KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN

  • Slides: 28
Download presentation
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DISAMPAIKAN OLEH: DIREKTUR BUMD, BLUD DAN BMD DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI 25 APRIL 2018 1

Penguatan Iklim Usaha dan Investasi SELARAS MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN

Penguatan Iklim Usaha dan Investasi SELARAS MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN KEPADA SELURUH WARGA NEGARA; MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN; KESATUAN MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA; MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA; MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA; NAWA CITA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL; MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK; MELAKUKAN REVOLUSI MENTAL DAN KARAKTER APARATUR BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH; MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA. 2

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN NEGERI KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN NEGERI KEKUASAAN PEMERINTAHAN Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 PRESIDEN PUSAT Kementerian/LPNK Koordinasi Sebagian Urusan Psl 17 UUD 1945 Keuangan Negara Koordinasi KEMENDAGRI Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 8 UU 23/2014 Termasuk Pembina LKPD (PP 58 Tahun 2005) Tanggungjawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘ 45 DAERAH Pemerintahan Daerah Keuangan Daerah 3

Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Meningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD •

Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Meningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD • Mengurangi ketergantungan drh terhadap dana transfer pusat ke drh dlm bntuk Dana Perimbangan Target Kedepan bagi Pemda APBD Sbg Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Drh (multiplier effect) Pengembangan Perekonomian Daerah & UMKM (Spill Over, Trickle down effect) Daerah Memiliki daya tahan memadai Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis Daya Saing Good Governance Manajemen Risiko • Pajak Provinsi (5 jenis): PKB; BBNKB; PBBKB; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. • Pajak Kab/Kota (11 jenis): Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P 2, PBHTB • Retriibusi Jasa Umum (15 jenis) al: yan kes, yan sampah; Optimalisasi/in yan pasar tensifikasi • Retribusi Jasa Usaha pajak drh dan (12 jenis) al: ret. terminal; retribusi drh ret. pasar/grosir dsb • Retribusi Perizinan Ttt( 6 jenis) al: IMB Optimalisasi kekayaan drh yg dipisahkan mllui penyertaan modal/investk pd BUMD Strategi Perluasan akses pembiayaan melalui: . Pinjaman drh. Obligasi drh (municipal bond) Optimalisasi pndptn drh mllui pinjaman, pnrbtn obligasi Optimalisasi pemanfaatan kekayaan drh yg tdk dipisahkan (iddle asset) mllui kerjasama pemda dgn phk ketiga Dalam bentuk: • Perumda ( UU 23/2014) • Perseroda ( UU 23/2014) • PT (UU 40/2007) Jenis Usaha Profit: • Bank (BPD, BPR Pemda) • Non Bank (UMKM, BKK) • Dana Bergulir • Aneka Usaha (Tambang, Perkebunan, Migas, dsb) Non Profit • PDAM (public service) Pemanfaatan: • Sewa • Pinjam Pakai • Kerjasama pemanfaatan • Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) • Kerjasama penyediaan infrastruktur 4

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Problematika Dikelola Sendiri - DAU & Transfer Pemerintah tdk cukup -

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Problematika Dikelola Sendiri - DAU & Transfer Pemerintah tdk cukup - Potensi Daerah & PAD kecil - Investasi tdk masuk Managed by LG Managed by Local Entreprises POLA PENDANAAN SKPD - BIAYA PELAYANAN DARI APBD, RETRIBUSI MASUK KE KAS DAERAH. - INOVASI PEMBIAYAAN (PINJAMAN, KERJASAMA DLL) MENGIKUTI KETENTUAN APBD POLA PENDANAAN BLUD - BIAYA PELAYANAN DARI APBD, - RETRIBUSI MASUK KE KAS BLUD DAN DIBELANJAKAN OLEH BLUD. - INOVASI PEMBIAYAAN LBH FLEKSIBEL UNTUK DANA HSL PELAYANAN - KONSOLIDASI APBD PD AKHIR TAHUN PRIVATE GOODS POLA PENDANAAN BADAN USAHA - BIAYA PELAYANAN DARI TARIF, - INVESTASI DARI PEMILIK, - KERJASAMA DG PIHAK III. - PENERIMAAN & BELANJA DIBUKUKAN PERUSAHAAN. - INOVASI PEMBIAYAAN LEBIH FLEKSIBEL BERDASARKAN PRINSIP KEPENGUSAHAAN YANG SEHAT. 5

Kontribusi Laba BUMD 92, 73 % 2, 95 % 0, 01 % 4, 32

Kontribusi Laba BUMD 92, 73 % 2, 95 % 0, 01 % 4, 32 % Sumber: Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Data diolah. 6

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pengaturan BUMD setelah penetapan UU 23/2014 Pasal 405 UU 23/2014: Pada

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pengaturan BUMD setelah penetapan UU 23/2014 Pasal 405 UU 23/2014: Pada saat UU ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan per. UU yg merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 5/1962 ttg Perusahaan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini. 2 Oktober UU 23/14 di Undangkan 2014 Pasal 409 UU 23/2014: Pada saat UU ini mulai berlaku : a. UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2 Oktober 2015 2016 Pasal 410 UU 23/2014 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang ini diundangkan. 2 Oktober 2017 Pasal 402 (2) UU 23/2014: BUMD yang telah ada sebelum UU ini berlaku, wajib menyesuaikan dgn ketentuan dalam UU ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.

UUD NRI Tahun 1945 Tujuan BUMD: 1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada

UUD NRI Tahun 1945 Tujuan BUMD: 1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; 2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan 3. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pembukaan: tujuan negara Batang Tubuh: 1. Pembagian Pemerintahan & Urusan (Ps. 18) 2. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Ps. 33) UU 5/62 ttg Perusda RPP BUMD ……. UU 5/74 UU 32/04 1. 2. 3. 4. Penyertaan Modal Penugasan pemda Subsidi/PSO Penggunaan laba UU 23/14 BAB XII Tujuan Negara: …. . melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…. Ps. 33 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan Otonomi: Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGUATAN PENGELOLAAN BUMD UU NO 23/2014 TTG PEMDA BAB XII TENTANG

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGUATAN PENGELOLAAN BUMD UU NO 23/2014 TTG PEMDA BAB XII TENTANG BUMD PP 54/17 TENTANG BUMD PERMENDAGRI NO 48/2016, NO 70/2016, NO 71/2016, NO 94/2017 SE MENDAGRI NO. 690/4153/SJ & 690/4154/SJ TTG PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM BUMD SESUAI GCG, SKALA EKONOMI & KOMPETITIF SE MENDAGRI NO. 539/7645/SJ & 539/7646/SJ TTG MODUL KERJASAMA KEPEMILIKAN MODAL BUMD ATR PEMDA&PIHAK KETIGA & 539/7655/SJ & 539/7656/SJ TTG MODUL PENILAIAN KINERJA BUMD 9

KEPAILITAN BUMD PENDIRIAN BUMD EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM, DAN PRIVATISASI BUMD PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

KEPAILITAN BUMD PENDIRIAN BUMD EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM, DAN PRIVATISASI BUMD PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD MODAL BUMD ANAK PERUSAHAAN BUMD 17 BAB 141 PASAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD ORGAN & PEGAWAI BUMD PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BUMD PP Nomor 54 Tahun 2017 PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA BUMD PENGGUNAAN LABA BUMD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERUBAHAN BADAN HUKUM BUMD • • Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERUBAHAN BADAN HUKUM BUMD • • Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. -- UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Bentuk Hukum Pasal 114 PP 54 /2017 Dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum. Ditetapkan dengan Perda Perumda Perseroda Perumda 11

KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Bentuk Pasal 4 ayat (3)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI • Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Bentuk Pasal 4 ayat (3) PP 54 /2017 Kepala Daerah Perumda (KPM) PEMILIK MODAL Kewenan gan Dapat Melimpahkan Kewenangan Mengambil Keputusan Perseroda (RUPS) PEMEGANG SAHAM PASAL 2 AYAT 1 Ketentuan Pelaksanaan diatur dalam Peraturan Menteri Pelaksana kewenangan dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. pasal 3 ayat (5) PP 54/2017 Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada antara lain berupa: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan k. pembubaran BUMD; dan jaminan aset berjumlah lebih dari 5 O% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih; 12

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas: a. Perusahaan Umum Daerah; dan b.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. BUMD terdiri atas: a. Perusahaan Umum Daerah; dan b. Perusahaan Perseroan Daerah.

Dasar Pendirian BUMD Kebijakan RPJMD merupakan cara atau strategi untuk mencapai tujuan RPJMD. Kebutuhan

Dasar Pendirian BUMD Kebijakan RPJMD merupakan cara atau strategi untuk mencapai tujuan RPJMD. Kebutuhan Daerah melalui studi mencakup aspek: a. pelayanan umum; dan b. kebutuhan masyarakat. Analisis aspek lainnya berisi aspek: a. peraturan per UU an; b. ketersediaan teknologi; dan c. ketersediaan SDM Pendirian BUMD didasarkan pada: a. kebutuhan Daerah; dan b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Pendanaan untuk kajian kebutuhan Daerah & kajian kelayakan bidang usaha BUMD bersumber dari APBD. Kebutuhan Daerah berdasarkan hasil studi kebutuhan dan hasil studi kelayakan bidang usaha BUMD merupakan bagian dari kebijakan RPJMD. Kelayakan bidang usaha BUMD melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

DASAR PENDIRIAN BUMD Pendirian BUMD didasarkan pada: a. Kebutuhan daerah; b. Kelayakan bidang usaha

DASAR PENDIRIAN BUMD Pendirian BUMD didasarkan pada: a. Kebutuhan daerah; b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk (Pasal 9) Kepala Daerah menyampaikan usulan pendirian BUMD kpd Menteri. Usulan rencana pendirian BUMD sebagaimna dimaksud dilampiri: a. Kebutuhan daerah; b. Analisa kelayakan usaha; c. ringkasan laporan keuangan Pemda selama 3 (tiga)tahun terakhir; d. Dokumen perda 3 (tiga) tahun terkhir; e. Dokumen RPJMD. (Pasal 10)

Perda Pendirian BUMD Perumda nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka

Perda Pendirian BUMD Perumda nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; besarnya modal dasar dan modal disetor; • tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan • penggunaan laba. • • • Perseroda • nama dan tempat kedudukan; • maksud dan tujuan; • kegiatan usaha; • jangka waktu berdiri; dan • besarnya modal dasar.

BADAN HUKUM • Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda

BADAN HUKUM • Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. • Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas).

Sumber Modal BUMD : Sumber Modal BUMD Sumber Modal Lainnya Hibah Penyertaan Modal Daerah

Sumber Modal BUMD : Sumber Modal BUMD Sumber Modal Lainnya Hibah Penyertaan Modal Daerah Pinjaman

PENYERTAAN MODAL DAERAH 1. Penyertaan modal Daerah kepada BUMD dilakukan untuk: - pendirian BUMD;

PENYERTAAN MODAL DAERAH 1. Penyertaan modal Daerah kepada BUMD dilakukan untuk: - pendirian BUMD; - penambahan modal BUMD; dan - pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. 2. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah 4. Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda 3. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

Penambahan Modal BUMD Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk: a.

Penambahan Modal BUMD Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Pengurangan Modal Daerah Tidak menyebabkan Kepemilikan saham di bawah 51% oleh 1 (satu) Daerah.

Pengurangan Modal Daerah Tidak menyebabkan Kepemilikan saham di bawah 51% oleh 1 (satu) Daerah. Divestasi dan/atau dilusi. Pengurangan Modal Daerah Utk menjaga Kepemilikan saham paling sedikit 51% Pemda harus memperhatikan pengaturan modal dasar & modal disetor pada anggaran dasar. Diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

PENGGUNAAN LABA BUMD UNTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL • • BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial

PENGGUNAAN LABA BUMD UNTUK TANGGUNG JAWAB SOSIAL • • BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMBINAAN BUMD 1. 2. 1. PEMBINAAN BUMD

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMBINAAN BUMD 1. 2. 1. PEMBINAAN BUMD OLEH MENTERI Menteri melakukan pembinaan BUMD PEMBINAAN BUMD OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA Menteri teknis pimpinan lembaga nonkementerian melakukan pembinaan teknis terhadap BUMD Menteri teknis pimpinan lembaga nonkementerian bekerjasama dengan menteri PEMBINAAN BUMD OLEH PEMERINTAH DAERAH Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGAWASAN BUMD 1. Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan tata kelola

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGAWASAN BUMD 1. Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik 2. Pengawasan Internal dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya 3. Pengawasan ekternal dilakukan oleh Pemda, menteri pengawasan umum, menteri teknis 4. Pengawasan oleh Pemda

KEMENTERIAN DALAM NEGERI BUMN Penyertaan Modal Pemda Pemegang Saham Pengendali Perda Penyertaan Modal memenuhi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI BUMN Penyertaan Modal Pemda Pemegang Saham Pengendali Perda Penyertaan Modal memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih Memperkuat Stuktur Permodalan Menambah Modal BUMD penyaluran KUR/KURDA kpd UMKM Persyaratan BI & unt memenuhi CAR BUMD sektor Perbankan 106

Pemda Penambahan Modal PDAM pemanfaatan bagian laba bersih target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun

Pemda Penambahan Modal PDAM pemanfaatan bagian laba bersih target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 cakupan pelayanan air perpipaan 80% di wilayah perkotaan 60% di wilayah perdesaan 2

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provinsi/kabupaten/kota dengan mengikutsertakan stakeholder

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provinsi/kabupaten/kota dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan pembinaan BUMD.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERIMA KASIH