1 PENDAHULUAN PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

1

PENDAHULUAN PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL ASAS SISTEM KESEHATAN NASIONAL BENTUK POKOK SISTEM KESEHATAN NASIONAL CARA PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Sistem Kesehatan Nasional • Per. Pres No. 72 Tahun 2012 RPJPK 2005 -2025, SKN, RPJMN 2015 -2019 Serta Renstra 2015 -2019, adalah dokumen Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan

LATAR BELAKANG • Tujuan nasional Bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang diselenggarakan melalui pembangunan nasional • Percepatan pembangunan kesehatan melalui SKN dengan terobosan Desa Siaga, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P 4 K) , UPK_TAK, serta UHC • Perubahan lingkungan strategis:

• Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan

• Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan secara global terjadi perubahan iklim dan upaya percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs),

MAKSUD DAN KEGUNAAN • SKN 2009 sebagai pengganti SKN 2004 dan SKN 2004 sebagai pengganti SKN 1982 pada hakekatnya merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan, penting untuk dimutakhirkan menjadi SKN 2012 yang pada hakekatnya merupakan pengelolaan kesehatan agar dapat mengantisipasi berbagai tantangan perubahan pembangunan kesehatan dewasa ini dan di masa depan, sehingga perlu mengacu pada visi, misi, strategi, dan upaya pokok pembangunan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam: a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005– 2025 (RPJP-N); dan b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 -2025 (RPJP-K).

SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi -tingginya.

SKN disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar (primary health care) yang meliputi: 1. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, 2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak pada rakyat, 3. Kebijakan pembangunan kesehatan, dan 4. Kepemimpinan. Pendekatan pelayanan kesehatan primer secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua dengan mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang responsif gender.

LANDASAN SKN 1. Landasan Idiil yaitu Pancasila. 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, 3. Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN

PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERKEMBANGAN DAN MASALAH SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL 1. Penuruan AKB 46/1000 (1997) menjadi 34/1000 (2007), SDKI 2012 32/1000 2. Penuruan AKI 334/100. 000 (1995) menjadi 228/100. 000 (2007) SDKI 2012 sebesar 359/100. 000 3. Peningkatan UHH 68, 6 (2004) menjadi 70, 5 (2007) tahun 2012 menjadi 71. 62 4. Penurunan prevalensi kekurangan gizi balita 25, 8% (2003) menjadi 18, 4% (2007)

ASAS SISTEM KESEHATAN NASIONAL. DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN DASAR SISTEM KESEHATAN NASIONAL

BENTUK POKOK SISTEM KESEHATAN NASIONAL TUJUAN SKN KEDUDUKAN SK SUBSISTEM SKN TATA HUBUNGAN ANTAR SUBSISTEM DAN LINGKUNGANNYA

• Perikemanusiaan • Hak asasi manusia • Adil dan merata • Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat • Kemitraan • Pengutamaan & manfaat • Tata penyelenggaraan yg baik

Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil-guna dan berdayaguna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setingginya

1. Supra Sistem SKN 2. SKN terhadap Sistem Nasional Lain 3. SKN terhadap Sistem Kesehatan Daerah 4. SKN terhadap Sistem Kemasyarakatan dan Swasta

1. Subsistem Upaya Kesehatan 2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan 3. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan 5. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat 6. Subsistem Manajemen Kesehatan

INPUT SDM SARANA DANA PROSES OUTPUT PEMBERDAYAAN MASY UPAYA KESEHATAN MANAJEMEN KESEHATAN TUJUAN BANGKES

CARA PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL • A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN • B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN • C. SUBSISTEM SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN • D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN • E. SUBSISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN • F. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARA- KAT

UPAYA KES UKP UKM Pem Swsta/ UKBM Pem Swasta • Puskesmas • Pos-2 Kesehatan • Puskesmas • Praktik-2 Nakes, Klinik • Apotek, Lab, toko obat, Optik, dll Strata-2 • Dinkes Kab/Kota • UPT-2 • Praktik Nakes Spes Kons • RS C & B • Apotek, Lab, Optik, T Obt • Balai-2 Kes, dll Strata-3 • Dinkes Prov • Depkes • Institut-2 Kes • Praktik Nakes Spes Kons • RS B & A • Apotek, Lab, Optik, T Obt • Pst-2 Unggulan Nas, Strata-1

PRINSIP 1. UKM diselenggarakan oleh pemerintah dg peran aktif masy dan swasta. 2. UKP diselenggarakan oleh masy, swasta dan pemerintah. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus memperhatikan fungsi sosial. 25

PRINSIP 4. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu. 5. Penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan tradisional dan alternatif, harus tidak bertentangan dg kaidah ilmiah. 6. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dg nilai dan norma sosial budaya serta moral dan etika profesi. 26

BIAYA KES Penggalian Pengalo kasian UKP UKM Masy A Pembelan jaan Penduduk Miskin Mampu Pem P Public-Private Mix Jaminan Kesehatan wajib Jaminan Kesehatan sukarela

PRINSIP 1. Jumlah dana kesehatan harus cukup dan dikelola secara berdaya-guna, adil dan berkelanjutan, didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. 2. Dana pemerintah untuk pembiayaan UKM dan UKP bagi masy rentan dan keluarga miskin. 3. Dana masy diarahkan untuk pembiayaan UKP yg terorganisir, adil, berhasil-guna dan berdaya-guna melalui JPK 28

PRINSIP 4. Pemberdayaan masy dalam pembiayaan kesehatan melalui penghimpunan dana sosial atau memanfaatkan dana masyarakat yg telah terhimpun 5. Pada dasarnya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. 29

SDM Kes Diklat Jenis UKM Peren canaan Jumlah UKP Daya guna Kuali fikasi Derajat kes. Masy yg setingginya

PRINSIP 1. Pengadaan tenaga kesehatan mencakup jumlah, jenis dan kualifikasi Nakes disesuaikan dg kebutuhan dinamika pasar 2. Pendayagunaan Nakesmemperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan 3. Pembinaan Nakes diarahkan pd penguasaan IPTEK serta pembentukan moral dan akhlak sesuai dg ajaran agama dan etika profesi 4. Pengembangan karir dilaksanakan secara objektif, transparan, berdasarkan prestasikerja dan disesuaikan kebutuhan pembangunan kesehatan secara nasional 31

Obat & Prbkln Kes Jaminan Peme rataan JENIS JUMLAH MERATA NAR & PSI TRAD UKP SUSTAIN OBAT & PERBKLN KES Jaminan Mutu UKM Jaminan Keter sediaan Derajat kes. Masy yg setingginya

PRINSIP 1. Tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi 2. Penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah 3. Tidak dipromosikan secara berlebihan dan menyesatkan 4. Peredaran serta pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum, etika dan moral 5. Mengutamakan obat esensial generik bermutu didukung pengembangan industri bahan baku 33

PRINSIP Lanjutan. . 6. Optimalisasi industri nasional dengan memperhatikan keragaman produk dan keunggulan daya saing. 7. Disesuaikan standar formularium obat rumah sakit dan mengacu DOEN 8. Diselenggarakan secara rasional dengan memperhatikan aspek mutu, manfaat, harga, kemudahan diakses serta keamanan. 34

PRINSIP Lanjutan. . 9. Pengembangan dan peningkatan obat tradisional yg bermutu tinggi, aman, memiliki khasiat nyata dan teruji secara ilmiah. 10. Pengamanan diselenggarakan dari tahap produksi, distribusi dan pemanfaatan 11. Kebijaksanaan Obat Nasional ditetapkan oleh pemerintah bersama pihak terkait lainnya. 35

Kelmpk Kelompok/ Lmbg Masy àKelompok Peduli kes. Masy Umum Konsil/komite /Dwan Pnytun Perwakilan Masyarakat To Serve To Advocate UKP Individu, Toma Kader/motor /teladan PHBS UKM Pemberdayaan Masy Pero rangan To Watch Derajat kesmas setinggitngginya

PRINSIP 1. Berbasis masyarakat 2. Pemberdayaan dlm voice dan choise 3. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masy. 4. Kemitraan dng semangat gotong royong 5. Pemerintah bersikap terbuka, bertanggung jawab dan tanggap 37

Upaya Kes Infor masi Pembia yaan Kes Manajmn Kes Iptek Adminis trasi Kes Sumber daya Manusia Kes Obat & Perbkln Kes Hukum Pember dayaan Masy Derajat kes. Masy yg setingginya

PRINSIP 1. Berpedoman pd desentralisasi, dekon & tugas pembntn dlm wadah NKRI 2. Perlu dukungan kejelasan hubungan admin dg sektor lain serta antar unit kesehatan di berbagai jenjang 3. Koordinasi yg jelas dg sektor lain serta antar unit kes dlm jenjang yg sama 4. Adanya kejelasan kewenangan, tugas & tanggung jawab antar unit kes 39

PRINSIP • Mencakup seluruh data yg terkait • Mendukung proses pengambilan Keputusan • Sesuai dg kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan • Harus akurat, cepat dan tepat, dan mendayagunakan TI • Diperoleh melalui pencatatan-pelaporan, dan survai • Memperhatikan aspek kerahasiaan di bidang kes dan kedokteran 40

PRINSIP • Pengembangan & pemanfaatan IPTEK kes utk kepentingan masy • Pengembangan & pemanfaatan IPTEK kes tdk boleh bertentangan dg etika moral &nilai agama 41

PRINSIP • Dipakai sebagai acuan dlm mengembangkan peraturan perundangan kes daerah • Hukum kes mencakup peraturan perundangan, pelayanan advokasi & peningkatan kesadaran hukum • Perlu didukung oleh pembentukan dan pengembangan jaringan informasi, dokumentasi hukum kes serta pengembangan satuan unit organisasi hukum kes di Depkes 42

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SISTEM A. PROSES PENYELENGGARAAN SKN B. TATA PENYELENGGARAAN SKN C. PENYELENGGARA SKN D. SUMBERDAYA PENYELENGGARAAN SKN D. KERJASAMA INTERNASIONAL