PENGANTAR PERPAJAKAN Komputerisasi Perpajakan PENGANTAR PERPAJAKAN Definisi Pajak

PENGANTAR PERPAJAKAN Komputerisasi Perpajakan

PENGANTAR PERPAJAKAN • Definisi Pajak ; Iuran rakyat, Dapat dipaksakan, Tidak adanya kontraprestasi, Dipungut oleh negara, Diperuntukkan bagi pengeluaran negara • • Fungsi Pajak Budgetair , Reguler Pungutan Lain Retribusi, Sumbangan Pengertian Hukum Pajak Materiil, Formal Kedudukan Hukum Pajak Perdata, Publik Asas Pemungutan Pajak Domisili, Sumber, Kebangsaan Cara Pemungutan Pajak Nyata, Fiktif, Campuran Tarif Pajak Proporsional, Progresif, Degresif, Tetap, • Hapusnya Utang Pajak Pembayaran, Kompensasi, Daluarsa, Pembebasan, Penghapusan Komputerisasi Perpajakan

PENGERTIAN, FUNGSI, DAN CARA MENDAPATKAN NPWP, NPPKP • Definisi : NPWP : adalah No Pokok Wajib Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib pajak. NPPKP : adalah No Pokok Pengusaha Kena Pajak yang berguna sebagai identitas Wajib Pajak (PKP) • Fungsi NPWP ; Identitas WP, tertib dlm pembayaran dan pengawasan pajak, untuk keperluan dgn dokumen pajak, memenuhi kewajiban pajak, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, dan untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan NPPKP ; Identitas, pemenuhan kewajiban PPN dan PPn. Bm, dan pengawasan perpajakan • Cara Mendapatkan NPWP dan NPPKP ; mendaftarkan diri ke kantor Dir. Jen Pajak yang terdekat dengan tempat tinggal WP/PKP Komputerisasi Perpajakan

PENGERTIAN & FUNGSI SPT, SKP, STP KET SPT SKP STP Definisi Surat untuk pelaporan perhitungandan pembayaran pajak terutang Surat keterangan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN Surat untuk menagih pajak dan sanksi adm Fungsi Pelaporandan pertanggungjawa ban perhitungan jml pajak terutang, pembayaran sendiri dan dari pemotong Alat koreksi, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak Alat koreksi pajak terutang, sararna mengenakan sanksi, dan alat menagih pajak Komputerisasi Perpajakan

Syarat Pemungutan Pajak • • • Adil (syarat keadilan) Sesuai Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2 (pajak hrs memberikan keadilan bagi negara maupun masyarakat. (syarat yuridis) Tidak mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis) Efisien (syarat finansial) sederhana Komputerisasi Perpajakan

Teori Yang mendukung Pemungutan Pajak • • • Teori Asuransi (melindungi) Teori Kepentingan Teori daya pikul Ø Unsur Obyektif (besarnya penghasilan) Ø Unsur Subyektif (besarnya pengeluaran) • • Teori Bakti Teori azas daya beli Komputerisasi Perpajakan

Pengertian dan Kedudukan Hukum Pajak • Pemungutan pajak di Indonesia diatur dlm pasal 23 (2) UUD Dasar’ 45. • Hukum Pajak = bagian dari Hukum Publik • Hukum Publik = Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Administrasi. • Hukum Pajak = Bagian dari Hukum Administrasi. • Hukum pajak ada 2 macam : • Hukum pajak materiil (undang-undang pajak penghasilan) • Hukum pajak Formil (Ketentuan Umum & Tata cara Perpajakan Komputerisasi Perpajakan

Asas dan cara Pemungutan Pajak Golongan Pajak Lagsung pajak tdk langsung Sifat Pajak Subyektif Lemb. Pemungutnya Pajak Obyektif Komputerisasi Perpajakan Pajak Pusat Pajak Daerah

KEWAJIBAN PEMBUKUAN • Itikad baik • Menerminkan keadaan dan kegiatan usaha sebenarnya • Taat asas ; pengakuan penghasilan dan biaya dengan stelsel akrual/kas • Syarat ; Dilakukan di Indonesia, menggunakan huruf latin/angka Arab, menggunakan satuan rupiah/mata uang lain yang diijinkan Men. Keu, menggunakan bahasa Indonesia/bahasa lain yang diijinkan Men. Keu Komputerisasi Perpajakan

Tata cara pemungutan pajak • • • Stelsel Nyata ( Riel) pemungutan di akhir tahun Stelsel Anggapan (fictieve) Pemungutan di awal tahun dgn berdasar nilai pajak tahun sebelumnya. Stelsel campuran Pemungutan di awal tahun dan disesuaikan kembali di akhir tahun. Komputerisasi Perpajakan

Asas Pemungutan Pajak (1) Asas Domisili (tempat tinggal) (2) Asas sumber (3) Asas Kebangsaan Komputerisasi Perpajakan

Sistem Pemungutan Pajak • • Official Assessment System Sistem pemungutan oleh pemerintah Self Assessment System Sistem pemungutan oleh wajib pajak sendiri • With Holding System pemungutan oleh pihak ketiga Komputerisasi Perpajakan

Tarif Pajak terdiri dari 4 tarif • • • Tarif Sebanding (proporsional) PPN tarifnya =10 % Tarif Tetap tarif bea materai Tarif Progresif Tarif semakin besar apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. misal : Pasal 17 UU PPh 2000 Penghasilan bruto> 25 jt s/d 50 jt , tarif 5% Penghasilan bruto > 50 jt s/d 100 jt , tarif 10% Penghasilan bruto > 100 jt s/d 200 jt , tarif 15% Penghasilan bruto > 200 jt , tarif 30% • Tarif degresif Tarif semakin kecil apabila jml yg dikenai pajak semakin besar. Komputerisasi Perpajakan

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak • Timbulnya utang pajak ada 2 : ü Ajaran Formil , timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak (official assessment system) ü Ajaran Materiil , timbulnya utang pajak karena undang -undang ( self assessment system) • Hapusnya utang pajak disebabkan : ü Pembayaran ü Kompensasi ü Kadaluarsa ü Pembebasan/penghapusan Komputerisasi Perpajakan

PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK • Definisi ; kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dlm rangka pengawasan • Tujuan ; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain (pemberian/pencabutan NPWP, pencocokan data dan atau alat keterangan, dll) • Tindak pidana bisa berupa alpa, sengaja, pengulangan, percobaan Komputerisasi Perpajakan

KEBERATAN DAN BANDING • Tata Cara Penyelesaian Keberatan : ü ü ü ü ü WP ajukan keberatan ke Dir. Jen Pajak Tertulis dalam bahasa Indonesia Jangka waktu 3 bulan Jika tidak memenuhi syarat 2 dan 3, dianggap tidak dipertimbangkan Bukti penerimaan Surat Keberatan Keputusan dari Dir. Jen Pajak (jk. Waktu 12 bln) Lewat dr 12 bln dianggap SK dikabulkan Tidak menunda kewajiban membayar pajak Jika SK dikabulkan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan Komputerisasi Perpajakan

KEBERATAN DAN BANDING • Tata Cara Penyelesaian Banding ü ü ü Ajukan permohonan ke Badan Peradilan Pajak Jangka waktu 3 bln Diputuskan oleh Badan Peradilan Pajak Tidak menunda pembayaran pajak Jika banding diterima, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan Komputerisasi Perpajakan

PENAGIHAN PAJAK • Dasar penagihan STP, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding • Jenis penagihan seketika, sekaligus • Negara mempunyai hak mendahului untuk menagih pajak yaitu pokok pajak, bunga, denda adm, kenaikan, biaya penagihan Komputerisasi Perpajakan

• SPT = Surat Pemberitahuan Pajak • STP = Surat Tagihan Pajak • SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar • SKPKBT = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan • SKPLB = Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar • SKPN = Surat Ketetapan Pajak Nihil Komputerisasi Perpajakan

SANKSI PERPAJAKAN • • Bunga Kenaikan Denda Sanksi pidana Komputerisasi Perpajakan