KEMENTERIAN DALAM NEGERI Peraturan Menteri Dalam Negeri 902019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Peraturan Menteri Dalam Negeri 90/2019 PERSPEKTIF DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

Peran Kodefikasi Dalam Sistem Kode Akun, Kode ID dan Kode Tabel Kode Akun Kode yang dibuat untuk keseragaman dan menselaraskan suatu alur dan proses data menjadi informasi Kode ID Kode yang disiapkan dan akan melekat pada setiap perlakuan intervensi dan proses transaksi data Kode Table Kode yang diciptakan untuk memudahkan dan memastikan kumpulan data yang ditabulasi sesuai serta memudahkan pengolahan data Kode Akun Kode Proyek, Kode Wilayah, Kode Barang, Kode Urusan, Kode Program, Kode Kegiatan, Kode Rekening Anggaran, Kode Rekening Neraca, dll Kode ID ID Pengguna, ID Referensi yang diproses, ID Transaksi, dll Kode Tabel Kode tabel Transaksi, Kode Tabel Satuan Harga, Kede tabel Rekapitulasi, dll

Permendagri 90/2019 dan SIPD Penggunaan Klasifikasi, Kode & Nomenklatur dalam SIPD & Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur menjadi Kunci dari Dibangunnya SIPD Anggaran, Neraca, LRA, LO Urusan -Sub Kegiatan Sumber Dana Organisasi Keterkaitan Antar Referensi SIPD Keuangan Merepresentasikan aspek keuangan, Aset, Pendapatan, Belanja & Pembiayaan Perencanaan dan Penanggungjawab Merepresentasikan Pos, Missi, Tujuan, Aktivitas dan Penanggungjawab SISTEM Melakukan dokumentasi data, proses, pencatatan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan evaluasi,

Permendagri 90/2019 dan SIPD Pemetaan Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Contoh 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1 02 02 1. 01 1 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana 02 02 1. 01 01 Pendukungnya No Kemungkinan Permasalahan 1 Kegiatan Lama Menjadi Sub Kegiatan Baru 2 Kegiatan Lama Menjadi Lebih Dari Satu Sub Kegiatan Baru 3 Lebih dari satu kegiatan lama menjadi satu Sub Kegiatan Baru 4 Kegiatan Lama Menjadi Lebih Dari Satu Kegiatan Baru Sub Kegiatan Program Kegiatan Urusan Bidang Urusan Sub Kegiatan Program Bidang Urusan Pertimbangan Output dan Outcome

Permendagri 90/2019 dan SIPD Pemetaan Kode Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Contoh X X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH X XX 01 1. 01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X XX 01 1. 01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Program Kegiatan Urusan Bidang Urusan Sub Kegiatan Program Bidang Urusan Kodefikasi Mengikuti Urusan dari SKPD

Permendagri 90/2019 dan SIPD Kodefikasi dan Nomenklatur Fungsi 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pelayanan Umum Statistik Kearsipan Komunikasi & Informatika Persandian Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kepegawaian Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat Kecamatan Kekhususan Ketertiban dan Keamanan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pengelolaan Perbatasan Daerah Ekonomi Perhubungan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 Perlindungan Lingkungan Hidup 1 Penataan Ruang 2 Lingkungan Hidup 3 Pertanahan Perumahan dan Fasilitasi Umum 1 Pekerjaan Umum 2 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kesehatan 1 Kesehatan 2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pariwisata 1 Kebudayaan 2 Pariwisata Pendidikan 1 Pendidikan 2 Kepemudaan dan Olahraga 3 Perpustakaan Perlindungan Sosial 1 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial 4 Sosial 5 Pangan 6 Penanggulangan Bencana Kodefikasi dan Nomenklatur Fungsi dilekatkan secara mandiri oleh Daerah Pada Sub Kegiatan

Permendagri 90/2019 dan SIPD Kodefikasi dan Nomenklatur SKPD 2 -18 Penanaman Modal 2 -18 0 -0 01 Dinas Penanaman Modal 2 -18 0 -0 0 -0 01 XX Suku Dinas*****) 0 -0 01 XX UPTD 2 -18 2 -17 0 -0 02 Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 -18 2 -17 0 -0 02 XX UPTD 2 -18 3 -31 0 -0 03 Dinas Penanaman Modal dan Perindustrian 2 -18 3 -31 0 -0 03 XX UPTD Kodefikasi Bidang Urusan 1 -3 Diatur sendiri oleh Daerah sesuai dengan Perda dan Perkada OPD dengan menitik beratkan pada Bidang Urusan yang diampu oleh masing OPD Nomor Urut SKPD Disesuaikan dengan Referensi Nomenklatur bisa berbeda disetiap Daerah

Permendagri 90/2019 dan SIPD Kodefikasi dan Nomenklatur Sumber Pendanaan Dana Umum 1 1 1 Pendapatan Asli Daerah 1 1 1 Pajak Daerah 01 Pajak Kendaraan Bermotor Penggunaan Sumber Dana Pada Setiap Sub Kegiatan disesuaikan dengan kemampuan daerah menyediakan datadetail pendanaan

Permendagri 90/2019 dan SIPD Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening Anggaran 4 4 4 4 5 5 5 5 1 1 1 01 01 01 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah 01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 01 01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 01 01 001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 01 01 002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 01 01 BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 01 Belanja Gaji Pokok ASN 01 001 Belanja Gaji Pokok PNS 01 002 Belanja Gaji Pokok PPPK Sub Rincian Objek Akun anggaran lebih rinci sampai ke Sub Rincian Obyek

TERIMAKASIH