STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI 1 Pengertian akuntansi Akuntansi

  • Slides: 69
Download presentation
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI 1

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI 1

Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian

Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. 2

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. 3

Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah penerapan oleh entitas pelaporan yang diatur oleh Standar Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah penerapan oleh entitas pelaporan yang diatur oleh Standar Akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Kebijakan akuntansi merupakan pilihan-pilihan sistem dan prosedur yang dapat menghasilkan keluaran menurut Standar Akuntansi. 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat § SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat § SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. § Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) diatur dengan peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK. 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 5

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) § SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) § SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. § Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 6

Hubungan STANDAR dengan SISTEM • Standar menjadi acuan dalam penyusunan Sistem. Keluaran Sistem harus

Hubungan STANDAR dengan SISTEM • Standar menjadi acuan dalam penyusunan Sistem. Keluaran Sistem harus sesuai dengan ketentuan dalam Standar. • SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedang Sistem merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Standar. 7

8

8

9

9

PRASYARAT IMPLEMENTASI SAP 10

PRASYARAT IMPLEMENTASI SAP 10

Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan SDM Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPP/D Pelatihan

Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan SDM Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPP/D Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk Training of Trainers (To. T), pelatihan untuk pelaksana, dan bimbingan teknis. Selain itu pemerintah dapat melakukan penerimaan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi. • Pengembangan SAPP/D Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi yang ada. 11

Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan regulasi Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya, misalnya oleh

Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan regulasi Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya, misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, gubernur/bupati/walikota dan KSAP. Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan PMK No. 59/PMK. 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat • Penyiapan Bagan Akun Standar • Penyiapan Sarana dapat meliputi komputer, ruangan, dana, serta sarana pendukung lainnya 12 • Penyediaan dana

BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN 13

BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN 13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN • Perbandingan Anggaran dan Realisasi • Melaporkan : – Transaksi pengakuan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN • Perbandingan Anggaran dan Realisasi • Melaporkan : – Transaksi pengakuan pendapatan – Transaksi pengakuan belanja – Surplus / Defisit – Transaksi penerimaan pembiayaan – Transaksi pengeluaran pembiayaan – Si. LPA/Si. KPA 14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

NERACA • Melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas • Melaporkan besarnya ekuitas pemerintah 24

NERACA • Melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas • Melaporkan besarnya ekuitas pemerintah 24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

LAPORAN ARUS KAS • Melaporkan arus kas masuk dan kas keluar melalui kas umum

LAPORAN ARUS KAS • Melaporkan arus kas masuk dan kas keluar melalui kas umum negara/daerah • Dirinci menurut: – Aktivitas Operasi – Aktivitas Investasi – Aktivitas Pembiayaan – Transaksi Non Anggaran 35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

BAGAN AKUN STANDAR 45

BAGAN AKUN STANDAR 45

SISTEM AKUNTANSI Ø Ø Ø BAGAN AKUN STANDAR JURNAL STANDAR BUKU BESAR 46

SISTEM AKUNTANSI Ø Ø Ø BAGAN AKUN STANDAR JURNAL STANDAR BUKU BESAR 46

AKUN = PERKIRAAN Akun adalah media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan setiap

AKUN = PERKIRAAN Akun adalah media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan setiap transaksi yang mempengaruhi pos laporan keuangan. Klasifikasi berdasarkan jenis-jenis transaksi yang sama. 47

Bagan Akun Standar Pemerintah • Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar/sub buku

Bagan Akun Standar Pemerintah • Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar/sub buku besar yang ditetapkan disusun secara sistematis untuk memudahan menyusun laporan keuangan. 48

Bagan Akun Standar Pemerintah Akun Terdiri Dari : § Akun Operasional/Nominal (flows) a. Akun

Bagan Akun Standar Pemerintah Akun Terdiri Dari : § Akun Operasional/Nominal (flows) a. Akun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas b. Akun yang berlaku satu periode akuntansi. c. Harus ditutup pada akhir periode akuntansi § Akun Riil/Neraca (stocks) a. Akun yang ada di neraca b. Akun yang dibawa sepanjang periode akuntansi 49

SIKLUS AKUNTANSI Kode Akun Dokumen sumber Laporan Keuangan Jurnal BAGAN AKUN STANDAR Buku Besar

SIKLUS AKUNTANSI Kode Akun Dokumen sumber Laporan Keuangan Jurnal BAGAN AKUN STANDAR Buku Besar Neraca Saldo Jurnal Penyesuaian 50

Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua unsur: §Kode Akun angka/huruf

Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua unsur: §Kode Akun angka/huruf yang menjelaskan struktur dari akun. §Uraian Akun nama akun 51

Bagan Akun Standar Pemerintah • Tiga Digit Pertama Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku

Bagan Akun Standar Pemerintah • Tiga Digit Pertama Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional • Digit Keempat dan seterusnya Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Pusat/Daerah 52

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat • Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat • Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK No. 13/PMK. 06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar 53

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1 1. 1. 1 1. 2. 1. 1 1.

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1 1. 1. 1 1. 2. 1. 1 1. 3. 1. 1 Aset Lancar Kas dan Bank Rekening Kas Negara di BI Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah Aset Tetap Tanah 54

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1. 4 Dana Cadangan 1. 4. 1. 1 Dana

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1. 4 Dana Cadangan 1. 4. 1. 1 Dana Cadangan ……. . 1. 5 Aset Lainnya 1. 5. 1 Piutang Jangka Panjang 1. 5. 1. 1 Tagihan Penjualan Angsuran 2 2. 1. 1. 1 Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga 55

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 2. 2 Kewajiban Jangka Panjang 2. 2. 1 Utang

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 2. 2 Kewajiban Jangka Panjang 2. 2. 1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 2. 2. 1. 1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan 3 3. 1. 1. 1 3. 2. 1. 1 3. 3. 1. 1 Ekuitas Dana Lancar SAL Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 56

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 4 4. 1. 1. 1 4. 2. 1. 1

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 4 4. 1. 1. 1 4. 2. 1. 1 4. 3. 1. 1 Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak Penghasilan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak Bumi Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri 57

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5 Belanja Negara 5. 1 Belanja Pegawai 5. 1.

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5 Belanja Negara 5. 1 Belanja Pegawai 5. 1. 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 5. 1. 1. 1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5. 2 Belanja Barang 5. 2. 1. 1 Belanja Barang Operasional 58

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5. 3. 1. 1 5. 4. 1. 1 5.

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5. 3. 1. 1 5. 4. 1. 1 5. 5. 1. 1 5. 6. 1. 1 5. 7. 1. 1 Belanja Modal Tanah Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri -Jangka Pendek Belanja Subsidi Perusahaan Negara Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Kompensasi Sosial 59 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5. 8 Belanja Lain-lain 5. 8. 1. 1 Belanja

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5. 8 Belanja Lain-lain 5. 8. 1. 1 Belanja Lain-lain 6 6. 1. 1. 1 6. 2. 1. 1 Belanja Untuk Daerah Belanja Dana Perimbangan Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Belanja Dana Otonomi Khusus 60

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 7 7. 1. 1. 1 7. 2. 1. 1

Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 7 7. 1. 1. 1 7. 2. 1. 1 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 8 8. 1. 1. 1 8. 2. 1. 1 Non Anggaran Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK 10% Gaji Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji 61

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1 1. 1. 1 1. 2. 1. 1 1.

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1 1. 1. 1 1. 2. 1. 1 1. 3. 1. 1 Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bank …. Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Aset Tetap Tanah Kantor 62

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1. 4. 1. 1 1. 5. 1. 1 Dana

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1. 4. 1. 1 1. 5. 1. 1 Dana Cadangan Pembangunan Pasar Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas 2 2. 1. 1. 1 Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK pada Taspen 63

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 2. 2 Kewajiban Jangka Panjang 2. 2. 1 Utang

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 2. 2 Kewajiban Jangka Panjang 2. 2. 1 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 2. 2. 1. 1 Utang kepada Pemerintah Pusat – Pinjaman No. 1 3 3. 1. 1 3. 2. 1 3. 3. 1 Ekuitas Dana Lancar Si. LPA Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Ekuitas Dana Cadangan 64 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4 4. 1. 1. 1 4. 2. 1 4.

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4 4. 1. 1. 1 4. 2. 1 4. 3. 1. 1 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Hotel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus …. . 65

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4. 4. 1 4. 5. 1 Transfer Pemerintah Provinsi

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4. 4. 1 4. 5. 1 Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Hibah 5 5. 1. 1. 1 Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan 66

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 5. 2. 1 5. 3. 1 Belanja Modal Belanja

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 5. 2. 1 5. 3. 1 Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Tak Terduga 6 6. 1. 1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa Bagi Hasil Pajak 67

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 7 7. 1. 1 7. 2. 1 Pembiayaan Penerimaan

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 7 7. 1. 1 7. 2. 1 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Si. LPA Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan 8 8. 1. 1. 1 8. 2. 1. 1 Non Anggaran Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK … % Gaji Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan PFK … % Gaji 68

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Perbendaharaan II Lantai 3 Jl. Budi Utomo No. 6

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Perbendaharaan II Lantai 3 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telp/Fax. 021 -3524551 http: //www. ksap. org. email [email protected] org. 69