PERPAJAKAN I Materi 2 Oleh Wisnu Haryo Pramudya

PERPAJAKAN I Materi 2 Oleh Wisnu Haryo Pramudya, S. E. , M. Si. , Ak. , CA 1

Inti Permasalahan Perpajakan SIAPA Subyek WAJIB PAJAK INTI PERPAJAKAN Obyek BERAPA Tarif PAJAK TERUTANG DPP

FISCUS WAJIB PAJAK

FISCUS WAJIB PAJAK OP NPWP BADAN

FISCUS W. Bayar W. Potong Kewajiban W. Pungut WAJIB PAJAK OP NPWP BADAN

FISCUS Self Assesment System W. Bayar W. Potong Kewajiban W. Pungut WAJIB PAJAK OP NPWP BADAN

FISCUS Self Assesment System W. Bayar Kewajiban Self Assesment System: 1. 2. 3. 4. MENGHITUNG MEMPERHITUNGKAN MEMBAYAR MELAPORKAN WAJIB PAJAK W. Potong W. Pungut

FISCUS Witholding Assesment System W. Bayar Kewajiban W. Potong W. Pungut WAJIB PAJAK

FISCUS Tahunan Kewajiban SPT Masa WAJIB PAJAK

FISCUS Tahunan Kewajiban SPT Masa WAJIB PAJAK • Lebih Bayar • Nihil • Kurang Bayar

FISCUS Penelitian Pemeriksaan Tugas Penyidikan WAJIB PAJAK

FISCUS Penelitian Pemeriksaan Tugas Penyidikan WAJIB PAJAK • SKPN • SKPKBT • SKPLB

FISCUS Penelitian Pemeriksaan Tugas Penyidikan • Keberatan • Banding WAJIB PAJAK • SKPN • SKPKBT • SKPLB

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Adalah Nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam emlaksanakan hak dan Kewajiban perpajakannya. Fungsinya: 1. Sebagai tanda pengenal atau identitas diri WP 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan 14

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Syarat memperoleh NPWP: 1. Syarat Subyektif 2. Syarat Obyektif 15

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Syarat Subyek pajak lebih lengkap akan dijelaskan dalam UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diantaranya: 1. Bertempat tinggal di Indonesia 2. Sudah Berpenghasilan/bekerja/Usaha Syarat memperoleh NPWP: 3. Sehat jasmani 1. Syarat Subyektif 2. Syarat Obyektif 16

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Syarat Obyek pajak lebih lengkap akan dijelaskan dalam UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diantaranya: 1. Penghasilan > dari PTKP Syarat memperoleh NPWP: 1. Syarat Subyektif 2. Syarat Obyektif 17

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Cara memperoleh NPWP: 1. Setiap WP yang sudah memenuhi Syarat Subyektif dan Syarat Obyektif diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak di Wilayah Kerjanya (kantor pratama), dan akan dicatat dan diberikan NPWP. 2. Atau akan diterbitkan NPWP secara Jabatan atas WP yang memenuhi Persyaratan tetapi tidak mendaftarka diri. 18

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penghapusan NPWP: Penghapusan NPWP tidak menhilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Pengertian Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak. 19

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penghapusan dapat dilakukan dalam hal: 1. WP OP meninggal dan tidak punya warisan 2. Wanita kawin dan tidak ada perjanjian pemisahan penghasilan dan harta 3. Warisan yang belum dibagi dalam kedudukan sebagai subyek pajak yang sudah selesai dibagi 4. WP Badan yang telah dibubarkan berdasar ketentuan perundang-undangan yg berlaku 5. Bentuk usaha tetap yang sudah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap 6. WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan 20

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penghapusan dapat juga dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dan diketahui bahwa: 1. WP orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan 2. WP tidak dapat ditemukan kembali 3. WP tidak mempunyai kekayaan lagi 21

Surat Pemberitahuan (SPT) PENGERTIAN Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU No 28 / 2007) 22

Surat Pemberitahuan (SPT) FUNGSI Fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: 1. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak 2. Fungsi SPT bagi PKP 3. Fungsi SPT bagi WP 23

Surat Pemberitahuan (SPT) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong FUNGSI atau dipungut dan disetorkannya. Fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: 1. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak 2. Fungsi SPT bagi PKP 3. Fungsi SPT bagi WP 24

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan PPN dan PPn. BM yang Surat Pemberitahuan (SPT) sebenarnya terutang. b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan FUNGSI terhadap Pajak Keluaran. c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui. SPT pihak lain dilihat dalam dari satu tiga Masa Pajak, yang Fungsi dapat sisi, yaitu: telah ditentukan oleh peraturan perundang 1. undangan Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut pepajakan yang berlaku. Pajak 2. Fungsi SPT bagi PKP 3. Fungsi SPT bagi WP

a) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabjan perhitungan(SPT) jumlah pajak yg Surat Pemberitahuan terutang. b) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melaluo pemotongan FUNGSI pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. c) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang 1. Fungsi peraturan SPT bagiperundang-undangan Pemotong atau Pemungut ditentukan perpajakan yang berlaku Pajak 2. Fungsi SPT bagi PKP 3. Fungsi SPT bagi WP

Surat Pemberitahuan (SPT) Prosedur Penyelesaian SPT a. WP harus mengambil sendiri blangko SPT pada KPP setempat. b. SPT haruis diisi dengan benar, jelas, dan lengkap, sesuai dengan petunjuk yang diberikan. c. SPT diserahkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dan akan menerima tanda terima. 27

Surat Pemberitahuan (SPT) Prosedur Penyelesaian SPT (Ps 3) d. Bukti yang harus dilampirkan: 1. Untuk WP yang melakukan pembukuan: Neraca, L/R, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung PKP 2. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat DPP, Jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 3. WP yang menggunakan Norma Perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak. 28

Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan SPT (Ps 8) Apabila diketahui ada kesalahan pada SPT, WP dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sediri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat DJP belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut 29

Surat Pemberitahuan (SPT) JENIS SPT Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu: a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau suatu saat. b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. 30

SPT Masa ada beberapa jenis: • SPT Masa PPh Pasal 21/26 ; PPh Ps 22; PPh Ps 23/26; PPh Surat Ps 25 Pemberitahuan (SPT) • SPT Masa PPh Pasal 4(2) • SPT Masa PPN • JENIS SPTSPT Masa PPN Pemungut • SPT Masa PPn. BM Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu: a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau suatu saat. b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. 31

Surat Pemberitahuan (SPT) Batas Waktu Pembayaran SPT-Masa {Ps 3 ay. (3)}: Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. JENIS SPT Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu: a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau suatu saat. b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. 32

SPT Tahunan ada beberapa jenis: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Surat Pemberitahuan (SPT)pegawai • SPT untuk Wajib Pajak yang berstatus sebagai (1770 S) • SPT untuk Wajib pajak OP yang berstatus sebagai usahawan JENIS (1770)SPT • SPT untuk Wajib Pajak OP yang berstatus sebagai pegawai Secara besar SPT dibedakan menjadi dua, dari yaitu: dengangaris jumlah penghasilan bruto setahun kurang Rp. 60. 000, - (1770 SS) SPT-Masa, adalah WP digunakan • a. SPT Tahunan PPh Wajibsurat Pajakyang Badanoleh (1771) untuk melaporkan penghitungan dan atau • SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721) pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau suatu saat. b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. 33

Surat Pemberitahuan (SPT) Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan: a. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang JENIS SPTpaling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pribadi, Pajak Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu: b. Untuk SPT Pajak Penghasilan WP Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak a. SPT-Masa, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau suatu saat. b. SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak. 34

PEMBUKUAN Pembukan: “adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut” 35

PEMBUKUAN WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas dan WP Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. WP Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto 36

PEMBUKUAN WP Orang Pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Pencatatan terdiri data peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang 37

PEMBUKUAN Pembukuan/pencatatan harus: 1. Diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan yg sebenarnya 2. Diselenggarakan di Indonesia 3. Menggunakakn huruf latin dan angka arab 4. Menggunakan satuan mata uang rupiah atau uang asing yang diijinkan Menkeu. 5. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan Menkeu. 6. Diselenggarakan dengan taat asas dan dengan accrual basis atau cash basis. 38

Surat Ketetapan Pajak Surat Ketetapan keterangan berupa: Pajak adalah surat 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 39

Adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Surat Ketetapan Pajak jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi dan jumlah masih Surat sanksi Ketetapan Pajak adalahyangsurat harus dibayar. berupa: keterangan 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 40

Surat Ketetapan Pajak Adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah. Ketetapan pajak yang telah ditetapkan. Surat Pajak adalah surat keterangan berupa: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 41

Surat Ketetapan Pajak Adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak besar dari pajak yang terutang yang Suratlebih. Ketetapan Pajak adalah atau surat tidak seharusnya terutang. keterangan berupa: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 42

Surat Ketetapan Pajak Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Suratatau Ketetapan Pajak danadalah pajak tidak terutang tidak adasurat kredit keterangan berupa: pajak. 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 43

Surat Ketetapan Pajak Fungsi Surat Ketetapan Pajak: 1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya 2. Sarana untuk mengenakan sanksi 3. Alat menagih pajak 44

Surat Tagihan Pajak (STP) dalam Ps 14 adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanki administrasi berupa bunga dan atau denda. Fungsi STP: 1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya 2. Sarana untuk mengenakan sanksi 3. Alat menagih pajak 45

Surat Tagihan Pajak Penerbitan STP: 1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung 3. WP dikenakan sanksi adm. Berupa denda atau bunga 4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatannya untuk dikukuhkan sebagai PKP 5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak mengisi atau tidak lengkap pengisiannya. 46

Langkah-langkah Penagihan 1. Surat Teguran. Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat tujuh hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran Pajak 2. Surat Paksa. Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50. 000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. 47 47

Langkah-langkah Penagihan 3. Surat Sita. Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100. 000. 48

Langkah-langkah Penagihan 4. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat empat belas hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Catatan: Barang dengan nilai paling banyak Rp 20. 000 tidak harus diumumkan melalui media massa. 49

Hak WP Hal Penagihan/Sita/Lelang 1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak. 2. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan. 3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang. 4. Diberi kesempatan terakhir sebelum pelaksanaan lelang untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan, dan biaya pembatalan lelang, dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayana Pajak (KPP) yang bersangkutan. 50

Kewajiban WP Hal Penagihan/Sita/Lelang 1. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya: • memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak; • memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. 2. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan. 51

Daluarsa Penagihan 1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surta Keputusan Keberatan, Putusan Banding Pajak, serta Putusan Peninjauan Kembali 52

Daluarsa Penagihan 2. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh (tertunda) apabila: • diterbitkan Surat Paksa; • ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung; • diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negera berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. • Dilakukan Penyidikan Pajak 53

Penagihan Seketika Sekaligus 1. Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran untuk seluruh jenis pajak termasuk biaya penagihan 54

Penagihan Seketika Sekaligus 2. Penagihan seketika dan sekaligus terhadap utang pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKBKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dilakukan dalam hal : § Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu. § Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya. Atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahkan barang bergerka atau tidak bergerak yang dimilikinya atau dimasukinya. § Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau wakilnya. 55

Penagihan Seketika Sekaligus Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus diterbitkan saat: 1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran 2. Tanpa didahului Surat Teguran 3. Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan 4. Sebelum penerbitan Surat Paksa 56

KEBERATAN dan BANDING a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya pada Dirjen Pajak atas suatu: 1. SKPKB 2. SKPKBT 3. SKPLB 4. SKPN b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 57

KEBERATAN dan BANDING c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan a sampai c diatas, dianggap bukan surat keberatan. e. Akan diterbitkan tanda terima keberatan. f. Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, akan memberikan keputusan: • Mengabulkan seluruhnya • Mengabulkan sebagian • Menolak • Menambah besarnya jumlah pajak terutang 58

KEBERATAN dan BANDING Tata cara penyelesaian BANDING a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. b. Bading diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan dengan cara tertulis dan disertai alasan dan bukti yang jelas serta dilampiri Surat Keputusan Keberatan. c. Putusan peradilan pajak adalah keputusan terakhir dan bersifat tetap. d. Permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan 59

PEMERIKSAAN Undang-undang Perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap WP yang diduga kurang/tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap WP yang meminta kelebihan pembayaran. Pengertian Pemeriksaan: “Serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketetntuan peraturan perundang-undangan perpajakan” 60

PEMERIKSAAN Sasaran Pemeriksaan: 1. Interprestasi Undang-undang yang tidak benar 2. Kesalahan Hitung 3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan 4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesunguhnya, yang dilakukan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 61

PEMERIKSAAN Tujuan Pemeriksaan: a. Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP. b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 62

Dalam hal: Restitusi Pajak, SPT menunjukkan Kerugian, PEMERIKSAAN SPT tidak dilaporkan atau tidak sesuai waktu yg ditetapkan, Sesuai dengan Kriteria pemeriksaan yang ditetapkan, ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dilaporkan Tujuan Pemeriksaan: a. Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP. b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 63

Dalam hal: PEMERIKSAAN 1. Pemberian NPWP secara jabatan, Penghapusan NPWP 2. Pengukuhan dan pencabutan PKP Pemeriksaan: 3. Tujuan WP melakukan Keberatan 4. Pengumpulan bahan guna Penghitungan Neto Menguji kepatuhan kewajiban perpajakan 5. a. Pencocokan data atau alat keterangan dalam rangka memberikan 6. Penentuan WP berlokasi terpencil, dll kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada WP. b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 64

PEMERIKSAAN Prosedur Pemeriksaan: a. Petugas harus dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan dan wajib memperlihatkan kepada WP yg diperiksa b. WP yang diperiksa harus memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen yang diperlukan untuk diperiksa, serta memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi batuan juga keterangan yang diperlukan guna memperlancar pemeriksaan c. Bila WP tidak memenuhi point b, DJP berwenang menyegel tempat tertentu. 65

PENYIDIKAN Pengertian Penyidikan “ Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tidak pidana perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan” Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam UU No 8/1991 tentang KUHAP 66

PENYIDIKAN Penyidik: “adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Penyidik: Saat akan mulai menyidik harus memberitahu penuntut umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai KUHAP. 67