STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI 1 Pengertian akuntansi Akuntansi
- Slides: 69
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI 1
Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. 2
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. 3
Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah penerapan oleh entitas pelaporan yang diatur oleh Standar Akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Kebijakan akuntansi merupakan pilihan-pilihan sistem dan prosedur yang dapat menghasilkan keluaran menurut Standar Akuntansi. 4
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat § SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. § Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) diatur dengan peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK. 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 5
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) § SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. § Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 6
Hubungan STANDAR dengan SISTEM • Standar menjadi acuan dalam penyusunan Sistem. Keluaran Sistem harus sesuai dengan ketentuan dalam Standar. • SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedang Sistem merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Standar. 7
8
9
PRASYARAT IMPLEMENTASI SAP 10
Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan SDM Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPP/D Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk Training of Trainers (To. T), pelatihan untuk pelaksana, dan bimbingan teknis. Selain itu pemerintah dapat melakukan penerimaan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi. • Pengembangan SAPP/D Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi yang ada. 11
Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan regulasi Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya, misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, gubernur/bupati/walikota dan KSAP. Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan PMK No. 59/PMK. 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • Penyiapan Bagan Akun Standar • Penyiapan Sarana dapat meliputi komputer, ruangan, dana, serta sarana pendukung lainnya 12 • Penyediaan dana
BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN 13
LAPORAN REALISASI ANGGARAN • Perbandingan Anggaran dan Realisasi • Melaporkan : – Transaksi pengakuan pendapatan – Transaksi pengakuan belanja – Surplus / Defisit – Transaksi penerimaan pembiayaan – Transaksi pengeluaran pembiayaan – Si. LPA/Si. KPA 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
NERACA • Melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas • Melaporkan besarnya ekuitas pemerintah 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
LAPORAN ARUS KAS • Melaporkan arus kas masuk dan kas keluar melalui kas umum negara/daerah • Dirinci menurut: – Aktivitas Operasi – Aktivitas Investasi – Aktivitas Pembiayaan – Transaksi Non Anggaran 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
BAGAN AKUN STANDAR 45
SISTEM AKUNTANSI Ø Ø Ø BAGAN AKUN STANDAR JURNAL STANDAR BUKU BESAR 46
AKUN = PERKIRAAN Akun adalah media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan setiap transaksi yang mempengaruhi pos laporan keuangan. Klasifikasi berdasarkan jenis-jenis transaksi yang sama. 47
Bagan Akun Standar Pemerintah • Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar/sub buku besar yang ditetapkan disusun secara sistematis untuk memudahan menyusun laporan keuangan. 48
Bagan Akun Standar Pemerintah Akun Terdiri Dari : § Akun Operasional/Nominal (flows) a. Akun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas b. Akun yang berlaku satu periode akuntansi. c. Harus ditutup pada akhir periode akuntansi § Akun Riil/Neraca (stocks) a. Akun yang ada di neraca b. Akun yang dibawa sepanjang periode akuntansi 49
SIKLUS AKUNTANSI Kode Akun Dokumen sumber Laporan Keuangan Jurnal BAGAN AKUN STANDAR Buku Besar Neraca Saldo Jurnal Penyesuaian 50
Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua unsur: §Kode Akun angka/huruf yang menjelaskan struktur dari akun. §Uraian Akun nama akun 51
Bagan Akun Standar Pemerintah • Tiga Digit Pertama Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional • Digit Keempat dan seterusnya Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Pusat/Daerah 52
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat • Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK No. 13/PMK. 06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar 53
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1 1. 1. 1 1. 2. 1. 1 1. 3. 1. 1 Aset Lancar Kas dan Bank Rekening Kas Negara di BI Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah Aset Tetap Tanah 54
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1. 4 Dana Cadangan 1. 4. 1. 1 Dana Cadangan ……. . 1. 5 Aset Lainnya 1. 5. 1 Piutang Jangka Panjang 1. 5. 1. 1 Tagihan Penjualan Angsuran 2 2. 1. 1. 1 Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga 55
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 2. 2 Kewajiban Jangka Panjang 2. 2. 1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 2. 2. 1. 1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan 3 3. 1. 1. 1 3. 2. 1. 1 3. 3. 1. 1 Ekuitas Dana Lancar SAL Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 56
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 4 4. 1. 1. 1 4. 2. 1. 1 4. 3. 1. 1 Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak Penghasilan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak Bumi Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri 57
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5 Belanja Negara 5. 1 Belanja Pegawai 5. 1. 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 5. 1. 1. 1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5. 2 Belanja Barang 5. 2. 1. 1 Belanja Barang Operasional 58
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5. 3. 1. 1 5. 4. 1. 1 5. 5. 1. 1 5. 6. 1. 1 5. 7. 1. 1 Belanja Modal Tanah Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri -Jangka Pendek Belanja Subsidi Perusahaan Negara Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Kompensasi Sosial 59 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5. 8 Belanja Lain-lain 5. 8. 1. 1 Belanja Lain-lain 6 6. 1. 1. 1 6. 2. 1. 1 Belanja Untuk Daerah Belanja Dana Perimbangan Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Belanja Dana Otonomi Khusus 60
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 7 7. 1. 1. 1 7. 2. 1. 1 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 8 8. 1. 1. 1 8. 2. 1. 1 Non Anggaran Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK 10% Gaji Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji 61
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1 1. 1. 1 1. 2. 1. 1 1. 3. 1. 1 Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bank …. Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Aset Tetap Tanah Kantor 62
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1. 4. 1. 1 1. 5. 1. 1 Dana Cadangan Pembangunan Pasar Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas 2 2. 1. 1. 1 Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK pada Taspen 63
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 2. 2 Kewajiban Jangka Panjang 2. 2. 1 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 2. 2. 1. 1 Utang kepada Pemerintah Pusat – Pinjaman No. 1 3 3. 1. 1 3. 2. 1 3. 3. 1 Ekuitas Dana Lancar Si. LPA Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Ekuitas Dana Cadangan 64 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4 4. 1. 1. 1 4. 2. 1 4. 3. 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Hotel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus …. . 65
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4. 4. 1 4. 5. 1 Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah 5 5. 1. 1. 1 Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan 66
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 5. 2. 1 5. 3. 1 Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Tak Terduga 6 6. 1. 1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa Bagi Hasil Pajak 67
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 7 7. 1. 1 7. 2. 1 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Si. LPA Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan 8 8. 1. 1. 1 8. 2. 1. 1 Non Anggaran Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK … % Gaji Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan PFK … % Gaji 68
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Perbendaharaan II Lantai 3 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telp/Fax. 021 -3524551 http: //www. ksap. org. email webmaster@ksap. org. 69
- Dewan standar akuntansi syariah
- Pengertian akuntansi sebagai sistem informasi
- Pengertian sistem informasi akuntansi
- Pengertian sistem akuntansi
- Materi akuntansi biaya standar costing
- Standar akuntansi sektor publik
- Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan
- Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan
- Persamaan akuntansi dan manajemen
- Hubungan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan
- Sebutkan dua tipe akuntansi dan jelaskan
- Sistem pembelajaran dalam standar proses pendidikan
- Sistem pembelajaran dalam standar proses pendidikan
- Perbedaan unix dan linux
- Sistem unit komputer
- Spesifikasi standar sistem unit komputer
- Sistem harga pokok standar
- Perlunya standar proses pendidikan
- Performance history
- Bab 11 sistem akuntansi penggajian dan pengupahan
- Bab 11 sistem akuntansi penggajian dan pengupahan
- Pengertian biaya dalam arti luas adalah…
- Transport system in organisms
- Sub sistem perguruan tinggi
- Bagan alir dokumen prosedur order produksi
- Ruang lingkup sistem informasi manajemen
- Pengertian termokimia
- Tes buatan guru dan tes standar
- Basic setup
- Rumus koefisien range
- Varians adalah
- Perbedaan persiapan standar dan persiapan mahir
- Mengajar dan belajar dalam standar proses pendidikan
- Standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran ips
- Teori akuntansi bab 13 akuntansi untuk perubahan harga
- Jenis jenis perubahan harga
- Teori akuntansi bab 13 akuntansi untuk perubahan harga
- Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan
- Tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi
- Siklus pengolahan data
- Database dalam sistem informasi akuntansi
- Siklus pengembangan sia
- Soal uts sistem informasi akuntansi
- Modul sistem informasi akuntansi
- Siklus hidup pengembangan sistem
- Desain konseptual
- Sistem informasi akuntansi biaya
- Komponen utama sistem informasi akuntansi
- Etika dalam sistem informasi akuntansi
- Hubungan akuntansi dan manajemen
- Voucher payable procedure adalah
- Jelaskan struktur akuntansi pemerintahan daerah
- Dfd sistem informasi akuntansi
- Penipuan komputer
- Ciri ciri sistem akuntansi
- Proses bisnis dan sistem informasi
- Ancaman sistem informasi akuntansi
- Desain akuntansi
- Desain sistem akuntansi
- Bagan alir sistem akuntansi pembelian
- Peta konsep akuntansi sebagai sistem informasi
- Dfd sistem informasi akuntansi
- Jaringan prosedur dalam sistem akuntansi pembelian
- Poster sistem informasi akuntansi
- Sistem informasi akuntansi biaya
- Sistem akuntansi perbankan
- Flowchart sistem akuntansi pembelian menurut mulyadi
- Diagram rea siklus produksi
- Logo sistem informasi akuntansi
- Bagan alir penjualan kredit