PERAN APIP DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

  • Slides: 44
Download presentation
PERAN APIP DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020

PERAN APIP DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Disampaikan pada : Webinar Peran APIP Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 2020

DASAR HUKUM UU 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

DASAR HUKUM UU 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EPPD Permendagri 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan EKPPD UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019

LATAR BELAKANG NO UNDANG KEWAJIBAN Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala

LATAR BELAKANG NO UNDANG KEWAJIBAN Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan LPPD, LKPJ, dan RLPPD (Psl 69 ayat 1) LPPD sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah (Pasal 69 ayat 2) LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan (Pasal 70 ayat 1). 1 UU No. 23 Tahun 2014 Gubernur menyampaikan LPPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Psl 70 ayat 2). Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (Psl 70 ayat 3). LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 70 ayat 4) LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat (Psl 70 ayat 5) 3

LATAR BELAKANG NO DSR HUKUM KEWAJIBAN Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

LATAR BELAKANG NO DSR HUKUM KEWAJIBAN Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah (Psl 70 ayat 6). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi (Psl 70 ayat 7). 2 UU NO. 23 TAHUN 2014 Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 72). Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 74). 4

SANKSI (PASAL 73 UU 23/2014) • Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan

SANKSI (PASAL 73 UU 23/2014) • Kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota (Pasal 73 ayat 1), juncto PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. • Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk (Pasal 73 ayat 2).

PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2014 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB (PSL 12)

PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2014 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB (PSL 12) PELAYANAN DASAR 1. 2. 3. 4. Pendidikan; Kesehatan; PU & tt ruang; Prmhan & kwsn permukiman 5. Tramtibum & Linmas 6. Sosial SPM (pasal 18) Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan kepentingan strategis nasional PILIHAN (PSL 12 (3)) NON PELAYAN DASAR 1. Tenaga Kerja 2. Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Adminduk & Capil 7. PMD 8. Pengendalian pddk &KB 9. Perhubungan 10. Kominfo, Koperasi 11. Usaha Kecil & Menengah 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan & Olahraga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi Pemerintah berwenang (psl 16) - Menetapkan NSPK - Melaksanakan Bin. Was

L ESSON LEARNED PENYUSUNAN LPPD DAN PELAKSANAAN EPPD TAHUN 2008 -2019 PENYUSUNAN LPPD, LKPJ,

L ESSON LEARNED PENYUSUNAN LPPD DAN PELAKSANAAN EPPD TAHUN 2008 -2019 PENYUSUNAN LPPD, LKPJ, EPPD MENGGUNAKAN PP 3/2007 PELAKSANAAN EPPD MENGGUNAKAN PP 6/2008 LESSON LEARNED PENYUSUNAN LPPD 2008 -2019 LESSON LEARNED PELAKSANAAN EPPD 2008 -2019 AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN TERBARU Isu Krusial Penyusunan LPPD: 1. Manual dan memakan waktu lama 2. Memakan biaya besar karena data harus dikompilasi secara fisik 3. Masih disampaikan dalam bentuk hard copy 4. Data tidak lengkap/akurat 5. Perbedaan data yang disampaikan dalam LPPD dengan dokumen pendukung di lapangan Isu Krusial Pelaksanaan EPPD : 1. Memakan biaya besar karena harus dilakukan langsung ke daerah 2. Memakan waktu lama sehingga hasil evaluasi tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut 3. Keterbatasan SDM 4. Keterbatasan instrumen real time analysis 5. Belum adanya rekomendasi dari hasil EPPD 1. Perubahan kewenangan dalam UU 23/2014 2. Perubahan kelembagaan perangkat daerah melalui PP 18/2016 3. Penyusunan SPM terbaru melalui PP 2/2018 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PENYUSUN AN L APOR AN PENYELENGGARAA N PEMERIN TAHAN DAERAH DAN PELAKSANAA N EVAL

PENYUSUN AN L APOR AN PENYELENGGARAA N PEMERIN TAHAN DAERAH DAN PELAKSANAA N EVAL UASI P EN YEL ENGGARAAN PEMERINTAHAN DAE RAH D ALAM PP 1 3 /20 1 9 Lesson Learned LPPD-EPPD 1. Penetapan UU 23/2014 Pasal 69 -74 : Kewajiban penyusunan Laporan Penyekenggaraan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Memperhatikan : 1. PP 8/2016 tentang Perangkat Daerah 2. PP 12/2017 tentang Binwas 3. PP 2/2018 tentang SPM 4. PP 38/2017 tentang Inovasi Daerah 5. Perpres 95/2018 tentang SPBE 6. Permendagri 100/2018 tentang SPM 7. Permendagri 35/2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Th. 2019 8. Standar Teknis SPM dari KL terkait II. Penyusunan PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Revisi PP 3/2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD serta PP 6/2008 tentang Pedoman EPPD III. Penyusunan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PP tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Revisi Permen 73/2009 Substansi yang diatur dalam PP : 1. Penyusunan dan penyampaian LPPD 2. Penyusunan dan penyampaian LKPJ 3. Penyusunan dan penyampaian RLPPD 4. Pelaksanaan EPPD 5. Tindak lanjut EPPD 6. Pembangunan Sistem Informasi e-lppd dan e-eppd Substansi yang diatur dalam Permendagri : 1. Sistematika dan tata cara penyusunan LPPD 2. Sistematika dan tata cara penyusunan LKPJ 3. Sistematika dan tata cara penyusunan RLPPD 4. Penilaian kinerja dalam EPPD 1. Metode penilaian kinerja 2. Indikator Kinerja Kunci 5. Pembangunan Sistem Informasi

LPPD, LKPJ, RLPPD DAN EPPD DALAM KONTEKS PP 13 TAHUN 2019 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

LPPD, LKPJ, RLPPD DAN EPPD DALAM KONTEKS PP 13 TAHUN 2019 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) • Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran • Memuat capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan laporan penerapan dan pencapaian SPM LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) • Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) • Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) • Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

RUANG LINGKUP SER TA PENYUSUNAN DAN PENYA MPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PP 13

RUANG LINGKUP SER TA PENYUSUNAN DAN PENYA MPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PP 13 /20 1 9 ) Ruang Lingkup LPPD (PP 13/2019) 1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri dari: a) Capaian kinerja makro (IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan) b) Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (memakai indikator kinerja kunci) c) Capaian kinerja akuntabilitas pemerintah daerah 2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan a) Kewenangan yang ditugaskan b) pemberi tugas pembantuan c) peraturan yang memberikan tugas pembantuan d) perangkat daerah pelaksana e) anggaran tugas pembantuan tahun berjalan f) Realisasi keluaran dan realisasi keuangan tugas pembantuan g) hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pembantuan 3. Laporan penerapan SPM (Tambahan berdasarkan PP 2/2018) Penyusunan dan Penyampaian LPPD (PP 13/2019) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kepala Daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan Menteri Untuk penyusunan LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarkan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD Data yang akan dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring

RUAN G LINGKUP SER TA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN L APORAN KETERANGAN PER TAN GGUNGJAWABAN

RUAN G LINGKUP SER TA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN L APORAN KETERANGAN PER TAN GGUNGJAWABAN (PP 1 3 /20 1 9 ) Ruang Lingkup LKPJ (PP 13/2019) 1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah a) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan b) Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya c) Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya 2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Penyusunan dan Penyampaian LKPJ (PP 13/2019) 1. 2. 3. 4. 5. Kepala Daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

RUAN G LINGKUP R INGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (P P 13/2 0 1

RUAN G LINGKUP R INGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (P P 13/2 0 1 9 ) Ruang Lingkup RLPPD (PP 13/2019) 1. RLPPD memuat : a) capaian kinerja makro; b) ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar; c) hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya; d) ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan e) inovasi daerah. 2. Kepala daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat 3. Kepala Daerah wajib mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik 4. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah

PELAKSANAAN DAN PELAKSANA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PP 13/2019) Jenis dan Pelaksanaan EPPD (PP

PELAKSANAAN DAN PELAKSANA EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PP 13/2019) Jenis dan Pelaksanaan EPPD (PP 13/2019) Pelaksana EPPD (PP 13/2019) 1. EPPD tidak lagi dibagi menjadi 1 (satu) jenis 2. EPPD terdiri atas : a) Evaluasi kinerja makro • Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD • Perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD b) Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah • Penilaian capaian indikator kinerja, berdasarkan bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan pada informasi akuntabilitas kinerja pada LPPD provinsi dan kabupaten/kota. 4. EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD 1. Menteri melakukan EPPD berdasarkan LPPD provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi. 2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

PEMANFAATA N HASIL E VALUASI PENYELEN GGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBANG UNAN SISTEM INFORMASI

PEMANFAATA N HASIL E VALUASI PENYELEN GGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBANG UNAN SISTEM INFORMASI ( PP 13 /2019 ) Pemanfaatan EPPD (PP 13/2019) Sistem Informasi (PP 13/2019) 1. Hasil EPPD digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bahan: a) pertimbangan pemberian penghargaan; • Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang termasuk peringkat kategori berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tertinggi atas usulan Menteri. • Penghargaan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan b) sinkronisasi perencanaan dan penetapan target pembangunan pusat dan daerah; dan c) pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. • Berdasarkan hasil EPPD, Menteri, menteri teknis dan kepala LPNK melakukan pembinaan terhadap peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah • Pembinaan dilakukan melalui fasilitasi khusus dan pengembangan kapasitas daerah 1. Menteri menyediakan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD terintegrasi secara daring 2. Kementerian/Lembaga dapat memanfaatkan data dan informasi dari sistem informasi elektronik 3. Sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik

PELAKSANAAN PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2019 UU 23 / 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Psl 69

PELAKSANAAN PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2019 UU 23 / 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Psl 69 dan & 70) PP No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PP No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal SE Mendagri Nomor 120. 04/6976/OTDA (Gubernur) dan 120. 04/6977/OTDA (Bupati/Walikota) tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019 LPPD memuat Laporan Penerapan SPM dan Lakip

PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENYUSUNAN LPPD KEPALA DAERAH MEMBAGI TUGAS PENYUSUNAN MELAKUKAN SELF ASSEMENT

PERAN KEPALA DAERAH DALAM PENYUSUNAN LPPD KEPALA DAERAH MEMBAGI TUGAS PENYUSUNAN MELAKUKAN SELF ASSEMENT MELEGALISASI 1. Mendeteksi Penilaian Kinerja Perangkat Daerah; 2. Melakukan Reviu Kinerja dibantu oleh Inspektorat 1. Mendatanga ni LPPD; 2. Menyampaik an LPPD secara Tepat Waktu 1. Tim yang Menyusun LPPD; 2. Tim yang Menyusun Muatan Laporan SPM; 3. Tim yang Menyusun Muatan Lakip

ALUR PENYUSUNAN LPPD Perangkat Daerah Inspektorat Menyiapkan : • Elemen Data • Dokumen Pendukung

ALUR PENYUSUNAN LPPD Perangkat Daerah Inspektorat Menyiapkan : • Elemen Data • Dokumen Pendukung (Hardcopy dan atau Softcopy) Melakukan : • Verifikasi dan Penilaian Dokumen • Reviu melalui mekanisme APIP menjadi dasar Penyusunan Rancangan LPPD • Data tidak Memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan • Metode dan Teknik Pengumpulan Data tidak dapat dijelaskan Perangkat Daerah Menyusun dan mengkompilasi: • Elemen Data Hasil Reviu • Dokumen Pendukung (Hardcopy dan atau Softcopy) hasil Reviu Melakukan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Kepala Daerah • Legalitas (Penandatan ganan LPPD) • Penyampaian LPPD

PERAN STRATEGIS LPPD BAGI KEPALA DAERAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MUATAN LPPD 1. Mengukur

PERAN STRATEGIS LPPD BAGI KEPALA DAERAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MUATAN LPPD 1. Mengukur Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 2. Bahan pertimbangan dalam menyusunan Program dan Anggaran. MUATAN LAPORAN PENERAPAN SPM 1. Mengukur keberhasilan atas Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat; 2. Bahan Menyusun Program yang Dapat Mengakselerasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal. MUATAN LAKIP 1. Mengukur Konsistensi dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Daerah; 2. Mengukur Realisasi Visi dan Misi Kepala Daerah.

TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKL PEMERINTAH PUSAT AMANAT PP NO 33 TAHUN 2018 tentang Pelaksanaan

TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKL PEMERINTAH PUSAT AMANAT PP NO 33 TAHUN 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Gubernur Sebagai WPP (psl 1 ayat 2 huruf b) dan PP NO 13 TAHUN 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (psl 11 ayat 2 dan psl 25 ayat 2) GUBERNUR MEKANISME DEKONSENTRASI TERDAPAT 8 TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT PADA TAHUN ANGGARAN 2020, SALAH SATUNYA TENTANG ASISTENSI, SUPERVISI, DAN EVALUASI LPPD KAB/KOTA ASISTENSI DAN SUPERVISI LPPD KAB /KOTA 1. Monitoring Kinerja Bupati/Walikota; 2. Deteksi Kelebihan/Kekurang an Kinerja Bupati/Walikota 1. Evaluasi/Penilaian Kinerja Bupati/Walikota; 2. Pembinaan Lebih Lanjut Terhadap Kinerja Bupati/Walikota EVALUASI LPPD KAB/KOTA

M EKANISME PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LPPD DALAM P ERMENDA GRI NOMOR 1 8 TAHUN

M EKANISME PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LPPD DALAM P ERMENDA GRI NOMOR 1 8 TAHUN 2020 T ENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP 1 3 /2019

SISTEMATIKA LPPD 2019 BAB : I. PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah

SISTEMATIKA LPPD 2019 BAB : I. PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Gambaran Umum Daerah C. Kondisi Geografis Daerah D. Gambaran Umum Demografis E. Kondisi Ekonomi F. Indikator Kinerja Makro 1) Indeks Pembangunan Manusia 2) Angka Kemiskinan 3) Angka Pengangguran 4) Pertumbuhan Ekonomi 5) Pendapatan Per Kapita 6) Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) BAB : II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. Visi dan Misi B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah C. Prioritas daerah

LANJUTAN BAB : III. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN

LANJUTAN BAB : III. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM A. Urusan Konkuren a. Ringkasan Urusan Wajib b. Ringkasan Urusan Pilihan B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Fungsi Penunjang lainnya) C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) D. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BAB : IV. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019 Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 BAB : V. TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan Yang Diterima B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

LANJUTAN BAB : VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah B. Kerjasama Daerah

LANJUTAN BAB : VI. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daera h D. Pembinaan Batas Wilayah E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencan a F. Pengelolaan Kawasan Khusus G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum BAB : VII. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM (Berdasarkan PP No 2 Tahun 2018) A. Jenis Pelayanan Dasar B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah (Termaktub dalam Dokumen Perencanaan Daerah baik RPJMD Maupun RKPD) C. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan D. Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan E. Dukungan Personil

LANJUTAN BAB : VIII. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Berdasarkan PP 13/2019) A. Target Kinerja

LANJUTAN BAB : VIII. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Berdasarkan PP 13/2019) A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja; B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target perjanjian kinerja; C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya; D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah; E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (kinerja) Yang Telah dicapai; dan F. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja. BAB : IX. PENUTUP

LAMPIRAN IKK LPPD PROVINSI Lampiran I Pengambil Kebijakan • 13 Aspek • 28 Fokus

LAMPIRAN IKK LPPD PROVINSI Lampiran I Pengambil Kebijakan • 13 Aspek • 28 Fokus • 39 IKK Lampiran II Pelaksana Kebijakan • 8 Aspek • 17 Fokus • 21 IKK Lampiran III Urusan Pemerintahan • • • 3 IKK BARU/DIRUBAH 5 IKK BARU/DIRUBAH • 122 IKK pada 24 Urusan Wajib 34 IKK pada 8 Urusan Pilihan 17 IKK pada Fungsi Penunjuang Urusan 2 IKK pada Urusan Pemerintahan Umum TERMASUK INDIKATOR PENERAPAN SPM

LAMPIRAN IKK LPPD KABUPATEN Lampiran I Pengambil Kebijakan • 13 Aspek • 28 Fokus

LAMPIRAN IKK LPPD KABUPATEN Lampiran I Pengambil Kebijakan • 13 Aspek • 28 Fokus • 39 IKK Lampiran II Pelaksana Kebijakan • 8 Aspek • 17 Fokus • 21 IKK Lampiran III Urusan Pemerintahan • • • 3 IKK BARU/DIRUBAH 5 IKK BARU/DIRUBAH • 127 IKK pada 24 Urusan Wajib 21 IKK pada 8 Urusan Pilihan 17 IKK pada Fungsi Penunjuang Urusan 2 IKK pada Urusan Pemerintahan Umum TERMASUK INDIKATOR PENERAPAN SPM

LAMPIRAN IKK LPPD KOTA Lampiran I Pengambil Kebijakan • 13 Aspek • 28 Fokus

LAMPIRAN IKK LPPD KOTA Lampiran I Pengambil Kebijakan • 13 Aspek • 28 Fokus • 39 IKK Lampiran II Pelaksana Kebijakan • 8 Aspek • 17 Fokus • 21 IKK Lampiran III Urusan Pemerintahan • • • 3 IKK BARU/DIRUBAH 5 IKK BARU/DIRUBAH • 126 IKK pada 24 Urusan Wajib 21 IKK pada 8 Urusan Pilihan 17 IKK pada Fungsi Penunjuang Urusan 2 IKK pada Urusan Pemerintahan Umum TERMASUK INDIKATOR PENERAPAN SPM

LAMPIRAN IKK LPPD IKK pada Lampiran III (Provinsi) IKK LAMA IKK BARU IKK AGREGASI

LAMPIRAN IKK LPPD IKK pada Lampiran III (Provinsi) IKK LAMA IKK BARU IKK AGREGASI 53 IKK (21 Urusan) GABUNGAN KINERJA KAB/KOTA BERDASARKAN ELEMEN DATA IKK SESUAI DENGAN SPM

LAMPIRAN IKK LPPD IKK pada Lampiran III PROVINSI 175 IKK Indikator Baru 135 IKK

LAMPIRAN IKK LPPD IKK pada Lampiran III PROVINSI 175 IKK Indikator Baru 135 IKK Indikator SPM 14 IKK Kabupaten 167 IKK Kota 166 Kota Indikator Baru 137 IKK Indikator Baru 136 IKK Indikator SPM 29 IKK

LAMPIRAN IKK LPPD Perubahan IKK pada Lampiran I (Provinsi) No IKK LAMA IKK BARU

LAMPIRAN IKK LPPD Perubahan IKK pada Lampiran I (Provinsi) No IKK LAMA IKK BARU (Pengganti) 2 PERDA TENTANG KEPENDUDUKAN (KTP GRATIS) PERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM 6 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKSANAKAN SPM PMERINTAH DAERAH YANG MEMILIKI PRODUK HUKUM DAERAH TENTANG PENERAPAN SPM KEBERADAAN SISTEM KEPEGAWAIAN PERSENTASE PNS MEMILIKI KUALIFKASI PENDIDIKAN TINGGI MINIMAL DIII (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN) 16 KETERANGAN AGREGASI

LAMPIRAN IKK LPPD Perubahan IKK pada Lampiran I (Kab/Kota) No IKK LAMA IKK BARU

LAMPIRAN IKK LPPD Perubahan IKK pada Lampiran I (Kab/Kota) No IKK LAMA IKK BARU (Pengganti) 3 PERDA TENTANG RTRW PERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM 5 PERDA KTP GRATIS PROSENTASE ANAK YANG SUDAH MEMILIKI KIA 6 PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKSANAKAN SPM PERATURAN YANG MEMILIKI PERATURAN TENTANG PENERAPAN SPM KEBERADAAN SISTEM KEPEGAWAIAN PERSENTASE PNS MEMILIKI KUALIFKASI PENDIDIKAN TINGGI MINIMAL DIII (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN) 16 KETERANGAN

LAMPIRAN IKK LPPD Perubahan IKK pada Lampiran II (Provinsi/Kab/Kota) No IKK LAMA IKK BARU

LAMPIRAN IKK LPPD Perubahan IKK pada Lampiran II (Provinsi/Kab/Kota) No IKK LAMA IKK BARU (Pengganti) 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (Normalisasi) Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) 3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan 14 Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD 15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah 16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah KETERANGAN

LAMPIRAN IKK LPPD Penambahan IKK pada Lampiran III (Kab/Kota) No IKK Urusan IKK Kab/Kota

LAMPIRAN IKK LPPD Penambahan IKK pada Lampiran III (Kab/Kota) No IKK Urusan IKK Kab/Kota 3 Pendidikan Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 11 Pendidikan Persentase SD dan SMP Terakreditasi Kesehatan Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota Kesehatan Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar SPM 40 Pekerjaan Umum Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik SPM 48 Perumahan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota SPM 18 27 Keterangan

LAMPIRAN IKK LPPD Contoh IKK pada Lampiran III (Agregasi Elemen Data) No 1 Urusan

LAMPIRAN IKK LPPD Contoh IKK pada Lampiran III (Agregasi Elemen Data) No 1 Urusan Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Persentase Tenaga Kerja PPA Rasio kekerasan terhadap anak per 10. 000 anak LH Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tenaga Kerja 3 5 IKK Kab/Kota Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 2 4 IKK Provinsi Bersertifikat Kompetensi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota

KETERSEDIAAN DATA KINERJA Contoh Data yang berasal dari 1 ( Satu)Perangkat Daerah • IKK

KETERSEDIAAN DATA KINERJA Contoh Data yang berasal dari 1 ( Satu)Perangkat Daerah • IKK tentang Pengurusan E KTP • IKK tentang Pengurusan KIA Dinas Dukcapil • Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang di rehabilitasi/direkonstru ksi Dinas Pekerjaan Umum • • Persentase daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi Dinas Kesehatan

KETERSEDIAAN DATA KINERJA Contoh Data yang berasal dari Lintas Perangkat Daerah • Persentase orang

KETERSEDIAAN DATA KINERJA Contoh Data yang berasal dari Lintas Perangkat Daerah • Persentase orang usia 15 -59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar • Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan • • Data Pembilang (Usia 16 sd 30 aktif dalam organisai) • Data Pembilang (Usia 15 sd 59 tahun yang mendapatkan pelayanan) • Dinas Kesehatan Data Penyebut (Usia 15 sd 59 tahun yang seharusnya mendapatkan pelayanan) • • Dinas Dukcapil Badan Kesbangpol/Dina s Pora • Data Penyebut (jumlah pemuda (umur 16 -30 tahun) di kabupaten) • Dinas Dukcapil

TIMELIN E P ENYUSUNA N LPPD DAN PELAKSANA A N EPPD DALAM PERMENDAGRI TENTANG

TIMELIN E P ENYUSUNA N LPPD DAN PELAKSANA A N EPPD DALAM PERMENDAGRI TENTANG PEDOMA N PELAKSANA AN PP 13 /20 1 9

TAHAPAN PENYUSUNAN LPPD DALAM PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR

TAHAPAN PENYUSUNAN LPPD DALAM PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PP NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Pereviu q q q Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Penyusunan Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tim Penyusun : kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD disusun sesuai dengan kebutuhan dan sedikitnya memuat unsur : Inspektorat Daerah, bappeda, biro yang menangani administrasi pemerintahan (provinsi)/bagian yang menangani administrasi pemerintahan (kabupaten/kota), biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana (provinsi)/bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana (kabupaten/kota) dan perangkat daerah lainnya Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah Penetapan Dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD Penyusunan Rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD Verifikasi dan Penilaian Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PERAN APIP DALAM PENYUSUNAN LPPD BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020

PERAN APIP DALAM PENYUSUNAN LPPD BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PP 13/2019 Peran APIP Tujuan Reviu Pelaksanaan Reviu Sasaran Reviu • Pelaksanaan reviu terhadap data dan dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan LPPD • Bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD • Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang merupakan bentuk penelahaan ulang bukti-bukti kegiatan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan • Reviu merupakan bentuk penjaminan mutu (quality assurance) atau penyusunan LPPD yang bertujuan memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi yang dituang dalam rancangan LPPD • Hasil reviu dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD • Informasi dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah • Informasi/data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan apabila : • Data tidak memiliki sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan • Data tidak tersedia pada Lembaga yang dinyatakan sebagai sumber daya • Metode, teknik, pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan

TAHAPAN REVIU LPPD Tahapan Reviu LPPD oleh APIP meliputi tiga tahapan sebagai berikut :

TAHAPAN REVIU LPPD Tahapan Reviu LPPD oleh APIP meliputi tiga tahapan sebagai berikut : § Perencanaan Reviu LPPD § Meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu § Pelaksanaan Program Kerja Reviu LPPD § Mencakup kegiatan penelusuran angka, penelitian, permintaan keterangan serta analisis dokumen LPPD § Pelaporan Reviu LPPD § Mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)

PERENCANAAN REVIU LPPD Pra-Perencanaan • Pengumpulan informasi umum dan penyiapan instrument yang akan digunakan

PERENCANAAN REVIU LPPD Pra-Perencanaan • Pengumpulan informasi umum dan penyiapan instrument yang akan digunakan dalam reviu, meliputi : v Pedoman serta Petunjuk Teknis Penyusunan LPPD v Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD v Informasi Keuangan Daerah v Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) v Laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemda v Laporan hasil survey kepuasan masyarakat v Laporan KDH atas permintaan khusus v Laporan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemda dari Lembaga independen v Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya • Penyusunan Program Kerja Reviu LPPD • Penyusunan jadwal reviu dan pembuatan surat tugas reviu Kegiatan Perencanaan • • • Melakukan koordinasi dengan tim penyusun LPPD, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD dengan harapan akan menghasilkan efektivitas pelaksanaan reviu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi Penyusunan tim reviu dengan mempertimbangkan kompetensi teknis, jumlah personil dan beban kerja. Penyusunan surat tugas menjelaskan susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi dan jadwal waktu pelaksanaan reviu Pemahaman objek reviu dan peraturan terkait penyusunan LPPD yang dituangkan dalam Program Kerja Reviu

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA REVIU LPPD Pelaksanaan Reviu • Pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara desk

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA REVIU LPPD Pelaksanaan Reviu • Pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara desk melalui koordinasi dengan tim penyusun LPPD • Pembagian tugas tim reviu meliputi : v Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draft LPPD v Pencermatan data dukung IKK. Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber daya, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan administrasi umum, tataran pelaksana kebijakan tingkat capaian kinerja urusan wajib dan pilihan dan tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja fungsi penunjang dan urusan pemerintahan umum

PELAPORAN REVIU LPPD Pelaporan Reviu • Pelaporan hasil reviu LPPD mengungkapkan tujuan dan alasan

PELAPORAN REVIU LPPD Pelaporan Reviu • Pelaporan hasil reviu LPPD mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. • Hasil reviu berupa : • Catatan Hasil Reviu (CHR) • Laporan Hasil Reviu berisi : • Reviu telah dilakukan atas LPPD untuk tahun yang bersangkutan • Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu LPPD • Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen • Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD kepada pimpinan perangkat daerah • Simpulan reviu yaitu apakah LPPD telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan abash • Paragraf penjelas yang menguraikan koreksi atas penyajian LPPD yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH