PSDP2 Konsep Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Perubahan

PSDP#2 Konsep Perubahan Sosial dan Dinamika Politik

• Perubahan Sosial Perubahan Politik Mengapa Berubah? Bagaimana Berubah? Apa Penyebabnya? Statis Dinamis

Perubahan Sosial perubahan terkait relasi antara orang dan komunitasnya; Perubahan dari satu pola yg lama/tradisional ke pola lainnya yg baru/modern terkait dengan sikap, perilaku, nilai-nilai; perubahan dari bentuk masyarakat yg sederhana ke bentuk masyarakat yg lbh kompleks

Dinamika Politik • Dinamika (dynamic) = phisical power and forces producing motion = (of a person/an organization) forceful and having a lot of energy a force that produces change, action or effect = moral forces that produces activity or change

Pengertian Politik • politic adalah tindakan yang bijak (of action) well judged; politics (kata benda) yang berarti (a) hal-hal yang berkait dengan urusan politik atau kehidupan politik seperti partai politik – seseorang yang berfikir masuk politik seperti menjadi anggota DPR/DPRD; pandangan politik atau kepercayaan politik; (b) berarti ilmu politik, (c) hal-hal yang berhubungan dengan tuntutan atau pelaksanaan kekuasaan di dalam sebuah kelompok atau organisasi, misalnya seseorang terlibat di dalam jabatan politik. Kata lain dari politik adalah polity, yaitu bentuk-bentuk atau proses-proses pemerintahan; atau sebuah organisasi yang disebut negara.

Perubahan Sosial dan Dinamika Politik • perubahan dalam diri seseorang terkait dengan komunitasnya dalam sebuah hubungan interaktif secara internal dan eksternal; • Hubungan internal dalam bentuk interaksi sederhana/tradisional, misal, dlm keluarga kecil atau keluarga besar dalam komunitas yg homogeen • Hubungan eksternal dalam bentuk interaksi yg kompleks/modern, interaksi bersifat heterogeen krn adanya perbedaan nilai-nilai, perilaku dan moralitas yg berbeda-beda

Gap : Masyarakat dan Tata Politik • • • Kekuatan Sosial dan Institusi Politik Tingkatan Perkembangan Institusi Adaptabilitas dan Rigiditas Kompleksitas dan Simplisitas Otonomi dan Subordinasi Institusi Politik dan Kepentingan Publik