SISTEM PARTISIPASI DAN SOSIALISASI POLITIK SK I KD

SISTEM, PARTISIPASI DAN SOSIALISASI POLITIK SK I KD 2, 3

Perbandingan sistem politik Ramlan Surbakti mengklasifikasikanbsistem politik dengan empat macam kriteria : 1. Kebaikan bersama 2. Identitas bersama 3. Hubungan kekuasaan 4. Legitimasi kewenangan 5. Hubungan politik dan ekonomi

Pengertian Sistem Politik Menurut Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan, ataua keseluruhan yang kompleks dan utuh. Sistem dapat pula diartikan sebagai kumpulan fakta, pendapat, kepercayaan, dll yang disusun dalam suatu cara yang teratur.

1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional Variabel 1 Tidak ada persamaan dan kebebasan politik. Ada stratifikasi ekonomi, nilai dan moral Variabel 2 Primordial (SARA). Pemimpin lambang kebersamaan Variabel 3 Pribadi negatif, sedikit konsensus, ada pada Raja/Emir Variabel 4 Otokrat, berdasarkan tradisi Variabel 5 Penguasa kaya dan rakyat miskin

2. Sistem Politik Totaliter Var. 1. Tidak ada persamaan dan kebebasan politik. Sama rata dan sama rasa dalam kebutuhan materiil Var. 2. bersifat sakral. Ideologi sebagai agama politik Var. 3. monopoli, sentral, tunggal, dan nonkonsensus. Ada pimpinan partai Var. 4. Totaliter, doktriner, dan paksaan Var. 5. Partai pengendali politik dan ekonomi rakyat

3. Sistem Politik Demokrasi 1. 2. 3. 4. 5. Ada persamaan dan kebebasan politik. Tidak ada stratifikasi ekonomi materiil/moral Bersatu dalam perbedaan Distribusi. Kekuasaan yang relatif merata. Ada pada Presiden/Perdana menteri Rule of law dan konstitusional Rakyat ambil bagian secara aktif/mekanisme pasar

4. Sistem Politik negara berkembang 1. 2. 3. 4. 5. Tidak tetap, atau mencari bentuk. Tidak tentu Campur tangan pemerintah begitu luas Dominatif, negatif, paksaan tapi dapat dengan konsensus. Ada pada Presiden/Perdana menteri Belum ada pola/pihak penguasa Pola hubungan, baru mencari bentuk (sentral/desentralisasi)

Almond dan Powell membagi 3 kategori sistem politik 1. 2. 3. Sistem-sistem primitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar instirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinannya untuk mengubah peranannya menjadi terspesialisasi atau leboh otonom. Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar dan bersifat keagamaan Sistem-sistem tradisional, dengan struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subjek” Sistem-sistem modern, di mana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok kepentingan dan media massa) berkembang dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan.

Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 tipe : 1. 2. 3. 4. Sistem politik otoriter/totaliter anarki demokrasi dalam transisi

Pengertian Partisipasi Politik Partisipasi politik bisa diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai cita-cita bangsa

Menurut para ahli � Herbert Mc. Closky, dalam International Encyclopedia of The Social Science, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum

Norman H. nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang mereka ambil

Prof. Miriam Budiardjo, dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum

Rousseau menyatakan bahwa hanya melalui partisipasi seluruh warga negara daslam kehidupan politik secara langsung dan berkelanjutan, maka negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai kehendak bersama

Berbagai bentuk partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara a. l 1. 2. 3. 4. Terbentuknya organisasi politik maupun ormasy Lahirnya Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pelaksanaan Pemilu Munculnya kelompok kontemporer, seperti unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi dsb

Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik 1. 2. 3. 4. Pendidikan Politik Kesadaran Politik Budaya Politik Sosialisasi Politik

Pendidikan Politik � Menurut Ramdlon Naning, pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara

Alfian Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru

Manfaat pendidikan politik 1. 2. 3. Dapat memperluas pemahaman, penghayatan dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku Lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipoasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan

Agar pendidikan politik berjalan dengan baik, maka salah satu kuncinya adalah dengan menanamkan disiplin yang benar kepada anak, mulai dari pemupukan disiplin pribadi yang dinamis dan pemberian keteladanan, sehinga diharapkan dapat menumbuhkan disiplin sosial dan disiplin nasional yang polsitif dan kuat Penanaman landasan kepribadian yang sehat sejak dini secara tidak langsung telah meletakkan dasar bagi pendidikan politik masyarakat dan pembentukan kader bangsa (generasi muda/penerus), yang selanjutnya secara mutlak diperlukan dalam mempertahankan eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

Potensi generasi muda yang menjadi sasaran pendidikan politik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Memiliki idelisme dan daya kritis Memiliki dinamika dan kreativitas Berani mengambil resiko Bersifat optimis, dan memiliki semangat yang tinggi Memiliki sikap kemandirian disiplin murni Terdidik dan terpelajar Patriotisme dan nasionalisme yang tinggi Jasmani kuat dan jumlahnya banyak Mempunyai sikap ksatria Memiliki kemampuan penguasaan iptek

Kesadaran Politik Menurut Drs. M. Taopan, kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran politik atau keinsafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks. Karena itu, tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, akan banyak tugas-tugas negara yang terbengkalai

Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama Hal itu sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah nampak relatif lebih baik. Sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah memerlukan pembinaan yang intensif.

Kesadaran politik rakyat tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam pemilu (di Indonesia sekali dalam lima tahun), melainkan juga sejauhmana mereka aktif mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintah selama lima tahun pemerintahan itu berjalan. Inilah yang lazim disebut gerakan ekstraparlementer.

Dalam hal kesadaran politik masyarakat, Drs. Arbi sanit antara lain menyatakan: ”…. Sekalipun sudah bangkit kesadaran nasional dan meningkatnya kegiatan kehidupan politik di tingkat pedesaan, namun masyarakat tani masih belum terkait secara aktif kepada pemerintah nasional dalam hubungan timbal balik yang aktif dan responsif. Hubungan yang ada baru berat sebelah, yaitu dari atas ke bawah (top down).

Contoh konkret Perwujudan Partisipasi Politik 1. a. b. c. d. e. f. Bidang Politik : Setiap warga negara dapat ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan-kegiatan a. l: Ikut memilih dalam pemilihan umum Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan (presure group), maupun kelompok kepentingan tertentu Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, Presiden, DPR, Menteri dsb. Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil-wakil rakyat Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi dll. Mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga produk yang dihasilkan/dikeluarkan sesuai dengan aspirasi atau kepentingan masyarakat

2. Bidang ekonomi Setiap warga negara dapat ikut serta secara aktif dalam kegiatan a. l: a. Menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi dsb. b. Melalui keahlian masing-masing menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif c. Kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bersama

3. Bidang Sosial-Budaya a. b. c. Sebagai pelajar atau mahasiswa, menunjukkan prestasi belajar yang tinggi Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, seperti melakukan tawuran, memakai narkoba, merampok, berjudi, berzina, memalak/memeras dsb. profesional dalam bidang pekerjaannya, disiplin, dan berproduktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional

4. Bidang Hankam a. b. c. d. Bela negara dalam arti luas, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing Senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggalnya Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegak negara RI Menjaga stabilitas dan keamanan nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana

c. Budaya Politik Budaya politik merupakan perwujudan nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa dan negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.

Menurut Samuel Beer Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah

Menurut Almond dan Verba Budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

Menurut Rusadi Sumintapura Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kegiatan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

Manfaat memahami konsep budaya politik 1. 2. Mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik yang akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapannya, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu. Dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatanya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

Klasifikasi budaya politik menurut Gabriel Almond 1. 2. 3. Parochial political culture (budaya politik parokial). , tingkat partisipasi sangat rendah, hal itu disebabkan oleh faktor kognitif (rendahnya tingkat pendidikan) Subject political culture (budaya politik kaula), masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya), tetapi masih bersifat pasif. Participant political culture (Budaya politik partisipan), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi.

Budaya politik di dalam suatu masyarakat tidaklah lahir dengan sendirinya Orientasi pendidikan politik yang melahirkan kesadaran dan partisipasi politik tentu ikut mewarnai budaya politik yang lahir. Oleh sebab itu, suatu saat nanti rangkaian budaya politik yang terdapat di dalam masyarakat sangat mungkin mengalami perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik, menuju ke tingkat yang mapan (budaya partisipatif) yang sesuai dengan etika dan norma-norma di dalam masyarakat suatu negara.

d. Sosialisasi Politik Studi tentang sosialisasi politik telah menjadi bidang kajian yang sangat menarik akhir ini. Ada dua alasan yang melatarbelakangi sehingga sosialisasi politik menjadi kajian tersendiri dalam politik kenegaraan:

Alasan pertama Sosialisasi politik dapat berfungsi untuk memelihara agar suatu sistem berjalan dengan baik dan positif. Dengan demikian, sosialisasi merupakan alat agar individu sadar dan merasa cocok dengan sistem serta kultur (budaya) politik yang ada.

Alasan kedua Sosialisasi politik ingin menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan data mengenai orientasi anak-anak terhadap kultur politik orang dewasa, dan pelaksanaannya di masa mendatang mengenai sistem politik

Alat yang dapat dijadikan sebagai perantara dalam sosialisasi politik antara lain : Keluarga Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah keluarga. Dalam keluarga, orangtua dan anak sering melakukan obrolan ringan tentang segala hal menyangkut politik, sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak 1.

2. Sekolah Di sekolah, melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

3. Partai Politik �Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik. Ini berarti, partai politik tersebut, setelah merekrut para anggota kader dan simpatisannya, mampu menanamkan nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya baik pada saat kampanye maupun secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan image (citra) memperjuangkan kepentingan umum agar mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Selain melalui sarana keluarga, sekolah dan partai politik, sosialisasi politik juga dapat dilakukan : 1. melalui peristiwa sejarah yang telah berlangsung (pengalaman tokoh-tokoh politik yang telah tiada). 2. Melalui berbagai seminar, dialog, debat, dan sebagainya yang disiarkan ke masyarakat 3. Tokoh-tokoh politik juga secara tidak langsung melakukan sosialisasi politik 4. Salah satu agen yang cukup efektif melakukan sosialisasi politik adalah media massa.

Apabila sosialisasi politik bisa dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan melahirkan budaya politik yang bertanggungjawab. Ini berarti tanggung jawab masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya, yaitu bagaimana dirinya mampu berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik kenegaraan atas dasar kesadaran politik yang baik dan tinggi. Tolak ukur keberhasilan sosialisasi politik terletak pada sejauhmana pendidikan politik yang telah dilakukan (melalui berbagai sarana), sehingga menghasilkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya politik “etis” dan “normatif” dalam mewujudkan partisipasi politiknya.