PKPU NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH

PKPU NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA NASKAH DINAS KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KAB/KOTA Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia © 2016

DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; • Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

RUANG LINGKUP A. Jenis Naskah Dinas B. Pembuatan Naskah Dinas C. Pengamanan Naskah Dinas D. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas E. Pengendalian Naskah Dinas

DEFINISI Tata Naskah Dinas • pengaturan tentang jenis format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan Naskah Dinas • informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang secara intern dan ekstern dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan

A Jenis Naskah Dinas Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia © 2015

Jenis Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Korespondensi 1. a) b) c) d) Naskah Dinas Pengaturan: 1. Naskah Dinas Peraturan Korespondensi Instruksi Internal: Surat Edaran a) Nota Dinas PSO/SOP b) Lembar Disposisi 2. a) b) c) Naskah Dinas Penetapan : 2. Naskah Dinas Keputusan Korespondensi Pedoman Teknis Eksternal: Juknis/Juklak Surat Dinas 3. Naskah Dinas Penugasan: 3. Naskah Dinas a) Surat Perintah Korespondensi b) Surat Tugas eksternal & Internal: Surat Undangan Naskah Dinas Khusus 1. Nota Kesepahaman 2. Surat Perjanjian 3. Surat Kuasa 4. Berita Acara 5. Surat Keterangan 6. Surat Pengantar 7. Pengumuman 8. Surat Panggilan 9. Rekomendasi 10. Surat Peringatan 11. Surat Pernyataan 12. Laporan 13. Telahaan 14. Risalah Rapat

B Pembuatan Naskah Dinas Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia © 2015

Penomoran Jenis Ukuran Huruf, Jarak Spasi, Margin & Kata Penyambung Penggunaan Lambang Negara, Logo & Kop Naskah Dinas Paraf, Tanda Tangan, dan Penggunaan Cap Dinas Media/Sarana (Kertas, Tinta, Amplop & Map) Tembusan, Lampiran & Salinan Perubahan, Pencabutan Pembatalan & Ralat

1. Sistem Penomoran dan kode Naskah Dinas Peraturan KPU RI, Surat Edaran, dan Instruksi NOMOR. . . TAHUN. . . Sistem Penomoran dan kode Naskah Dinas selain Peraturan KPU RI, Surat Edaran, dan Instruksi Di lingkungan KPU RI Di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh & KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor: Nomor Pembukuan/Kode Klasifikasi Naskah Dinas/ Kode Biro atau Inspektorat/Kode Jabatan/Bulan/ Tahun Nomor Pembukuan/Kode Klasifikasi Naskah Dinas/Kode Wilayah/Kode Jabatan/ Bulan/ Tahun

** Keterangan Nomor urut sesuai dengan pembukuan masing-masing Naskah Dinas dalam Pembukuan satu tahun takwim yang ditulis dengan angka Arab. Kode yang berisi kombinasi huruf yang menunjukkan jenis Naskah Dinas. Klasifikasi Naskah Dinas Kode Biro atau Kode yang ditulis dengan angka arab yang menunjukkan Biro atau Inspektorat pembuat Naskah Dinas. Kode Jabatan Kode yang ditulis dengan kombinasi huruf dan/atau angka yang menunjukkan jabatan pembuat Naskah Dinas. Kode Wilayah Kode yang ditulis dengan kombinasi huruf dan/atau angka yang menunjukkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pembuat Naskah Dinas. Bulan pembukuan Naskah Dinas yang ditulis dengan angka Romawi. Tahun pembukuan Naskah Dinas.

2. Jenis Ukuran Huruf, Jarak Spasi, Margin & Kata Penyambung Jenis dan Ukuran Huruf • Jenis huruf pada kop Naskah Dinas adalah Tahoma ukuran 12 pt. • Jenis huruf Naskah Dinas arahan adalah Bookman Old Style ukuran 12 pt. • Jenis Naskah Dinas lainnya menggunakan huruf arial 12 pt. • Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek JARAK keserasian, estetika SPASI • jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan Batas/ Ruang Tepi • ruang tepi atas: 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop Naskah Dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas • ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2, 5 cm dari tepi bawah kertas • ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas • ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

3. Kop Naskah Dinas Ketua KPU RI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Keterangan: Kop Naskah Dinas untuk seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI a)Lambang Negara ditempatkan simetris dengan tulisan “Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”; b)Lambang Negara dan tulisan “Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia” dengan huruf kapital tahoma 12 pt menggunakan warna kuning emas.

Kop Naskah Dinas Sekjen KPU RI KOMISI PEMILIHAN UMUM Kop Naskah Dinas untuk: Ø Instruksi; Ø Surat Edaran; Ø Keputusan Sekjen KPU RI; Ø Surat Perintah; Ø Surat Tugas; Ø Surat Panggilan; Ø Rekomendasi; dan Ø Nota Dinas REPUBLIK INDONESIA Keterangan: a)Logo KPU berwarna ditempatkan simetris dengan tulisan “Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”; b)Tulisan “Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia” dengan huruf kapital tahoma 12 pt berwarna hitam.

Kop Naskah Dinas Sekjen KPU RI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jalan ………………… Telp: . . . Kop Naskah Dinas untuk: Ø Surat Dinas, ; Ø Surat Undangan; Ø Berita Acara; Ø Surat Keterangan; Ø Surat Pengantar; Ø Pengumuman; Ø Surat Peringatan; Ø Surat Pernyataan; Ø Laporan. Fax: ……. . . Keterangan: a)Logo KPU berwarna ditempatkan pada bagian tengah kop naskah; b)Susunan tulisan simetris; c)Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm; d)Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm; e)Tulisan “Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia” menggunakan huruf kapital tahoma 17 pt warna hitam; f)Tulisan “Alamat” dan Alamat Kantor Sekretariat Jenderal KPU RI menggunakan huruf 14 pt warna hitam; g)Tulisan “Telp” dan nomor telepon serta tulisan “Fax” dan nomor faximile kantor Sekretariat Jenderal KPU RI menggunakan huruf 11 pt warna hitam.

Kop Naskah Dinas Ketua Sekjen KPU RI KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jalan ………………… Telp: . . . Fax: ……. . . Keterangan: a)Logo KPU berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah; Kop Naskah Dinas untuk: Ø Surat Kuasa. b)Susunan tulisan simetris; c)Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm; d)Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm; e)Tulisan “Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia” menggunakan huruf kapital tahoma 17 pt warna hitam; f)Tulisan “Alamat” dan Alamat Kantor Sekretariat Jenderal KPU RI menggunakan huruf tahoma 14 pt warna hitam; g)Tulisan “Telp” dan nomor telepon serta tulisan “Fax” dan nomor faximile kantor Sekretariat Jenderal KPU RI menggunakan huruf tahoma 11 pt warna hitam.

Kop Naskah Dinas Kepala Biro/Inspektur KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Jalan ………………… Telp: . . . Fax: ……. . . Keterangan: a)Logo KPU berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah; b)Susunan tulisan simetris; Kop Naskah Dinas untuk seluruh Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Biro/Inspektur c)Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm; d)Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm; e)Tulisan “Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia” menggunakan huruf kapital tahoma 17 pt warna hitam; f)Tulisan “Alamat” dan Alamat Kantor Sekretariat Jenderal KPU RI menggunakan huruf tahoma 14 pt warna hitam; g)Tulisan “Telp” dan nomor telepon serta tulisan “Fax” dan nomor faximile kantor Sekretariat Jenderal KPU RI menggunakan huruf tahoma 11 pt warna hitam.

4. Paraf dan Tanda Tangan PARA F • Naskah Dinas sebelum ditandatangani konsepnya harus diparaf terlebih dahulu minimal oleh dua pejabat pada dua jenjang jabatan struktural di bawahnya • Naskah Dinas yang konsepnya terdiri dari beberapa lembar, harus diparaf terlebih dahulu pada setiap lembar • paraf pejabat yang berada 1 (satu) tingkat di bawah pejabat penanda tangan Naskah Dinas berada di sebelah kanan/setelah nama jabatan penanda tangan (a) • paraf pejabat yang berada 2 (dua) tingkat di bawah pejabat penanda tangan Naskah Dinas berada di sebelah kiri/sebelum nama jabatan penanda tangan (b) b a NAMA JABATAN, Ttd. NAMA LENGKAP TANPA GELAR

TANDA TANGAN RUANG TANDA TANGAN • ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris kalimat terakhir • ruang tanda tangan sekurang-kurangnya tiga spasi • jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas adalah 3 cm sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, (NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

5. MEDIA/SARANA NASKAH DINAS KERTAS SURAT • Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal 70 gram • Naskah Dinas arahan menggunakan kertas F 4; • Naskah Dinas korespondensi menggunakan kertas A 4 • Naskah Dinas khusus menggunakan kertas A 4

• Tinta yang digunakan untuk surat TINTA -menyurat berwarna hitam, sedangkan untuk penandatanganan surat berwarna biru atau ungu.

C PENGAMANAN NASKAH DINAS Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia © 2015

Klasifikasi Keamanan Naskah Dinas • • Sangat Rahasia adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara; Rahasia adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam Naskah Dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi; Terbatas adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan Biasa/Terbuka adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

PENGAMANAN JENIS KODE KETERANGAN SANGAT RAHASIA ‘SR” Dengan menggunakan tinta warna merah serta menggunakan amplop rangkap 2 (dua) RAHASIA “R” Dengan menggunakan tinta warna merah serta menggunakan amplop rangkap 2 (dua); TERBATAS “T” Dengan menggunakan tinta hitam; BIASA/TERBUKA “B” Menggunakan tinta hitam Pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses perlakuan Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses, diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas Naskah Dinas

D Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia © 2015

GARIS KEWENANGAN Atas Nama (A. N) Jika pejabat memberikan kuasa Untuk Beliau (U. B) Jika Pejabat yang diberi Kuasa memberikan Kuasa lagi Garis Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt. ) Jika Pejabat yang berwenang Belum Ditetapkan Pelaksana Harian (Plh. ) Jika Pejabat yang berwenang tidak berada di tempat

KEWENANGAN PENANDATANGAN jenis keterangan Atas Nama (a. n. ) Digunakan jika pejabat yang menandatangani Naskah Dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang, tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Untuk Beliau (u. b. ) digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya, sehingga untuk beliau (u. b. ) digunakan setelah atas nama (a. n. ). Pelimpahan wewenang ini mengikuti urutan sampai dua tingkat struktural di bawahnya Pelaksana Tugas (Plt. ) apabila pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut, Sifat sementara, bertanggungjawab atas naskah dinas yg ditandatangan. Pelaksana Harian (Plh. ) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani Naskah Dinas tidak berada di tempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari perlu ada pejabat sementara yang menggantikannya.

E PENGENDALIAN NASKAH DINAS Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia © 2015

PRINSIP PENANGANAN NASKAH DINAS • penerimaan Naskah Dinas masuk dipusatkan di unit kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan; • penerimaan Naskah Dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan; • Naskah Dinas masuk yang disampaikan langsung kepada pejabat atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit kearsipan.

TAHAPAN PENGENDALIAN Penerimaan Pencatatan Pengarahan Penyampaian

CONTOH NASKAH DINAS NOTA DINAS ESL III/IV NOTA DINAS ESL II SURAT TUGAS KEPALA BIRO UNDANGAN KARO SURAT DINAS SEKJEN NOTA DINAS SEKJEN SURAT TUGAS SEKJEN SURAT DINAS KETUA UNDANGAN SEKJEN

Format Peraturan KPU RI

Lampiran Peraturan KPU RI

Keputusan KPU RI

Keputusan SEKJEN KPU RI

Surat Edaran

SOP a. Halaman Judul

SOP b. Bagian Identitas

SOP c. Bagian Flowchart

SOP d. Lembar Pengesahan

Surat Tugas

Nota Dinas Ketua dan Anggota KPU RI

Nota Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI

Nota Dinas Pejabat Eselon II

Nota Dinas Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf

Surat Dinas

Terima Kasih Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia © 2015