HAK SIPIL DAN POLITIK Definisi Hak Sipil dan

HAK SIPIL DAN POLITIK

Definisi Hak Sipil dan Politik Secara jelas undang-undang tidak menyebutkan pengertian tentang hak sipil dan politik, namun dapat di simpulkan bahwa Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar menusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara

Karakteristik Hak Sipil dan Politik: �Negara bersifat pasif �Dapat diajukan ke pengadilan �Tidak bergantung pada sumber daya �Non-ideologis Di dalam perlindungannya peran negara harus dibatasi karena hak-hak sipil dan politik merupakan Negative Right (hak dan kebebasan akan terjamin dan terpenuhi apabila peran negara dibatasi)

. Hak-Hak Sipil Dan Politik Meliputi 1. Hak hidup 2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi 3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa 4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi 5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah 6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum 7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama 8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi 9. Hak untuk berkumpul dan berserikat 10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

Instrumen HAM Yang Mengatur Hak-Hak Sipil Dan Politik � UUD 1945 (Pasal 28 ) � Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia � Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita � Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia � Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial � UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Pasal 9 -Pasal 35) � UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahaan Konvenan Internasional Hakhak Sipil dan Politik � Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak -hak Anak � Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Upaya yang di lakukan Indonesia dalam Menjamin Dan Melindungi Hak Sipil dan Politik � Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen Hak Asasi tentang Hak Sipol � Amandemen UUDasar 1945 dengan memasukan BAB yang mengatur HAM � Harmonisasi berbagai Peraturan Perundang-undangan � Melakukan Sosialisasi di seluruh wilayah Republik Indonesia terkait dengan Hak-hak Sipil dan Politik � Pembntkan Komnas HAM, Komnas Perlindungan anak & Komnas Perempuan � Pembentukan Kemneg Urusan HAM yang menangani masalah HAM yang kemudian di gabung dengan Departemen Kehakiman dan HAM yang sekarang berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia � Mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui Pengadilan HAM Ad Hock � Pembentukan RAN-HAM 2004 -2009 , yang berisi tentang pedoman kerja mengenai langkah-langkah yang akan disusun secara berencana dan terpadu pada tingkat nasional dalam rangka mewujudkan penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Perbedaan Hak Sipil Dan Politik �Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia �Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara dalam keadaan apapun

Perbedaan Hak Sipil Politik Dan Hak Ekosob 1. Hak sipil dan politik Hak negative Hak individualis Pemenuhannya bersifat mutlak dan harus dijalankan oleh Negara 2. Hak ekonomi social dan budaya Hak positif Hak kolektif Mengupayakan langkah-langkah dan memaksimalkan sumber daya dalam pemenuhannya (progessif realization)

Non Derogable Right (Hak Yang Tidak Dapat Di Abaikan Hak hidup Hak untuk bebas dari penyiksaan Larangan perbudakan Larangan untuk memenjarakan orang Karena ketidakmampuan memenuhi kontrak 5. Hak pengakuan di depan hukum 6. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan 1. 2. 3. 4.

Pengecualian Pemenuhan Hak Sipil Politik �Kondisi darurat yang mengancam kehidupan dan eksistensi bangsa yang secara resmi di tetapkan �Memenuhi asas proporsionalitas dan non diskriminasi �Berdasarkan aturan yang jelas �Tidak terhadap non derogable right �Harus segera memberitahukan kepada Negara-negara pihak lainnya melaui perantaraan sekretaris jenderal perserikatan bangsa-bangsa mengenai ketentuan yang di kurangi dan mengenai alas an-alasan pemberlakuannya.

Penafsiran Hak Sipil Politik 1. Negara tidak boleh melakukan penafsiran terhadap hak-hak dan kebebasan fundamental yang di atur di dalam konvenan 2. Penafsiran haruslah merujuk kepada komentar umum (general comment) PBB dan lemmbar fakta (fact sheet)

Covenan Civil Politic : �Protokol Opsional Sipil Politik : mengatur tentang : hak sipil politik dan komite Hak Asasi Manusia (HAM) �Second Optional Protocol Mekanisme pengawasan hak sipil politik �Penyampaian laporan dari Negara pihak wajib �Prosedur keluhan dan pengaduan