KOMUNITAS POLITIK John Stuart Mill Karl Marx Politik

KOMUNITAS POLITIK

John Stuart Mill & Karl Marx : • Politik berkaitan erat dengan pemerintahan suatu masyarakat kompleks, dan juga berkaitan erat dengan suatu bentuk pemerintahan yang telah diadaptasi sesuai dengan keadaan. • “Suatu masyarakat politik tidak mungkin muncul begitu saja, mengingat di dalamnya tercakup gagasan mengenai peranan dan sifat individu serta hubungan dengan sesamanya juga dengan pemerintahannya"

KONFLIK+ARGUMEN [BER-ABAD] Pergeseran pandangan mengenai : Keadilan, Jalannya Kekuasaan dan Kependudukan. Aturan-Aturan {Rule of Law} MASYARAKAT POLITIK

Bernarg Crick Menyatakan Bahwa : Tersusunnya “aturan politik” bukan hanya berarti aturan biasa saja, tetapi hal tersebut menandai kelahiran atau pengakuan kebebasan, tersusunnya aturan politik merupakan semacam kebebasan yang berhubungan erat dengan penyusunan aturan-aturan.

J. S. Mill Menyatakan Bahwa : “Proses pemerintahan tidak hanya berkenaan dengan mengemukakan dan membicarakan pendapat dan perbedaan sudut pandang, melainkan proses pemerintahan haruslah berkenaan dengan membuat keputusan dan melakukan tindakan.

KOMUNITAS POLITIK IDEAL Akan nampak pada penduduknya, dari pada pelakunya [individu-individu].

Aristoteles Menyatakan : • Mengatur dan mentaati adalah dua hal yang berbeda, namun penduduk yang baik akan mampu melaksanakan keduanya. • Sifat kewarganegaraan yang baik (civic virtue) termasuk dalam mengetahui bagaimana caranya untuk memerintah dan mentaati layaknya seorang yang bebas.

Hak+Kewajiban WN ATURAN HUKUM [Rule of Law] CIVIC VIRTUE To be Good Citizenship NEGARA IDEAL Politik = tindakan publik dari seseorang yang bebas [Bernard Crick]

HAK UMUM DAN HAK KHUSUS • HAK UMUM Merupakan hasil pemikiran etis yang sebenarnya. Hak ini memberikan basis untuk mengkritisi ketetapan aktual yang sifatnya memihak. Hak umum tidak dapat dikesampingkan oleh hak khusus. • HAK KHUSUS Terbatas dan berlaku bagi orang-orang yang telah membentuk hubungan khusus. Hak khusus berkaitan dengan bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan, bukan mengenai bagaimana seseorang biasanya diperlakukan.

Pemikiran Hobbes : “Jika kita akan mengakui hak universal, maka kita harus mengetahui hak dasar dan hak yang tak dapat dicabut guna melindungi diri”. Contohnya : Makhluk hidup memiliki hak untuk hidup.

KOMUNITAS POLITIK J. R. Lucas and H. L. A. Hart “Semua anggota komunitas berinteraksi satu sama lainnya, jika anggota mereka ternyata hidup terisolasi, maka tidak akan ada komunitas” Thomas Hobbes John Locke “Manusia itu pada dasarnya suka mementingkan diri sendiri” “Manusia itu pada dasarnya suka mementingkan kepentingan orang lain”

KARAKTERISTIK KOMUNITAS POLITIK • Komunitas politik terbentuk oleh sejumlah warga negara, dimana kewarganegaraan ditetapkan dalam istilah hak pasti yang mengabadikan kebebasan dan kesetaraan anggotanya sebagai agen politik. • Komunitas ini berfungsi sebagai suatu asosiasi yang bertujuan untuk menghasilkan aturan atau hukum yang pelaksanaannya bersifat mengatur dan juga membatasi area kebebasan itu sendiri. • Wacana politiknya berkaitan dengan kepentingan publik, karena ada hubungannya dengan perumusan hukum.

HUBUNGAN ANTARA PENGUASA DAN MASYARAKAT [Menurut LOCKE] “Langkah kepercayaan merupakan langkah konstitusional yang fundamental dari suatu komunitas politik, karena hal tersebut menegaskan syarat-syarat pemerintahan. Langkah tersebut mengemukakan hubungan diantara pengatur dan yang diatur.

DASAR KEBENARAN SISTEM POLITIK Dasar kebenaran sistem politik yang paling kuat dan menarik ada dalam On Liberty milik J. S. Mill, yang meliputi elemen-elemen : • Nilai intrinsik kebebasan • Nilai ekstrinsik kebebasan • Masyarakat liberal mengabadikan gagasan bahwa kita memiliki tugas untuk menghormati orang lain. • Prosedur politik dibuat kebanyakan untuk menghindari kekerasan dan paksaan. • Menghormati hak kemanusiaan • Kita bertindak sebagai hakim dan penjaga kepentingan diri sendiri. • Menyalahgunakan kekuatan. • Tidak perlu adanya negara yang memaksa • Masyarakt dibentuk secara bebas.

SIFAT ALAMI ALASAN POLITIS

Kata “ALASAN” : Digunakan untuk memberi alasan dan pemikiran DEDUKTIF DARI ALASAN ALAMIAH Alasan “ Deduktif” Memberi jawaban kepastian Pemikiran Hume : Kemungkinan dari kepastian dapat di buktikan yaitu tidak dapat dicapai di dalam ilmu-ilmu eksakta oleh karena ketidak pastian yang berkembang di dalam premis yang empiris, dimana didasarkan pada demonstrasi.

Pemikiran empiris tidak pernah mempunyai kepastian matematika, maupun dalil manapun yang dapat disebutkan kebenarannya untuk diberlakukan bagi dunia itu.

Ilmu Pengetahuan Ilmu pengetahuan mempunyai kaitan dengan kebenaran atau kepalsuan atau sedikitnya dengan kemungkinan. Perbedaan Politikus dan Ahli Logika mempunyai Politikus mempunyai kaitan dengan mekanisme kaitan dengan format alasan penggunaanalasan dalam tanggapan tertentu dari pendengar Penggunaan alasan poliikus adalah diorientasikan kepada aksi

Pemikiran Aristoteles • Dielaktis mempunyai kaitan dengan bantahan dalam pengertian yang paling luas. • Metodelogi dari ilmu pengetahuan tertentu berbeda dari dialektis. Contohnya: Seseorang yang mengharapkan untuk menjadi seorang ahli pidato yang sukses harus mempu membantah secara logika, dan memahami orang-orang yang sedang memperhatikannya.

Kemudian Aristoteles Bahwa hukum Logis Sederhana adalah lain bersembunyi dalam pokok kehidupan sehari-hari yaitu pokok materi perihal dialek, yang diletakkan berada di pusat semua pemikiran dan bantahan.

Matematika dan Ilmu – ilmu Eksakta Ilmu Matematika dan Ilmu-ilmu Eksakta beroperasi dengan suatu logika atasan dengan prinsip logis superior

POLITIKUS SKILFULL : Memilih retorika untuk mengembangkan kegelisahan dari posisi mereka. Aristoteles melihat dialektis sebagai aturan dari retorika. Dari pendapat tersebut di harapkan mengamati aturan logis sederhana

Dengan kata lain politikus tidak boleh megatakan mengatakan kepercayaan mereka dalam dalil, tertentu sedangkan mereka juga mengetahui suatu pengingkaran dari dalil tersebut.

Penilaian Rasionalitas : Penilaian rasionalitas tergantung kemampuan individu untuk memilih alat tertentu guna mencapai tujuan tertentu, yang diasumsikan dalam tindakan.

TRADISI POLITIS Michael Oakeshott → Suatu tradisi tidaklah terdiri dari suatu konsisten sendiri satuan gagasan. Tradisi politis tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan secara turuntemurun dari generasi ke generasi dalam tatacara pengambilan keputusan. → Alasan politis yang benar hanya datang dari praktisi yang terampil dan bekerja pada tradisi masyarakat politis tertentu.

PENGAJARAN ALASAN POLITIS • Nicolas Haines → mengembangkan pendekatan “Metode Situational” yang meliputi empat unsur : 1. Situasi yang terpilih. 2. Satu masalah ditimbulkan dari situasi. 3. Diskusi mengarahkan untuk mengenali keterkaitan prinsip. 4. Suatu usaha dibuat untuk menjangkau suatu keputusan berdasarkan pada alasan yang mengarah pada tindakan.

Metode Situational Penggunaan metode ini pada umumnya memimpin ke arah suatu pengenalan yang politikus di dalam suatu masyarakat demokratis yang harus mengambil pesan pantas untuk mempertimbangkan kebiasaan dan tradisi dari masyarakat mereka sendiri.

PERTIMBANGAN BERHARGA • Menurut PAUL TAYLOR → Suatu pertimbangan moral konsep formal [pertimbangan berharga] memiliki prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuhnya, yang meliputi : - Verifikasi - Pengesahan - Usaha mempertahankan diri, dan - Pilihan masuk akal

KURIKULUM POLITIK

Robert Stradling KURIKULUM POLITIK Tujuan Meningkatkan PARTISIPASI POLITIK WN [Melek Politik]

MELEK POLITIK DIPEROLEH MELALUI : 1. Pemberian informasi atau pengetahuan politik 2. Keahlian atau keterampilan politik 3. Penanaman sikap dan nilai-nilai politik

1. Pemberian Informasi atau Pengetahuan Politik Melalui ORGANISASI WN belajar : Ø Mengetahui dan memahami kedudukan di dalam organisasi (exs: hubungan dengan orang lain, struktur dan manajemen organisasi). Ø Cara mendistribusikan sumber-sumber organisasi (exs: pembiayaan, pembangunan, fasilitas umum yang adil dan efektif). Ø Cara membuat keputusan dan mempengaruhi keputusan.

2. Keahlian atau Keterampilan Politik Ø § § § Intelektual → [Penilaian politik yang tepat dengan cara, waktu dan tempat yang benar] Menginterprestasikan dan mengevaluasi data politik Memisahkan dan mengelompokkan data menurut konsep politik dan generalisasi. Memusatkan materi apa yang cocok untuk sebuah pemikiran dalam mengembangkan argumen yang tepat dengan cara dan bukti yang faktual.

Ø Bertindak § § Partisipasi dalam membuat keputusan Mempengaruhi dan merubah institusi politik. Ø Komunikasi § § § Mengekspresikan kepentingan, kepercayaan melalui media. Diskusi dan debat politik. Mengerti kepentingan orang lain. Melati empati – menggerakkan orang dari arah yang diinginkan orang tersebut. Berpidato secara pasti dan meyakinkan (memanipulasi emosi pendengar.

3. Sikap dan Nilai-nilai Politik § Sikap Politik : § Nilai-nilai Politik : - - Tidak ragu dalam berargumen Kerelaan untuk menerima pandangan orang lain Hormat terhadap argumen orang lain Berani merubah pendapat orang lain berdasarkan bukti Kejujuran [fairness] Kebebasan dalam memilih [freedom of choice] Tenggang rasa [toleration]

BROWHILL Berpendapat : • Teori Stradling : (1) sangat lunak dalam analisis politik yang lebih dekat pada realitas politik; (2) ia hanya dekat pada pencarian kebenaran [ditunjukkan dalam komunitas akademik]. • Teori Stradling ditentang oleh Betrand de Jouvenel bahwa : “Kekerasan sering menjadi norma dalam politik”.

Apa yang harus kita lakukan dalam pendidikan politik ? ? ?

Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pembuatan kurikulum politik: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dasar etika harus dibangun Pertimbangan penyelesaian masalah [argumen] Sifat peraturan dan otoritas Konsep otoritas obligasi dan legitimasi Pemahaman konsep dasar politik Struktur dasar pemerintahan Ekonomi nasional dan internasional Negara dan sejarah internasional Menganalisis diri

Uraian : 1. Dasar Etika, meliputi kajian : ü Analisis pribadi [motivasi seseorang menjalankan tindakan] Faktor analisis pribadi : - Moral dan agama - Kepentingan diri - Emosi - Pengaruh sosial ü Pengakuan bahwa orang lain seperti diri sendiri ü Konsisten terhadap peraturan untuk dilaksanakan

2. Pertimbangan Penyelesaian Masalah [Argumen] : • • • Rasional Persuasif (bukti) Tekanan (hirarki organisasi) Keahlian politik Keahlian komunikasi

3. Sifat Peraturan dan Otoritas • • • Keperluan aturan Hubungan kekuasaan dan otoritas Ide dari otoritas de facto dan de jure Perbedaan jenis peraturan Bagaimana mencari peraturan

4. Konsep Otoritas Obligasi dan Legitimasi : • • Hubungan moralitas hukum Nurani individu dan otoritas yang berkuasa 5. Pemahaman Konsep Dasar Politik : • • Kebebasan Kesetaraan Keadilan Kekuasaan hukum

Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pembuatan kurikulum politik HARUS TERCERMIN dalam : 1. Aktivitas Politik Praktis 2. Aktivitas Individu 3. Aktivitas Kelompok

1. Aktivitas Politik Praktis • Menurut Prof. Ridley : Pendidikan politik bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan pengetahuan dan pengembangan sumber, ide untuk dapat berpartisipasi dalam aktivitas politik. • Menurut John Stuart Mill : “Terlibat [To Work] dalam sistem politik”

2. Aktivitas Individu • Menurut Lenin : “What is to be done” [Apa yang harus kita lakukan ? ? ? ] Pegawai yang profesional, mempunyai otoritas dan kompeten, jarang membuat kesalahan.

3. Aktivitas Kelompok • Berpartisipasi dalam sistem politik dengan cara berusaha memperbaiki kelemahan sistem pemerintahan dengan inovasi [cara baru], kontrol, dan aktivitas pemerintahan.