PAKAIAN DINAS PADA PEMERINTAH DAERAH DASAR Permendagri No

PAKAIAN DINAS PADA PEMERINTAH DAERAH DASAR • Permendagri No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri No. 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di lingkungan DEPDAGRI dan PEMDA; • (di Prov Jatim diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur NO. 16 Tahun 2016)

BEBERAPA PENGERTIAN SBB : Ø Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya; Ø Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai; Ø Tanda Lokasi adalah penyebutan nama Perangkat Daerah; Ø Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu; Ø Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai; Ø Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.

Fungsi Pakaian Dinas Ø perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai; Ø perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur; Ø perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

JENIS PAKAIAN DINAS a. Pakaian Dinas Harian (PDH) : - PDH LINMAS warna hijau - PDH Warna Khaki - PDH Batik b. Pakaian Sipil Harian (PSH) c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) g. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih

Jenis Pakaian Dinas lainnya : a. Pakaian Dinas Khusus; b. Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ); c. Pakaian KORPRI; d. Pakaian Olah Raga.

Penggunaan Pakaian Dinas • PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin. • PDH batik dipakai pada hari Selasa, Kamis dan Jum’at. • PSH dipakai pada hari Senin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. • Pakaian Dinas Kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu.

• Pakaian Olah Raga dipakai setiap hari Jumat pada saat kegiatan olah raga. • PKJ dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan Hari Jadi pemerintah Provinsi. • Pakaian KORPRI dipakai pada Upacara Hari Besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara tanggal 17 atau upacara lain yang ditentukan

Gmb. Pakaian warna Khaky (Pria)

Gmb. Pakaian warna Khaky (Wanita)

Gmb. Pakaian warna khaky Ibu Hamil

Gmb. Pakaian Sipil Harian (PSH) Pria

Gmb. Pakaian Sipil Harian (PSH) Wanita Depan . a . e . g . b Belakang . c N A M A . f . d N A M A . h

HARI DAN JAM KERJA PADA PEMERINTAH DAERAH DASAR • Kepres no. 68 tahun 1995 ttg Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; • Kepmenpan No. 08 Tahun 1996 ttg Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; • (di Prov Jatim diatur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 41 Tahun 2000 ttg Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur).

MAKSUD DAN TUJUAN • Sebagai Acuan Umum bagi seluruh Instansi Pemerintah Daerah; • Agar terdapat kesamaan dalam pelaksanaan penerapan 5 (lima) hari kerja.

Contoh PENGATURAN JAM KERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR • Senin s. d. Kamis : Pk. 07. 00 – 15. 30 WIB. Istirahat : pk. 12. 00 – 12. 30 WIB. • Jumat Sholat Jumat : Pk. 07. 00 – 14. 30 WIB. : Pk. 11. 00 – 13. 00 WIB.

PENGECUALIAN 5 (lima) HARI KERJA • • Pelayanan Rumah Sakit; Pelayanan Telepon; Pelayanan Listrik Pelayanan Air Minum; Pelayanan Pemadam Kebakaran; Pelayanan Keamanan dan Ketertiban; Pelayanan SAMSAT Lembaga Pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) • PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA • PERMEN PAN & RB NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG

PENGERTIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah.

Tujuan Penyusunan SOP • Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya. • Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas. • Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas. • Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan. • Memberikan informasi secara proporsional mengenai pelaksanaan

Manfaat SOP • Menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja/pelayanan. • Lebih jelas mengetahui peran dalam posisi masing-masing di internal. • Memberikan kejelasan alur prosedur/kerja dalam suatu pekerjaan/pelayanan. • Memberikan keterangan dan keterukuran dalam suatu pekerjaan/pelayanan. • Meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan/pelayanan. • Membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional unit

JENIS SOP PERMENDAGRI 52 TAHUN 2011 • Teknis : Standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan variasi lain. Banyak digunakan pada bidang teknik, antara lain: perakitan/pemeliharaan kendaraan bermotor, pengoperasian alat-alat, dan lainnya; kesehatan, pengoperasian alat-alat medis, penanganan pasien pada UGD, medical check up, dan lain-lain. • Administratif Standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. • Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -

Program Prioritas Inovasi Pelayanan Publik • Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP 4 N). • Pelayanan Berbasis Elektronik (e-Services). • Mal Pelayanan Publik. • Role Model Pelayanan Publik. • Pemeringkatan Berdasarkan Indeks Pelayanan Publik.

Dasar Hukum dan Arah Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik • Per. Men. PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik • Per. Men. PANRB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga,

Tujuan Permenpan No. 30/2014 üMendorong pembangunan inovasi pelayanan publik üMendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik üMempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik üMeningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Sasaran Permenpan No. 30/2014 üTerbangunnya inovasi pelayanan publik. üTerciptanya pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik. üTerwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. üTerwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

HAKEKAT PEMERINTAH ADALAH PELAYAN MASYARAKAT o TIDAK MELAYANI DIRI SENDIRI, TETAPI MELAYANI MASYARAKAT o MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF, RAMAH, NYAMAN DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN o PEMERINTAH HARUS DAPAT

HAL YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN PUBLIK Ø KEBIJAKAN ADMINISTRASI YANG BELUM SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI Ø MINDSET BIROKRASI YANG ENGGAN BERUBAH (PANGREH PELAYAN ) Ø “ GAGAP TERHADAP TEKNOLOGI DAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN ” YANG MENJADIKAN CARA BERPIKIR LINIER, TIDAK SISTEMATIS TIDAK

Ø PROSEDUR PELAYANAN YANG RUMIT, WAKTU YANG LAMA, BIAYA YANG TIDAK PASTI DAN SYARAT-2 YANG TIDAK TRANSPARAN SERTA SISTEM YANG KONVENSIONAL pendekatan institusi bukan fungsi Ø PROSES PELAYANAN PUBLIK MASIH MEMBERIKAN RUANG YANG LUAS BAGI PRAKTEK PENYALAHGUNAAN WEWENANG (suap / korupsi) ‘user’ berhadapan dengan manusia bukan sistem Ø KUALITAS SDM DI UNIT PELAYANAN

KOMITMEN • MENGUBAH MINDSET BIROKRASI (PANGREH PELAYAN ) • MEMBUKA AKSES SELUASNYA KEPADA MASYARAKAT UNTUK MENDAPAT PELAYANAN YANG