ILMU PERUNDANGAN Bahan Kuliah Semester Genap II Fakultas

ILMU PERUNDANGAN Bahan Kuliah Semester Genap (II) Fakultas Hukum Universitas Medan Area Arie Kartika, SH. , M. H Dr. Mahmud Mulyadi, SH. , M. Hum 1

Dr. Mahmud Mulyadi, SH. , M. Hum 2

A. Latar Belakang § Hukum merupakan landasan pembangunan di bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/ pembangunan (law as a tool of social engineering), instrumen penyelesaian masalah (despute resolution), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (social control). Negara sebagai contoh umum dari sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yakni provinsi yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama dan rakyat sebagai penggeraknya sangat membutuhkan suatu peraturan (aturan hukum). Arie Kartika, SH. , M. H 3

Dalam Pembukaan UUD 1945 tersirat suatu makna, bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas Hukum (Rechtsstaat). Strategi pembangunan hukum Nasional berpedoman pada apa yang dikenal sebagai Visi dan Misi Pembangunan Hukum Nasional. Arie Kartika, SH. , M. H 4

Visi Pembangunan Hukum Nasional adalah terwujudnya negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Arie Kartika, SH. , M. H 5

Pengertian Undang-Undang 1. Undang-Undang/ Perundangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. 2. Undang-Undang adalah kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Arie Kartika, SH. , M. H 6

• Menurut Hans Nawiasky setidaknya ada 4 (empat) norma hukum, yang tersusun secara berlapis dan berjenjang, yang ada disetiap negara, termasuk Indonesia, yakni: 1. Staatsfundamentalnorm (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945) atau norma fundamental negara merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara. 2. Staatsgrundgesetz (Batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, Konvensi-Konvensi) berisi aturan mengenai pembagian kekuasaan negara dan aturan mengenai hubungan antara negara dan warga negara serta menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan Formell Gesetz. Arie Kartika, SH. , M. H 7

3. Formell Gesetz (Undang-Undang) merupakan produk dari kewenangan legislatif yang dapat berbentuk atas norma hukum tunggal maupun berpasangan serta merupakan sumber dan dasar dari pembentukan Verordnung (peraturan pelaksana) dan Autonome Satzung (peraturan otonom). 4. Verordnung adalah peraturan pelaksana dan Autonome Satzung adalah peraturan otonom. Kedua peraturan ini terletak dibawah Undang-Undang yang berfungsi menyelenggaran ketentuan dari Undang-Undang. Arie Kartika, SH. , M. H 8

PENGERTIAN Peraturan perundang-undangan adalah penyebutan atas norma hukum yang utamanya bersifat pengaturan (umum, abstrak, dan terus menerus) yang: 1. dibentuk berdasarkan kekuasaan legislatif; 2. meliputi undang-undang (formell gesetz) yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden sebagai jenis yang tertinggi; dan 3. jenis peraturan (satzung) lain yang dibentuk oleh lembaga pemerintahan berdasarkan atas atribusi ataupun delegasi kewenangan pengaturan dari undang-undang. Arie Kartika, SH. , M. H 9

Dengan demikian, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti 4. 5. 6. 7. Undang-Undang (Perpu); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); Peraturan Daerah (Perda); dan Peraturan Desa. Arie Kartika, SH. , M. H 10

Arie Kartika, SH. , MH 11

A. Sejarah Terbentuknya Peraturan Perundang -Undangan 1. Masa Yunani Romawi • Pada masa ini hierarki Perundang-Undangan sebagai berikut: a. Undang-Undang atau suatu ketentuan yang dibuat oleh Tuhan; b. Undang-undang yang disepakati atau dibuat oleh masyarakat; c. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Arie Kartika, SH. , MH 12

2. Pada masa Kolonial Belanda Selain perintah dari raja belanda dikenal pula suatu aturan dengan nama Heeren Zewentie yakni peraturan yang dibuat untuk kepentingan VOC, dan dikodifikasi menjadi “ Statuta Van Batavia”. Selanjutnya Komisi Undang-undang untuk Hindia Belanda membuat peraturan yang terdiri dari: Arie Kartika, SH. , MH 13

a. Reglement of de rechterlijke organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan; b. Aglemene Bapalingen van wetgeving (AB) atau ketentuan Umum tentang peraturan Per UU an; c. Burgerlijke Wetboek (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Sipil; d. Wetboek dan Kophandel (Wv. K) KUHD; e. Reglement op de Burgerlijke Rechtvrodering (RV) peraturan tentang acara perdata. Arie Kartika, SH. , MH 14

3. Masa Kemerdekaan dan Orde Lama sebelum Dekrit 5 Juli 1959 • a. 1. 2. 3. Masa sebelum 5 Juli dapat dibagi menjadi 2, yakni: Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) (1949) terdiri atas: Undang-undang Federal (Pasal 127 s/d Pasal 138); Undang-undang Darurat (Pasal 139 s/d Pasal 140); Peraturan pemerintah (Pasal 141). Pada masa KRIS ini telah dikeluarkan Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan. Arie Kartika, SH. , MH 15

b. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) terdiri atas: 1. Undang-undang (Pasal 89 s/d Pasal 95); 2. Undang-undang Darurat (Pasal 96 dan Pasal 97); 3. Peraturan Pemerintah (Pasal 98). Arie Kartika, SH. , MH 16

4. Peraturan Perundang-Undangan pada masa Orde Lama setelah Dekrit 5 Juli 1959 • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Peraturan-peraturan Negara, yakni: Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Penetapan Presiden; Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Presiden; Keputusan Presiden; dan Peraturan Keputusan Menteri Arie Kartika, SH. , MH 17

5. Peraturan Perundang-Undangan Masa Orde Baru Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Ketetapan MPR; 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Keputusan Presiden; 6) Peraturan-peraturan Pelaksana Lainnya. Arie Kartika, SH. , MH 18

6. Peraturan Perundang-Undangan pada Masa Reformasi • Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/2000, yakni: 1. Undang-undang Federal RI; 2. Ketetapan TAP MPR; 3. Undang-undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang(Perpu); 5. Peraturan Pemerintah (PP); 6. Keputusan Presiden (Kepres); 7. Peraturan Daerah (Perda). Arie Kartika, SH. , MH 19

1) 2) 3) 4) 5) karena adanya dominasi dan kekuatan dari MPR yang dirasaterlalu besar, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang menentukan Tata Peraturan Perundang. Undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang dan Peraturan Penganti Undang -Undang (Perpu); Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres); dan Peraturan Daerah (Perda). Arie Kartika, SH. , MH 20

Arie Kartika, SH. , M. H 21

1. PENGERTIAN ILMU PERUNDANGAN • Ilmu perundang-undangan adalah satu ilmu hukum yang objeknya perundang-undangan. lalu akan muncul pertanyaan ''Apakah hanya Ilmu Perundang-undangan yang objeknya perundang -undangan? ? '' jawabannya TIDAK karena Teknik Perancangan Perundang-undangan juga objeknya perundang-undangan. Arie Kartika, SH. , M. H

Perbedaannya: • Teknik Perancangan Perundang-undangan lebih menekankan pada aspek praktis atau teknisnya saja sedangkan Ilmu Perundang-undangan menekankan pada aspek keilmuannya yaitu: 1. Aspek Antologis ( apa itu Perundang-undangan ? ); 2. Aspek Epistomologis ( bagaimana perundang-undangan itu dibentuk dan ada ? ), dan 3. Aspek Aksiologis ( apa etika/ kegunaan/ manfaat perundangan itu ? ) Arie Kartika, SH. , M. H

2. PENGERTIAN PERUNDANG-UNDANGAN • Menurut pasal 1 ayat 2 UU NO 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyatakan bahwa : perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, sedangkan menurut Menurut Bagir Manan ; • Perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai dan menjelmakan fungsi legislatif sesuai dengan atat cara yang berlaku. Arie Kartika, SH. , MH

• Unsur-Unsur dari pengertian diatas adalah: 1. Peraturan Tertulis; 2. Dibuat atau dibentuk oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang; dan 3. Hukum yang mengikat secara umum. Arie Kartika, SH. , MH

1. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang senantiasa berkembang; Fungsi Perundangan 2. Untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau 3. Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat. Arie Kartika, SH. , M. H 26

III LEGAL SYSTEM (SISTEM HUKUM) Aie. Kartika, SH. , MH 27

A. NORMA DAN NORMA HUKUM v Norma atau kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam berperilaku atau bertindak dalam hidupnya. v Dalam pergaulan hidup, manusia memerlukan norma atau kaidah yaitu sesuatu yang diperlukan dalam pergaulan hidup yang memberi arahan kepada manusia bagaimana dia harus hidup , agar kepentingan bersama dalam kesatuan sosial dapat terjamin. v Pada garis besarnya norma dibedakan antara norma etika dan norma hukum. Arie Kartika, SH. , MH 28

Norma Etika meliputi Norma Susila; Norma Agama; Norma Kesopanan. Arie Kartika, SH. , MH 29

TEORI JENJANG NORMA (Stufentheorie) § § Norma hukum berjenjang-jenjang, berlapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu Norma Hukum selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum diatasnya, tetapi kebawah norma hukum itu juga menjadi sumber/ dasar menjadi norma hukum dibawahnya. Norma hukum yang lebih tinggi berlaku dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma hukum yang tidak dapat ditelusuri lagi, bersifat hipotesis, dan fiktif : Norma Tertinggi/ Norma Dasar (Grundnorm). Arie Kartika, SH. , MH 30

q Pada dasarnya norma etika datang dari diri manusia, yaitu berupa hasrat untuk hidup yang sepantasnya. Walaupun demikian tidak jarang norma etika merupakan norma yang datang dari luar, misalnya datang dari Tuhan YME, yakni norma agama yang diajarkan melalui Rasul. Kaedah juga dapat lahir karena adanya hubungan manusia dengan manusia karena hidup manusia mempunyai dua demensi, yaitu dimensi hidup pribadi dan dimensi hidup antar pribadi. Jadi, ada kaedah yang berkaitan dengan kehidupan pribadi manusia, seperti kaedah kepercayaan atau agama. Dan kaedah kehidupan antar pribadi meliputi norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Arie Kartika. , SH. , MH 31

1. Norma Fundamental Negara q. Apakah yang dimaksud dengan norma fundamental negara? Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm) adalah norma hukum tertinggi dalam suatu negara.

q. Sebagai norma hukum tertinggi, norma fundamental negara tidak dibentuk oleh suatu norma hukum yang lebih tinggi lagi, tetapi presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma hukum yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Arie Kartika, SH. , MH

q Norma fundamental negara berisi norma hukum yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) suatu negara, termasuk norma perubahannya. Hakikat hukum suatu norma fundamental negara adalah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau UUD. Keberadaannya eksis lebih dahulu daripada Konstitusi/ UUD. Arie Kartika, SH. , MH

Norma Fundamental Negara 1. bersifat presupposed dan axiomatis; 2. norma tertinggi dalam tata susunan norma hukum negara; 3. landasan filosofis bagi pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan negara; dan 4. sumber dan dasar bagi pembentukan Staatsgrundgesetz. Di Indonesia terdapat pada Pembukaan UUD 1945.

2. Aturan Dasar/ Aturan Pokok Negara q. Apakah yang dimaksud dengan aturan dasar/ aturan pokok negara? Aturan dasar/ pokok negara (staatsgrundgesetz) adalah kelompok norma hukum yang berada dibawah norma fundamental negara.

Ciri Staatsgrundgesetz bersifat general dan garis besar; 2. berbentuk norma hukum tunggal; 3. aturan mengenai pembagian kekuasaan negara; aturan mengenai hubungan antara negara dan warga negara; dan 4. sumber dan dasar bagi pembentukan Formell Gesetz. Di Indonesia terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. 1. Arie Kartika, SH. , MH

3. Undang-Undang Formal q. Undang-Undang Formal adalah kelompok norma hukum yang berada dibawah aturan dasar negara/ aturan pokok negara. Undang formal dibentuk guna merumuskan aturan-aturan hukum negara secara lebih konkret dan terperinci, dan sudah dapat langsung mengikat warga negara. Arie Kartika, SH. , MH

Ciri Formell Gesetz 1. Bersifat spesifik dan rinci; 2. Berbentuk norma berpasangan; 3. Produk dari kewenangan legislatif; dan 4. Sumber dan dasar bagi pembentukan Verordnung dan Autonome Satzung. tunggal atau Di Indonesia contohnya: Undang-Undang. Arie Kartika, SH. , MH

4. Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom q. Apakah yang dimaksud dengan peraturan pelaksana dan peraturan otonom? Peraturan pelaksana dan peraturan otonom merupakan peraturan-peraturan yang ada dibawah Undang-Undang yang memiliki fungsi yang sama, yaitu menyelenggarakan ketentuan yang tercantum didalam Undang.

Peraturan Pelaksana (Verodnung Satzung) q Perat. per-uu-an yang dibentuk oleh lembaga pemerintah berdasarkan pelimpahan kewenangan pengaturan (delegated legislation) dari suatu UU kepada peraturan per-uu-an yang bersangkutan. q Tujuan dari pelimpahan kewenangan pengaturan ini adalah agar ketentuan-ketentuan dalam UU atau peraturan yang lebih tinggi itu bisa implementatif. Contoh: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Arie Kartika, SH. , M. H 41

Peraturan Otonom (Autonome Satzung) q Perat. per-uu-an yang dibentuk oleh lembaga pemerintah berdasarkan pemberian kewenangan pengaturan (atributive legislation) dari suatu UU kepada lembaga pemerintah tersebut. q Tujuan dari pemberian kewenangan pengaturan ini adalah sebagai alat bagi lembaga pemerintah tersebut dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang diatur dalam UU itu. Contoh : Peraturan BI, dan perat. Lembaga-lembaga pemerintahan penunjang lainnya. Arie Kartika, SH. , M. H 42

1. 3 Sistem Hukum Indonesia, yakni terdiri dari: 1. Hukum Barat (Negara Eropa) ; 2. Hukum Islam; dan 3. Hukum Adat Arie Kartika, SH. , M. H

1. Hukum Barat (Negara Eropa) Civil Law, yakni suatu sistem hukum sipil yang berdasarkan pada kode sipil yang sudah terkodefikasi (dipraktekkan negara-negara Eropa Kontinental, termasuk juga negara jajahannya). Contohnya Hukum Perdata adalah hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan didalam hubungan keluarga. Misalnya, terkait untuk perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum. Arie Kartika, SH. , M. H

2. Hukum Islam Yakni , sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama islam, maka dominasi hukum atau syariat islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Contoh Hukum Pidana Islam Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Terangkum dalam hukum tertulis yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Arie Kartika, SH. , MH

3. Hukum Adat Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah, diserap dalam perundangan atau Yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. • • Perbedaan antara kebiasaan dan adat adalah perbedaan asal. Adat bersumber agak sakral(suci) berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang telah turun menurun, sedangkan Kebiasaan wilayah berlakunya biasanya di kota belum merupakan tradisi rakyat, sebagian besar hasil akulturasi Timur dengan Barat yang belum diresapi sebagai tradisi. Arie Kartika, SH. , MH

Arie Kartika, SH. , MH 47

Pengertian q Menurut bentuknya : 1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan 2. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Arie Kartika, SH. , MH 48

1. Hukum Pidana Pengertian hukum pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang menyangkut sanksi atau hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. 2. Hukum Acara Pidana Pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang berisi tata cara penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana. Isi Hukum acara pidana mengatur tentang : a. Proses penyelidikan b. Proses penangkapan c. Proses penahanan d. Proses pemeriksaan e. Proses persidangan f. Proses penuntutan g. Proses penjatuhan hukuman h. Proses pelaksanaan hukuman Arie Kartika, SH. , MH 49

3. Hukum Tata Negara Pengertian hukum tata negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bentuk-bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan negara, tugas-tugas negara serta hubungan alat-alat perlengkapan negara. q Contohnya adalah mengatur tentang tugas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 4. Hukum Tata Usaha Negara Pengertian hukum tata usaha negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. • Contohnya adalah mengatur bagaimana Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Arie Kartika, SH. , MH 50

5. Hukum Perdata Pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata memuat : a. Hukum Perorangan atau personenrecht yang mengatur manusia sebagai subjek hukum, mengatur manusia dalam kepemilikan dan menjalankan hak-hak yang dimilikinya. b. Hukum Keluarga atau familierecht yang mengatur perkawinan beserta hak-haknya, perwalian, pengampuan, hubungan antara keluarga. c. Hukum Harta Kekayaan yang mengatur hak mutlak tiap orang dan hak perorangan terhadap harta kekayaan yang dapat diukur dengan nilai uang. d. Hukum Waris atau erfrecht yang mengatur harta kekayaan peninggalan seseorang jika terjadi kematian atau meninggal dunia. Arie Kartika, SH, . MH 51

6. Hukum Dagang Pengertian hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukanperdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Dalam bidang perdagangan, pelaku yang diatur adalah manusia dan badan hukum yang terlibat dalam keterikatan hubungan perdagangan. Arie Kartika, SH. , MH

Arie Kartika, SH. , MH 53

A. Landasan Peraturan Perundang-undangan Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurangnya, harus memiliki 3 landasan, yakni: 1. 2. 3. Landasan Filosofis Landasan Sosiologis Landasan Yuridis Tambahan Landasan Teknik Perancangan dan landasan politis. Arie Kartika, SH. , M. H 54

1. Landasan Filosofis (filosofische grondslag) Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah yang dijunjung pandangan dan cita-cita tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.

2. Landasan Sosiologis (Sociologische grondslag) Semua peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Bahwa pembuatan peraturan perundangan haruslah mengacu dan bisa mengayomi kebutuhan hidup masyarakat, sesuai dengan kesadaran hukum atau keyakinan masyarakat. Arie Kartika, SH. , M. H 56

3. Landasan Yuridis (juridische grondslag) Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundangan. Peraturan perundangan harus memiliki hukum dasar atau landasan hukum atau legalitas yang terdapat di dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

Landasan Yuridis ini bisa dibagi menjadi 2, yakni: 1. 2. q a. b. c. d. Landasan Yuridis Formil, yaitu berupa ketentuan yang memberi wewenang kepada suatu lembaga untuk membentuknya. Landasan Yuridis Materiil, yaitu berupa ketentuan tentang persoalan atau masalah yang harus diatur. Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundangan karena ; Keharusan dari kewenangan dari pembuat peraturan perundangan; Harus ada kesesuaian antara materi dan jenis peraturan perindangundangan; Keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi tingkatannya. Arie Kartika, SH. , M. H 58

Arie Kartika, SH. , MH 59

Asas-Asas Peraturan Perundang. Undangan • Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan enam asas perundang-undangan, yaitu: 1. Undang-Undang tidak berlaku surut; 2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; 3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang -Undang yang bersifat umum (Lex Specialis Derogat Legi Generali); 4. Undang-Undang yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama (Lex Posterior Derogat Legi priori); 5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat; dan 6. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.

• Menurut Amiroeddin Syarif menetapkan adanya lima asas perundang-undangan, yaitu: a. Asas Tingkatan Hirarki; b. Undang-Undang tak dapat diganggu gugat; c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis); d. Undang-undang tidak berlaku surut; dan e. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (lex posteriori derogat lex priori)

Sistematika/ susunan Undang terdiri dari 3 hal, yakni: 1. Konsideran (pertimbangan) yang berisi pertimbangan mengapa diterbitkan Undang-Undang yang bersangkutan. Umunya tiap alinea dimulai dengan kata-kata“ Menimbang. . ” “Membaca. . ” , “Mengingat. . ”, atau “ Berpendapat. . ” kata-kata yang berbunyi seperti itu disebut desideratum. 2. Diktum yaitu bagian utama Undang-Undang yang berisi Pasal per pasal. 3. Ketentuan peralihan, yang fungsinya untuk memelihara kesinambungan berlakunya kaedah hukum dan mencegah terjadinya kekosongan hukum (rechts vacuum).

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan • Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 a. Asas Kejelasan Tujuan; b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat; c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; d. Asas dapat dilaksanakan; e. Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Asas Kejelasan Rumusan; dan g. Asas Keterbukaan.

• Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut: a. Asas Pengayoman; bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat b. Asas Kemanusiaan ; asas kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional c. Asas Kebangsaan; asas kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga Prinsip NKRI.

d. Asas Kekeluargaan; asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan e. Asas Kenusantaraan; asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika; Asas ini merupakan asas yang harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi yang khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara g. Asas Keterbukaan. asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/ penetapan, dan pengundangan yang sifatnya transfaran.

q Proses Pembentukan Undang-Undang perlu mewujudkan asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Asas-asas tersebut diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan tahapan pembentukan peraturan yang baik. Asas-asas tersebut diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan tahapan pembentukan Undang-Undang. Didalamnya termasuk tahap perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Arie Kartika, SH. , MH 68

A. Materi Muatan Undang-Undang Dasar q Materi muatan adalah materi muatan yang khas dan hanya semata-mata dimuat dalam Undang-Undang dan oleh karena itu menjadi materi muatan Undang. Yang dimaksud adalah isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam Undang-Undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya.

Secara garis besar undang-undang dasar berisi tujuan atau cita-cita politik (political objective) dari suatu negara atau bangsa, q Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara RI. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita -cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang Dasar maupun Hukum Tidak Tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasal-pasalnya. Arie Kartika, SH. , M. H 70

Menurut Sri Soemantri bahwa Undang-Undang Dasar sebagai dokumen formal berisi: a. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau; b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan; c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang; d. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang berisi: 1. 2. 3. 4. 5. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945. Undang-Undang digunakan sebagai sarana yang digunakan mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945; Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu, makna dari perjanjian internasional tertentu adalah perjanjian Internasional yang menimbulkan akibat yang meluas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR; Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

B. Materi Muatan Undang-Undang q Undang-Undang adalah kunci pokok dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian semua aspek kehidupan dapat diatur dengan Undang. Materi muatan Undang-Undang ada dua yaitu yang disebut dalam Undang-Undang Dasar bahwa materi tersebut harus diatur dengan Undang-Undang, dan hal-hal lain yang oleh pembentuk Undang-Undang perlu diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Bagir Manan, dalam mengajukan empat ukuran untuk menetapkan materi atau obyek yang harusdiatur dengan Undang-Undang, yaitu; a. Materi yang ditetapkan dalam UUD 1945. Ada 16 hal materi muatan yang secara tegas diperintahkan UUD 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang. b. Materi yang oleh Undang-Undang terdahulu akan dibentuk dengan Undang-Undang. Misalnya Undang -Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terdapat ketentuan susunan, kemudian dibentuk Undang-Undang tentang susunan tersebut. c. Undang-Undang dibentuk dalam rangka mencabut atau menambah Undang-Undang yang sudah ada.

d. Undang-Undang dibentuk karena menyangkut halhal yang berkaitan dengan hak-hak dasar atau hak asasi manusia. e. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang banyak.

“ Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat Aturanaturan Pokok, hanya memuat Garis-Garis Besar sebagai Instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi Negara Baru dan Negara Muda lebih baik Hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-Undang yang lebih muda caranya, membuat merubah dan mencabut. ” q Berdasarkan hal itu maka suatu UU dapat melaksanakan atau mengatur lebih lanjut hal-hal yang ditentukan secara tegas oleh UUD 1945 maupun hal-hal yang secara tidak tegas menyebutkannya. Selain itu, Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi di Negara RI, sehingga UU juga merupakan sumber dan dasar bagi peraturan pelaksana atau peraturan otonom.

Arie Kartika, SH. , MH 77

• Yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Arie Kartika, SH. , MH

q Maka jelas hierarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. Undangan Pasal 7 ayat (1): a. b. c. d. e. f. g. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Arie Kartika, SH. , MH 79

a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 1. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Staatsfundamentalnorm / Norma Fundamental Negara (Norma Hukum tertinggi) yang merupakan landasan dasar filosofis yang mengandung kaidah dasar bagi pengaturan Negara. 2. Batang Tubuh UUD 1945 merupakan Staatsgrundgesetz/ Aturan Dasar Negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan Negara untuk menggariskan Tata cara membentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengikat umum. Arie Kartika, SH. , MH 80

b. Ketetapan MPR Merupakan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR atau bentuk Putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Contoh : TAP MPR NOMOR III TAHUN 2000 Tentang Sumber Hukum.

c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang merupakan produk bersama dari Presiden dan DPR (Produk legislatif) dalam pembentukan Undang-undang ini dapat pula Presiden yang mengajukan RUU dan akan sah menjadi Undang – Undang apabila DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya. Contoh : Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok. Arie Kartika, SH. , MH 82

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perpu) q 1. 2. 3. 4. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa(negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai berikut: Perpu dibuat oleh Presiden saja tanpa ada keterlibatan DPR; Perpu harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikut; DPR dapat menerima/ menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan; dan Jika ditolak DPR maka Perpu tersebut harus dicabut. Arie Kartika, SH. , MH 83

Contoh: Bahwa UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru, diganti dengan UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

d. Peraturan Pemerintah Adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Contoh: PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana

e. Peraturan Presiden Adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden, untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

• Peraturan hidup itu memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat itulah yang disebut sebagai peraturan hukum atau kaedah hukum. Arie Kartika, SH. , MH

f. Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Contoh: Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah

g. Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kapubaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota. Contoh: Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir. Arie Kartika, SH. , M. H 89