SISTEM POLITIK Standar Kompetensi Menganalisis Sistem Politik di

SISTEM POLITIK Standar Kompetensi Menganalisis Sistem Politik di Indonesia Kompetensi Dasar 1. Mendiskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. 2. Mendiskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara 3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia

Sistem � Suatu kesatuan yang mengandung unsur atau elemen-elemen atau bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung � Almond & powell, 1966: 19

Politik: � Proses pembuatan kebijakan pemerintah (publik policy) � � Austin Ranney � Proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu � Ramlan Surbakti

Sistem Politik � Mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng Rusandi Sumintapura

BAGAN SISTEM POLITIK PROSES OUTPUT INPUT TUNTUTAN DUKUNGAN SIKAP APATIS SERANGKAIAN TINDAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH LEMBAGA POLITIK SESUAI FUNGSI MASING-MASING YANG MEMBENTUK STRUKTUR POLITIK FEEDBACK PEMENUHAN ATAU PENOLAKAN ASPIRASI

TUNTUTAN � Keinginan warga masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkan melalui cara-cara dan menggunakan sarana politik. � Contoh : � tuntutan kenaikan gaji PNS � pembatalan kenaikan harga BBM

Dukungan � Setiap perbuatan, sikap, dan pemikiran warga masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan dan tindakan pemerintah Contoh: Memberikan suara dalam pemilu Mematuhi aturan hukum yang berlaku Memepertahan keputusan pejabat yang berwenang � Kesetiaan kepada negara � �

Sikap apatis � Sikap tidak peduli warga negara terhadap kehidupan politik yang mengindikasikan adanya persolan yang harus dipecahkan

Struktur Politik Keseluruhan bagian atau komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu Struktur Politik terdiri dari : Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik

Fungsi Politik � 1. Merumuskan Kepentingan � 2. Pemaduan Kepentingan � 3. Pembuatan kebijakan Umum � 4. Penerapan Kebijakan � 5. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan � 6. Komunikasi Politik � 7. Sosialisasi Politik � 8. Rekrutmen Politik

Fungsi merumuskan kepentingan � Fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam satu negara � Fungsi ini terutama dijalankan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Fungsi Pemaduan Kepentingan �Fungsi menyatupadukan tuntutan- tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakan ke dalam berbagai alternatif kebijakan �Pihak yang paling bertanggungjawab adalan Partai Politik

Fungsi Pembuatan Kebijakan Umum � Fungsi untuk memeprtimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai politik dan pihak lain, untuk dipilh salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah � Pelaku fungsi ini adalah lembaga legeslatis dan eksekutif

Fungsi Penerapan kebijakan � Fungsi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang � Pelaksana kebijakan ini adalah aparat birokrasi pemerintah atau PNS

Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan � Fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintah, dengan norma-norma yang berlaku � Fungsi ini dilakukan oleh lembaga peradilan

Fungsi komunikasi politik � Proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat � Oleh semua lembaga politik

Sosialisasi politik � Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat � Oleh semua lembaga politik

Rekrutmen Politik � Proses menyeleksi orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat negara atau partai politik � Oleh semua lembaga politik

Suprastruktu. R Politi. K � � � � � Struktur Politik dalam suasana pemerintahan (Lembaga Negara) Contoh MPR DPD PRESIDEN MA MK KY BPK

Suprastruktur Politi. K Suprastruktur politik menjalankan fungsi output yaitu: � Fungsi pengambilan keputusan (decision atau rule making), yang dijalankan oleh lembaga legeslatif dan atau eksekutif. � Fungsi pelaksanaan keputusan (rule aplication), dijalankan oleh aparat birokrasi dan eksekutif. � Fungsi pengawasan keputusan( rule adjudication) yang dijalankan oleh badan kehakiman (yudikaif) �

Infrastruktur Politi. K • Struktur Politik dalam suasana masyarakat • Contoh: • PARTAI POLITIK • KELOMPOK KEPENTINGAN • KELOMPOK PENEKAN • MEDIA MASSA • TOKOH POLITIK

Infrastruktur Politi. K � Infra. Struktur Politik menjalankan fungsi input yaitu; � Fungsi perumusan dan pegajuan kepentingan (interst articulation), dijalankan oleh klp kepentingan, klp penekan, LSM/NGo/Ornop, dan Pers. � Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan(interest agregation), oleh parpol dan tokoh politik.

Partai Politik � Sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan supaya dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah.

Perkembangan Partai Politik di Indonesia NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TAHUN PEMILU JML PARTAI 1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 34 10 3 3 3 48 24

KELOMPOK KEPENTINGAN � Kelompok ANOMIK � Kelompok NON – ASOSIASIONAL � Kelompok INSTITUSIONAL

Media Massa Penyalur Informasi Sarana Peringatan Dini Alat kontrol Sarana Pembentuk Pendapat Umum Pelapor pertanggung jawaban pemerintah

Tokoh Politik Transformasi dari peranan non politis kepada situasi di mana mereka menjadi cukup berbobot memainkan peran politik � Pengangkatan dan penugasan untk menjalankan tugas-tugas politik �

KELOMPOK PENEKAN � 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) � 2. Organisasi Sosial Keagamaan � 3. Organisasi Kepemudaan � 4. Organisasi Lingkungan Hidup � 5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM � 6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya

Partai Peserta Pemilu Tahun 2004

Kelompok Anomik Terbentuk dari unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan seketika. � Kelompok ini sering tumpang tindih dengan bentuk partisipasi politiklain : demonstrasi, kerusuhan, kekerasan politk dll. �

Kelompok Non Asosiasional � Biasanya tidak terorganisir secara rapi dan bersifat kadang kala. � Misal: kel. Keluarga, keturunan, etnik, regional, status dll

Kelompok Institusional � Bersifat resmi dan memiliki fungsi-fungsi politik lain di samping artikulasi politik � Koorporasi bisnis, badan legeslatif, militer, birokrasi.

Kelompok Asosiasional � Menyatakan kepentingan dari kelomok khusus, memakai tenaga profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk memutuskan tuntutan

Partisipasi Politik � Merupakan kegiatan mengambil bagian atau peran serta dalam proses-proses politik dalam suatu sistem politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik NO KONVENSIONAL NON KONVENSIONAL 1 Pemberian suara Pengajuan petisi 2 Diskusi Politik Berdemonstrasi 3 Kegiatan kampannye Konfrontasi 4 Bergabung dalam kelompok kepentingan Komunikasi individu dengan pejabat politik Mogok 5 6 Tindak kekerasan politik terhadap harta benda Tindak kekerasan politik terhadap manusia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tingkatan Partisipasi Politik Menyimpang Pembunuh politik, teroris, pembajak Aktifivis Pejabat umum, pejabat parpol Partisipan Pengamat Petugas kampanye, aktif dlm parpol, Aktif dalam proyek sosial Menghadiri rapat umum, anggota kelp kepentingan, memberikan suara, Diskusi politik, perhatian pada perkembangan politik Orang yang Apolitis

Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik � 1. Pendidikan Politik (usaha meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara) � 2. Budaya Politik (sikap dan keyakinan sbg perwujudan nilai politik) � 3. Kesadaran Politik (keinsyafan wn akan pentingnya urusan kenegaraan) � 4. Sosialisasi Politik (proses dg jalan mana orang belajar tentang politik)

Hal-hal yg meneyebabkan timbulnya Partisipasi Politik � Modernisasi � Perubahan struktur kelas sosial � Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern � Konflik di antara kel. Pemimpin politik

Pendekatan dalam Sistem Politik hal/ 158 � Pendekatan Sejarah � Pendekatan Sosiologis � Pendekatan Kultural/Budaya � Pendekatan Psycho-Social � Pendekatan Filsafat � Pendekatan Idiologi � Pendekatan Konstitusi dan Hukum

MACAM-MACAM SISTEM POLITIK 1. DEMOKRASI � Demokrasi adl bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas (Austin Ranney )

4 Prinsip dalam Pemerintahan Demokrasi 1. Kedaulatan rakyat: Kekuasaan untuk membuat keputusan pemerintahan yang pokok berada di tangan seluruh warga masyarakat; bukan di tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa. � 2. Persamaan Politik (political equality) � › Setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara. � 3. Konsultasi Kepada Rakyat › Keputusan mengenai kebijakan untuk rakyat harus dibuat oleh rakyat sendiri, bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat. � 4. Pemerintahan Mayoritas (majority rule dan minority right) › Keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat

Ciri-ciri Sistem Politik Demokrasi Menurut Bingham Powel, Jr � � � Legitimasi pemerintahan didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tsb mewakili keinginan rakyat Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilu yang kompetetif Sebgian besar orang dewasa dapat ikut dalam proses pemilihan baik aktif maupun pasif Warga memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar spt: kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers.

Prinsip-prinsip Sistem Politik A. Sistem Politik Demokrasi Yaitu : 1. Adanya pembagian kekuasaan 2. Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum 3. Pemerintahan mayoritas 4. Pemilu bebas atau demokratis 5. Parpol lebih dari satu 6. Managemen pemerintahan terbuka 7. Pers bebas 8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas 9. Peradilan bebas tidak memihak 10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan Merit sistem 11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa paksaan 12. Konstitusi atau UUD yang demokratis. 13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atau perundingan

Untuk melindungi klp. minoritas � Memberi perwakilan proporsional bagi kel. minoritas di lembaga pewakilan rakyat. � Memberi hak veto, yaitu hak untuk menolak kebijakan yang dinilai merugikan ataumengancam eksisitensi minoritas. � Memberi otonomi khusus kepada minoritas ttg hal-hal yg menjadi urusan kel. minoritas itu sendiri

Kel. Minoritas Permanen � Minoritas yg terbentuk atas dasar ras, agama, bahasa, etnis. � David Betham dan Kvin Boyle

2. KEDIKTATORAN /TOTALITER Carl J friederich dan Zbiegniew Brzezinki � � � � Bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi utk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok kecil elite Ciri-ciri : Negara mempunyai sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia. Negara hanya punya satu partai massa tunggal Pemerintah mengawasi seluruh keg penduduk dan menjalakan sistem teror yg luas melalui pengawasan polisi rahasia dg teknologi modern Monopoli media massa oleh pemerintah dan partai berkuasa Adanya kontrol yang kuat melalui kekuatan militer

B. Sistem Politik Keditatoran Yaitu : 1. Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang. 2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional 3. Negara berdasarkan kekuasaan 4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit (Poil sistem) 5. Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara 6. Sistem satu partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya ada satu porpol yang memonopoli kekuasaan 7. Manegemen pemerintahan tertutup 8. Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas ditindas 9. Pers tidak bebas dan sangat dibatasi 10. Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa 11. Pemempatan pejabat pemerintahan dengan poil sistem serta tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi 12. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Konstitusi atau UUD hanya sebagai lambang saja 13. Penyelesaan masalah dengan kekerasan dan paksaan

I. Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal, Komunis dan Pancasila sebagai berikut : 1. Demokrasi Liberal : a. Merupakan ciri khas Barat b. Berfalsafah Liberalisme c. Menganut asas Individualis d. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik dan Ekonomi e. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luas f. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnya g. Multi partai h. Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.

2. Demokrasi Komunis : a. Merupakan ciri khas negara komunis b. Berfalsafah komunisme c. Menganut asas negara sentris d. Mengabaikan HAM e. Tidak ada kebebasan individu f. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkan g. Mono partai h. Contoh : negara RRC, Kuba 3. Demokrasi Pancasila : a. Merupakan ciri khas Indonesia b. Berfalsafah Pancasila c. Menganut asas kekeluargaan dan gotong royong d. HAM diimbangi dengan kewajiban manusia e. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab. f. Tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yang disalurkan secara konstitusional g. Multi partai h. Contoh Negara Indonesia

Sistem Demokrasi Pancasila � Adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Aspek-aspek demokrasi Pancasila Aspek Formal, aspek yang mempersoalkan proses dan tatacara rakyat dlm menunjuk wakil-wakil dalam badan prwakilan rakyat. � Aspek materiil, aspek yang mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat dan martabatnya � Aspek normatif, aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan negara �

Penerapan prinsip Demokrasi Pancasila hal. 156 � 1. Pemerintahan berdasarkan hukum � 2. Perlindungan terhadap HAM � 3. Pengambilan keputususan berdasarkan musyawarah � 4. Peradilan yang bebas dan merdeka � 5. Partai politik dan organisasi sosial � 6. Pelaksanaan pemilu

Peranserta dalam Sistem Plitik di Indonesia Sikap Positif terhadap Pengembangan Politik di Indonsia Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilu � Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan � Menyukseskan pemilu yang jurdil � Musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama � Mendukung dalam usaha pembelaan negara � Menghormati kebebasan hidup beragama �

Saya belum jelas Pak. . . !!!! Ya, ya. . Sabar nak. . . !!