PERPAJAKAN II Materi 1 Oleh Wisnu Haryo Pramudya

PERPAJAKAN II Materi 1 Oleh Wisnu Haryo Pramudya, S. E. , M. Si. , Ak. , CA 1

Inti Permasalahan Perpajakan SIAPA Subyek WAJIB PAJAK INTI PERPAJAKAN Obyek BERAPA Tarif PAJAK TERUTANG DPP

Kewajiban Perpajakan Bekerja WP OP Pekerjaan Bebas Usaha Ps 17 ≤ 4, 8 M Menggunakan Norma dan Ps 17 ≥ 4, 8 Pembukuan Ps 17 ≤ 4, 8 M PP 23 ≥ 4, 8 M Pembukuan Ps 17

Kewajiban Perpajakan WP BADAN ≤ 4, 8 M • PP 23 • Pembukuan Ps 17 Fasilitas >4, 8 M s 50 M • Ps 31 E (Fasilitas dan Non Fasilitas > 50 M Ps 17 4

TARIF WP OP: Pasal 17 5% Sampai dengan 50 Juta 15% > 50 Juta sd 250 Juta 25% > 250 Juta sd 500 Juta 30% > 500 Juta WP Badan 25 %

TARIF Pasal 31 E PP 23 WP BADAN Sd 4, 8 M 50% x 25% >4, 8 sd 50 M Fasilitas dan Non Fasilitas > 50 M 25% Tari 0, 5 % dari Bruto

PP 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

PP 23 Tahun 2018 • Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. • Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar O, 5%. 8

PP 23 Tahun 2018 Tidak Termasuk Penghasilan dari Usaha yang Dikenai PPh Final: • Penghasilan yang diterima/diperoleh WPOP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. • Penghasilan yang diterima/diperoleh di LN yang pajaknya terutang atau telah dibayar di LN. • Penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan tersendiri. • Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 9

PP 23 Tahun 2018 • WP memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17. • Wajib Pajak badan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas • WP badan memperoleh fasilitas PPh 10

PP 23 Tahun 2018 Melakukan Pekerjaan Bebas: • Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, aktuaris. • Bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari. • Olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator.

PP 23 Tahun 2018 • • pengarang, peneliti, dan penerjemah; Agen iklan; Pengawas atau pengelola proyek; perantara; Petugas penjaja barang dagangan; Agen asuransi; Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

PP 23 Tahun 2018 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final: • WPOP • WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas Peredaran bruto tidak melebihi Rp 4. 800. 000, 00 dalam 1 tahun pajak 13

PP 23 Tahun 2018 Jangka waktu tertentu : • 7 Tahun Pajak bagi WPOP; • 4 Tahun Pajak bagi WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma • 3 Tahun Pajak bagi WP Badan berbentuk perseroan terbatas.

PP 23 Tahun 2018 Contoh 1: • Bpk. Amir mempunyai toko kain dengan peredaran bruto Rp 300. 000 per bulan • Biaya Usaha Rp 200. 000 per bulan • Status K/2 Hitunglah PPh terutang per bulan PPh = 0, 5% x Rp 300. 000 = Rp 1. 500. 000

PP 23 Tahun 2018 Contoh 2: • CV Subur bergerak dalam bidang perdagangan alat tulis kantor dengan peredaran bruto Rp 350. 000 • Biaya Usaha Rp 300. 000 • PTKP Pemilik K/3 Hitunglah PPh terutang? PPh = 0, 5% x Rp 350. 000 = Rp 1. 750. 000

PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk MENENTUKAN PENGHASILAN NETO DIBUAT DAN DISEMPURNAKAN TERUS-MENERUS SERTA DITERBITKAN OLEH DIRJEN PAJAK

Norma Penghitungan Penghasilan Neto HANYA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SYARAT Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4. 800. 000, 00 - Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun Pajak Ybs. - Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih Pembukuan - Wajib menyelenggarakan Pencatatan -

WAJIB PAJAK Wajib pembukuan tapi tidak bersedia memperlihatkan pembukuan/pencatatan DIANGGAP MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN , TAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN PEMBUKUAN INGIN MENGGUNAKAN NPPN, TETAPI TIDAK MELAKSANAKAN PENCATATAN PENGHASILAN NETO DIHITUNG MENGGUNAKAN NPPN ATAU CARA LAIN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU

CONTOH WPOP MEMILIH PENCATATAN/NORMA • Bpk. Cahyono mempunyai usaha warung makan dengan omset setahun sebesar 590 Jt. • Biaya Usaha 490 Jt • PTKP K/1 • Bpk. Cahyono memilih menggunakan norma • Norma yang berlaku 30% Hitunglah PPh terutang

Penghasilan Bruto 590. 000 Penghasilan neto 30% 177. 000 PTKP (K/1) (63. 000) Penghasilan Kena Pajak 114. 000 Pajak Terutang: 5% x 50. 000 = 15% x 64. 000 = 2. 500. 000 9. 600. 000 12. 100. 000

CONTOH WPOP MEMILIH PEMBUKUAN • Bpk. Barjo mempunyai usaha warung makan dengan omset setahun sebesar 590 Jt. • Biaya Usaha 440 Jt • PTKP K/1 • Norma yang berlaku 40% • Bpk. Barjo memilih menggunakan pembukuan Hitunglah PPh terutang

Penghasilan Bruto Biaya usaha Penghasilan neto 590. 000 440. 000 150. 000 PTKP (K/1) (63. 000) Penghasilan Kena Pajak Terutang: 5% x 50. 000 = 15% x 37. 000 = 87. 000 2. 500. 000 5. 550. 000 8. 050. 000

CONTOH WPOP WAJIB PEMBUKUAN • Bpk. Fahri dengan peredaran usaha jasa manajemen 5 M • Biaya Usaha 4, 8 M • STATUS K/2 • Kredit pajak PPh 21, 22, 23, 24, 25 Rp 8. 000 Hitunglah PPh kurang/lebih bayar

Penghasilan Bruto Biaya Usaha Laba Usaha PTKP Penghasilan Kena Pajak Terutang: 5% x 50. 000 15% x 82. 500. 000 Kredit Pajak PAJAK KURANG/LEBIH BAYAR 5. 000 4. 800. 000 200. 000 67. 500. 000 132. 500. 000 12. 375. 000 14. 875. 000 (8. 000) 6. 875. 000

CONTOH TARIP FASILITAS NON FASILITAS WP BADAN WAJIB PEMBUKUAN • CV ABC dengan peredaran usaha 7, 2 M • Biaya Usaha 5, 1 M • Norma Perhitungan 30% • PTKP Pemilik K/2 Hitunglah PPh terutang

Peredaran Bruto Biaya Usaha Laba Usaha (PKP) Pajak Terutang: Fasilitas = 4. 8 M/ 7, 2 M x 2, 1 M= Non F=(7, 2 M – 4, 8 M)/7, 2 x 2, 1 M= TF 12. 5% x 1. 400. 000 = TNF 25% x 700. 000 = 7. 200. 000 5. 100. 000 2. 100. 000 1. 400. 000 700. 000 2. 100. 000 175. 000 350. 000