished from ‘administration’, management, implementation or delivery. The distinction is captured by the language of ‘steering’ — ie. policy — and ‘rowing’ — ie. doing. 33

What is Policy ? Policy often fail because the practicalities of implementation have been neglected when the policy was under development. Success in implementation may well depend on not just what is in the policy, but how the policy was developed. Choice is at the heart of policy making. Despite the absence of adequate evidence should we do something or nothing? Policy is a shorthand description for everything from an analysis of past decisions to the imposition of current thinking’ 34

Kebijakan Publik Sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberi efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, Hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik, Produk yang terjadi akibat dari adanya hubungan antara eksekutif/pemerintah dengan lingkungannya, Produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan suatu kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan legislatif (wakil rakyat), 35

Hasil keputusan-keputusan eksekutif sebagai respons terhadap lingkungannya dan dipercayai akan bermanfaat pada perbaikan kondisi sosio-eknomis masyarakat serta disepakati/ disetujui oleh legislatif, Produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan suatu kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan legislatif (wakil rakyat), Hasil keputusan-keputusan eksekutif sebagai respons terhadap lingkungannya dan dipercayai akan bermanfaat pada perbaikan kondisi sosio-eknomis masyarakat serta disepakati/ disetujui oleh legislatif. 36

Keputusan-keputusan eksekutif yang disetujui oleh legislatif tersebut yang dibuat dalam bentuk tertulis seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang terkait langsung dengan UU pada umumnya dapat dikelompokkan sebagai kebijakan publik strategis, Keputusan Presiden yang bernuansa sektoral dan Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Eselon I Departemen pada umumnya akan dikelompokkan sebagai kebijakan publik operasional. 37

Health Policy Health policy is about the process and the power It is concerned with who influences whom in the making of policy , and how that happens

Health policy definitions Economist (WB): about the allocation of scarce resources Ugandan health planner: about influencing the determinants of health in order to improve public health British physician: government policy for the health service Brazilian: word politica means both policy and politics( health policy synonymous with health politics)

Pengembangan Kebijakan Publik Merupakan hasil dari interaksi dari aktor/pelaku dan lingkungan kebijakan dengan memanfaatkan model-model tertentu, Aktor/pelaku kebijakan disini adalah mereka yang terlibat aktif (langsung dan tidak langsung) dalam proses, baik dalam bentuk orang perorang, lembaga non pemerintah, dan badan pemerintah yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan yang dikembangkannya. 40

Pejabat resmi di kalangan pemerintah, pimpinan partai, tokoh masyarakat non partisan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, kelompok intelektual, mahasiswa, dll. merupakan sebagian dari aktor/pelaku dalam proses tersebut. , Lingkungan kebijakan adalah setiap aspek kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan untuk dikembangkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 41

Pendekatan Pengembangan Pendekatan Kelembagaan : lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik, kebijakan publik merupakan hasil dari lembaga-lembaga negara/pemerintah, masyarakat wajib mematuhi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, mengabaikan masalah lingkungan dimana kebijakan diterapkan 42

Pendekatan Sistem : tuntutan, dukungan, sumberdaya dari individu dan masyarakat input sistem politik akan memprosesnya menjadi luaran (kebijakan-kebijakan) kebijakan mempengaruhi lingkungan perubahan lingkungan tuntutan baru dari individu dan masyarakat cenderung memelihara ketenangan sistem 43

Proses Pengembangan Kebijakan Penyusunan Agenda : Memasok pengetahuan yang relevan dengan masalah Menemukan asumsi-asumsi yang tersmbunyi Mendiagnosis penyebab masalah Memetakan alternatif tujuan Memadukan pandangan yang berbeda Merancang peluang-peluang kebijakan baru 44

Peramalan : Memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah masa datang akibat dari pilihan Mengenali kendala-kendala pencapaian tujuan Mengestimasi dukungan dan oposisi terhadap setiap pilihan Rekomendasi : Analisis manfaat-biaya setiap alternatif Estimasi tingkat risiko dan ketidakpastian Mengenali eksternalitas dan akibat ganda 45

• Menentukan pertanggungjawaban administratif bagi • Menentukan kriteria pembuatan pilihan implementasi kebijakan Pemantauan : Menyediakan pengetahuan yang relevan dengan akibat dari kebijakan sebelumnya Menilai tingkat kepatuhan, mengidentikasi kendala implementasi Menemukan akibat yang tidak diinginkan Menemukan posisi pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap kebijakan 46

Evaluasi: Menyediakan pengetahuan yang relevan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan dengan harapan Menilai seberapa jauh masalah terselesaikan Melakukan klarifikasi dan identifikasi kritik terhadap nilai-nilai dasar kebijakan Membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah 47

49

50

Model Pengembangan Model elit : suatu proses pengembangan kebijakan publik yang merujuk kepada suatu kenyataan bahwa kelompok atas yang relatif sedikit akan selalu memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur kelompok bawah yang relatif banyak. Kebijakan publik yang dilahirkan dengan memanfaatkan model ini umumnya akan mencerminkan kehendak dan nilai-nilai kelompok elit penguasa. 51

Model kelompok: diwarnai oleh peran aktif dari berbagai kelompok kepentingan untuk mempengaruhi substansi dan bentuk kebijakan. Proses tawar menawar (bargaining process) dalam pengembangan kebijakan yang akan bermuara pada suatu keseimbangan (equilibrium). Manfaat langsung secara nalar akan dirasakan oleh masyarakat khusus dari kelompok kepentingan yang paling dominan. 52

Model rasional: Membandingkan antara tingginya nilai keberhasilan kebijakan dengan rendahnya nilai pengorbanan yang terpaksa harus terjadi dikenal sebagai model rasional. Sulit dalam melakukan kuantifikasi dari nilai pengorbanan dan nilai keberhasilan dari fenomena sosial yang tidak terlepas dari aspek kultural suatu kelompok masyarakat. Siapa yang berhak (perorangan, kelompok, atau organisasi) melakukan penilaian terhadap keberhasilan atau pengorbanan tersebut 53

Model inkremental: Adanya keterbatasan waktu dan kemampuan intelektual pelaku serta keterbatasan sumber dana untuk melakukan kuantifikasi di atas sebagai rujukan dasar, Adanya asumsi bahwa kebijakan yang sudah ada apabila dirubah akan lebih banyak memberikan kerugian dibandingkan dengan keuntungannya, Adanya asusmsi bahwa akan timbul konflik antara kelompok pro dan kontra kebijakan baru yang dinilai akan merugikan masyarakat luas. 54

SIKLUS KEBIJAKAN • Fase Pengembangan –Kegiatan mulai dr ide kebijakan sampai kebijakan tsb diterapkan Fase Penilaian –Kegiatan evaluasi manfaat kebijakan yang ada, termasuk lessons learned yg didapat Ø MEMERLUKAN 2 JENIS ANALISIS KEBIJAKAN ex ante = Penilaian dilakukan sebelum kebijakan dibuat ex post = Penilaian dilakukan sesudah kebijakan di implementasi kan • • •

SIKLUS KEBIJAKAN Masalah Kesehatan Evaluasi Kebijakan Implementasi Kebijakan prioritas Def & Uraian Masalah Pilihan 2 strategi & kebijakan Pemilahan kebijakan

No RAGAM ALAT ANALISIS KEGUNAAN 1. SWOT Analisis keadaan lingkungan internal & eksternal 2. Force field analysis Analisis merencanakan perubahan 3. brainstorming Teknik menggali ide, kreatifitas menyelesaikan masalah 4. Diagram pohon masalah Model untuk merinci masalah dan sebab akibat 5. Diagram fishbone Model untuk merinci masalah dan sebab akibat 6. Model causal map Model untuk pemetaan sebab 7. Model matriks Model untuk penyusunan fakta dan data 8. Check sheet Lembar periksa keadaan atau faktor/masalah 9. Stratifikasi Pengelompokan ke dalam kriteria

10. Model skala nilai 11. Matriks USG 12 Diagram pareto 13. Model priority Model dalam menilai, membobot satu faktor Matriks dalam memilih prioritas masalah Model penyajian dan pemilihan fakta dan data Model pemilihan prioritas masalah 14 Teknik komparasi Teknik membandingkan atau evaluasi/menilai 15 Cost benefit model ratio antara biaya dan keuntungan/manfaat 16 Teori tapisan Model pemilihan alternatif terbaik

Sasaran SMART. 1) Spesific, terfokus kepada suatu atribut atau karakteristik yang diinginkan atau satu sasaran. 2) measurable, terukur 3) Attenable atau achieveable, dapat dicapai, 4) Rasional, realistis memungkinkan dicapai, disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki 5) TIME BOUND, ada batas waktu

Desentralisasi dan Kebijakan The Purpose of Decentralization : Kesehatan To increase public/community participation in decision/policy making process hence the public policy has released by local government is appropriate with the aspiration and local need

WHEN DECENTRALIZATION FAILS

Ayuningtyas, Dumilah, Jakarta Post, December 21, 2000 , Improving management of decentralized health services … ( “ Orville Solon and Christi Hanson (1999) have given the valuable lessons learnt from the Philippines and Latin America. They say that it would take some 8 -15 years before the benefit or success of decentralization can be enjoyed. During the transitional period, there will be money wasting (including hidden costs) and hurdles owing to conflicts of interests and politicking of various parties in the health service area, resulting in confusion. It is important for those assigned to enforce health decentralization to contemplate on the words of the Filipino and Latin American health experts below: "The implementation of health decentralization will never come to fruition in the absence of a strong leadership, a bright vision, and a total reform spirit which will gear this decentralization toward cross-sector productive work involving the community, non-government organizations, private sectors, universities and the mass media”. It is not possible to build a ship while sailing. It is too risky an undertaking and the stakes, the health of the community and the fate of the nation in the years to come, will be too high a price to pay.

Some Lessons Learned Plans for decentralisation should be strategic rather than predefined. Decentralisation needs to be a flexible process, allowing the central/local dynamics to evolve and taking into consideration potential instability of the political framework. Example: Burkina Faso Broad participation is needed for the decentralisation process to be successful. Decentralisation can facilitate empowerment and encourage creative local solutions. Example: Cairo, Egypt Not all government functions should be entirely decentralised. Example: Health Care in Uganda While decentralisation is primarily a political process, it will not be successful unless adequate provision is made to finance the devolved or decentralised responsibilities. Example: Nepal

Sumber Sjaaf, Amal. 2006. Politik dan Kebijakan Kesehatan. Pargiono. 2008. Metode Penyusunan Kebijakan Kesehatan. Ayuningtyas, Dumilah. 2010. Health Policy Desentralization. Spasoff, Robert. A. 1999. Epidemiologic Methods for Health Policy. Walt, Gill, et. all. 2005. Making Health Policy. WHO. 2003. Health Policy Development.