PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN PERMENTAN

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN PERMENTAN NOMOR: 60/Permentan/KP. 340/12/2016 Biro organisasi dan Kepegawaian SEKRETARIAT JENDEAL Kementerian Pertanian

DASAR HUKUM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU. 060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/KP. 340/12/2016 tentang Penilaian Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. .

PENGERTIAN UMUM 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi di mana pegawai tersebut bekerja Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai. Kreativitas adalah kemampuan Pegawai untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau negara.

MAKSUD DAN TUJUAN Dimaksudkan sebagai acuan untuk Pegawai, Pejabat Penilai dan Tim Penilai Kinerja Pegawai dalam melakukan penilaian Kinerja Pegawai, dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier Pegawai serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja. 4

SASARAN KERJA PEGAWAI 1. Setiap Pegawai wajib menyusun SKP untuk menentukan rencana kerja dan target yang akan dicapai. 2. SKP memiliki karakteristik: a. kejelasan; b. dapat diukur; c. relevan; d. dapat dicapai; dan e. memiliki target waktu. 3. SKP memuat kegiatan tugas Jabatan dan tugas tambahan dengan target kerja yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian (tahunan dan bulanan). 5

Target kerja 1. Aspek kuantitas merupakan target dari jumlah hasil kerja yang diperoleh dari perjanjian kerja/program kegiatan/uraian tugas pekerjaan; ditetapkan secara hierarki mengacu pada target kerja Pimpinan Unit Kerja; dan satuan yang digunakan tergantung pada hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan. Untuk pejabat fungsional selain mengacu pada target kerja Pimpinan Unit Kerja harus disesuaikan dengan target pencapaian angka kredit minimal dalam 1 (satu) tahun. 2. Aspek kualitas merupakan target mutu dari hasil kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan dari program/kegiatan/sub kegiatan. Mutu dari hasil kerja dapat diukur dari kualitas barang/dokumen, tingkat ketepatan waktu/sasaran, atau kualitas proses pekerjaan. Satuan yang digunakan dalam target kualitas berupa persentase (%) dengan besaran berdasarkan kualitas hasil kerja atau aktivitas kerja. 6

Target kerja 3. Aspek waktu merupakan target waktu penyelesaian suatu pekerjaan selesai secara tuntas; dan satuan yang digunakan dalam target waktu berupa bulanan. 4. Aspek biaya merupakan target dari anggaran pengeluaran atau penerimaan yang menjadi beban atau target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan sesuai dengan jumlah anggaran belanja atau target penerimaan yang ada dalam APBN. 7

Target kerja dapat diubah disebabkan: a. Perubahan/mutasi Jabatan; b. perubahan tugas dan fungsi Jabatan; c. perubahan anggaran; d. Pegawai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, cuti hamil, cuti besar, dan cuti sakit; dan/atau e. keadaan kahar yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. 8

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 1. Penilaian Kinerja Pegawai terdiri atas unsur capaian SKP dan perilaku. 2. Capaian SKP meliputi capaian target kerja atas tugas Jabatan, tugas tambahan, dan/atau Kreativitas. 3. Capaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan diukur dengan 4 (empat) aspek meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. 4. Penilaian capaian SKP dilakukan setiap bulan sebagai bahan evaluasi Kinerja Pegawai. 5. Penilaian SKP setiap bulan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kerja selama 1 (satu) bulan dengan target kerja yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) bulan. 6. Penilaian Kinerja Pegawai dalam 1 (satu) tahun dihitung dengan mengakumulasi tingkat capaian SKP setiap bulan dan perilaku. 9

Tugas tambahan merupakan tugas yang diberikan pimpinan dengan bobot: 1. penugasan Menteri sebesar 30% (tiga puluh per seratus); 2. penugasan Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); 3. penugasan Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebesar 20% (dua puluh per seratus); 4. penugasan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebesar 15% (lima belas per seratus); dan/atau 5. penugasan oleh atasan langsung selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d sebesar 15% (lima belas per seratus). 10

Penilaian Kreativitas Penilaian kreativitas terhitung mulai tanggal pengakuan kemanfaatan hasil kreativitas oleh Presiden, Menteri, atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Penilaian Kreativitas berdasarkan pada kemanfaatan untuk: a. Negara dan/atau masyarakat Indonesia ditetapkan oleh Presiden, memperoleh nilai sebesar 12; b. Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Menteri, memperoleh nilai 6; c. Unit Kerja ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I, memperoleh nilai 3. 11

Penilaian perilaku diukur dalam 1 (satu) tahun meliputi aspek: 1. orientasi pelayanan; 2. integritas; 3. komitmen; 4. disiplin; 5. kerjasama; dan 6. kepemimpinan. 12

Nilai capaian Kinerja Pegawai dinyatakan dengan angka dan sebutan: 91 – ke atas : Sangat Baik; 76 – 90 : Baik; 61 – 75 : Cukup; 51 – 60 : Kurang; dan 50 – ke bawah : Buruk. Nilai capaian SKP bulanan untuk kegiatan tugas Jabatan dan/atau tugas tambahan dinyatakan dalam angka dan/atau indikator warna: > 90 – ke atas : Hijau; > 60 – 90 : Kuning; dan 0 – 60 : Merah. 13

Pegawai yang mendapatkan nilai capaian kinerja Sangat Baik pada tahun berjalan, pada tahun berikutnya dipertimbangkan untuk memperoleh penambahan tunjangan kinerja. Penambahan tunjangan kinerja pada tahun berikutnya paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari selisih antara tunjangan kinerja kelas Jabatan 1 (satu) tingkat di atasnya dengan tunjangan kinerja kelas Jabatan yang diduduki. 14

Penyusunan SKP dan penilaian Kinerja Pegawai menggunakan aplikasi elektronik berbasis website/ekinerja Target kerja tahunan dan bulanan tahun berjalan diinput oleh Pegawai, paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Unit kerja yang belum menggunakan aplikasi elektronik berbasis website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penyusunan SKP dan penilaian Kinerja Pegawai secara manual. Penyusunan SKP dan penilaian Kinerja Pegawai secara manual sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai. 15

Capaian Kinerja Pegawai bulanan diinput paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Capaian Kinerja Pegawai divalidasi oleh atasan langsung paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diinput untuk selanjutnya diverifikasi. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kementerian Pertanian/Tim Penilai Kinerja Pegawai. Tim Verfikasi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri. 16

STRATEGI PELAKSANAAN INDIKATOR HASIL PRIORITAS Kampanye gerakan revolusi mental Opini BPK Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Implementasi SPIP Indeks Akuntabilitas Indeks E-procurement Birokrasi yang efektif dan efisien Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas REVOLUSI MENTAL APARATUR Indeks Reformasi Birokrasi Indeks e-Government Indeks Profesionalitas ASN Indeks Integritas Nasional SKM % Kepatuhan UU Yanlik 8 AREA PERUBAHAN Birokrasi yang bersih dan akuntabel QUICK WINS RB Penetapan organisasi kementerian kabinet kerja Penghematan kegiatan operasional dan penggunaan sarpras, dan pemanfaatan produk dalam negeri Penguatan Sistem Manajemen ASN PENERAPAN TIK DALAM BIROKRASI Penuntasan rekrutmen ASN Percepatan operasionalisasi KASN Evaluasi akuntabilitas kinerja, evaluasi zona integritas, penerbitan kebijakan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN Kompetisi inovasi pelayanan publik nasional Penilaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik PROGRAM TINGKAT MAKRO, MESO, DAN MIKRO SASARAN RB

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 2015 -2019 SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014 SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Birokrasi yang bersih dan akuntabel Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Birokrasi yang efektif dan efisien Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

8 (DELAPAN) AREA RENCANA AKSI PERUBAHAN NASIONAL TAHUN 2015 -2019 1 REVOLUSI MENTAL APARATUR 2 PENGUATAN PENGAWASAN 3 PENGUATAN AKUNTABILITAS 4 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGUATAN TATALAKSANA 5 PENGUATAN SDM ASN 6 PERATURAN PERUNDANGAN 7 PELAYANAN PUBLIK 8

KILAS BALIK HASIL CAPAIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTAN TAHUN 2010 -2014 � Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian dengan Indeks Reformasi Birokrasi 71, 88 dengan kategori “BB” dengan rincian : NO KOMPONEN PENILAIAN A PENGUNGKIT NILAI MAKSIMAL NILAI CAPAIAN % CAPAIAN 1 Manajemen Perubahan 5, 00 3, 24 64, 85% 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5, 00 4, 38 87, 50% 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6, 00 4, 51 75, 17% 4 Penataan Tatalaksana 5, 00 3, 47 69, 35% 5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15, 00 11, 06 73, 74% 6 Penguatan Akuntabilitas 6, 00 2, 72 45, 40% 7 Penguatan Pengawasa 12, 00 8, 43 70, 24% 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6, 00 4, 50 74, 92% 60, 00 42, 30 70, 51% Sub Total Komponen Pengungkit 21

KILAS BALIK HASIL CAPAIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTAN TAHUN 2010 -2014 NO KOMPONEN PENILAIAN B HASIL NILAI MAKSIMAL NILAI CAPAIAN % CAPAIAN 1 Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20, 00 13, 83 69, 13% 2 Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN 10, 00 7, 44 77, 43% 3 Kualitas Pelayanan Publik 10, 00 8, 01 80, 00% Sub Total Komponen Hasil 40, 00 29, 58 73, 95% 100, 00 71, 88% Indeks Reformasi Birokrasi 22

VISI DAN MISI KEMTAN 2014 -2019 Visi Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani Misi Mewujudkan Ketahanan Pangan dan gizi Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Mewujudkan kesejahteraan petani Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.

TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PERTANIAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS 1. Terwujudnya swasembada padi, jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula 1. Meningkatnya produksi padi, jagung, kedelai, daging dan gula. 2. Terpenuhinya akses masyarakat terhadap pangan 2. Terjaminnya Distribusi Pangan. 3. Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi. 3. Bergesernya budaya konsumsi pangan 4. Meningkatnya konsumsi pangan lokal 4. Meningkatnya stabilitas produksi dalam rangka stabilisasi harga 5. Stabilitas cabe dan bawang merah. 5. Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi. 6. Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing 6. Mendorong majunya agrobioindustri 7. Tersedianya bahan baku bioindustri dan bioenergi 7. Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani. 8. Meningkatnya kualitas sumberdaya insani petani. 9. Meningkatnya pendapatan keluarga petani 8. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian 10. Meningkatnya kualitas aparatur dan layanan kelembagaan pertanian. 11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian. 24

AGENDA PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 -2019 1. Pelaksanaan program percepatan (quick wins) RB, bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan upaya mendukung program reformasi birokrasi serta kebijakan strategis kedaulatan pangan Kementerian Pertanian 2. Reviu Agen Perubahan (agent of change), bertujuan agar agen perubahan secara aktif dan efektif mampu menerapkan tugas dan fungsinya dalam perubahan pola pikir dan pola budaya kerja ( maind set and culture set). 3. Analisis dan evaluasi organisasi (analysis and evalution of organization) secara menyeluruh dan simultan, bertujuan untuk menghasilkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right function and right sizing) , dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB & ABK) organisasi, sehingga mampu memberikan informasi tentang kebutuhan pegawai yang ideal, berkaitan dengan formasi dan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur. 4. Penyempurnaan bisnis proses dan SOP, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen di lingkungan Internal Kemeterian Pertanian. 5. Pengembangan implementasi e-goverment, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dan percepatan dalam pelaksanaan pelayanan, utamanya pelayanan publik. 6. Penyempurnaan dan penajaman pelaksanaan ANJAB & ABK diseluruh unit kerja, bertujuan antara lain untuk mendukung pengembangan standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, standar penilaian kinerja individu pegawai, pengembangan sistem perencanaan pegawai, penilaian dan pengalihan jabatan, dan pengembangan sistem pola karir pegawai dan pengembangan sistem penilaian kapasitas pegawai dan calon pemangku jabatan. 7. Pengembangan WBK WBBM untuk membangun budaya kondusif dan meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian, bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 -2019 Program Mikro Manajemen Perubahan Isu Permasalahan Strategis (Hasil Evaluasi Tim RB) Peran pimpinan belum optimal dalam implementasi reformasi birokrasi mulai dari eselon I, III, IV dan termasuk pegawai. Belum secara berkala monitoring dan evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembentukan agen perubahan belum menunjukkan peran secara aktif dalam menerapkan tugas dan tanggung jawab secara menyeluruh dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Pengembangan instrumen Integritas belum meningkat. Implementasi kegiatan revolusi mental. Kegiatan Tahun 2015 -2019 1. Pembentukan tim RB di setiap Unit kerja. 2. Implementasi program reformasi birokrasi dalam rapat pimpinan, kertas kerja, instruksi, edaran, media. Monitoring dan evaluasi secara berkala. 1. Menggerakan aktifitas agen perubahan melalui pimpinan/ unit kerja dan Tim RB. 2. Penyusunan laporan tugas hasil dan rencana tindak perubahan. 3. Diklat agen perubahan. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agen perubahan. 1. Penegakkan kode etik, kode prilaku, LHKPN, LHKASN, penanganan konflik ke pentingan, disiplin, gratifikasi dll. 2. Monitoring dan evaluasi 1. 2. Gerakan penegakkan integritas, etos kerja dan gotong royong dan KKPID. Monitoring dan evaluasi.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 -2019 (lanjutan. . . ) Program Mikro Penguatan Pengawasan Isu Permasalahan Strategis (Hasil Evaluasi Tim RB) Penetapan Unit Kerja Kementerian Pertanian yang memperoleh WBK/WBBM. Penetapan unit kerja memperoleh WBK dan WBBM dan melakukan monitoring dan evaluasi. Sistem pengendalian gratifikasi belum di monitoring dan evaluasi secara berkala Penegakkan pengendalian gratifikasi, monitoring dan evaluasi gratifikasi secara berkala. Whistleblowing system belum optimal di lakukan di Penegakkan whistleblowing system secara optimal. Benturan Kepentingan belum monitoring secara berkala Penegakkan benturan kepentingan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan. seluruh unit organisasi. Penguatan Kinerja Akuntabilitas Kegiatan Tahun 2015 -2019 di evaluasi dan di SPIP telah di informasikan belum menyeluruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh Penanganan Pengaduan masyarakat belum di evaluasi dan di monitoring secara berkala. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat secara berkala. Peranan Pimpinan dalam penyusunan rencana strategis, PK dan pemantauan capaian kinerja belum optimal. Meningkatkan peran pimpinan dalam Penyusunan renstra, RKP dan RKA-KL, sosialisasi dan monev. Pengembangan Teknologi informasi dalam menajemen kinerja belum secara menyeluruh Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem pelaporan terbuka. Pemantauan evaluasi kinerja belum optimal. Penyempurnaan Indikator kinerja dan evaluasi pelaporan kinerja dan anggaran.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 -2019 (lanjutan. . . ) Program Mikro Penguatan Kelembagaan Penguatan Tatalaksana Isu Permasalahan Strategis (Hasil Evaluasi Tim RB) Kegiatan Tahun 2015 -2019 Analisis duplikasi fungsi organisasi belum menyeluruh dilakukan. 1. 2. 3. Analisis duplikasi fungsi menyeluruh Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi organisasi belum menyeluruh dilakukan hanya sebagian kecil unit eselon I dan UPT Teknis. 1. 2. 3. Penataan Struktur tugas dan fungsi Sosialisasi Monitoring dan evaluasi Peta proses bisnis telah dimiliki tetap perlu dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh. Penyusunan penyempurnaan peta proses bisnis dan sosialisasi serta Monev. Evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional untuk di sesuasikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas organisasi. Implementasi perkembang an e-goverment belum terintegrasi. Penyempurnaan peta proses bisnis dan SOP unit kerja baru akibat perampingan organisasi dan sosialisasi serta Monev. 1. Integrasi sistem aflikasi e-gover ment. 2. Implementasi e-goverment pada setiap unit kerja. 3. Sosialisasi dan monev. 1. Implementasi e-mutasi, e-arsip. 2. Sosialisasi dan monev. Pengembangan Inovasi Sistem pelayanan kepegawaian. organisasi secara

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 -2019 (lanjutan. . . ) Program Mikro Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Isu Permasalahan Strategis (Hasil Evaluasi Tim RB) Perhitungan formasi jabatan menunjang kinerja organisasi belum optimal sesuai kondisi organisasi Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja tetapi belum seluruhnya Monitoring dan Evaluasi penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN untuk disempurnakan Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi hanya sebagian kecil. Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu belum menjadikan dasar pembayaran tukin dan karir pegawai. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan aturan/disiplin/kode etik/ kode prilaku instansi belum optimal di lakukan secara berkala. Membangun Sistem Sanksi dan Imbalan Kepada seluruh PNS dilingkungan Kemente rian Pertanian Sistem Pengkaderan, karir Pegawai ASN, belum optimal di laksanakan. 1. 2. 3. 1. Kegiatan Tahun 2015 -2019 Penyusunan kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan (Formasi). Sosialisasi. Monitoring dan evaluasi. Penyusunan ukuran sasaran kinerja pegawai seluruh unit Kementerian Pertanian 1. Validasi data SIM ASN. 2. Pengendalian jumlah ASN. 3. Sosialisasi. 4. Monitoring dan evaluasi. Penyusunan dan penyempurnaan kompetensi pegawai. standar Penyusunan pedoman pembayaran tunjangan kinerja, monitoring dan evaluasi pemangku jabatan dan kelas secara terus menerus. Penegakkan aturan/disiplin /kode etik/prilaku dan sosalisasi, monitoring dan evaluasi. Penegakkan sistem sanksi / imbalan dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi. 1. Penyusunan penyempurnaan Pola Karir ASN. 2. Implementasi.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 -2019 (lanjutan. . . ) Program Mikro Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Peraturan Perundangan Isu Permasalahan Strategis (Hasil Evaluasi Tim RB) Kegiatan Tahun 2015 -2019 Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN belum Optimal. 1. Penyempurnaan kebijakan sistem diklat teknis dan non teknis ASN. 2. Implementasi diklat ASN. Pelaksanaan e-seleksi dalam rangka promosi sudah terbuka tetapi belum dilakukan berbasis talent pool Penetapan kebijakan sistem promosi terbuka dengan indikator talent pool dan integrasi data calon pejabat. Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis belum menyeluruh di evaluasi. 1. Evaluasi peraturan yang tidak harmonis. 2. Tersusunnya peta peraturan yang tidak harmonis. 3. Monitoring dan evaluasi. Peraturan Perundang-undang an yang tidak relevan, tumpang tindih belum optimal diidentifikasi dan direvisi secara menye luruh. 1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan. 2. Monitoring dan Evaluasi Melaksanakan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang menghambat manajemen organisasi. (belum secara menyeluruh dideregulasi). 1. Penyusunan deregulasi peraturan perundangan yang menghambat untuk di pangkas. 2. Implementasi prolegtan. 3. Monitoring dan evaluasi.

PROGRAM MIKRO RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015 -2019 (lanjutan. . . ) Program Mikro Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Isu Permasalahan Strategis (Hasil Evaluasi Tim RB) Kualitas Pelayanan Publik belum Optimal. Kegiatan Tahun 2015 -2019 Pengembangan teknologi Informasi Pengembangan Sistem Pelayanan Pelaksanaan implementasi SOP evaluasi penanganan keluhan secara berkala. Survey Kepuasan Masyarakat Pengembangan inovasi sistem teknologi informasi.

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : MANAJEMEN PERUBAHAN NO KEGIATAN KELUARAN HASIL 1 2 3 4 1 Pembentukan Tim Reforma si Birokrasi Implementasi program refor masi birokrasi dalam rapat pimpinan, kertas kerja, instruksi, edaran, media Menggerakan aktifitas agen perubahan melalui pimpin an unit kerja dan Tim RB Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan dan Tim Reformasi Birokrasi Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi 4 Penegakkan kode etik, kode perilaku, LHKPN, LHKASN, penanganan komplik ke pentingan, disiplin, gratifikasi, dll Terselenggaranya pengembangan Instru men Integritas, Kode Etik, Kode Prilaku, LHKPN, Penanganan Komplik Kepentingan, Penegakkan Disiplin, Wisblowing System, Etos Kerja, Gratifikasi dll. 5 Gerakan penegakkan Terselenggaranya sosialisasi implementasi integritas, etos kerja dan budaya kerja gotong royong dan KKPID 2 3 Terbentuknya agen perubahan dan terlaksananya implementasi rencana kerja agen perubahan. Terbangunnya peningkatan kesamaan persepsi, komitmen pimpinan tingkat tinggi eselon I, III, IV dan seluruh Pegawai secara konsisten serta keterlibatan dalam program dan kegiatan reformasi birokrasi. SIFAT KEGIATAN 5 Kegiatan menindaklanjuti Kegiatan Menindaklanjuti Prioritas Kegiatan baru 32

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : PENGUATAN PENGAWASAN NO KEGIATAN KELUARAN HASIL SIFAT KEGIATAN 1 2 3 4 5 1 Penetapan Unit Kerja untuk Penetapan Unit kerja memperoleh WBK/WBBM. 2 Penegakkan pengendalian gratifikasi, monitoring dan evaluasi gratifikasi secara berkala Penegakan Wishtleblowing System secara optimal Penegakkan benturan kepen tingan, pelaksanaan moni toring dan evaluasi benturan kepentingan. Pengembangan Sistem Pengaduan Terintegrasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh 3 4 5 6 7 yang Tersedianya dokumen pengendalian gratifikasi Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan Whisblowing System Tersedianya dokumen laporan pe mantauan benturan kepentingan Terjadinya peningkatan sistem pengaduan terintegrasi Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat Terselenggaranya pembangunan SPIP Tercapainya tujuan institusi dengan : 1. Meningkatkan Kapasitas APIP 2. Meningkatkan Sinergi Pelaksanaan Terhadap Perundang-Undangan 3. Mempertahankan OPINI WTP 4. Meningkatkan Pengendalian Internal 5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 6. Menurunnya Tingkat Penyimpangan oleh Aparatur 7. Meningkatnya efisiensi penyelenggaaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Prioritas Prioritas 33

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA NO KEGIATAN KELUARAN HASIL 1 2 3 4 1 Meningkatkan peran pimpinan dalam Penyusunan Renstra, RKP dan RKA-KL, sosialisasi dan monev Pemantauan Capaian Laporan Kinerja Secara Berkala Penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan sistem pelaporan terbuka. Terlaksananya penyusunan Renstra, RKP dan RKA-KL sesuai dengan kebijakan Kementerian Pertanian dan Sistem Penganggaran. 2 3 4 5 6 7 Terselenggaranya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintah semakin baik dan tinggi antara lain : 1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pelaporan Tersusunnya Laporan Keuangan secara 2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem perencanaan, berkala penganggaran dan pelaporan. Terbangunnya sistem Pengembangan 3. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang Teknologi Informasi dan Komputer. terintegrasi 4. Meningkatnya kualitas penerapan system pengadaan barang dan jasa yang adil, Penyempurnaan SAKIP Tersusunnya penyempurnaan Kebijakan transparan, dan professional SAKIP 5. Meningkatnya penerapan system Sistem Pelaporan Terbu Terselenggaranya Pelaporan On line manajemen kinerja nasional ka 6. Meningkatnya akuntabilitas aparatur Impelementasi SAKIP Terselenggaranya Pelaksanaan SAKIP Penyempurnaan Terjadinya peningkatan kualitas Laporan Indikator kinerja dan Akuntabilitas Kinerja evaluasi pelaporan kinerja dan anggaran. SIFAT KEGIATAN 5 Kegiatan menindaklanjuti Kegiatan Penyempurnaan Kegiatan Baru 34

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : PENGUATAN KELEMBAGAAN NO KEGIATAN KELUARAN HASIL 1 2 3 4 1 Melakukan analisis duplikasi fungsi organisasi secara menyeluruh Penataan struktur tugas dan fungsi 2 3 Tersusunnya Desain Organisasi dan Meningkatnya efisien dan efektif semua Proyeksi Struktur Organisasi Ideal unit kerja Eselon I dan UPT. Kementerian Pertanian 1. Tidak ada lagi duplikasi tugas antar unit kerja Tersusunnya Penataan Kelembagaan 2. Tidak ada lagi kekosongan dalam dengan Perubahan Organiasi sesuai pelaksanaan tugas dengan analisis unit kerja secara 3. Tidak ada lagi unit kerja yang menyeluruh kelebihan beban kerja 4. Tidak ada lagi unit kerja yang miskin fungsi Intitusi ramping kaya fungsi dan sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan jumlah pegawai. Restukturisasi Organisasi dan tata kerja (rightsizing) SIFAT KEGIATAN 5 Kegiatan Menindaklanjuti (masuk dalam Pengarusutamaan RB) Penguatan Terjadinya peningkatan Penguatan Meningkatkannya Kinerja Organisasi Kegiatan Kelambagaan Unit Kelembagaan UPT. Meningkatknya Kualitas Pelayanan Menindaklanjuti Pelaksana Teknis Meningkatnya Sinergi Pelaksanaan Fungsi Kementerian Pertanian dan Kewenangan Unit Eselon I dan UPT dan Kaitannya dengan Dinas/Daerah 35

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : PENGUATAN TATALAKSANA NO KEGIATAN KELUARAN HASIL 1 2 3 4 1 Penyusunan penyempurnaan Peta Proses Bisnis dan sosialisasi serta monev 2 3 4 5 6 Tersusunnya Penyederhanaan dan Penyempurnaan Peta Proses Bisnis serta tersedianya dokumen Peta Proses Bisnis Penyempurnaan Proses Bisnis dan Tesusunnya Penyempurnaan dan SOP tersedianya dokumen SOP Monev Penerapan Peta Proses Terselenggaranya Monev Penerapan Bisnis Internal dan monev Peta Proses Bisnis ddan SOP Penerapan SOP Integrasi sistem aplikasi e-gover Tersedianya sistem pengembangan ment aplikasi E-Goverment berbasis teknologi informasi dan komputer, dan terintegrasi. SIFAT KEGIATAN 5 Terwujudnya Peta Proses Bisnis birokrasi yang sederhana dan terintegrasi, serta Pelayanan Institusi sesuai dengan standar operasional prosedur. Tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan Kegiatan Menindaklanjuti (termasuk Pengarusutamaan RB) Kegiatan Menindaklanjuti Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik ditandai dengan : 1. Pelayanan Publik berbasis IT 2. Kepuasan Pelanggan meningkat 3. Tidak ada komplain terhadap pelayanan publik 4. Tidak ada korupsi Penyusunan dan Penerapan e-Arsip Tersedianya Sistem Kearsipan Meningkatnya Penerapan Sistem Kearsipan yang handal Kementan yang handal berbasis yang Handal dan Manajemen Kearsipan elektronik. Berbasis E-Gov Implementasi Undang-undang Terselenggaranya Implementasi Meningkatnya penetapan kebijakan, dan Administrasi Pemerintahan Undang-undang Administrasi kewenangan pengambilan keputusan yang Pemerintahan tepat dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi. Kegiatan Menindaklanjuti (termasuk Pengarusutamaan RB) Kegiatan Baru 36

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR NO KEGIATAN KELUARAN HASIL SIFAT KEGIATAN 1 Penyusunan Kualifikasi Jabatan dan jumlah kebutuhan formasi berdasarkan beban kerja, menurut eselon I dan UPT. Penyusunan ukuran sasaran kinerja Pegawai seluruh PNS Kementerian Pertanian Tersusunnya dokumen Proyeksi Struktur PNS Ideal Kebutuhan formasi 5 (lima) Tahun. Kegiatan Menyempurnakan 3 Evaluasi penilaian kinerja yang terkait dengan organisasi Tersedianya data penilaian kinerja yang terukur dan terkait dengan organisasi 4 Penegakkan aturan/disiplin/kode etik/perilaku serta sosalisasi, monitoring dan evaluasi Tersedianya dokumen Penegakkan Disiplin 5 Penyusunan Kompetensi Penyusunan berdasarkan dan penyempurnaan Standar pegawai Pengembangan Sistem Pola Karir penilaian kinerja Pegawai Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan. Tersedianya Pedoman Pola Karir Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja Pegawai 7 Penetapan Sistem Rekruitmen dan seleksi secara terbuka dan berbasis Kompetensi Terselenggaranya sistem Rekruitmen dan seleksi terbuka Tertatanya Sistem Pengelolaan SDM Aparatur melalui Kebutuhan formasi berbasis Jabatan , sesuai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Organisasi Kementerian Pertanian Meningkatkan Profesional SDM Aparatur Kementerian Pertanian 1. Setiap ASN memiliki kejelasan tugas 2. Setiap ASN memiliki Kompetensi 3. Setiap ASN Memahami ruang lingkuip tugas dalam jabatannya 4. Setiap ASN memiliki kejelasan Karir 5. Setiap ASN Memiliki Penilaian Kinerja 6. Disiplin dan Kinerja Pegawai menigkat Meningkatnya Sistem Rekruitmen berbasis komputer (CAT) yang dilakukan secara transparan, kompetitif dan berbasis TIK. 8 Terselenggaranya Sistem Promosi Terbuka 9 Penetapan kebijakan sistem promosi terbuka dengan indikator talent pool dan integrasi data calon pejabat Penetapan Kebijakan Assesment Center 10 Pengembangan Sistem Informasi ASN 11 Penetapan Kebijakan dan Pengembangan Database Profil Kompetensi calon dan Pejabat Tinggi ASN Tersedianya Peta Profil Kompetensi calon Pejabat Tinggi ASN 12 Penyusunan dan penyempurnaan Sistem Pola Karir ASN. Tersedianya dokumen Pegawai Pengembangan Pola Karir ASN 13 Penyusunan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tersedianya pedoman tunjangan kinerja pegawai 1 2 6 2 3 Tersedianya Sasaran Kinerja Indivindu yang terukur Terselenggaranya Assesment Center secara internal Terbangunnya Sistem Informasi ASN secara terintegrasi untuk pembayaran 4 Meningkatnya Penguatan Sistem promosi terbuka dan penempatan dalam jabatan berbasis kompetensi. Meningkatnya kebijakan dalam pemilihan pimpinan organisasi terbuka, transparan Meningkatnya Sistem Informasi Pegawai terintegrasi dalam satu sistem dan tidak terjadi tumpang tindih dalam sistem yang lain Meningkatnya Pengembangan Database Pejabat Tinggi lebih mudah dan cepat dalam pengelolaan dan terjadinya regenerasi dalam menentukan Pemangku Jabatan yang duduk dalam jabatan Meningkanya Profesionalisme dalam Pola Karir pegawai berbasis Merit System Meningkatnya kinerja pegawai dan organisasi 5 Kegiatan Menyempurnakan Kegiatan Baru Kegiatan menindaklanjuti Kegiatan baru Prioritas Kegiatan menindaklanjuti (termasuk pengarusutamaan RB) Dipertahankan Prioritas Kegiatan baru Prioritas Kegiatan Penyempurnaan Prioritas Kegiatan menindaklanjuti 37

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO KEGIATAN KELUARAN HASIL SIFAT KEGIATAN 1 2 3 4 5 1 Evaluasi peraturan yang tidak harmonis dan yang harmonis 2 3 4 5 Tersedianya Peta Peraturan Perundang- Meningkatnya Penyusunan Peraturan Perundang- Kegiatan undangan yang tidak harmonis dan yang undangan sesuai dengan ketentuan menindaklanjuti harmonis § Tidak ada pembatalan § Tidak ada revisi atau perubahan § Terinformasikannya peraturan perundangan § Peraturan yang ditetapkan dilaksanakan dengan benar. a. Penyempurnaan Terlaksananya Penyempurnaan Peraturan § Peraturan perundang-undangan Konsisten Kegiatan Baru Peraturan perundang- Perundang-undangan Teknis dan Non teknis sesuai dengan perkembangan undangan yang tidak § Meningkatnya Sinergi dalam Proses relevan/disharmonisasi. Harmonisasi peraturan Perundang-Undangan. b. Deregulasi/Pemangkasa § Meningkatnya Peran Serta Publik dalam n Peraturan yang perumusan Peraturan Perundang-Undangan menghambat Pelaksanaan evaluasi Terlaksananya Laporan Evaluasi Peraturan Kegiatan Baru berkala perarutan Perundang-undangan teknis dan non teknis perundangan yang sedang diberlakukan Penyelenggaraan Terselenggaranya Jumlah Kegiatan Diklat Meningkatnya Pengetahuan penyusun peraturan Kegiatan Pendidikan Legal Drafting Pendidikan Hukum perundang-undangan melalui SDM Profesional Menindaklanjuti ditandai dengan tidak ada revisi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Penyelenggaran Prolegtan berjalan hormanis dengan tuntutan Kegiatan Baru prolegtan pembangunan pertanian 38

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK NO KEGIATAN KELUARAN 1 1 2 Pengembangan TIK pelayanan Publik di masing-masing Unit Kerja Pelayanan di Kementerian Pertanian 3 Terbangunnya teknologi informasi dan komputer dalam Pelayanan 2 Pengembangan Sistem Pelayanan Tersedianya Standar Pelayanan Waktu, Biaya, Mutu, Sarpras, dll. 3 Penerapan Pelayanan Terbentuknya Sistem Penerapan Pelayanan melalui Maklumat Pelayanan 4 Pelaksanaan implementasi SOP Tersedianya Dokumen Keputusan seluruh jenis Pelayanan 5 Evaluasi penanganan keluhan secara berkala 6 7 Identifikasi sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan Survey Kepuasan Masyarakat 8 Pengembangan teknologi informasi. inovasi sistem HASIL SOP a. Terselenggaranya Kebijakan Penanganan Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan b. Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Termonitornya Penerapan Sistem Sanksi dan reward dalam pelaksanaan Pelayanan 1. 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berkualitas yang ditandai dengan : a. Hasil survey masyarakat b. Jumlah inovasi c. Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik d. Indeks Integritas Pelayanan Publik e. Penerapan Kebijakan Pelayanan f. Penanganan pengaduan Masyarakat g. Pelayanan Publik Berbasis TIK 2. Meningkatnya Kemudahan, Kepastian dan Kecepatan proses Pelayanan yang diberikan. 3. Meningkatnya Teknologi Informasi dalam pemberian Pelayanan 4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik SIFAT KEGIATAN Prioritas 5 Prioritas Kegiatan Penyempurnaan Prioritas Menindaklanjuti Tersusunnya dokumen dan kuisioner hasil survey Masyarakat Kegiatan Menindaklanjuti Terbangunnya Sistem Inovasi pelayanan Publik (Sinovik) dalam penyelenggaraan Kegiatan Baru Prioritas 39

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : (PERCEPATAN) QUICK WINS NO KEGIATAN KELUARAN HASIL SIFAT KEGIATAN 1 2 3 4 5 1 Pelaksanaan Program Gerakan Permak Revolusi Mental Kebijakan Kementerian Pertanian 2 Pelaksanaan Penilaian Unit Kerja Berprestasi Kebijakan Kementerian Pertanian 3 4 5 Pelaksanaan Program Nasional Kabinet kerja. Kebijakan Nasional 1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Perluasan Satu Juta Hektar Sawah 3. Perbaikan Irigasi 4. 1000 Desa pertanian Organik 5. Dan Lain-Lain Penetapan Quick Wins Pelayanan Unit Kerja Berinovasi Kementerian Kebijakan Kementerian Pertanian Kampaye Gerakan Revolusi Mental Kementerian Pertanian Kebijakan Nasional 6 Kompetensi Pelayanan Publik Kementerian Pertanian Berprestasi 7 Penetapan UPT Teknis Quick Wins Reformasi Birokrasi Kementerian Kebijakan Kementerian Pertanian : Pelayanan Administratif, Pelayanan Jasa, Pelayanan Barang. 8 Penataan Lembaga Perbenihan dan pembibitan 9 Penyusunan Kerjasama dengan Intansi infrastruktur Penyusunan peningkatan kualitas dan Kelompok Tani (Gapoktan) 10 Kebijakan Kementerian Pertanian 1. Perubahan Reformasi Birokrasi dari segi pelayanan publik di Kementerian Pertanian menjadi dampak positif bagi unit kerja lainnya di Kementerian Pertanian dan unit kerja secara Nasional. 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mempertahankan swasembada pangan menuju kedaulatan pangan Kementerian Pertanian. Menindaklanjuti Kegiatan baru Menindaklanjuti Kebijakan Kementerian Pertanian terkait Pembangunan Kebijakan Kementerian Pertanian kuantitas Gabunagan Kebijakan Kementerian Pertanian Kegiatan baru 11 Memperkuat Modal Usaha kelompok dan gabungan Kelompok tani Kebijakan Kementerian Pertanian dengan pemberian Modal dan Perkuatan jaringan 12 Memfasilitasi Pembiayaan bagi petani dan Gapoktan 13 Penyusunan peningkatan cakupan penelitian mulai dari input produksi, Kebijakan Kementerian Pertanian efektivitas lahan, teknik budidaya tehnik pasca panen, pengemasan dan pemasaran. Pencanangan kegiatan peningkatan produksi Tebu di 12 Provinsi Kebijakan Kementerian Pertanian Kegiatan baru Pilot Projek Operasional Pelayanan Umum Badan Karantina Pertanian, Kebijakan Kementerian Pertanian Ditjen PKH, Litbang, BPSDMP dan Sekretariat Jenderal Kegiatan baru 14 15 Kegiatan baru Kebijakan Kementerian Pertanian Kegiatan baru 40

KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 2015 – 2019 PROGRAM : MONITORING DAN EVALUASI NO KEGIATAN KELUARAN HASIL KET. 1 2 3 4 5 1 Monitoring Tersedianya Laporan Monitoring 2 Evaluasi Triwulan Tesedianya Laporan Triwulan 3 Evaluasi Menyeluruh Tersedianya Laporan Menyeluruh Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Agenda Road Map Kementerian Pertanian Kegiatan menindaklanjuti 41

TERIMA KASIH ATAS PERAN AKTIF TERIMA KASIH BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG A LANTAI 6 42