IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kebijakan Membangun Sistem Merit ASN • Anjab & ABK thd Renstra K/L/D • Geogrfis, Jml Penduduk, Belanja Pegawai • Penggunaan sistem elektronik Mengapresiasi secara layak • Sistem pensiun & JHT menjadi iuran pasti • Sistem kompensasi Mendapatkan talenta terbaik Menuju ASN yang dinamis • Talent Mapping, Succession & Career Planning • Rotasi nasional (perekat NKRI) 6 P • Standar Kompetensi Jabatan dan Rencana Pengembangan Karier • Mutasi 2 -5 Thn Meningkatkan kinerja berkelanjutan • Tim Penilai Kinerja • Kelas Jabatan: beban, tanggung jawab & resiko pekerjaan • Pangkat melekat pada jabatan • Remunerasi ditentukan pd kinerja bukan pd jabatan semata Menyesuaikan arah pembangunan nasional KEBIJAKAN & PROSES SISTEM & INFRASTRUKTUR BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN • Rekrutmen berbasis jabatan • ADM, TKD & TKB • Masa Percobaan (CPNS 1 x), Orientasi & engagement utk setiap penugasan • Open rekrutmen unt JPT Mengurangi kesenjangan kompetensi • Training Need Analysis (TNA) • Diklat, Coaching & Mentoring berbasis: 20 JP/Thn • Sekolah kader • Diklat NKRI

TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI 2025 2018 DYNAMIC GOVERNANCE 2013 PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM RULE BASED BUREAUCRACY ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL

PERSIAPAN AKSELERASI FACTOR DRIVEN EFFICIENCY DRIVEN KEBERLANJUTAN INDONESIA menjadi negara High Income EFFICIENCY DRIVEN PDB Nominal per capita 14. 900 US$ 2025 2018 BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI DYNAMIC GOVERNANCE 2013 RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL TRANSFORMASI BIROKRASI & SDMA

PENGATURAN MANAJEMEN PNS UU No. 8 Tahun 1974 R 19 Desember 2013 Ditandatangani DPR R 15 Januari 2014 Diundangkan dalam Lembaran Negara UU No. 43 Tahun 1999 POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PNS) UU No. 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA (PNS + PPPK)

TINDAK LANJUT UU Nomor 5 Tahun 2014 PERATURAN PELAKSANAAN YANG SUDAH TERBIT UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 21 Tahun 2014 PP No. 70 Tahun 2015 Jabatan ASN • Jabatan Pimpinan Tinggi • Jabatan Administratsi • Jabatan Fungsional PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN 19 Maret 2014 diundangkan dalam Lembaran Negara 17 September 2015 Diundangkan dalam Lembaran Negara 15 Januari 2014 diundangkan dalam Lembaran Negara PP No. 11 PP No. 49 Tahun 2017 Tahun 2018 MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 7 April 2017 Diundangkan dalam Lembaran Negara 28 November 2018 Diundangkan dalam Lembaran Negara PP No. 30 Tahun 2019 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 26 April 2019 Diundangkan dalam Lembaran Negara PP No. 17 TH 2020

JENIS, STATUS & FUNGSI PEGAWAI ASN JENIS PNS Pasal 1 angka 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 angka 4 & Pasal 7 STATUS 1. Berstatus pegawai tetap 2. Memiliki NIP secara nasional; 3. Sebagai pembuat kebijakan. 1. Diangkat Dgn Perjanjian Kerja; 2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja; 3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan; . FUNGSI: 1. Pelaksana kebijakan publik; 2. Pelayan publik; dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa

MANAJEMEN ASN Manajemen PPPK: Manajemen PNS: 1. penyusunan dan penetapan kebutuhan; 2. pengadaan; 3. pangkat dan jabatan; 4. pengembangan karier; 5. pola karier; 6. promosi; 7. mutasi; 8. Penilaian kinerja 9. penggajian dan tunjangan; 10. penghargaan; 11. disiplin; 12. pemberhentian; 13. pensiun dan tabungan hari tua; dan 14. perlindungan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. penetapan kebutuhan; pengadaan; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan; pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan; disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan.

A. MANAJEMEN PNS 1 REKRUITMEN BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN 2 PENGEMBANGAN PEGAWAI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA 3 PROMOSI 4 KESEJAHTERAAN 5 MANAJEMEN KINERJA 6 DISIPLIN & ETIKA 7 PENSIUN BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI) BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI SEMANGAT FULLY FUNDED

B. MANAJEMEN PPPK Pengadaan Penilaian Kinerja Disiplin Hak § Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. § Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. § Pengangkatan oleh Keputusan PPK. § Perjanjian kerja minimal 1 tahun dapat diperpanjang. § PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS § Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit/organisasi. § Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. § Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya § Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD. § Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. § Dapat diberikan penghargaan. § Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum

JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA MADYA PRATAMA ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI PENGAWAS PELAKSANA KEAHLIAN KETRAMPILAN JABATAN FUNGSIONAL

PEGAWAI DAN JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA PPPK MADYA PRATAMA PNS ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PELAKSANA KETRAMPILAN PPPK

PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI • Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS. • Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN PENGEMBANGAN KARIER • kejelasan dan kepastian karier kepada PNS • berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah • Dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi PENGEMBANGAN KOMPETENSI • PPK wajib menetapkan kebutuhan, menyusun rencana, melaksanakan, dan pemantauan serta evaluasi • Diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang • Prinsip Dasar: PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KARIER • Instansi pemerintah wajib memiliki • Berisi rencana dan pelaksanaan manajemen karier • Merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN

PENGEMBANGAN KARIER MANAJEMEN KARIER PNS • Standar Kompetensi Jabatan • Profil PNS • PENGEMBANGAN KARIER • Diselenggarakan tingkat instansi dan nasional • PPK wajib menetapkan rencana, melaksanakan, dan pemantauan POLA KARIER • Merupakan pola dasar urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan • Pola karier nasional dan instansi. • Berbentuk horizontal, vertikal dan diagonal • Prinsip Dasar: untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas-nya MUTASI dan PROMOSI • Mutasi : menyusun rencana dan dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun • Atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier • Promosi merupakan bentuk pola karier yang vertikal atau diagonal • PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi ASN Rencana Suksesi dan Penugasan Khusus • Kelompok rencana suksesi adalah kelompok PNS yang memiliki kompetensi sesuai jabatan; telah melaksanakan kewajiban pengembangan kompetensi; memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir • Penugasan khusus merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 1. Pendidikan dan Latihan 2. Seminar 3. Kursus 5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun 4. Penataran 6. Pertukaran PNS dan Swasta INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI

PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DALAM PNS BERDASARKAN MEMPERTIMBANGKAN 1. 2. 3. 4. Kualifikasi Kompetensi Penilaian kinerja, dan; Kebutuhan Instansi Pemerintah 1. Integritas dan; 2. Moralitas

POLA KARIR PEGAWAI ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA POSISI PPPK MADYA PRATAMA PNS KARIER ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PELAKSANA KETRAMPILAN PPPK

PERPINDAHAN PEGAWAI ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA MADYA PRATAMA VERTIKAL HORIZONTAL ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI VERTIKAL KEAHLIAN DIAGONAL PENGAWAS PELAKSANA KETRAMPILAN JABATAN FUNGSIONAL

Bentuk Pola Karier PNS Horizontal v internal unit utama; v antar K/L/D. Vertikal Diagonal § Perpindahan Horizontal: • proses mutasi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam 1 (satu) kelompok maupun antarkelompok JA, JF atau JPT. § Perpindahan Vertikal: • proses promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi di dalam 1 (satu) kelompok JA, JF, atau JPT. § Perpindahan Diagonal: • proses promosi dari 1 (satu) posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi antarkelompok JA, JF, atau JPT.

Pelaksanaan Pola Karier PNS (Ada 5 Bagian) Umum Uji Kelayakan dan Kepatutan, dan Seleksi Terbuka Perpindahan Horizontal Perpindahan Vertikal Perpindahan Diagonal

Pelaksanaan Pola Karier PNS Umum Objek Berlaku sejak pegawai berstatus PNS s. d. diberhentikan sbg PNS Syarat • Tersedia formasi jabatan • Sesuai kebut kementerian, • memenuhi kualifikasi jabatan & SKJ yg akan diduduki • Integritas & moralitas. Cakup an o Tour of duty o Tour of area. Masa Jabata n ü Bagi JA & JPT paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun ü Bagi JF sesuai dg ketentuan yg berlaku

Uji Kelayakan & Kepatutan • Berlaku utk JA dan JPT, • JF sesuai peraturan masing 2, Bentuk : • penilaian oleh assessor, • penilaian oleh teman sejawat, • penilaian oleh bawahan, • penilaian kinerja PNS, • penilaian berbasis pada database atau profil PNS, • penelusuran rekam jejak terkait dengan integritas dan moralitas, dan • wawancara. Hasil: divalidasi dan diverifikasi oleh unit yg membidangi urusan kepegawaian baik di Unit Utama maupun Unit Kerja. • Dilaksanakan oleh unit yg membidangi urusan kepeg di tingkat Unit Utama maupun Unit Kerja, • Dikoord dg Biro SDM. Pedoman Kepala Biro SDM ttg Mekanisme Uji Kelayakan & Uji Kepa

Perpindahan Horizontal Perpindahan horizontal dilaksanakan untuk pengembangan wawasan dan pengalaman kerja yang berbeda dalam jenjang Jabatan yang sama, baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, Pelaksanaan JF atauperpindahan JPT. horizontal dilaksanakan berdasarkan: 1. Penugasan; dan/atau

Perpindahan vertikal dilakukan untuk kenaikan jenjang pada kelompok Jabatan yang sama sesuai dengan ketentuan jenjang Jabatan yang berlaku di Kementerian, yaitu satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi di dalam satu kelompok JA, JF atau JPT. Perpindahan vertikal dilakukan terhadap PNS yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik. Perpindahan Vertikal

Perpindahan Diagonal Perpindahan diagonal dilakukan untuk kenaikan jenjang pada kelompok Jabatan yang berbeda, yaitu yang lebih tinggi antar kelompok JA, JF, atau JPT. Perpindahan diagonal dilakukan terhadap PNS yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan sebutan baik atau sangat baik.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INPASSING (PENYESUAIAN) PENGANGKATAN PERTAMA PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PROMOSI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI PROMOSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PENGANGKATAN PERTAMA

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI SELEKSI TERBUKA

DASAR HUKUM PENUGASAN PNS Penugasan adalah penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah dalam jangka tertentu. waktu 1. Penugasan pada Instansi Pemerintah; 2. Penugasan khusus di luar Instansi Pemerintah; 3. Penugasan Perwakilan pada Republik Indonesia di luar negeri.

Penugasan Pada Instansi Pemerintah penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif

Penugasan Khusus di Luar Instansi Pemerintah Proyek Pemerintah PNS melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu pada: Organisasi Profesi Organisasi Internasional Badan lain yang ditentukan Pemerintah

Contoh Penugasan Khusus • Proyek Pemerintah antara lain meliputi proyek infrastruktur, transportasi, atau sumber daya mineral yang didanai dan dikelola oleh Pemerintah • Organisasi Profesi antara lain meliputi organisasi profesi dokter, advokat, dan bentuk lainnya yang telah mendapatkan izin Kementerian yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia • Organisasi internasional antara lain meliputi International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), atau World Health Organization (WHO)

Perwakilan Indonesia di Luar Negeri Penugasan Luar pada Perwakilan Negeri yaitu RI di PNS melaksanakan tugas jabatan pada Perwakilan Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. peraturan

KRITERIA PENUGASAN a. Memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu; b. Memiliki integeritas dan moralitas yang baik; c. Memiliki penilaian kinerja paling kurang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. Memenuhi persyaratan jabatan diduduki sesuai dengan perundang-undangan; dan e. Dibutuhkan oleh organisasinya. yang akan peraturan

MEKANISME PENUGASAN Permintaan Instansi/Penu gasan Instansi Penugasan paling lama 3 tahun dapat diperpanjang Setiap 2 tahun Diberhentikan dari jabatan Surat Keputusan Penugasan ditandatangani oleh: • Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi masing bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan secara khusus; • Pejabat yang Berwenang bagi PNS melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. Selesai penugasan dapat diangkat dalam jabatan yang lowong

KETENTUAN PENUGASAN 1 2 3 • PNS penugasan atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan atau penugasan dari instansi induknya • Surat Keputusan Penugasan • Penugasan PNS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang 2(dua)tahun 4 • Tidak memenuhi target kinerja dalam kurun 1 (satu) tahun ditinjau kembali 5 • PNS melaksanakan penugasan diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS 3/5/2019

Mekanisme penugasan pada instansi Pemerintah atas dasar permintaan instansi 1 • Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan penugasan PNS kepada K/L atau Pem Prov/Kab/Kota 2 • Permintaan penugasan harus menyatakan jenis jabatan dan syarat jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya 3 • K/L atau Pem Prov/Kab/Kota dapat menyetujui atau menolak permintaan 4 • Apabila menyetujui, PPK atau Pyb instansi induk menetapkan Keputusan Penugasan PNS di lingkungannya 5 • Penetapan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN 3/5/2019

Mekanisme penugasan pada instansi Pemerintah atas dasar Penugasan Instansi Induk 1 2 3 3/5/2019 • PPK dapat menempatkan PNS melakukan penugasan di instansi pemerintah setelah ada persetujuan dari Instansi Pemerintah yang membutuhkan • PPK instansi induk menetapkan Keputusan Penugasan PNS di lingkungannya • Penetapan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN

Jangka waktu Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan Perpanjangannya • Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun • Permintaan perpanjangan penugasan harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir • Perpanjangan penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah ditetapkan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Mekanisme penugasan Khusus PNS di Luar Instansi Pemerintah atas dasar permintaan instansi 1 • Institusi di luar Instansi Pemerintah yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan penugasan PNS kepada K/L atau Pem. Prov/Kab/Kota 2 • Permintaan penugasan harus menyatakan jenis jabatan dan syarat jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya 3 • K/L atau Pem Prov/Kab/Kota dapat menyetujui atau menolak permintaan 4 • Apabila menyetujui, PPK atau Pyb instansi induk menetapkan Keputusan Penugasan PNS di lingkungannya 5 • Penetapan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN 3/5/2019

Mekanisme penugasan Khusus PNS di luar Instansi Pemerintah atas dasar Penugasan Instansi Induk 1 2 3 3/5/2019 • PPK dapat menempatkan PNS melakukan penugasan khusus di luar instansi pemerintah setelah ada persetujuan dari Instansi Pemerintah yang membutuhkan • PPK instansi induk menetapkan Keputusan Penugasan PNS di lingkungannya • Penetapan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN

Jangka waktu Penugasan Khusus PNS di luar Instansi Pemerintah dan Perpanjangannya • Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) tahun • Permintaan perpanjangan penugasan harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir • Perpanjangan penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah ditetapkan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan Kepala BKN

Pembinaa • PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi n penugasan PNS khusus di luar Instansi Pemerintah atau Pemerintah diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. • PNS yang telah selesai melaksanakan tugas dapat diangkat ke dalam jabatan yang lowong • Masa jabatan dalam penugasan diperhitungkan masa jabatan terakhir instansi induk • PNS yang telah selesai menjalankan penugasan dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Mekanisme penugasan PNS Instansi Pemerintah ke Kemenlu ( Perwakilan Negara RI di luar negeri) 1 2 3 3/5/2019 • PPK dapat menempatkan PNS melakukan penugasan ke perwakilan Negara RI di luar negeri setelah ada persetujuan dari Kementerian Luar Negeri • PPK Kementerian Luar Negeri menetapkan Keputusan Penugasan PNS di lingkungannya • Penetapan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN

ISU STRATEGIS MANAJEMEN PNS DALAM PP 11/2017 R Perbedaan Kelompok Jabatan dengan Pengaturan yang berbeda (JPT, JA dan JF) R Kompetensi Jabatan (Teknis, Manajerial Dan Sosial Kultural) R Kegiatan Berbasis Output R Kinerja Pegawai Terkait dengan Kinerja Institusi R Penilaian Kinerja terkait dengan SKP R Tidak Ada Rangkap Jabatan R Tidak Ada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan R Jabatan Tertentu dapat diduduki oleh PPPK R Keseragaman BUP R Pengisian dengan Asesmen R Memiliki Pola Karir R Inpassing Nasional Jabatan Fungsional

Isu Strategis PP 17 Tahun 2020 ü Dalam Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2020 Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. ü Dalam Pasal 3 Ayat 2 PP disebutkan kewenangan Presiden dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS dapat didelegasikan. ü Pada Pasal 3 Ayat 7 PP Nomor 17 Tahun 2020, presiden berhak menarik pendelegasian tersebut bila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit (berbasis prestasi) yang dilakukan penilaian prestasi kerja (PPK) atau untuk tujuan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. ü Dengan demikian, presiden memiliki kuasa penuh atas pengangkatan, mutasi, hingga pemberhentian PNS. ü “Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh presiden dalam hal pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, ” Demikian tulis Pasal 3 Ayat 7 yang menjadi ketentuan baru dalam PP tersebut. *