POLITIK STRATEGI NASIONAL POLITIK STRATEGI NASIONAL SESUAI DENGAN

POLITIK STRATEGI NASIONAL

POLITIK STRATEGI NASIONAL SESUAI DENGAN PEMBUKAAN UUD 45 BANGSA INDONESIA MELAKSANAKAN BANGNAS SEMESTA PEMBANGUNAN PROSES PEMBAHARUAN TANPA AKHIR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR

BANGNAS: HARUS DIPAHAMI OLEH GENERASI BANGSA INDONESIA AGAR DAPAT DIJAMIN KESINAMBUNGANNYA GENERASI PENERUS CALON PEMIMPIN BANGSA DIHARAPKAN DAPAT MEMAHAMI LANDASAN PEMIKIRAN KONSEPSI DAN PELAKSANAAN JAKNAS INDONESIA

TUNAS SEJAK PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 BANGSA INDONESIA MENETAPKAN TUNAS DARI PERJUANGAN UNTUK MENGISI KEMERDEKAANNYA TERTUANG DALAM JIWA DAN SEMANGAT DARI PEMBUKAAN UUD 1945 MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DALAM WADAH NEGARA KESATUAN RI DALAM LINGK PERSAHABATAN PERDAMAIAN

PADA TAHUN 1961 DPA TELAH MENGHASILKAN GARIS-GARIS BESAR POLA BANGNAS SEMESTA BERENCANA TAHAP. I TH. 1961 - 1969 PADA TAHUN 1966 AKIBAT DARI PERISTIWA BERDARAH PEMBERONTAKAN G 30 S PKI BANGNAS SESUAI AMANAT UUD 45. DIJABARKAN DALAM BENTUK OPRASIONALNYA.

BANGNAS DAPAT DILAKSANAKAN APABILA KONDISI POLITIK NASIONAL DALAM KEADAAN YANG STABIL: • SISTEM KONSTITUSIONAL BERJALAN DENGAN EFEKTIF • DEMOKRASI TUMBUH DENGAN KUAT • HUKUM DITEGAKAN DENGAN PASTI • APARATUR NEGARA BERJALAN DENGAN TERTIB • HUB. KEKUATAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT BERJALAN SECARA HARMONIS

PROSES MENGISI KEMERDEKAAN INI HARUS DIPAHAMI SECARA SUNGGUH-SUNGGUH SEBAGAI: PEDOMAN DISEMPURNAKAN PADA MASA YANG AKAN DATANG PEMAHAMAN MENJADI LEBIH MANTAP PERLU: PENGETAHUAN SECARA TEORITIS DAN IMPLEMENTASINYA

WASANTARA SEBAGAI WAWASAN NASIONAL BANGSA INDONESIA DAN TANNAS IMPLEMENTASI DARI WASANTARA ADALAH PENJABARAN DALAM KONSEPSI TANNAS YANG MENCAKUP 8 UNSUR KEHIDUPAN BANGSA GATRA) (ASTA NANNAS SEBAGAI KONDISI DINAMIK MERUPAKAN PRODUK DARI SELURUH KEGIATAN BANGSA DALAM SEGALA BIDANG KEHIDUPAN PANGKAL TOLAK UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA BANGSA INDONESIA ADALAH LANDSAN BAGI POLITIK DAN STRATEGI NASOINAL

TUNAS UMUMNYA SUATU BANGSA MEMPUNYAI CITA-CITA INI SEBAGAI PENENTU DARI TUNAS BAIK SECARA TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS YANG TERKANDUNG DALAM ASPIRASI BANGSA, BERUPA: KEINGINAN TUNTUTAN HARAPAN YANG TERKANDUNG DALAM ASPIRASI BANGSA

HTAG MERUPAKAN KESULITAN SEBAGI AKIBAT PERBEDAAN: • PANDANGAN / WAWASAN • LATAR BELAKANG MASALAH • BANYAKNYA SUKU-SUKU DIHADAPKAN PADA BAHAYA PERPECAHAN KESULITAN INI DIALAMI : SELAIN NEGARA-NEGARA YANG SUDAH MAJU DIRASAKAN PULA OLEH NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG

ASPIRASI SUATU BANGSA: BERKEMBANG ANTARA LAIN OLEH FAKTOR-FAKTOR SEBAGAI BERIKUT: • KEPERCAYAAN • KEAGAMAAN • STRUKTUR MASYARAKAT • PENGARUH DARI LUAR • TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 HAKIKATNYA MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT INDONESIA

YANG BERKEPRIBADIAN PANCASILA DAN AMANAT PENDERITAAN RAKYAT (DIRUMUSKAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945) PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DIJADIKAN: 8 DASAR 8 SERTA MEMBERIKAN ARAH DAN TUJUAN DALAM MELANGSUNGKAN DAN MENGEMBANGKAN HIDUP SERTA KEHIDUPAN NASIONAL

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA HARUS MERUPAKAN MANIFESTASI DARI PERNYATAAN DALAM: PEMBUKAAN UUD 1945 YANG BERBUNYI: BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU IALAH HAK SEGALA BANGSA DAN OLEH KARENA ITU MAKA PENJAJAHAN DIATAS BUMI HARUS DIHPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERI KEADILAN DAN BAHWA PEMERINTAH/NEGARA BERKEWAJIBAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH

INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL TERCERMIN KETEGUHAN DAN KEKUATAN PENDIRIAN BANGSA INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEMERDEKAAN. DAN MENGHAPUSKAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME DIATAS DUNIA

KEMERDEKAAN BUKAN TUJUAN AKHIR DARI PERJUANGAN BANGSA TAPI BANGSA INDONESIA MENCITAKAN SUATU NEGARA INDONESIA YANG: MERDEKA BERSATU BERDAULAT DAN MAKNUR CITA-CITA INI MEMBERI ARAH BAGI PEMBENTUKAN TUNAS

TUNAS BANGSA INDONESIA MEMBENTUK SUATU PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERLANDASKAN • KEMERDEKAAN • PERDAMAIAN ABADI DAN • KEADILAN SOSIAL

UNTUK MEWUJUDKAN TUNAS BANGSA INDONESIA MEMPUNYAI KEPENTINGAN TIGA KEPENTINGAN UTAMA: • KESEJAHTERAAN • KEAMANAN • HUBUNGAN INTERNASIONAL SASARAN ITU DIWUJUDKAN ATAU DICAPAI DENGAN POLSTRANAS YANG MENYELURUH BERDASARKAN: IDEOLOGI NEGARA WAW. NASIONAL INTEGRASI NASIONAL DAN TANNAS

POLITIK BERASAL DARI KATA YUNANI POLISTAIA POLIS BERARTI KESATUAN MASYARAKAT YANG MENGURUS NEGARA POLITIK DALAM ARTI KEPEMTINGANG IMUM SEGALA USAHA UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAIK YANG BERADA DI BAWAH KEKUASAAN NEGARA DIPUSAT MAUPUN DI DAERAH

POLITIK DALAM ARTI KEBIJAKAN DALAM ARTI KEBIJAKSANAAN (‘POLICY’) • PENGGUNAAN PERTIMBANGAN -PERTIMBANGAN YANG DINGGAP LEBIH MENJAMIN TERLAKSANANYA SUATU: • USAHA • CITA-CITA/ KEINGINAN KEADAAN YANG KITA KEHENDAKI DALAM ARTI KEBIJAKSANAAN ADALAH PROSES: • PERTIMBANGAN • PENJAMINAN PELAKSANAANNYA SUATU USAHA • PENCAPAIAN CITA-CITA

SISTEM POLITIK MELIPUTI SEMUA KEGIATAN-KEGIATAN YANG MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN UMUM (PUBLIC POLICY) DAN MENENTUKAN BAGAIMANA KEBIJAKSANAAN ITU DILAKSANAKAN STRUKTUR POLITIK MERUPAKAN SUATU KESELURUHAN YANG TIMBUL DARI MASYARAKAT BAIK DARI LMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERPENGARUH DALAM PEMBUATAN KEBIJAKSANAAN YANG -OTORITATIF DAN MENGIKAT MASYARAKAT

POLITIK NASIONAL ADALAH AZAS HALUAN UASHA SERTA KEBIJAKSANAAN TINDAKAN DARI NEGARA TENTANG PEMBINAAN (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN) SERTA PENGGUNAAN POTENSI NASIONAL SECARA TOTALITAS POTENSIAL EFEKTIF UNTUK MENCAPAI TUNAS

POLITIK NASIONAL MELIPUTI: POLITIK DALAM NEGERI MENGANGKAT DAN MEMELIHARA HARKAT DERAJAT DAN POTENSI RAKYAT INDONESIA AKIBAT PENJAJAHAN MENUJU BANGSA YANG TERHORMAT POLITIK LUAR NEGERI YANG BEBAS AKTIF ANTI IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DALAM SEGALA BENTUK DAN MANIFESTASINYA MENGABDI KEPADA KEPENTINGAN NASIONAL DAN AMANAT PENDERITAAN TAKYAT

POLITIK LUAR NEGERI JUGA DIARAHKAN PADA PEMBENTUKAN SOLIDARITAS ATAS BANGSA ASIA AFRIKA POLITIK EKONOMI BERSIFAT SWASEMBADA/SWADAYA ARTINYA TIDAK MENGISOLASI DIRI DIARAHKAN PADA PENINGKATAN TARAF HIDUP RAKYAT INDONESIA POLITIK HANKAM BERSIFAT DEFENSIF AKTIF DIARAHKAN KEPADA PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN BANGSA DAN NEGARA DARI ATHG

STRATEGI PADA DASARNYA MERUPAKAN SUATU KERANGKA RENCANA DAN TINDAKAN YANG DISUSUN DAN DISIAPKAN DALAM SUATU ARAH TUJUAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI/ IPTEK YANG PESAT MEMBERIKAN PENGARUH BESAR TERHADAP STRATEGI

STRATEGI NASINAL PERJUANAGAN NASIONAL MEMEMRLUKAN PENGGUNAAN • DIPLOMASI DAN PERANG • KEKUATAN IDEOLOGI PSIKOLOGI • POLITIK • EKONOMI • SOSIAL BUDAYA • KEKUATAN MILITER SELURUH KEKUATAN INI MENGHENDAKI INTEGRASI PEGATUARAN PENYUSUNAN PENGGUNAAN YANG TERARAH

ASPEK POLITIK NASIONAL 1. POLITIK DALAM NEGERI MENGANGKAT DERAJAT DAN HARKAT BANGSA INDONESIA AKIBAT PENJAJAHAN BANGSA YANG TERHORMAT 2. POLITIK LUAR NEGERI - BEBAS AKTIP, ANTI IMPERIALISME DAN KOLONIALISME - BENTUK SOLIDARITAS ANTAR BANGSA (BANGSA A. A DAN NON BLOK 3. BENTUK EKONOMI SWA SEMBADA DAN SWADAYA 4. POLITIK HANKAM - KELUAR DEFENSIF AKATIF - KEDALAM PREVENTIF AKTIF

DASAR-DASAR PEMIKIRAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLSTRA DASAR PEMIKIRAN POLSTRA a. GEOPOLITIK BANGSA INDONESIA b. WAWASAN NUSANTARA c. KETAHANAN NASIONAL d. TATA BINA NASIONAL

FAKTOR-FAKTO YANG MEMPENGARUHI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN POLSTRANAS IDIOLOGI PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL KEPRIBADIAN BANGSA KERJASAMA REGIONAL STABILITAS ASEAN ASTENG KERJASAMA INTERNASIONAL HAPUSKAN PEJAJAHAN

EKONOMI • SUMBER KEKAYAAN ALAM • TENAGA KERJA YANG TERDAPAT DI INDONESIA MERUPAKAN POTENSI EKONOMI YANG SANGAT BESAR SELAIN MENCUKUPI • KEBUTUHAN RAKYAT NDONESIA • BAHKAN MEMBANTU MENCUKUPI KEBTUHAN DUNIA HAL INI MEMBAWA INDONESIA MENJADI MEMPUNYAI KEKUATAN EKONOMI YANG TANGGUH SEIMBANG JUMLAH PENDUDUK PERKEMBANGAN LAPANGAN EK.

SOSIAL BUDAYA BANGSA INDONESIA TERDIRI DARI : BERMACAM SUKU BAHASA TRADISI ADAT ISTIADAT AGAMA POTENSIAL SARA KEBINEKA TUNGGAL IKAAN INI MERUPAKAN KEKUATAN ANTAR GOLONGAN UPAYA SEGALA: USAH DANA DAYA HARUS DIKERAHKAN UNTUK KESATUAN & PERSATUAN BANGSA

HANKAM DALAM PERJUANGAN • KUALITATIF • DIBINA • DIKEMBANGKKAN • DISEMPURNAKAN RAKYAT KEKUATAN BERSENJATA MEMILIKI POTENSI • KWANTI TATIF TELAH DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN KAM NAS MELAHIRKAN NKRI PERJUAN GAN KEKUATAN ABRI DAN RAK YAT

HAKEKAT ANCAMAN SEMUA BENTUK BAHAYA YANG MEMPUNYAI AKIBAT TERHADAP: A. IDIOLOGI, EKON, SOSBUD, HANKAM B. DOMINASI POLITIK ASING C. KOMPETISI DAN EKPLOITASI BID. EKONOMI D. DES. INTEGRASI KEHIDUPAN SOSIAL E. PENETRASI BUDAYA ASING YANG NEGATIP F. GANGGUAN TERBUKA DAN TERTUTUP BID. KEAMANAN G. PERPECAHAN DAN ISOLASI HUB. INTERNAS PENGARUHI POLSTRANAS

POLITIK NASIONAL BANGSA INDONESIA BERJUANG UNTUK CAPAI CITA-CITA MENGALAMI PERUBAHAN = PERIODE TRANSISI PERALIHAN MERUMUSKAN STRATEGI (STRANAS) DIPUTUSKAN SECARA POLITIS POLITIK NASIONAL KEBIJAKSANAAN NASIONAL SEBAGAI LANDASAN DAN ARAH PERUMUSAN KONSEP STRATEGI NASIONAL KEBIJAKSANAAN NASIONAL - PERNYATAAN DIMANA TUNAS. . HENDAK DICAPAI MELALUI RUMUSAN POKOK YANG DAPAT MENJAMIN TERCAPAINYA TUNAS.

PERUMUSAN POLITIK NAS PRES. SELAKU MANDATARIS MPR DIBANTU DPA, DPR BPK, MA MERUMUSKAN POLNAS GBHN SARAN DAN PENDAPAT DPR TAP MPR LANDASAN POKOK POLNAS

PROBLEM POKOK MASALAH KESEJAH 1. KEBUTUHAN POKOK NAS JAKNAS MASALAH KAM 2. MASALAH LINGKUNGAN. . SIKON IPOLEKSOSBUD 3. MASALAH LUAR LINGKUNGAN PERTIMBANGAN DALAM PERUMUSAN POLNAS LUAR 1. PENILAIAN YANG TEPAT TENTANG ATHG DALAM INTERN 2. PENILAIAN FAKTOR DINAMIK/STATIS NEG. SEKITAR 3. PENILAIAN KEMAMPUAN YANG TERSEDIA 4. PENILAIAN PENGALAMAN MASA LALU

STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN NASIONAL UNTUK MENCAPAI SASARAN NASIONAL HAKEKAT A. PELAKS POL NAS B. LETAKAN DASAR GUN SEMUA SUMBER NAS C. BERLAKU MASA DAMAI DAN PERANG D. KENYAL TERHADAP PERUBAHAN SITUASI TELAAHAN STRATEGI KAJIAN TERHADAP LINGKUNGAN YANG AKAN BERPENGARUH KEPADA STRATEGI YANG AKAN DITEMPUH LINGK POL. NAS A. PEMBINAANB. SASARAN BIDANG C. PEDOMAN PELAKS NAS D. MENENTUKAN SIKAP INTERN

SASARAN NASIONAL DIWUJUDKAN ATAU DICAPAI DENGAN POL STRA NAS YANG MENYELURUH BERDASARKAN: IDEOLOGI NEGARA WAWASAN NASIONAL INTEGRASI NASIONAL KETAHANAN NASIONAL

KEPENTNGAN POILITIK DITUNJANG: 1. DEMOKRASI PANCASILA PARTISIPASI MASYARAKAT 2. KEHIDUPAN KONSTITUSIONAL BAIK : • DEMOKRASI • HUKUM • KEPEMIMPINAN NASIONAL • FUNGSI LEMBAGA TINGGI NEGARA • DAN LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI NEGARA 3. MEMASYARAKATKAN P 4 4. HAK DAN KEWAJIBAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

KEMANDIRIAN, KUALITAS, KEMAMPUAN PARPOL GOLKAR KADER-KADER TANGGUH, ASPIRASI MASYARAKAT KOMUNIKASI POLITIK TIMBAL BALIK: MASYARAKAT LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT PEMERINTAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERSERIKAT, ASPIRASI DAN PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN

WADAH PENYALUR PENDAPAT MASYARAKAT TERUTAMA DI PEDESAAN APARATUR PEMERINTAH a. SEBAGAI ABDI NEGARA DAN ABDI MASYARAKAT PENGABDIAN DAN KESETIAAN CITA-CITA PEERJUANGAN BANGSA DAN NEGARA b. KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN MANUSIANYA ORGANISASI DAN TATA KERJA c. MAMPU MELAYANI, MENGAYOMI, MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

d. MENAGGULANGI MASALAH: KORUPSI PENYALAH GUNAAN WEWENANG KEBOCORAN PEMBOROSAN KEKAYAAN KEUANGAN NEGARA PEMUNGUTAN LIAR DAN BENTUK PENYELEWENGAN LAINNYA YANG MERUSAK CITRA DAN KEWIBAWAAN APARATUR PEMERINTAH, DISIPLIN NASIONAL DAN KESETIAKAWANAN NASIONAL.

e. HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PEMERINTAH DAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT (PUSAT DAN DAERAH) f. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG NYATA g. KOORDINASI, KERJA SAMA, KEMAMPUAN PARATUR PEMERINTAH DI DAERAH h. USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM MENGAYOMI MASYARAKAT PRAKARSA PARTISIPASI RAKYAT DALAM PEMBANGUNAN FUNGSI PEMERINTAH EDSA EFISIENSI DAN EFEKTIF

HUKUM a. KESADARAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM, TATA HUKUM NAS YANG MENGABDI PADA KEPENTINGAN NASIONAL b. DISIPLIN NASIONAL TANGGUNG JAWAB SOSIAL PENGAYOM MASYARAKAT AMAN DAN TENTRAM, KREATIVITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT STABILITAS NASIONAL c. UNIFIKASI BIDANG-BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

d. KEDDKAN DAN PERANAN BDN -BDN PEN. NEG. HK, SIKAP, PERILAKU DAN KETELADANANNYA e. PENNYELUHAN HK, HKT DAN MAR. MAN f. PROSES PERADILAN SEDERHANA CEPAT TEPAT DENGAN BIAYA TERJANGKAU PEMBERI BANTUAN DAN KONSULT. HK. g. SARANA DAN PRASARANA PEMBANG. HK. SERTA PENDAYA GUNANNYA h. HAK DAN KEWAJIBAN ASASI WARGA NEGARA.

5. PENERANGAN DAN MEDIA MASSA a. WAW. NAS DAN WASANTARA, TANNAS, DAN STABIL. N AS. b. SEMANGAT DAN JIWA PS MEMASY. P 4 c. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL d. WAHANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TIMBAL BALIK ANTARA WARGA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH PERSTAN DAN KES. BGS. NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA DAN KEPRIBADIAN BANGSA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

e. PEMB. PERS YANG BEBAS DAN BERTANGUNGJAWAB KONTROL SOSIAL YANG KONST ITERAKSI POS ANTARA PERS PEMH DAN MASY. f. PERS RADIO TV FILM KANT. BERITA VIDEO MED. TRADISIONAL FOR. KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KORAN MAS. DS g. TEN. TERDIDIK SES. KEMAJUAN IPTEK KOMUNIKASI

6. HUBUNGAN LUAR NEGERI: a. HUBUNGAN LUAR NEGERI POL. LUAR NEG. YANG BEBAS DAN AKTIF DIABDIKAN KEPADA KEPEN. NAS: KETERTIBAN DUNIA KEMERDEKAAN PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL b. PERSAHABATAN DAN KERJA SAMA NAS, REGIONAL DAN INTERNASIONAL. BILATERAL. MULTILAT. , CITRA IND. DAN PENGENALAN KEBUDAYAAN c. MASYARAKAT DUNIA PERDAMAIAN DUNIA RASA KEADILAN DAN KEMANUSIAAN

d. STABILITAS NASIONAL e. WAW NAS DAN PASAR EKS IND f. NEG. BERK DALAM FORUM: - PBB - ASEAN - GHB - OKI g. TATA EK. DUNIA BARU: KOMODITI TATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI DUNIA BARU g. TANNAS, HAN. NEG. , WAW. ASIA TENGGARA YANG DAMAI BEBAS, NETRAL DAN SEJAHTERA

KESIMPULAN 1. POLSTRANAS ALT PENUNJANG DAN KONSP NASIONAL UNTUK CAPAI TUNAS 2. POL NAS DISUSUN BERDASAR GBHN SBG. KEBIJAK NAS = MANIFESTASI PENCAPAIAN TUNAS RUMUSAN POKOK SASARAN NAS ( SEMUA BIDANG KEHIDUPAN) REPELITA 3. POLSTRANAS DIPENGARUHI OLEH UNSUR ID. POL, EK, SOSBUD, HANKAM ANCAMAN DARI LUAR DAN DALAM SYARAT PELAKS. POLSTRANAS- STAB. NAS 4. PELAKSANAAN POLSTRANAS DIRUMUSKAN MELALUI PEMIKIRAN STRATEGIS TINGKAT NASIONAL -TEMUKAN SAS KEK. NAS YANG TERSEDIA, DATA/INFO