Sistem Politik Gabriel Almond Pertemuan III Teori Fungsionalisme

Sistem Politik Gabriel Almond Pertemuan III

Teori Fungsionalisme � Lahir sebagai kritik terhadap teori evolusi, yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. � Teori fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik, keluarga, dsb. ) � Parsons mengatakan masyarakat ini seperti organ tubuh. Ada mekanisme fungsional antar masy. Yg berfungsi sebagai stabilitas dan pertumbuhan masy. Yang secara terus mencarai keseimbangan (equilibrium) dan harmony. � Bagi penganut teori ini, masy. Berubah tp perubahan dalam suatu bagian masy. Akan diikuti oleh

Sistem sebagai Struktur dan Fungsi � Di tahun 1956, tiga tahun setelah Easton menerbitkan buku sistem politik pertamanya. Almond, menerapkan tipologi sederhana sistem politik nasional. � Almond mengajukan perumusan baru dengan memanfaatkan sistem politik sebagai satu basis dan pijakan menuju satu konsep yang berhubungan dengan struktur dan fungsi. � Konsep sistem politik Almond berkembang melalui 3 fase. � 1. fase awal almond menarik gagasan ini dari sistem politik Easton. Sistem lebih berguna daripada proses, menyiratkan totalitas, interaksi antara unit dalam totalitas, dan stabilitas. Almond menyandarkan teori ini pada Parsons dan Weber. Almond menekankan pada sistem politik tindakan (menghindari penggambaran sistem hy sbg entitas formal. menurutnya, ada peran dan struktur dalam sistem politik. Peran merupakan unit yang berinteraksi, dan struktur sebagai pola interaksi. Almond memperkenalkan konsep Budaya Politik pada sistem politik. Baginya, budaya politik melekat pada pola-pola orientasi tertentu

� Fase 2 Almond mengajukan tesis bahwa sistem politik memiliki ciri-ciri universal: 1. semua sistem politik memiliki struktur politik 2. fungsi yang sama muncul dalam seluruh sistem politik 3. seluruh struktur politik adalah multi-fungsional 4. seluruh sistem politik bercampur dengan pengertian budaya Fungsi fungsi input: Sosialisasi dan perekrutan politik Artikulasi kepentingan Penggabungan kepentingan Komunikasi politik Fungsi output: Pembuatan aturan Penerapan aturan Penilaian aturan Almond berpendapat fungsi input lebih penting ketimbang output politik. Fungsi ini mencerminkan unsur 2: siapa yg mengenali masalah, identifikasi, pertimbangan, pemecahan isu, solusi, dan tindakan. (aliran politik).

�Fase 3 pada fase ketiga ini Almond berupaya menampung kritik terhadap karyanya. 1. konsep sistem politiknya adalah konsep saling ketergantungan bukan harmonisasi. 2. sistem politiknya bersifat dinamis bukan statis dan konservatif. 3. Almond mencari suatu sistem holistik ketimbang parsial.

Sistem Politik menurut G. Almond: Sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas/merdeka dalam melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi (baik dalam masyarakatnya maupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya) melalui penggunaan paksaan fisik yang lebih kurang bersifat absah. Sistem politik Almond lahir dari kelemahan yang muncul dari sistem politik David Easton. Sistem politik Almond menggunakan pendekatan struktural-fungsional, meninjau sistem politik suatu negara dari struktur dan fungsi institusi

Pendekatan struktural-fungsional dalam sistem politik akan melengkapi pemahaman terhadap sistem politik yang sudah terlebih dulu dirumuskan oleh Easton. Di tahun 1970 -an, ilmuwan politik Gabriel Almond dan Bingham Powell memperkenalkan pendekatan struktural-fungsional untuk membandingkan sistem politik (comparative politics). Mereka berargumen bahwa memahami suatu sistem politik, tidak hanya melalui institusinya (atau struktur) saja, melainkan juga fungsi mereka masing-masing.

Almond (1999) mendefinisikan sistem sebagai suatu obyek, memiliki bagian yang dapat digerakan, berinteraksi di dalam suatu lingkungan dengan batas tertentu. Sedangkan sistem politik merupakan suatu kumpulan institusi dan lembaga yang berkecimpung dalam merumuskan dan melaksanakan tujuan bersama masyarakat ataupun kelompok di dalamnya. Pemerintah atau negara merupakan bagian dari pembuat kebijakan dalam sistem politik. Pendekatan struktural-fungsional, sistem disusun dari beberapa komponen kunci, termasuk kelompok kepentingan, partai politik, lembaga eksekutif, legislatif, birokrasi, dan peradilan. Menurut Almond, hampir seluruh negara di jaman modern ini memiliki keenam macam struktur politik tersebut. Selain struktur, Almond memperlihatkan bahwa sistem politik terdiri dari berbagai fungsi, seperti sosialisasi politik, rekrutmen, dan komunikasi.

Dalam sistem politik Almond, kedudukan pemerintah sangat vital, mulai dari membangun dan mengoperasikan sistem pendidikan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sampai terjun dalam peperangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pemerintah memiliki lembaga-lembaga khusus yang disebut struktur, seperti parlemen, birokrasi, lembaga administratif, dan pengadilan, yang melakukan fungsi khusus pula, sehingga pemerintah dapat dengan leluasa merumuskan, melaksanakan, dan menegakan kebijakan. Struktur harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja. Fungsi proses terdiri dari urutan aktifitas yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya dalam tiap sistem politik, antara lain: artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan kebijakan. Proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan. Sebelum kebijakan dirumuskan, beberapa individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik. Proses politik dimulai ketika kepentingan tersebut diungkapkan atau diartikulasikan.

Namun demikian, pendekatan struktural-fungsional ternyata belum cukup lengkap dalam menjelaskan fenomena perubahan politik yang ada. Faktor budaya politik (political culture) sebagai bagian penting dari sistem politik yang sangat berkaitan erat dengan sejarah perjalanan suatu bangsa. Terpisah dari siapa yang memaknai dan mendominasi bahasa sejarah, tetap nilai-nilai historis akan berperan penting sebagai pertanda lahirnya suatu peradaban ataupun budaya masyarakat tertentu. Oleh karena itu penggabungan antara pendekatan analisa sistem, pendekatan struktural-fungsional dengan sejarah akan melengkapi pemahaman kita akan sistem politik Indonesia yang sedang dipelajari. Sehingga struktur dan fungsi terkandung dalam sistem politik sekarang: partai politik; kelompok kepentingan; lembaga eksekutif, lembaga legislatif; jajaran birokrasi; dan lembaga pengadilan dapat kita prediksi kecenderungannya di masa mendatang.

Ciri-ciri Sistem Politik Gabriel Almond

Menurut Gabriel A. Almond sistem politik memiliki ciri sebagai berikut : 1. Semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik. Dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhanapun mempunyai sistem politik yang terdapat dalam masyarakat yang paling fleksibel sekalipun. 2. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatanya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. 3. Semua struktur politik baik pada masyarakat yang primitif maupun modern melaksanakan banyak fungsi. 4. Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau primitif, melainkan dalam pengertian kebudayaan, semuanya campuran antara unsur modern dan unsur tradisional.

Komponen Sistem Politik Menurut Samuel P. Huntingon komponen sistem politik meliputi: 1. Kultur, yaitu nilai-nilai, sikap, orientasi, mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik yang berpenagruh terhadap masyarakat 2. Struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat yang digunakan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang berwenang. 3. Kelompok, yaitu bentuk-bentuk social dan ekonomi, baik formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam mengajukan tuntutan terhadap struktur politik 4. Kepemimpinan, yaitu individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai 5. Kebijakan, yaitu pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat