HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA STUDI KASUS PROVINSI

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMDA (STUDI KASUS PROVINSI NAD DAN PAPUA) MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA 2009

REFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH INDONESIA • Suatu perubahan kearah perbaikan tanpa merusak, atau sedapat mungkin tetap dapat memelihara kontinuitas yang telah ada oleh mereka yang memimpin suatu sistem pemerintahan

DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH • Otonomi daerah berarti kewenangan atau otoritas lokal daerah bersangkutan • Hakekat otonomi daerah mengembalikan hak daerah dalam hal inisiatif, prakartsa kreatif untuk masyarakatnya • Daerah harus secara terkendali menyelenggarakan kekuasaannya tanpa banyak campur tangan pemerintah pusat • Implementasi otonomi daerah didukung segenap kemampuan pemerintah daerah, struktur kelembagaaan kuat, dan masyarakat sendiri • Pemerintah daerah harus melakukan penataan kelembagaan daerah agar kondusif bagi otonomi daerah • Proses restrukturisai kelembagaan disertai dengan penyiapan aparatur pemerintah profesional dan visioner • Perlunya penyamaan persepsi semua pihak/stakeholder otonomi daerah mewujudkan masyarakat yang lebih baik

PERIODISASI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH • • Era Berdirinya NKRI Era RIS Era Transisi I 1949 -1950 Era Demokrasi Parlementer (1950 -1957) Era Demokrasi Terpimpin (1957 -1965) Era Stabilitas 1970 -1980 Era Transisi II 1990 -1999 Era 1999 -2009 Sumber: Diolah dari Colin Mac. Andrews dan Ichlausul Amal (2002)

PERMASALAHAN • Distribusi kewenangan yang tergambar sebagai piramida terbalik, dimana kewenangan ditingkat pusat sangat besar dan di tingkat daerah semakin mengecil terlebih-lebih pada Daerah kabupaten/kota • Hubungan Kepala Daerah dan DPRD yang kurang serasi • Pendapatan daerah yang kecil menghambat bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan • Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Dinas-Dinas Daerahnya, belum mencerminkan adanya suatu Lembaga yang benar-benar dibentuk atas pertimbangan beban kerja atau volume kerja. • Tersumbatnya partisipasi dan peran serta masyarakat diakibatkan adanya kecenderungan dan anggapan yang kuat bahwa pemerintahlah yang memiliki tanggung-jawab yang besar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dan kebijakan publik.

PEMECAHAN MASALAH • • • Self regulating power Self modifyin power Local political support Financial resources Developing brain power Sumber: Agus Syamsudin (1999: 5)

TUGAS • Setiap Kelompok Berdasarkan Topik Bekerja Menyusun Indikator Berdasarkan Temuan Dalam Berbagai Sumber • Masukan Indikator Terpilih Tiap Topik Berdasarkan Kesepakatan Kelompok Ke Dalam Tabel • Persiapkan Dengan Baik Untuk Dipresentasikan Di Depan Kelas Minggu Berikut

INDIKATOR UTAMA PROVINSI NAD Indikator �Utama variabel Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda • Keistimewaan aceh didasarkan pada sejarah • Diberlakukannya Syariat islam sebagai hukum positif mewadahi keinginan pemerintah daerah

INDIKATOR UTAMA PROVINSI PAPUA Indikator Utama variabel Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda • Pemerintah pusat tidak menjawab keinginan pemerintah daerah dalam pemeratan pembangunan