LEMBAGALEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM LEMBAGA 2 NEGARA

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM LEMBAGA 2 NEGARA: A. Majelis Permusyawaratan Rakyat B. Dewan Perwakilan Rakyat C. Dewan Perwakilan Daerah D. Presiden E. Mahkamah Agung F. Pemerintah Daerah

MAJELIS PERMUSYAW. RAKYAT • Lama: kewenangan menetapkan UUD & GBHN (ps 3) • Baru: mengubah & menetapkan UUD (ps 3 ayat (1) amandemen III • Lama: pengambilan keputusan quorum 2/3 pengambilan keputusan (pk) 2/3 dari yang hadir ps 37 ayat (1– 2) • Baru: ** usul perubahan 1/3 ** quorum 2/3 ** harus tertulis ** pk 50%+1 (ps 37 ayat (1 -5) amandemen IV

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PRODUK HUKUM: *** UNDANG-UNDANG DASAR (KONSTITUSI) *** KETETAPAN MPR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT • Lama: menyetujui UU (ps 20 ayat (1 -2), jika tidak setujui tidak boleh diajukan lagi pada persidangan selanjutnya • Baru: memegang kekuasaan membentuk UU, RUU hrs mendpt persetujuan bersama jika tidak, tidak boleh lagi diajukan ke eksekutif, Presiden mengesahkan (ps 20 ayat (1 -4) amandemen I • Baru: dalam hal RUU sudah disetujui bersama tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU sah menjadi UU ps 20 ayat (5) amandemen II • Lama: anggota 2 DPR berhak memajukan RUU; jika disetujui, tapi tdk disahkan Pres, tidak boleh lagi diajukan dalam persidangan ps 21 (1 -2) • Baru: anggota DPR berhak mengajukan usul RUU Pasal 21 (1) Ayat (2) dicabut amandemen I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PRODUK HUKUM: UNDANG-UNDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH • Lama: tidak ada • Baru: *** DPD berhak mengajukan usul RUU berkait dengan otoda, *** hubungan antara pusat & daerah, *** pembentukan, pemekaran penggabungan daerah, *** pengelolaan SDA, SDE, *** perimbangan keuangan, *** pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan dan agama (ps 22 D ayat (1 -4) amademen III • Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan ayat (1) serta menyampaikan hasil kepada DPR untuk ditindaklanjuti

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PRODUK HUKUM: • UNDANG-UNDANG

PRESIDEN • Lama: kekuasaan membentuk UU dg persetujuan DPR menetapkan PP ps 5 ayat (1 -2) • Baru: Hak untuk mengajukan RUU kpd DPR ps 5 ayat (1) amandemen I • Lama: menyatakan perang, damai, membuat perjanjian dg negara lain ps 11 • Baru: perjanjian hutang harus dg persetujuan DPR; diatur dg UU ps 11 ayat (1 -3) amandemen III • Lama: menyatakan keadaan bahaya ps 12 tetap • Lama: mengangkat, menerima duta+konsul ps 13 ayat (1 -2) • Baru: memperhatikan pertimbangan DPR ps 13 ayat (2) amandemen I

PRESIDEN (lanjutan) • Lama: Memberi grasi, rehabilitasi ps 14 ayat (1) Memberi amnesti dan abolisi ps 14 ayat (2) • Baru: Memperhatikan pertimbangan MA ps 14 ayat (1) Memperhatikan pertimbangan DPR ps 14 ayat (2) amandemen I • Lama: Memberi gelar, tanda jasa, dll. kehormatan ps 15 • Baru: “……. + diatur Undang-undang” ps 15 amandemen I

PRESIDEN PRODUK HUKUM: – UNDANG-UNDANG – PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG – PERATURAN PEMERINTAH – PERATURAN PRESIDEN – KEPUTUSAN PRESIDEN

PEMERINTAH DAERAH • Lama: pembagian daerah besar & kecil dg bentuk susunannya – ditetapkan UU ps 18 • Baru: hak pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah & peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan ps 18 ayat 6 • hubungan kewenangan pusat & daerah; hubungan keuangan ps 18 A ayat (1 -2) • pengakuan daerah khusus & istimewa; pengakuan masyarakat hukum adat & hak-hak tradisionalnya – diatur UU ps 18 B ayat (12) amandemen III

PEMERINTAH DAERAH • Provinsi produk hukum – Perda Provinsi – Gubernur Peraturan/Keputusan Gubernur • Kabupaten/Kota produk hukum: – Perda Kabupaten/Kota – Bupati/Walikota Peraturan/Keputusan Bupati/Walikota

MAHKAMAH AGUNG • Lama: melakukan kekuasaan kehakiman; • Baru: susunan & kekuasaan – diatur UU ps 24 ayat (1 -2) • “merupakan kekuasaan yg merdeka …. . ” Badan 2 peradilan di bawahnya … + Mahkamah Konstitusi ps 24 ayat (12) amandemen III • …. . + menguji per-UU di bawah UU + kewen lain yg diberikan oleh UU • Syarat Hakim Agung, dll • Susunan, dll – diatur UU ps 24 A (1 -5) • ttg Komisi Yudisial ps 24 B (1 -4)

MAHKAMAH AGUNG • PRODUK HUKUM: • Yurisprudensi • Hasil yudisial review • Peraturan/keputusan MA

Mahkamah konstitusi Lama: tidak ada Baru: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yudisial review undang-undang terhadap undang dasar; mengadili sengketa antar lembaga-lembaga negara; mengadili sengketa pemilu, pemilukada. .

MAHKAMAH KONSTITUSI • PRODUK HUKUM: • Menyatakan tidak berlakunya pasal dalam undang-undang yang dimohonkan tidak berlaku (hasil yudisial review) • Yurisprudensi